Bangli, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) program nasional tersebut pada Jumat (31/10/2025) di Rumah Makan The Uma.

Pertemuan ini digelar untuk memastikan Program MBG di Bangli berjalan sesuai standar gizi dan keamanan pangan demi mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas.

Dalam pemaparannya, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bangli, Ni Komang Satya Ayuta Pramiyogi, menjelaskan bahwa fokus utama mereka adalah pemberian makanan bergizi gratis kepada siswa serta kelompok 3B (Bumil, Busui, Balita). “Inti dari rencana kerja kami adalah menjamin seluruh operasional harian berjalan lancar, mulai dari proses produksi hingga distribusi, sambil memastikan standar kualitas bahan baku, makanan, pelayanan, dan sanitasi terpenuhi,” ujarnya.

Langkah ini diwujudkan melalui perencanaan menu yang ketat, disusun oleh ahli gizi dan juru masak, serta berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Perencanaan ini secara khusus mempertimbangkan kebutuhan gizi anak dan ketersediaan pangan lokal. Akuntabilitas program juga dijamin melalui koordinasi intensif dengan pihak sekolah, kunjungan rutin untuk evaluasi, dan pelaporan harian/mingguan ke Badan Gizi Nasional.

Kepala Dinas Kesehatan I Nyoman Arsana selaku Sekretaris Satgas MBG menegaskan bahwa hasil pengawasan gizi dan kesehatan menunjukkan menu yang disajikan aman dan sehat.

Dia juga memaparkan kebutuhan mendesak untuk pembangunan total 18 unit SPPG atau dapur umum baru di Bangli. Saat ini, sudah tersedia 10 unit di tiga kecamatan (Bangli, Tembuku, dan Susut), menyisakan kebutuhan 8 unit mendesak yang seluruhnya terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Kintamani, yang hingga kini masih nihil unit SPPG beroperasi.

Kepala Satgas MBG Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menegaskan kolaborasi intensif antara Satgas dengan pihak terkait terus dilakukan, dari pengawasan bahan baku hingga penyajian makanan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. “Hingga kini, program MBG di Bangli yang sudah berjalan di beberapa kecamatan (Bangli, Tembuku, dan Susut) dilaporkan belum ditemukan kasus masalah kesehatan akibat konsumsi makanan,” tegasnya,

Pada kesempatan yang sama 9 Kepala SPPG menerima sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang terdiri dari 3 SPPG Kecamatan Tembuku, 4 SPPG Kecamatan Bangli, 2 SPPG Kecamatan Susut.  Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan terus mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak dan pembangunan sumber daya manusia unggul di Kabupaten Bangli. (*/bgn003)25103112

Denpasar, Baliglobalnews

Ilmu Politik Udayana laksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dari riset kolaborasi antara Program Studi Ilmu Politik Udayana dengan mitra Departemen Ilmu Politik Airlangga di Surabaya, pada Selasa (14/11/2023).

“Kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama antara kedua belah pihak,” kata Wakil Rektor Universitas Udayana Bidang Akademik, I Gede Rai Maya Temaja, didamping anggota tim LPPM Udayana I Ketut Sardiana dan Ni Luh Sutari.

Dia mengatakan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan MBKM Riset antara Program Studi Ilmu Politik Udayana dan mitra Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga, tim riset Udayana melakukan penjajakan yang didampingi Tim LPPM Udayana.

Kedatangan Tim Riset dan LPPM Udayana disambut baik dosen Politik Airlangga, Hari Fitrianto, yang sekaligus menjadi pembimbing tim Riset MBKM, bersama dengan dosen-dosen Departemen Ilmu Politik Airlangga.

Selama kegiatan berlangsung, adapun beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, yakni terkait dengan kemajuan dan pengembangan pelaksanaan riset, temuan sementara riset, dan penggunaan dana hibah riset.

“Selama pemaparan laporan kemajuan dan hasil sementara dari Tim Riset, adapun beberapa hal yang menjadi masukan terhadap pengembangan riset oleh tim LPPM,” katanya.

Begitu pula dengan Hari Fitrianto, yang turut memberikan masukkan, salah satunya terkait dengan penambahan responden perempuan.  Selain itu, dengan tema riset ekonomi politik, adapun beberapa rujukan literatur yang diberikan oleh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik Airlangga.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)2111610

Denpasar, Baliglobalnews

Tim pemantauan orang asing yang dikoordinir Kesbangpol Kota Denpasar bersama jajaran Desa Sanur Kauh memonitor dan evaluasi (monev) terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Desa Sanur Kauh, pada Selasa (23/5/2023).

Kegiatan tersebut menyasar para WNA yang bermukim di seputar Jalan Batur Sari dan sekitarnya, dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan mengetahui akurasi jumlah WNA di wilayah Desa Sanur Kauh.

