Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun langsung melaksanakan aksi bersih-bersih pascabanjir di areal Pasar Badung dan Pasar Kumbasari pada Minggu (14/9/2025).

Kegiatan gotong-royong ini juga diikuti oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadi Saputra, serta seluruh stakeholder terkait. Ribuan personel dikerahkan untuk bahu membahu membersihkan sisa banjir yang menumpuk di dua pasar tradisional terbesar di Denpasar tersebut.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih ini melibatkan sekitar 1.100 orang. Hingga kemarin, tercatat 84 ton sampah berhasil diangkut, sementara masih tersisa sekitar 210 ton sampah pascabanjir yang harus segera ditangani. “Ini adalah sampah spesifik akibat kondisi darurat bencana, sehingga penanganannya juga harus darurat. Kami meminta bantuan Bapak Gubernur agar sampah ini segera dibawa ke TPA Suwung, dengan target paling lama satu bulan seluruh sampah dapat terangkut,” katanya.

Hanif menekankan perlunya langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat kualitas lingkungan Bali yang masih rentan terhadap curah hujan tinggi. Untuk itu diperlukan sekitar 14 ribu hektare daerah resapan di wilayah hulu untuk menahan limpasan air yang menuju Denpasar dan Badung serta seluruh komponen wajib dan pentingnya penanganan sampah dari sumbernya.

Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Bali, jajaran TNI dan Polri, serta seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah bergotong royong membantu membersihkan sisa banjir. “Semoga dengan kerja sama dan kepedulian semua pihak, Denpasar dapat segera pulih, dan ke depan kita bisa lebih siap menghadapi tantangan lingkungan serta menjaga kota ini tetap bersih dan nyaman,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan aksi bersih-bersih ini diawali dari kawasan Wangaya dengan menurunkan alat berat, kemudian dilanjutkan ke arah selatan dengan empat titik prioritas, termasuk Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. “Untuk Tukad Badung yang menjadi kewenangan BWS, kami sudah mengajukan agar dilakukan normalisasi sungai. Saat ini sedimentasi cukup tinggi sehingga perlu pengerukan secara berkelanjutan. Proses ini memang membutuhkan waktu panjang, namun harus segera dikerjakan karena Tukad Badung dan Tukad Mati menjadi sentral aliran air di Denpasar,” katanya. (*/bgn003)25091408

Denpasar, Baliglobalnews

Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) di Bali setuju dan siap menjalankan regulasi SE Nomor 9 2025 yang diterbitkan Gubernur Bali Wayan Koster. Belasan produsen menyatakan komitmen akan menyetop produksi dan distribusi AMDK plastik di bawah 1 liter pada Desember 2025. Pada Januari 2026, mereka berkomitmen tak memproduksi lagi dan siap menjalankan Gerakan Bali bersih sampah.

“Kami sudah mengumpulkan produsen air minum kemasan, ada 18 produsen minuman kemasan di Bali kami sudah kumpulkan semuanya. Semuanya mendukung,” kata Koster di hadapan Menteri LH/BPLH RI, Wamen Dalam Negeri dan Wamen Pariwisata RI, di Kuta, Badung, Kamis (5/6/2025).

Koster mengatakan dari semua produsen rata-rata telah menyetujui, namun masih ada satu produsen yang belum setuju. Produsen ini akan kembali diundang oleh Pemerintah Provinsi Bali. “Kecuali satu pak, izin saya harus menyampaikan di sini, yang satu ini yang belum (setuju,red) adalah Danone yang memproduksi minuman air aqua, kami akan undang lagi,” katanya.

Koster mengatakan selain Danone, semua produsen AMDK di Bali telah menyetujui akan menghentikan produksi minuman kemasan plastik di bawah satu liter. Para produsen menyatakan akan menghabiskan produk yang sudah telanjur produksi sampai bulan Desember 2025. “Januari sudah tak ada lagi minuman kemasan plastik di bawah satu liter,” katanya.

Pertemuan para produsen bersama Gubernur Bali telah berlangsung baru-baru ini di rumah Jabatan Gubernur. Selain SE 9 2025, Gubernur juga menyampaikan Peraturan Gubernur (Pergub) 97 tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, dan Pergub  Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber.

Pemprov Bali juga mendapat dukungan kuat dari Pemerintah Pusat terkait dua pola pengolahan sampah berdasarkan regulasi yang ada. Dukungan pemerintah pusat ditandai dengan kehadiran Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meluncurkan Gerakan Bali bersih sampah yang diatur dalam SE 9 2025, pada 11 April 2025.

