Denpasar, Baliglobalnews 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, dalam rangka pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar, Sabtu (26/8/2023).

Bintang Puspayoga menjelaskan sumber daya yang paling berharga bagi suatu bangsa adalah sumber daya manusia. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi titik sentral pembangunan nasional. “Kita melihat di Indonesia ini anak menjadi generasi penerus tongkat estafet pembangunan indonesia. Sehingga pembangunan dan pengembangan anak menjadi penting, terutama harus terjamin pemenuhan hak anak itu sendiri,” ujarnya.

Dia menyebutkan permasalahan stunting saat ini memang menjadi tantangan bersama, sehingga penanganannya harus dilaksanakan sacara komprehensif. Dimana, sinergi dan kolaborasi akan menjadi kunci penting dalam penanganannya. Hal inilah yang mendasari pelaksanaan Gemarikan di Kelurahan Serangan ini. 

“Kami melihat Serangan ini kaya akan ikan, mudah-mudahan kegiatan ini dapat mendukung pemenuhan hak anak atas makanan sehat melalui pemenuhan gizi, pola asuh dan sanitasi dalam mendukung pertumbuhan otak anak untuk mencegah stunting secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bintang Puspayoga berharap sosialisasi ini dapat menjadi terobosan dalam mendukung pola hidup sehat untuk mendukung penanganan stunting yang berkelanjutan. Sehingga ilmu yang didapat dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi ini dapat digetoktularkan kepada seluruh masyarakat, terutama ibu dan anak. 

“Mari kita bergandengan tangan, bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung penanganan isu-isu perempuan anak dengan baik, sehingga kedepannya dapat mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju,” ujarnya. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyambut baik sekaligus berterima kasih atas kunjungan dan dukungan terhadap pelaksanaan Gemarikan di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar ini. Dimana, pelaksanaan kegiatan ini sangat produktif dalam mendukung pencegahan stunting sejak ibu hamil. 

Jaya Negara berharap sinergitas dan kerjasama yang baik ini agar terus berlanjut. Hal ini mengingat stunting ini merupakan permasalahan yang memerlukan kerja sama semua pihak dalam penanganannya. Sehingga, sosialisasi ini sangat baik untuk dilaksanakan, mengingat ikan merupakan salah satu komoditi yang mudah dicari dan memiliki gizi yang baik dalam mendukung tumbuh kembang anak. 

“Selaku Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama berkelanjutan dalam mendukung pencegahan stunting di Kota Denpasar lewat pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi baik,” ujarnya. (bgn003)23082609

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengingatkan perkawinan anak harus dihentikan karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak.

“Pelanggaran hak anak berarti juga pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, salah satu arahan Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pencegahan perkawinan anak,” kata Bintang dalam sebuah bincang-bincang daring yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

Bintang mengatakan 79,55 juta anak Indonesia wajib mendapatkan pelindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bintang mengatakan praktik perkawinan anak merupakan salah satu faktor penghambat perbaikan indeks pembangunan manusia karena memiliki dampak bagi pendidikan, kesehatan dan perekonomian anak.

“Perkawinan anak harus dihentikan untuk kepentingan terbaik bagi anak Indonesia, mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Bintang mengatakan proporsi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang kawin sebelum umur 18 tahun di Indonesia pada 2020 mencapai 10,82 persen.

Terdapat 22 provinsi dengan proporsi di atas angka nasional, dengan yang tertinggi adalah Kalimantan Selatan yang mencapai 21,2 persen. Sedangkan provinsi dengan proporsi di bawah nasional sebanyak 12 provinsi dengan yang terendah adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang mencapai 3,1 persen.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menargetkan proporsi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menurun menjadi 8,74 persen,” jelas Bintang.

Salah satu upaya untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batas usia kawin paling rendah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

​​​​​​Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia tersebut disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

“Batas usia perkawinan 19 tahun ini harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif untuk mencegah perkawinan anak,” kata Bintang. (bgn/ant)20080714