Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menerima kunjungan kerja dan kegiatan layanan psikososial Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga di Pasraman Gurukula Kabupaten Bangli, pada Senin (19/6/2023).

Kegiatan juga dirangkaikan dengan dialog interaktif Menteri PPPA bersama anak-anak Yayasan Gurukula serta penyerahan bantuan berupa sembako, paket ikan segar dan peralatan sekolah dari Kementerian PPPA dan BKIPM Denpasar kepada 60 orang siswa Pasraman Gurukula.

Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap keberadaan Pasraman Gurukula di Kabupaten Bangli, yang telah berperan aktif dalam perlindungan dan pengembangan pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, bukan hanya kepada anak-anak dari Bangli saja tetapi juga kepada anak-anak kurang mampu dari luar Bangli bahkan anak-anak dari luar pulau Bali.

Kehadiran Menteri PPPA di  Pasraman Gurukula Bangli tidak terlepas dari pemenuhan hak anak, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak partisipasi yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orangtuanya saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama, karena semua anak adalah anak kita, semua anak adalah anak Indonesia. Maka konsep dari Pasraman Gurukula ini sangat luar biasa. Untuk ke depan pihaknya akan selalu berkoordinasi serta bersinergi untuk mencari pola bagaimana konsep yang luar biasa ini betul- betul bisa dikembangkan dengan baik.

Sementara Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Menteri PPPA di Pasraman Gurukula Bangli.

Pihaknya mengatakan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangli telah berjalan dengan baik. Pemerintah dan seluruh jajaran di Kabupaten Bangli mempunyai komitmen yang kuat agar hak-hak perempuan dan anak dapat dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Di Kabupaten Bangli juga telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang bertugas memberikan layanan bagi Anak yang mengalami permasalahan.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri atas bantuan dari Kementerian berupa dana alokasi khusus bantuan operasional perlindungan perempuan dan anak untuk tahun anggaran 2023, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan khususnya di Kabupaten Bangli.

Bupati menyebutkan dari hasil asesmen terkait Pasraman Gurukula, dapat disampaikan bahwa Pasraman Gurukula memberikan pelayanan bagi anak tidak hanya dari dalam wilayah Kabupaten Bangli tetapi juga dari luar Kabupaten Bangli bahkan dari luar Provinsi Bali. Dengan upaya kita bersama untuk kedepannya  Pasraman Gurukula dapat berjalan lebih optimal dalam memberikan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan. (bgn003)23061905

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IGA Bintang Darmawati, bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo memperkuat sinergi dan kolaborasi program, serta kegiatan khususnya terkait percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah untuk mendukung tercapainya target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

Kali ini Kementerian PPPA dan BKKBN bersinergi dengan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menandatangani Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Desa Bebas Stunting serta Kampung Keluarga Berkualitas, Selasa (23/11)  di Teba Majelangu Desa Kesiman Kertalangu Denpasar.

Kemen PPPA, kata Bintang Dramawati, telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), berbagai program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Pusat Kreativitas Anak, memperkuat sinergi dengan jaringan Forum Anak, dan pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang terus digalakkan hingga tingkat akar rumput, serta optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak, melalui layanan SAPA 129.

“Kami juga terus memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Pemerintah Daerah yang kali ini komitmen dengan Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini bertujuan untuk membantu daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar karena telah berperan aktif didalam menanggulangi masalah perempuan dan anak,” katanya.

Sementara Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengungkapkan melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diharapkan Pemerintah Daerah melalui para Kepala Dinas dapat menggerakkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas untuk bersinergi sehingga menjadi kekuatan besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

“Melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN AKSI), Pemerintah melalui BKKBN berupaya menajamkan intervensi dari hulu untuk mencegah anak terlahir dengan kondisi stunting. Faktor sensitif seperti lingkungan yang kumuh, sanitasi tidak baik, serta kemiskinan menjadi perhatian penting, namun faktor spesifik yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan anak, bahkan mulai dari proses sebelum menikah hingga setelah melahirkan, proses ini harus dikawal bersama-sama,” katanya.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, mengatakan terkait dengan percepatan penurunan stunting dan penandatanganan komitmen desa ramah perempuan dan peduli anak, serta pencanangan desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA), kampung keluarga berkualitas (KKB), dan desa bebas stunting di desa Kesiman Kertalangu. Kota Denpasar.