Perbekel Desa Sanur Kauh, I Made Ada, mengungkapkan dari hasil monitoring itu, setidaknya ada 126 orang WNA berhasil terdata. Mereka merupakan para WNA yang berasal dari benua Eropa, seperti Belanda, Jerman, Spanyol, Inggris serta dari Amerika dan beberapa negara lainnya. Selain itu, terdapat juga WNA yang berasal dari negara di kawasan Asia, seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan Cina.

“Desa Sanur Kauh sangat mendukung kegiatan monitoring terhadap para WNA ini, sebagai upaya

dalam mengawasi dan melaporkan keberadaan orang asing di wilayah kami,” katanya.

Pengawasan terhadap WNA telah dituangkan dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan yang juga telah dituangkan dalam Permendagari dan SK Walikota.

“Dalam monev itu, tim terkait juga melakukan edukasi dan informasi kepada para WNA yang belum melaporkan kedatangannya kepada pihak berwajib dan jajaran aparat Desa Sanur Kauh,” katanya.

Pelibatan para kepala lingkungan, menurut Made Ada kerap dilakukan dalam pengawasan WNA. “Sampai saat ini kami secara rutin melaksanakan pendataan, sehingga dalam pengawasan terhadap WNA juga dapat berjalan optimal,” tandasnya. (bgn003)23052404

Denpasar, Baliglobalnews

Situasi pandemi saat ini memberikan dampak kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) tak terkecuali di Kota Denpasar. Namun situasi ini tidak membuat para IKM Denpasar berdiam diri dan terus melakukan inovasi produk.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar bersama Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar, di Kipas Srikandi dan Keramik Lukis Bali Permata pada Senin (25/7).

Monev dipimpin langsung Ketua Dekranasda Denpasar, Ny. Jaya Negara bersama Wakil Ketua Dekranasda Ny. Arya Wibawa,

Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kota Denpasar I Gusti Ayu Ngurah Raini dan Kadis Perindag Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari.

Dalam monev tersebut Ny. Jaya Negara meninjau langsung ruang kerja para IKM dan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam masa pandemi saat ini. “Kita sangat merasakan dampak yang dilalui para IKM Denpasar untuk dapat terus bangkit dalam situasi pandemi saat ini, dan kita turun langsung melihat serta berdiskusi langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan bersama antara pemerintah dan juga IKM untuk dapat terus berinovasi meningkatkan produk,” ujarnya.

Dia menilai inovasi telah dilakukan IKM Denpasar. Salah satunya Kipas Srikandi yang dikunjungi. Melihat peluang di pasar online menjadi salah satu langkah yang telah diambil oleh Kipas Sri Kandi. Tentu langkah ini sangat tepat sekali, melihat peluang di media online, terlebih dalam situasi pandemi ini masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah serta memilih bertransaksi melalui online. Hal ini juga sebagai langkah  adaptasi yang telah dilakukan termasuk IKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. Pemerintah Kota Denpasar juga telah melakukan langkah memberikan dukungan kepada IKM/UKM untuk terus bangkit baik melalui langkah berpameran hingga kegiatan lainnya. “Semoga kita dapat terus bangkit dalam situasi pandemi saat ini dengan berdiskusi bersama mencari jalan keluar dan ide serta gagasan untuk meningkatkan produk IKM,” ujarnya.

Nyoman Benes pemilik usaha Kipas Srikandi menyampaikan situasi pandemi ini sangat memberikan dampak bagi usahanya. Namun langkah inovasi terus dilakukan dengan melihat peluang di pasar online. “Saya juga telah melakukan sinergi bersama teman sejawat untuk melihat peluang di pasar online, hal ini sangat membantu produksi produk meski dalam keterbatasan,” ujarnya.

Sementara pemilik perusahaan kerajinan keramik lukis, I Putu Yuliartha, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Dekranasda dan Disperindag yang telah berkunjung ke workshop keramik lukis kami. “Situasi saat ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus bangkit,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan perubahan situasi ini digunakan sekaligus untuk mengubah pola kerja untuk lebih efisien dan perusahaan bisa bertahan. “Kami mengubah skema kerja. Karyawan yang dulu bekerja di workshop, kini kami bebaskan untuk bekerja di rumah sehingga mereka dapat mengatur waktu mereka untuk mencari income tambahan atau mengerjakan aktivitas sosial di desa. Dan itu terbukti membuat kami mampu bertahan hingga kini,” katanya.

