Mangupura, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Badung Tahun 2025 di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (28/10). Acara ini berlangsung hingga Rabu, 29 Oktober 2025.

Bupati Badung Adi Arnawa menegaskan pentingnya penerapan SPM secara substansial, bukan sekadar administratif. Dia juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dan integrasi SPM dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. “Saya ingin pelaksanaan SPM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi rutinitas laporan administrasi. Bappeda harus mampu memastikan setiap program dan anggaran daerah fokus pada pelayanan dasar dan efisiensi pembangunan,” katanya.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Badung Made Surya Dharma menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan dan tahapan penerapan SPM, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 2 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. “Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 28-29 Oktober 2025, kami harapkan kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah untuk mempercepat pencapaian target indikator SPM dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Turut hadir Perencana Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Benjamin Sibarani dan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung I Wayan Wijana beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung. (*/bgn003)25102802

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan semakin menggencarkan Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dengan membuka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting yang disampaikan langsung oleh Tim Satgas Stunting perwakilan BKKBN Provinsi Bali, di Ruang Rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (25/5). Hal ini sebagai bukti keseriusan Pemkab Tabanan yang diinisiasi oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tabanan, yakni Wakil Bupati I Made Edi Wirawan, S.E dalam mengatasi kendala stunting yang kritis di Indonesia.

Materi disampaikan langsung oleh dr. Ni Luh Gede Sukardiasih selaku perwakilan dari BKKBN Provinsi Bali, diikuti oleh Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali, Kadis Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Tabanan serta tamu undangan yang hadir yang terdiri dari para camat se-Kabupaten Tabanan.

Persoalan stunting yang kini diderita satu dari tiga balita di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan pelik bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak adalah generasi penerus. Sehingga kelak akan menjadi subjek/pelaku pembangunan yang harus disiapkan, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Wabup Edi sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tabanan yang membacakan sambutan

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menekankan keseriusan pemerintah dalam mengupayakan penurunan stunting dan komitmen pemerintah tidak pernah kendor. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (Ranpasti).

“Kegiatan ini harus dapat kita maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting” Ujar Wabup Edi.

Pihaknya menyampaikan terkait dua hal pokok yang patut menjadi pengingat yakni; perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak. “Tidak hanya di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” katanya.

Kedua, kata dia, kolaborasi kerja dari berbagai pihak, menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya yang tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja, namun dari keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademis, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.

“Masa depan kita tergantung pada asi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa,” kata Wabup Edi sekaligus membuka Program Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting.

Penanganan tersebut, tentunya membutuhkan konsentrasi khusus, maka terbentuklah Tim Satgas Penurunan Stunting dengan fokus kerja, seperti yang disampaikan dr. Sukardiasih, yakni untuk membantu Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam percepatan penurunan stunting. “Tugasnya untuk membantu meyakinkan bahwa konvergensi dapat berjalan dengan bagus dan tenang, serta membantu untuk  memastikan semua sasaran terdata dengan baik, dan semua sasaran dapat memperoleh layanan, memanfaatkan semua intervensi dari OPD terkait, dan memastikan semua kegiatan terkait penurunan stunting tercatat,” ujarnya.

Seiring dengan tugas utama di BKKBN yaitu memastikan penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas, penurunan stunting juga termasuk di dalam perwujudan keluarga Indonesia yang berkualitas. “Dalam pencegahan stunting ini, kami ingin memonitoring melihat gejala an hambatan, kami juga sangat berharap untuk dapat mengedepankan strategi dan inovasi,” tandasnya. (bgn003)22052509

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa selaku Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Badung memantau pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Badung, di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Selasa (2/3).

Wabup Suiasa mengatakan kegiatan vaksin sekarang ini sudah masuk pada komponen pelayanan publik, yaitu ditujukan bagi petugas-petugas atau pegawai perangkat daerah yang melayani masyarakat. Menurut dia, karena keterbatasan vaksin yang hanya 11.000 vaksin, maka dengan demikian akan digunakan skala prioritas.