Pencanangan kampung keluarga berkualitas di desa Kesiman Kertalangu adalah upaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan sektor terintegrasi ke desa. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang lebih berkualitas. Di Desa Kesiman Kertalangu sendiri capaian persentase aseptor KB cukup tinggi karena telah secara rutin mengadakan pelayanan KB gratis yang di selenggarakan oleh Dinas PPP3AP2KB.

Dengan dilaksanakannya pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama pada hari ini diharapkan dapat mendorong seluruh komponen untuk mencapai kemajuan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang pembangunan serta dapat mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian, akan pentingnya eksistensi perempuan dan anak dalam berbagai sektor  yang akan dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak  dan kemajuan perempuan dan anak serta memberikan keyakinan  besar bahwa apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan piala Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri PPPA kepada Walikota Denpasar. Penyerahan PMT dan paket sayuran dan olahan Ikan kepada ibu hamil, balita gizi kurang, dan balita terindikasi stunting serta penyerahan permainan anak, pencanangan desa ramah perempuan dan peduli anak, kampung keluarga berkualitas dan desa bebas stunting, serta penanaman padi bersama anak-anak.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa; Ketua DPRD Gusti Ngurah Gede, Ketua TP PKK Ny. Jaya Negara, istri Wakil Walikota Ny. Arya Wibawa, serta instasi dan perangkat daerah terkait lainya. (bgn003)21112409

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan perempuan masih terjajah berbagai persepsi dan konstruksi sosial yang merugikan, meskipun bangsa Indonesia sudah lama lepas dari belenggu penjajahan dan meraih kemerdekaan.

“Perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan, bukan karena dirinya lemah, melainkan lebih karena budaya patriarki yang menempatkan peran utama perempuan di ranah domestik sehingga tidak mampu mengambil peran aktif di ranah publik,” katanya dalam acara Puncak Peringatan Hari Ibu 2020 yang diadakan secara daring, yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sejak awal negara Indonesia berdiri, melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin komitmen untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan setara dan tanpa kecuali.

Indonesia mengakui dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi dan pelindungan bagi setiap orang dengan prinsip kesetaraan. Menurut Bintang, perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk turut berperan dalam pembangunan bangsa.

“Tidak ada ruang bagi diskriminasi dalam bentuk apa pun, terutama bagi perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan harus dapat dijamin dalam kondisi apa pun. Sudah sepatutnya semua pihak, terutama perempuan, dikedepankan dalam pembangunan bangsa,” katanya.

Ia mengatakan dengan jumlah hampir setengah populasi Indonesia, perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan bangsa. Perempuan memiliki kualitas yang berharga karena dengan kelembutannya mampu menggerakkan hati banyak orang dan dengan ketangguhan mampu menerjang berbagai tantangan serta berjuang untuk kebaikan bersama.

“Dalam keadaan sulit pandemi COVID-19, perempuan adalah penjaga keluarga. Sebagai ibu, istri, maupun diri sendiri, perempuan adalah sosok yang mulia. Sayang, kekuatan-kekuatan perempuan jarang mendapatkan perhatian,” katanya.

Karena itu, melalui rangkaian Peringatan Hari Ibu 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha menggelorakan kembali semangat dan potensi perempuan-perempuan Indonesia untuk menjadi inspirasi bangsa menuju Indonesia maju.

“Sinergi dan dukungan semua pihak merupakan kunci mewujudkan perempuan-perempuan berdaya. Tidak hanya kerja sama antarsektor, tetapi kemitraan yang kuat dan setara antara perempuan dan laki-laki juga perlu dibangun sebagai subjek pembangunan demi mempercepat capaian berbagai agenda prioritas,” demikian Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga.(bgn123)20122206

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati berharap kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk memenuhi janji dalam visi dan misinya kepada masyarakat. 

