Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat menggelar rapat koordinasi terkait penanganan sampah di kota/kabupaten se-Bali sekaligus mendeklarasikan Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah dan menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Rabu (10/6/2026).

Rakor yang dihadiri Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Bali dan Polda Bali ini juga diikuti oleh Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Tabanan, Bupati Buleleng, Bupati Klungkung, Bupati Bangli, Wakil Bupati Jembrana, Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Karangasem serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se-Bali.

Menteri Jumhur Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali bersama Walikota dan Bupati se-Bali mempunyai komitmen kuat untuk melakukan pengelolaan sampah. Semakin hari, semakin baik upaya pengelolaan sampah yang dilakukannya, sehingga saat ini secara umum Bali sudah lebih baik dari yang kita bayangkan.

Dia juga menegaskan bahwa sambil menunggu PSEL (pengelolaan sampah menjadi energi listrik), Kementerian LH mengajak semua pemimpin dan seluruh stakeholder di Bali harus terus bekerja menyatukan tekad dan memastikan Bali bersih. “Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah, sebagian besar masih berakhir di pembuangan akhir dengan sistem open dumping. Ini adalah sistem yang tidak bisa lagi diterapkan, open dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia. Karena itu, saya mengingatkan komitmen agar pada tanggal 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada tanggal 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya,” katanya.

Dia menyatakan pemilahan sampah adalah kunci untuk mengelola sampah organik menjadi kompos yang mampu menyuburkan tanah Bali dan sampah an-organik menjadi bahan baku industri daur ulang. Untuk mencapai target besar ini, teguhkan komitmen percepatan pemilahan sampah, semua yang telah direncanakan harus dijalankan dengan memastikan kesediaan infrastruktur pemilahan sampah. “Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70 persen. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal,” katanya.

Gubernur Koster menyampaikan Bali terus melakukan gerakan Bali bersih sampah dengan menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini dilakukan, kata dia, karena volume sampah di Bali totalnya mencapai 3.436 ton/hari atau yang paling banyak bersumber dari Kota Denpasar 1.005 ton/hari, disusul Kabupaten Badung 547 ton/hari, dan Kabupaten Gianyar 562 ton/hari. Sisanya kabupaten yang lain volume sampahnya berkisar diangka 413 ton/hari sampai 112 ton/hari. “Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60 persen dan sampah plastik 17 persen. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60 persen, aktivitas peniagaan 11 persen, dan pasar 7 persen,” katanya.

Koster mengungkapkan bahwa sampah di Bali telah menjadi masalah serius, karena ada 23 persen sampah itu dibuang sembarangan ke kawasan lingkungan, dan sisanya dikelola dibawa ke TPA 43 persen, lalu 18 persen dilakukan upaya pengurangan sampah, lagi 16 persen dilakukan penanganan sampah. “Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu pengelolaan sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar,” katanya.

Pada akhir rapat Menteri Jumhur Hidayat, Gubernur Koster bersama Walikota/Bupati se-Bali mendeklarasikan Gerakan Pemilahan Sampah melalui kalimat “Dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali – Sekala dan Niskala, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Bali: Kita wujudkan Bali 100 persen Memilah Sampah bersama, serentak, untuk Bali yang bersih, sehat, indah dan lestari”. (*/bgn003)2601009

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia  Mohammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster memimpin aksi menanam mangrove di Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar Selatan, pada Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang melibatkan unsur Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, serta berbagai pemangku kepentingan ini menjadi simbol kuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

Aksi penanaman mangrove tersebut merupakan tindak lanjut dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove.

Kegiatan berlangsung sejak pagi hari dan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Walikota Denpasar, perwakilan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali,  Bupati Badung, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BIN Daerah Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, serta jajaran TNI dan Polri serta kalangan pelajar, mahasiswa dan komunitas pecinta lingkungan. 

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa aksi penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata keseriusan seluruh elemen bangsa dalam mengabdi kepada lingkungan. Menurut dia, berbagai bencana yang terjadi saat ini sebagian besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan hubungan manusia dengan alam. “Kita mulai merasakan gangguan akibat ketidaksopanan kita kepada lingkungan. Banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi karena cara kita memperlakukan alam. Karena ulah manusia, maka alam memberikan responsnya,” ujarnya.

