Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan terdapat empat proyek prioritas atau major projects pembangunan infrastruktur 2021 untuk membuka lapangan pekerjaan.

“Terdapat empat major projects Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan NTT. Kedua, dukungan pengembangan Kawasan Industri. Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/12).

Selain itu, lanjut Menteri PUPR, penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.

“Kita akan manfaatkan lahan 165.000 hektare di kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165.000 hektare tersebut, kondisi irigasi yang baik 28.000 hektare dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon,” kata Menteri Basuki.

Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumut, lahan Food Estate seluas 60.000 ha dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Irigasi menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri. Pemerintah juga akan membuka Food Estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Fokus selanjutnya adalah dukungan pengembangan kawasan industri (KI). Di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 hektare dan KI Subang seluas 1.600 hektare. Menteri Basuki mengatakan, pengembangan KI ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah, seperti jalan, air, sanitasi dan perumahan sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.

Kemudian, Kementerian PUPR juga akan terus melanjutkan dukungan lima DPSP yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan lima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, tetapi karena Pandemi COVID-19 target penyelesaian menjadi pertengahan 2021.

“Kami juga akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata tersebut sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Menteri Basuki.

Pada tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR menganggarkan Rp13 triliun untuk program PKT di seluruh Indonesia sebagai mitigasi Pandemi COVID-19. Program PKT ini mampu membuka sekitar 700 ribu lapangan pekerjaan.

Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat Pandemi COVID-19.

“Arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri,” ujar Menteri Basuki.(bgn123)20120501

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendorong Indonesia menerapkan pengelolaan cerdas sumber daya air (SDA) atau smart water management (SWM).

“Saya kira ke depan, HATHI (Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia) tidak cukup hanya mengimplementasikan integrated water resources  management. Dengan kondisi saat ini dan tuntutan masa depan, kita harus mengembangkan smart water management yang terintegrasi dengan konsep resilient city, smart city, livable city yang semua arahnya ke smart management,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menteri PUPR juga mengatakan bahwa dalam pengelolaan SDA, saat ini Indonesia telah menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu atau integrated water resources management (IWRM).

Namun, dengan semakin berkembangnya kondisi lingkungan strategis yang menjadi tantangan pembangunan sumber daya air, seperti pertambahan jumlah penduduk, perubahan iklim, dan kerentanan bencana, maka pengelolaan SDA harus memanfaatkan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga menghasilkan kualitas pengelolaan yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai SWM.

SWM sangat memungkinkan diterapkan HATHI dalam mendukung pengelolaan SDA secara terpadu di Indonesia.

Peningkatan kualitas SDM dengan kemampuan pemanfaatan teknologi dalam organisasi HATHI menjadi perhatian penting untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur SDA yang berkualitas.

“Kita butuh tenaga-tenaga ahli hidrolik yang andal. Untuk itu, ketika kita kuliah dan lulus menjadi alumni, kemudian masuk organisasi profesi, kita tidak boleh jauh dari kampus. Karena begitu jauh dari kampus, kita akan ketinggalan ilmu pengetahuan. Untuk itu sejak lama saya meminta organisasi profesi harus dekat dengan kampus. Kongres, seminar tidak diselenggarakan di hotel, tapi di kampus,” kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga berpesan kepada HATHI untuk dapat bergerak lebih cepat dalam membantu Pemerintah menerapkan SWM, antara lain melalui pertemuan ilmiah tahunan (PIT), seminar di luar dan dalam negeri, webinar, penyusunan jurnal, kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi lainnya, serta program sertifikasi keahlian sumber daya air.

Kementerian PUPR terus mendorong pemanfaatan TIK dalam mengelola SDA di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, efisien, dan ramah lingkungan juga didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur yang telah dibangun dapat dirasakan generasi mendatang. (bgn123)20112214