“Kalau kita ya, siapapun yang terpilih harus bertanggung jawab atas visi misi yang disampaikan kepada masyarakat kepada rakyatnya,” kata Menteri Bintang saat mencoblos di TPS 13, Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Bali, Rabu. Ia berharap siapapun pasangan calon yang terpilih merupakan calon terbaik, baik dari segi program dan kebijakannya. “Kalau kita kan siapapun yang terpilih mudah mudahan dipilih calon yang terbaik, baik dari program, kebijakan, betul-betul bisa melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh pejabat sebelumnya,” jelasnya.

Menurut dia, kedua pasangan calon kepala daerah Kota Denpasar tersebut memiliki visi dan misi yang bagus. Namun, ke depannya akan terlihat mampu atau tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat. 

Terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan, Menteri Bintang mengharapkan wujud nyata implementasi dari paslon terpilih, yang mendukung program pemberdayaan perlindungan perempuan dan juga pemenuhan hak-hak anak.

“Kalau saya lihat semuanya sudah bagus tinggal implementasinya saja yang kita harapkan betul-betul mendukung pemberdayaan perempuan dan juga pemenuhan hak-hak anak yang sudah terpola. Kalau Kota Denpasar ini kan sudah dapat sebagai kota layak anak nah ini bagaimana kedepannya bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” kata Menteri Bintang. 

Menteri Bintang turut serta memberikan suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Denpasar, Bali. Ia melakukan pencoblosan di TPS 13, Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.(bgn123)20120926

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (P3A) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan keterlibatan petugas TPS yang semuanya perempuan di Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali sebagai wujud kesetaraan gender. “Ide ini salah satu inspirasi yang bisa kita tunjukkan dan untuk perwujudan pembangunan inklusif yang berperspektif gender. Ini bisa menjadi inspirasi motivasi dan mendorong tempat-tempat yang lainnya untuk memberikan kesempatan kepada perempuan,” kata Menteri Bintang saat meninjau TPS 17, Banjar Kertasari, Bali, Rabu (9/12).

Ia mengatakan untuk pertama kalinya ada daerah di Indonesia dengan penyelenggara pemilu hingga petugas keamanannya yang semuanya perempuan. Kata dia, kondisi seperti ini semoga dapat terus dipupuk untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan. Sebenarnya, di negara kita konstitusi sudah mengamanatkan bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama tapi realita, masih ada kesenjangan gender.

“Sehingga di TPS 17 ini ada sesuatu hal baru yang melibatkan penyelenggara pemilunya semua perempuan apakah dari KPPSnya, kemudian saksinya, linmasnya, pengamanannya semua perempuan ini satu hal yang luar biasa,” katanya. Untuk itu, Menteri PPPA meminta kepada penyelenggara pemilu, saksi dari perempuan, pengamanan dari perempuan agar memanfaatkan kesempatan ini dan menunjukkan ketika perempuan diberikan kesempatan bisa mempertanggungjawabkan. 

Ia mengatakan pada kesempatan ini, berada pada situasi berbeda karena pandemi COVID-19, sehingga tantangannya jauh lebih sulit dibandingkan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Selain itu, protokol kesehatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemilu kali ini untuk mencegah munculnya klaster baru.

“Kita tidak mau pilkada yang serentak ini hampir di 270 ya provinsi, kabupaten/kota ini menjadi klaster baru di masa pandemi. Kalau kita satu sama lain dari tingkat TPS kita sudah mentaati protokol kesehatan mudah-mudahan pilkada berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Kepala Desa Adat Kertasari, I Gede Sulusi mengatakan petugas KPPS semuanya perempuan ini pertama kali sebagai bentuk kesejajaran dalam kehidupan sehari-hari. “Kita ingin memerankan ibu-ibu dalam kegiatan ini supaya kita bisa sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita menonjolkan ini karena momennya juga pas Desember kan hari ibu, kita tak akan ada di dunia kalau tak ada ibu. Itu filosofinya,” ucap Sulusi. 

Dalam penyelenggaraan pilkada di Banjar Kertasari ini melibatkan tujuh KPPS, dua saksi, dua pengawas satu polisi wanita. Jumlah pemilih secara keseluruhan di TPS Banjar Kertasari sebanyak 368 orang.(bgn123)20120914