Bali Permata Keramik Lukis berawal dari sebuah usaha rumahan yang dimulai dari ide melukis di atas media keramik. Dengan fasilitas yang sangat terbatas dan sebuah pondok kecil usaha ini mulai didirikan pada tahun 1987. Produk yang dihasilkan adalah beraneka macam produk keramik dan porselen yang dilukis seperti beraneka macam piring, mug, dan lain-lain. Produk Bali Permata Keramik Lukis kerap menjadi cenderamata kenegaraan sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. (bgn003)2202519

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar memaksimalkan berbagai langkah dalam upaya mendukung bergeraknya pemulihan ekonomi kerakyatan dalam kebangkitan pasca pandemi Covid-19. Revitalisasi pasar merupakan program berkesinambungan. Hingga saat ini 32 pasar desa telah direvitalisasi.

Penguatan pasar rakyat tak sebatas pada program revitalisasi, namun juga Pemkot Denpasar harus disertai pemahaman bagi para pengelola, pedagang dan pembeli. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) rutin digelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) sebagai upaya mendukung maksimalnya tata kelola pasar sebagai wujud pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

Kali ini, monev kembali digelar dengan menyasar 32 pasar desa di Kota Denpasar. Kegiatan yang telah diawali di Pasar Desa Abian Tegal, Desa Dauh Puri Kauh, Pasar Desa Tegal Harum, Desa Tegal Harum, Pasar Desa Pakraman Padangsambian, Kelurahan Padangsambian pada 24 Mei 2022 dan hari ini dilanjutkan di Pasar Yadnya, Kelurahan Kesiman, Pasar Gunung Sari, Desa Penatih Dangin Puri dan Pasar Desa Kerta Sari, Desa Kesiman Kertalangu, Rabu (25/5) direncanakan berlangsung hingga 22 Juni mendatang.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari program revitalisasi pasar sebagai penguatan guna memaksimalkan fungsi pasar desa sebagai pendukung sektor ekonomi kerakyatan yang memiliki daya saing,” ujar Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa DPMD Kota Denpasar, Ni Nyoman Sukartini.

Dia menyebutkan monev juga melakukan pemberdayaan bersama dalam meningkatkan pemahaman bersama antarpengelola dan pedagang pasar mengarah pada konsep Pasar Rakyat Indonesia yakni pasar ramah, segar dan terpercaya. Keterlibatan Tim Monev mampu memberikan masukan dari berbagai sisi peningkatan pasar tradisional. Mulai dari aspek wawasan kebudayaan melibatkan DMPD, Kenyamanan, Ketertiban dan keamanan melibatkan Satpol PP dan BPBD, aspek kebersihan dan lingkungan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, pengawasan kesehatan daging melibatkan Dinas Pertanian Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan, serta juga melibatkan Tim BPOM Denpasar dalam pengawasan pangan mengandung bahan berbahaya. Serta aspek infrastruktur pasar, tata kelola, kinerja dan administrasi pasar melibatkan dinas Disperindag, PUPR, Bagian Hukum dan Dinas Koperasi.

“Monev ini selain dilaksanakan guna memberikan masukan terhadap pengembangan pasar desa, juga mengenai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,” katanya.

Tentu dari langkah ini keterlibatan Forum Pengelola Pasar Desa (FPD) juga sangat berperan dalam melakukan pembahasan bersama pemberdayaan pasar desa. Dari hasil monev ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kunjungan masyarakat di pasar desa. Di samping itu langkah penguatan ini juga DPMD rutin menggelar Festival Pasar Rakyat melibatkan puluhan pasar rakyat dengan memilih pasar terbaik.

“Sehingga dari monev ini mampu memberikan eksistensi pasar tradisional sesuai harapan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, dimana tidak saja memperbaiki fisik pasar namun juga mampu menata lingkungan bersih dan sehat serta mampu membina jiwa kewirausahaan di pasar rakyat,” ujarnya.

Sementara Kepala Pasar Yadnya, Kelurahan Kesiman, Ketut Sudana, menyambut baik pelaksanaan monev. Dimana dari pelaksanaan monev ini tentu dapat menjadi acuan dalam peningkatan tata kelola pasar. Bahkan dengan adanya monev Pasar Yadnya, Kelurahan Kesiman terus berbenah sehingga menjadi pasar desa yang unggul dan memiliki daya saing.

“Jadi hasil dari monev ini akan kami jadikan acuan dalam berbenah menuju pasar desa yang ramah, segar dan terpercaya dalam mendukung ekonomi kerakyatan,” jelasnya. (bgn003)22052519

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penanganan Covid-19 di Desa Penatih Dangin Puri dan Desa Kesiman Kertalangu pada Senin (6/9).

Kadis DPMD Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, mengatakan pelaksanaan evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, sehingga penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 berbasis desa/kelurahan dapat dioptimalkan.