”Ada beberapa sektor yang akan kita sentuh di fase kedua ini yaitu pariwisata, transportasi publik, pegawai pemerintah daerah, wakil rakyat, kejaksaan dan berikutnya pedagang-pedagang di pasar serta lansia. Hanya karena keterbatasan kesediaan vaksin kita akan lakukan secara bertahap,” ujarnya.

Selasa ini, kata dia, sudah mulai melakukan vaksin kepada pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, dimana dari 38 OPD hanya baru 7 OPD yang diberikan vaksin karena sebagai prioritas yang paling sering dan inten melakukan interaksi kepada masyarakat yaitu OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, Dinas Perhubungan, Bapenda, Satpol PP dan Mall Pelayanan Publik.

”Mulai hari ini Bapak-bapak dan Ibu kita di Dewan akan melaksanakan vaksinasi. Untuk kejaksaan akan mulai dilaksanakan besok. Pada hari Sabtu akan mulai ke masyarakat, ke pedagang pasar yang kita prioritaskan juga. Pedagang-pedagang pasar yang ada di kawasan desa atau kelurahan yang terkategori zona merah,” katanya seraya menambahkan, ke depan akan secara bertahap lagi sesuai dengan jumlah dan vaksin yang dimiliki.

Wabup Suiasa menegaskan pihaknya di Satgas Kabupaten Badung sudah siap untuk melakukan gerak cepat dalam melakukan upaya vaksinasi kepada seluruh elemen yang sudah sesuai dengan tahapan dan aturan dari Pemerintah Pusat. Pemkab Badung sendiri selain bergantung pada vaksin yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat, juga harus siapkan sarana dan prasarana serta juga dari SDM.

Menurut dia, Pemkab sudah bentuk 12 tim yang berasal dari komponen dari Dinkes serta tambahan tim dari Rumah Sakit Daerah yang akan bekerja dan bergerak cepat. ”Kebutuhan sarana dan prasarana seperti laptop, gedung dan lainnya sudah kita siapkan. Dan untuk internet sudah kita siapkan di tempat-tempat yang melakukan vaksinasi. Nanti juga akan kami adakan di wantilan atau di banjar yang sudah sesuai dengan standar untuk melakukan vaksinisasi terhadap masyarakat,” katanya seraya mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan siap untuk divaksin, karena vaksin inilah yang akan membuat aman paling tidak memiliki imun.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, I Nyoman Gunarta, serta dari instansi terkait lainnya. (bgn003)21030220

Denpasar, Baliglobalnews

Musim penghujan memang memberikan dampak terjadinya genangan di beberapa titik. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, DLHK Kota Denpasar sejak awal telah menggencarkan program biopori. Kali ini, guna memastikan seluruh biopori berfungsi baik sebagai resapan air, DLHK Kota Denpasar turut melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) yang menyasar kantor pemerintahan dan sekolah di Kota Denpasar pada Jumat (8/1).

Beberapa lokasi yang disasar yakni Pusat Layanan Autis Kota Denpasar, Kantor DLHK Kota Denpasar serta beberapa sekolah di kawasan Lumintang Denpasar.

Plt. Kadis DLHK Kota Denpasar, IB Putra Wirabawa, saat dimintai konfirmasi menjelaskan kegiatan itu merupakan implementasi dari penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2010 tentang pemanfaatan air hujan dan pengolahan sampah  organik menjadi kompos dalam skala rumah tangga, kantor dan sekolah.

”Kita berupaya melakukan gerakan bersama pengurangan sampah yang salah satunya dgn mengoptimalkan fungsi lubang biopori yang terdapat di kantor, sekolah atau rumah tangga,” katanya.

Gustra mengatakan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan memisahkan sampah organik  dan anorganik. Di mana. sampah organik dapat dimasukkan ke lubang biopori yang nantinya dapat menjadi kompos secara otomatis.