Menteri Hanif juga pasang badan secara kokoh mendukung Gubernur Bali Wayan Koster. Bagi pelaku usaha dan produsen yang tidak mengikuti arahan Gubernur Koster, akan berhadapan dengan Kementerian LH/BPLH RI. “Disampaikan oleh Pak Gub (Koster,red), ada salah satu produsen yang tidak dan belum mendukung upaya Pak Gubernur menuju Bali bersih, saya ingatkan hari ini secepatnya mengikuti apa yang diarahkan Pak Gubernur, atau akan berhadapan dengan Menteri Lingkungan Hidup,” tegas Menteri Hanif. (*/bgn003)25060503

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mendukung upaya Gubernur Bali Wayan Koster memberi contoh daerah lain di Indonesia untuk melakukan Gerakan Bali Bersih Sampah.

“Saya mendorong Pemerintah Provinsi Bali, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang berani dan siap untuk melakukan deklarasi Gerakan Bali Bersih Sampah. Dan mampu menjadi daerah percontohan provinsi yang bebas sampah ke depannya dibanding daerah lain di Indonesia,” ucap Hanif Faisol Nurofiq di Panggung Ardha Candra, Taman Art Center, Denpasar, pada Jumat (11/4/2025) malam.

Acara yang juga dihadiri seluruh kepala daerah se-Bali, DPRD, instansi TNI, Polri, bendesa, lurah, dan komunitas lingkungan hidup itu. Menteri LH berharap Bali dapat menjadi contoh konkret bukan hanya melakukan deklarasi. Namun dapat secara nyata mengatasi permasalahan sampah. “Saya tahu bagaimana upaya pimpinan Forkopimda Bali melakukan aksi gerak cepat membersihkan sampah laut yang mengepung Bali pada Desember lalu, yang menjadi sorotan dunia, dan karena Bali merupakan wajah dunia. Jadi, penyelesaian masalah sampah menjadi prioritas yang dilakukan saat ini. Namun, wajib menjadi komitmen semua pihak termasuk pelaku usaha, industri dan masyarakat umum untuk menjadikan Bali bersih sampah,” katanya.

Sementara Gubernur Koster menjelaskan masyarakat yang ada di Pulau Dewata wajib dan harus menjaga kebersihan Bali, tidak membuang sampah sembarangan, dan bertanggung jawab menjaga alam Bali, agar tetap hijau dan bersih dari polusi. “Kita semua ada di atas tanah Bali, wajib bagi kita semua untuk turut menjaga kebersihan Bali. Tidak saja menyiapkan tempat/tong sampah sesuai jenisnya, tidak hanya menahan diri untuk membuang sampah sembarangan, namun juga ingat akan tanggung jawab menjaga alam Bali agar tetap hijau dan bersih dari polusi yang diakibatkan oleh sampah dan bau busuknya,” katanya.

Dia menyampaikan untuk mewujudkan Bali bebas sampah plastik sekali pakai, sudah dilakukan upaya dan program berupa pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, juga diterapkan pengelolaan sampah berbasis sumber yang diatur ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. “Pergub ini menekankan kepada 636 desa, 80 kelurahan dan 1.500 desa adat untuk mensosialisasikan kepada warganya, agar aktif membangun desa dan wilayahnya dengan melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, selain mereka juga harus bertanggung jawab pada sampah yang mereka buat,” jelasnya.

Secara tegas, Gubernur Wayan Koster menyampaikan desa wajib membuat perarem, dilakukan pengangkutan sampah secara terpisah ke TPA, jika ada desa yang tidak bersedia/ tidak berhasil menjadikan desanya bebas sampah plastik (tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai), maka akan dikenakan sanksi penundaan bantuan keuangan, penundaan pencairan insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa, penundaan pencairan bantuan keuangan kepada Desa Adat dan tidak mendapat bantuan program yang bersifat khusus.

“Sanksi juga berlaku bagi setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan ditinjau kembali atau dicabut izin usahanya, serta diumumkan ke hadapan publik melalui berbagai platform media sosial sebagai pelaku usaha yang tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi,” jelasnya.

Meskipun pencapaiannya belum maksimal dan menyeluruh, namun sisa dari desa yang belum aktif diharapkan akan segera menjadikan gerakan Bali Bersih Sampah sebagai prioritas untuk mewujudkan Bali Bersih Sampah pada Januari 2026 mendatang, yang pelaksanaannya dimulai dari sekarang. “Dengan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 ini, saya minta penanganan sampah sudah diselesaikan pada tempat asal mula sampah itu dibuat. Jangan sampai sampah yang kita miliki, malah mengotori rumah atau desa lain, karena seperti yang kita tahu, sampah dapat dipisahkan dan ditangani sesuai jenisnya, yakni organik, an-organik dan residu,” katanya.

Untuk mempercepat pencapaian Bali Bersih Sampah, Gubernur Bali memberlakukan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, dengan pertimbangan kewajiban melestarikan ekosistem alam, manusia dan kebudayaan Bali, Bali merupakan destinasi utama pariwisata dunia dan pengelolaan sampah di Provinsi Bali belum berjalan dengan optimal. (bgn008)25041206