Menteri Jumhur mencontohkan berbagai kejadian banjir dan bencana alam yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai peringatan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan secara lebih serius dan berkelanjutan. Karena itu, kata dia, Pemerintah Pusat berkomitmen mengintensifkan gerakan penanaman mangrove di berbagai daerah, termasuk Bali yang dinilai memiliki posisi strategis sebagai destinasi wisata dunia.

Menteri LH juga mengapresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga lingkungan hidup. Menurut dia, Bali menunjukkan contoh bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam gerakan pelestarian lingkungan. “Di Bali saya melihat semua kalangan bisa bersatu. Ini contoh yang sangat baik dan saya yakin akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan hidup,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat berencana kembali menggelar aksi penanaman mangrove dalam skala lebih besar di Bali pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 28 Juli mendatang.

Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan berbagai kementerian, serikat pekerja, organisasi masyarakat, serta komunitas lingkungan guna memperkuat kampanye pelestarian ekosistem pesisir.

Menteri LH juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah yang sempat menjadi perhatian publik. Berdasarkan laporan yang diterima kementerian, kata dia, sejumlah daerah di Bali telah berhasil menekan timbunan sampah hingga mencapai kondisi yang jauh lebih terkendali. Menurut dia, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. “Ketika suatu daerah serius menjaga lingkungan, masyarakat internasional akan memberikan penghormatan dan simpati. Hal itu justru akan memperkuat sektor pariwisata,” ujarnya.

Menteri LH juga menyoroti peluang besar pengembangan ekonomi hijau melalui pelestarian hutan dan mangrove. Dia menjelaskan kawasan mangrove memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon sehingga berpotensi menjadi bagian penting dalam skema perdagangan karbon internasional.

Menurut dia, jika pengelolaan dilakukan secara baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, maka nilai ekonomi dari jasa lingkungan tersebut dapat meningkat secara signifikan. Karena itu, upaya menjaga mangrove tidak hanya penting untuk konservasi lingkungan, tetapi juga berpotensi mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai skema ekonomi berkelanjutan.

Sementara Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup yang dinilainya menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pelestarian lingkungan di Pulau Dewata.

Menurut Koster, kegiatan penanaman mangrove sejalan dengan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan alam.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang berkenan hadir di Bali sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup di Provinsi Bali,” ujarnya.

Koster menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali secara rutin melaksanakan gerakan penanaman pohon dan mangrove di berbagai wilayah setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi target minimal kawasan hijau dan kawasan hutan di Bali.

Dia mengungkapkan bahwa kawasan mangrove di wilayah Denpasar dan Badung sempat mengalami kerusakan cukup signifikan. Tercatat sekitar 18 hektar kawasan mangrove ada yang mengalami kerusakan yang kini terus dipulihkan secara bertahap sejak tahun 2019.

Melalui program rehabilitasi yang berkelanjutan, pemerintah berharap kawasan tersebut dapat kembali berfungsi optimal sebagai pelindung pesisir, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis biota. “Semoga mangrove yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik sehingga kawasan ini kembali pulih seperti sedia kala dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” katanya.

Melalui rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang semakin baik, serta penguatan ekonomi hijau, Bali diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. (*/bgn003)26061006

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Gubernur Bali Wayan Koster bertemu di Kantor KLH Jakarta pada Selasa (26/6/2026). Pertemuan kedua figur alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut guna membahas sejumlah langkah strategis penyelesaian persoalan sampah di Pulau Dewata. 

Usai pertemuan, Gubernur Koster mengatakan bersama Menteri LH membahas penanganan sampah di Bali termasuk rencana pembangunan PSEL (pengelolaan sampah menjadi energi listrik) di Denpasar Raya. “Pak Menteri LH komitmen, Provinsi Bali menjadi prioritas penyelesaian masalah sampah terlebih karena Bali merupakan destinasi wisata utama dunia,” katanya.

Menurut Koster, Menteri LH sangat mendukung langkah-langkah strategis penanganan sampah yang telah dilaksanakan Gubernur Bali dan jajarannya di Bali mulai dari hulu hingga hilir. Koster juga mengatakan Menteri LH akan datang ke Bali 9 Juni 2026. Menteri akan melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur dan Walikota/Bupati beserta jajaran terkait dalam penanganan sampah.  Termasuk membahas terkait TPA Suwung dan pengolahan sampah menjadi energi listrik/PSEL. “Nanti Pak Menteri juga akan meninjau lapangan ke TPA Suwung dan lokasi PSEL pada lahan Pelindo di Benoa,” katanya.