“Evaluasi ini dilaksanakan guna mendukung terciptanya Desa/Kelurahan Tangguh Aman Covid-19 di Kota Denpasar yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pelaksanaan evaluasi ini, kata dia, mencakup berbagai aspek pencegahan dan penanganan Covid-19. Mulai dari sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan, penyaluran sembako, penyaluran BLT, penggunaan Dana Desa, serta cakupan vaksinasi.

“Monev ini dimaksudkan untuk mencari kemungkinan adanya kendala di lapangan, baik itu sosialisasi, penerapan ataupun administrasi serta pelaporan, sehingga upaya yang dilaksanakan berjalan baik dan benar,” ujarnya

Lewat pelaksanaan evaluasi ini Gus Alit berharap mampu mendukung optimalisasi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar. Selain itu juga diharapkan mampu mendukung ketertiban dalam pelaksanaan administrasi.

“Harapan kami tentu upaya ini dapat menjadi solusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar, sehingga pandemi dapat diatasi dan ekonomi kembali pulih,” pungkasnya. (bgn003)21090610

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Diskominfos), Gede Pramana, mewakili PPID Pemerintah Provinsi Bali mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia secara daring di ruang Vicon Diskominfos, Selasa (6/10).

Gede Pramana selaku PPID Utama Provinsi Bali tahun ini mempresentasikan Inovasi dan kolaborasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Provinsi Bali. Lebih- lebih pada masa pandemi Covid-19, dalam mendukung upaya Pemprov Bali menekan angka penyebaran wabah melalui penyampaian informasi dan edukasi yang akurat dan cepat.

Pramana menjelaskan Bali yang maju akan sektor pariwisata akhirnya terpuruk akibat penyebaran wabah yang tak hanya menyerang Bali, tapi merata di seluruh dunia. Pemprov Bali pun melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan, Diskominfos mendukung upaya pencegahan dengan membangun aplikasi layanan informasi publik Cekdiri; https://cekdiri.baliprov.go.id/ di mana aplikasi ini terkoneksi dengan satgas gotong-royong yang ada di masing-masing desa adat.

”Di sini setiap masyarakat atau orang luar Bali yang akan masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, yang sebelumnya hanya melewati pemeriksaan kartu identitas penduduk, saat ini diwajibkan memahami aplikasi Cekdiri dan wajib mengisi form di dalamnya. Ini sangat penting, agar bisa dipantau ke mana tujuan, di mana posisi, dan bagaimana kondisinya. Apabila terjadi sesuatu, penanganan pun bisa cepat dilaksanakan,” tegasnya sembari menjelaskan satgas juga telah didukung anggaran dan fasilitas yakni wifi gratis di masing-masing desa adat, agar satgas bisa terus bekerja pembaharuan data.

Aplikasi lainnya terkait Covid-19 yang dibangun Diskominfos, kata dia, yakni Infocorona: https://infocorona.baliprov.go.id/ yang menyajikan data perkembangan Covid-19 di Bali per kabupaten/kota melalui sajian infografis, berita-berita penanganan, maupun informasi penting seperti informasi RS rujukan.

”Adapula aplikasi Lovebali: https://lovebali.baliprov.go.id/ di mana fungsi dari aplikasi ini sebagai media promosi mancanegara untuk mengeksplor kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh Provinsi Bali, dimana kedepan juga akan bermanfaat untuk mempercepat pemulihan citra Bali dimata wisatawan dunia. Aplikasi terpenting yakni SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi): http://siki.baliprov.go.id/ sebagai portal pelayanan informasi Publik Provinsi Bali, dimana masyarakat Bali bisa mengakses informasi-informasi yang diharapkan cukup dengan cara online,” katanya.

Dia berkeyakinan nilai dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 ini akan meningkat dari tahun sebelumnya, mengingat Provinsi Bali pada tahun 2019 mendapat peringkat ”Menuju Informatif”.

”Diskominfos tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itulah kami membangun integrasi dan kerjasama bersama seluruh anggota PPID yang merupakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Bali. Untuk itulah kami berharap dukungan dari seluruh anggota PPID dengan penyampaian data yang cepat dan akurat, tentu saja data-data yang memang bisa di-publish, agar bisa segera disampaikan ke masyarakat,” pungkasnya yang kala itu turut didampingi Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Diskominfos, IB Ketut Agung Ludra.

Pemeringkatan Badan Publik yang telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini berbeda pada tahun 2020. Pemeringkatan yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Provinsi Bali bersama Provinsi Aceh, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten dan Provinsi Bengkulu berada dalam satu ruangan. Tim penilai dari Komisioner KI Pusat RI adalah Arif Adi Kuswardono, Romanus Ndau dan Prof. R. Siti Zuhro dari peneliti senior LIPI. (bgn122)20100639