Denpasar, Baliglobalnews

Kualitas kredit perbankan (Bank Umum dan BPR) di Bali tetap terjaga, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross 2,95 persen.

“Ini lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2022, yang mencapai 3,50 persen. Sementara itu NPL nett berada di posisi 1,60 persen, juga lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang sebesar 1,86 persen,” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, pada Rabu (7/2/2024).

Hal ini terlihat restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 triliun posisi Desember 2020, menjadi Rp17,37 triliun (turun 62,07 persen) pada posisi Desember 2023.

Berdasarkan sektor ekonomi, jelas Rahayu restrukturisasi kredit Covid-19 di Provinsi Bali didominasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (39,99 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (23,00 persen) dan sektor Rumah Tangga (15,14 persen).

“Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 19,55 persen dari sebelumnya 20,79 persen pada November 2023 (Desember 2022: 31,67 persen),” katanya.

Untuk itu, kata dia, OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.

“Kami, di OJK mendukung transisi yang baik (smooth) dari era pandemi dengan melakukan normalisasi kebijakan secara bertahap (targeted) sehingga tidak menimbulkan guncangan (cliff effect). Kebijakan ini akan ditempuh secara terukur sehingga tidak menimbulkan moral hazard,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy menjelaskan terkait, jumlah investor pasar modal wilayah Bali masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yang mencapai double digit secara tahun ke tahun (yoy).

“Pada Desember 2023, jumlah investor saham di Bali sebanyak 116.748 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 23,22 persen yoy. Demikian juga dengan jumlah investor Reksa Dana dan SBN yang masing-masing tumbuh sebesar 23,41 persen yoy dan 25,07 persen yoy,” katanya.

Dia menyebutkan nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp4,50 triliun atau tumbuh 8,46 persen yoy, meningkat dibandingkan November 2023 yang sebesar 4,63 persen yoy.

piutang pembiayaan perusahaan Pembiayaan di Bali posisi November 2023 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, walaupun dengan laju yang menurun dibandingkan periode sebelumnya. (bgn003)24020809

Denpasar, Baliglobalnews

Gugus Tugas Percepatan Penangana  (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar mensinkronisasikan data persebaran kasus Covid-19. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung pemenuhan database yang sesuai alamat tinggal dan sesuai identitas kependudukan.

Hal itu terungkap saat rapat evaluasi penanganan Covid-19 Kota Denpasar pada Kamis (26/11).Hingga saat ini, dalam peta sebaran zona risiko Covid-19 di Kota Denpasar per 25 November 2020, sebanyak 17 desa/kelurahan berstatus zona hijau, 24 desa/kelurahan berstatus zona kuning dan 2 desa/kelurahan berstatus zona orange. Desa Peguyangan Kangin dan Kelurahan Padangsambian saat ini bertatus zona risiko berwarna orange.

Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Denpasar yang juga Kadiskominfo, I Dewa Made Agung, mengatakan GTPP Covid-19 Kota Denpasar mengingatkan satgas desa dan kelurahan yang wilayahnya masih berada pada zona orange untuk menggenjot penanganan Covid-19, sehingga kasusnya bisa diturunkan. Jika merujuk pada data sebaran risiko, maka untuk jangka pendek agar dirancang langkah taktis. Di mana, desa/kelurahan yang mengalami stagnansi atau tetap berada pada zona risiko orange cukup lama akan dilaksanakan pendampingan oleh GTPP Kota Denpasar.

“Jadi bagi desa/kelurahan yang masih bertengger di zona risiko orange akan kami laksanakan pendampingan, di mana para camat akan memimpin koordinasi untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan penularan dengan lebih disiplin dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan dengan harapan kasus dapat dikendalikan dan penurunan zona resiko dapat dimaksimalkan, bagi desa/kelurahan lainya kita harus terus semangat sehingga dapat menjadi zona hijau,” ujarnyaPihaknya turut memberikan apresiasi terhadap upaya Satgas desa/kelurahan yang dikomandani oleh perbekel/lurah yang telah memberikan upaya maksimal  dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 saat ini.

“Dengan adanya sinkronisasi data persebaran kasus diharapkan data dapat tersaji by name and by address, sehingga pengawasan isolasi dan penanganan dapat dioptimalkan serta mampu mencegah penyebaran lanjutan yang tidak terkendali, pada kesempatan ini kami atas nama GTPP turut mengapresiasi perbekel/lurah bersama Satgas desa/kelurahan serta satgas lingkungan yang tak kenal lelah dan terus berupaya maksimal dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini,” ujarnyaHingga saat ini, kata dia, ada beberapa langkah yang sudah dan akan ditempuh, yakni menggencarkan serta memaksimalkan penerapan 3 T (test, tracing dan treatment).

Penerapan ini juga sejalan dengan arahan Satgas Covid-19 Nasional sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Selain itu penegakan dengan menggelar operasi yustisi protokol jesehatan akan semakin digencarkan di daerah dengan tingkat penyebaran kasus yang tidak terkendali. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan menggunakan mobil calling serta melaksanakan penyemprotan disinfektan wilayah secara terpadu.

“Tentunya juga kami berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat agar ikut andil menjadi panutan dalam penerapan 3 M atau disiplin penerapan protokol kesehatan di masyarakat,” terangnyaDi tempat terpisah, Walikota Rai Mantra  didampingi Jubir GTPP Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, menambahkan GTPP juga mewanti-wanti masyarakat yang hendak melaksanakan upacara adat dan keagamaan agar betul betul memperhatikan tata laksana kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan covid 19. Dimana, GTPP pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, namun demikian pelaksanaan wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Sehingga pelaksanaan upacara adat dan keagamaan tidak menjadi kluster baru penyebaran covid-19.”Lakukan 3 M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), Hindari 3 R (ramai-ramai, rumpi-rumpi dan ruang sempit), jadi ini merupakan upaya untuk menekan penularan yang bermuara pada menurunya kasus secara komulatif,” ujarnya. (bgn003)20112641