Sejumlah regulasi dan langkah nyata strategis terkait pengelolaan sampah di Bali telah dijalankan Gubernur Koster dan jajarannya. Seperti aplikasi regulasi Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 (Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai), Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 (Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber) dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan jargon pengelolaan sampah di Bali karena bisa mengurangi volume sampah organik ke TPA Suwung. Sehingga, saat PSEL beroperasi akan mendapat suplai sampah anorganik dan residu yang berkualitas tanpa bercampur sampah organik. (*/bgn003)26052702

Denpasar, Baliglobalnews

Ada perubahan budaya dan mindset yang luar biasa dari masyarakat Bali dalam hal pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu pada Jumat (17/4/2026).

“Lebih dari 60 persen masyarakat Bali di Denpasar dan Badung sudah memilah sampah. Langkah ini tidak gampang,” katanya.

Menteri Hanif menyampaikan bahwa capaian ini merupakan manifestasi hasil kerja dari seluruh komponen yang ada di Bali mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Lurah hingga Desa Adat. “Semangat ini harus kita jaga dengan baik karena pemilahan sudah mencapai 65 % bahkan mendekati 70 %.  Maka saya kira Pemerintah Provinsi Bali wajib mengenakan tindak pidana ringan (tipiring) kepada masyarakat yang tidak memilah sampah,” katanya.

Menurut dia, tidak adil bagi masyarakat yang sudah memilah sampah dengan baik jika kebijakan pemilahan sampah berbasis sumber ini tidak dilindungi dengan memberikan teguran dan paksaan kepada masyarakat yang tidak memilah atau bahkan membuang sampah sembarangan.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan walaupun kedepannya akan dibangun pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), namun sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus tetap dipilah untuk memastikan input sampah yang digunakan benar-benar berkualitas. “Waste to Energy memerlukan sampah berkualitas, maksudnya sampah yang terpilah dan dapat mereduksi nilai kalornya dan kapasitas mesinnya. Jadi sampah itu benar-benar jenis tertentu,” katanya.

Walaupun dalam praktiknya, PSEL mampu mengolah sampah campuran namun kualitas dan dampak pengolahan sangat dipengaruhi oleh kondisi sampah yang masuk ke dalam sistem. Sampah yang sudah dipilah dari sumber (seperti pemisahan sampah organik, anorganik dan residu) memiliki nilai kalor yang lebih stabil dan kandungan air yang lebih rendah. Kondisi ini membuat proses pembakaran di PSEL menjadi lebih efisien, menghasilkan energi listrik yang lebih optimal serta dapat menekan potensi emisi berbahaya.

Sebaliknya, jika sampah tidak dipilah dan tercampur seluruhnya, maka kandungan air yang tinggi dari sampah organik dapat menurunkan kualitas pembakaran. Hal ini berpotensi mengurangi efisiensi produksi listrik, meningkatkan beban operasional serta memerlukan pengolahan emisi yang lebih kompleks.

Implikasi paling luas terlihat pada aspek pembiayaan. Efisiensi operasional yang lebih baik pada pengelolaan sampah terpilah berpotensi menekan kebutuhan subsidi maupun tipping fee yang bersumber dari APBN/APBD. (*/bgn003)26041707

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Denpasar khususnya dan Bali pada umumnya yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke TPST Kesiman Kertalangu pada Jumat (17/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster serta Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Selain ke TPST Kesiman Kertalangu, rangkaian kunjungan Menteri Hanif Faisol Nurofiq juga turut mendatangi lokasi TPA Suwung, TPST Tahura 1 dan Tahura 2, serta lokasi TPS3R Sesetan.

Menteri Hanif Faisol mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, lebih dari 60 persen masyarakat Bali telah mulai melakukan pemilahan sampah dari sumber. Menurut dia, capaian ini merupakan lompatan budaya yang luar biasa dan tidak mudah dilakukan. “Ini adalah manifestasi kerja keras seluruh komponen masyarakat Bali, mulai dari gubernur, wali kota, hingga perangkat desa adat. Membangun kebiasaan memilah sampah bukan hal yang mudah, namun Bali telah menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ujarnya.