”Jadi ada dua fungsi, selain sebagai resapan air hujan juga dapat menjadi tempat komposting alami,” katanya.

Gustra mengatakan rata-rata biopori yang jumlahnya lebih dari 1.000 titik yang tersebar di kawasan perkantoran, ruang publik dan sekolah di Kota Denpasar masih berfungsi dengan baik, sehingga saat hujan lebat tidak menimbulkan genangan.

”Selain monev rutin, kami juga bekerjasama dengan pengelola untuk ikut andil melaksanakan perawatan dan pembersihan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Gustra mengajak masyarakat untuk ikut menerapkan sistem biopori di rumah tangga. Selain itu, pola pemilahan sampah di rumah tangga atau di sumbernya juga penting dilaksanakan.

”Marilah kita ikut andil menjaga lingkungan dengan memisahkan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Hal ini dapat dilaksanakan di kantor pemerintahan, sekolah dan yang terpenting adalah rumah tangga,” katanya. (bgn003)21010820

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Dauh Puri Kaja kembali menggelar patroli dialogis monitoring, sosialisasi dan edukasi penerapan disiplin protokol kesehatan cegah Covid-19, Sabtu (5/12) malam.

Kegiatan yang melibatkan Perangkat Desa Dauh Puri Kaja bersama Satgas Desa Dauh Puri Kaja beserta Linmas selain bertujuan untuk penegakan disiplin penerapan Prokes Covid-19 juga bertujuan untuk memantau situasi menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta, mengatakan kegiatan patroli dialogis ini menyasar warga yang beraktifitas di Fasilitas Umum Taman Kota, Lapangan Lumintang dan aktivitas usaha di seputaran Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini dan Jalan Arjuna.

“Terpantau situasi dan aktivitas dengan keadaan aman, namun ada beberapa warga yang ada di seputaran Lapangan Lumintang kita tegur karena menggunakan masker dengan cara yang tidak benar,” ujar Sucipta

Lebih lanjut Gusti Sucipta berharap masyarakat selalu waspada dan selalu ingan pesan ibu yakni menerapkan 3M ( Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) serta situasi seputaran Desa Dauh Puri Kaja menjelang pemilihan agar selalu terpantau aman dan lancar.  “Kami berharap masyarakat di wilayah Desa Dauh Puri Kaja semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, karena penularan covid 19 masih ditemukan di masyarakat, jangan sampai lengah dan abai dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya. (bgn20120617)

Denpasar, Baliglobalnews

Kelurahan Dangin Puri rutin monitoring penerapan protokol kesehatan pada pelaku usaha dan mendata penduduk pendatang di wilayah Kelurahan Dangin Puri, seperti pada Sabtu malam (21/11).

Lurah Dangin Puri, I Gusti Agung Gede Okariawan, mengatakan secara rutin dan bertahap setiap minggu melaksanakan kegiatan monitoring penerapan protokol kesehatan dan mendata penduduk pendatang di tujuh banjar di Dangin Puri.

Untuk pendataan penduduk pendatang, kata dia, dirangkaikan dengan sosialisasi Pilwali Kota Denpasar 2020 di wilayah Dangin Puri. Namun untuk kegiatan monitoring ini menyasar para pelaku usaha yang berpotensi menjadi kerumunan orang di wilayah Dangin Puri agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, tissue dan hand sanitizer.

”Dengan rutin kami laksanakan kegiatan monitoring penerapan protokol kesehatan ini, kami berharap bisa meminimalisir dan memutus penyebaran virus Covid-19 di wilayah Dangin Puri dan di Kota Denpasar,” katanya.

Dia juga berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat terhindar dari Covid-19.

Untuk menyukseskan Pilwali Kota Denpasar 2020, lanjutnya, Kelurahan Dangin Puri mendata penduduk pendatang sekaligus mensosialisasikan pilwali sehingga warga dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak suaranya pada Pilwali 9 Desember mendatang. (bgn003)20112230