Dia menyampaikan penanganan sampah di Provinsi Bali, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung, kini menjadi fokus pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di mana gubernur memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

Menteri Hanif juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Dengan capaian pemilahan yang telah mencapai 60 hingga 70 persen, pemerintah daerah dinilai perlu menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi masyarakat yang tidak memilah sampah atau membuang sampah sembarangan. “Tidak adil jika masyarakat yang sudah disiplin tidak dilindungi. Siapapun yang melanggar harus dikenakan sanksi tipiring, sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang sudah berjuang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga menyoroti perkembangan operasional TPST Kesiman Kertalangu yang mulai beroperasi optimal sejak didirikan pada tahun 2021. Saat ini kapasitas pengolahan berada di kisaran 60-80 ton per hari, dan ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hari pada Juni mendatang.

Selain itu, pengurangan beban sampah di TPA Suwung juga menunjukkan progres signifikan, dengan kapasitas penanganan yang mendekati 200 ton per hari. Ditambah dengan kontribusi TPA Tahura sekitar 100 ton per hari, total penanganan sampah melalui TPST di Bali diproyeksikan mencapai 500 ton per hari.

Menteri LH juga menegaskan bahwa praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh TPA di Bali wajib dihentikan paling lambat Agustus mendatang. Jika tidak, pemerintah pusat akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pengelola TPA yang masih menerapkan sistem tersebut.

Khusus untuk TPA Suwung, direncanakan akan dikembangkan menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi (waste to energy). Oleh karena itu, kualitas sampah yang masuk harus terpilah dengan baik agar memenuhi kebutuhan teknologi tersebut. “Ke depan, hanya sampah non-organik tertentu yang boleh masuk ke Suwung. Ini penting untuk mendukung operasional waste to energy dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.

Hanif juga optimistis bahwa Bali mampu melakukan perubahan budaya pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan dalam mengelola lingkungan.”Negara maju tidak hanya ditandai dengan gedung tinggi, tetapi bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kebersihan adalah cerminan budaya yang sesungguhnya,” katanya.

Sementara penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber terus didorong, mengingat pemilahan sampah merupakan kewajiban setiap individu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Pemerintah kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan pengelolaan di wilayahnya, sementara gubernur berperan dalam pengawasan. Kementerian menentukan norma apa yang harus dilakukan oleh para bupati walikota, yakni meliputi tiga hal. Antara lain, menjadikan sampah sebagai sudut daya, meningkatkan lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat.

Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Menteri LH terhadap upaya pengelolaan sampah di Kota Denpasar, khususnya capaian lebih dari 60 persen masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari desa adat, perangkat daerah, hingga komunitas lingkungan yang secara konsisten mengedukasi dan menggerakkan masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bapak Menteri. Ini menjadi motivasi bagi kami di Kota Denpasar untuk terus memperkuat gerakan pemilahan sampah dari sumber,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus menggencarkan berbagai program baik dari pengelolaan dari sumbernya, serta optimalisasi fasilitas pengolahan seperti TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura, dan juga TPS3R yang ada di desa dan kelurahan.

Pembagian komposter bagi masyarakat, kata dia, juga masih menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pihaknya akan terus menggenjot pendistribusian bag komposter ini agar bisa segera diterima oleh masyarakat.

Jaya Negara juga menegaskan bahwa pihaknya juga siap menindaklanjuti arahan Menteri terkait penegakan aturan bagi pelanggaran pengelolaan sampah. Penegakan Peraturan Daerah, termasuk penerapan sanksi tipiring, akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan edukatif. “Tentu penegakan aturan akan kami lakukan, namun sebelumnya penegakan dilakukan kami harus memberikan pelayanan secara keseluruhan kepada masyarakat dulu, serta tetap diiringi dengan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat semakin sadar dan disiplin dalam memilah sampah,” katanya. (*/bgn003)26041706

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membahas antisipasi penanganan sampah, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pascapenutupan TPA Suwung pada 1 Maret 2026 mendatang. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (29/12/2025) tersebut juga dihadiri jajaran deputi Kementerian Lingkungan Hidup RI, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Usai pertemuan, Gubernur Koster menyampaikan bahwa penutupan TPA Suwung mulai 1 Maret 2026 telah diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak dapat ditunda lagi. “Dalam pertemuan tadi, kami mendapat arahan dari Bapak Menteri agar menyiapkan langkah-langkah dalam dua bulan ke depan. Sehingga saat TPA Suwung ditutup, sudah tersedia solusi untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” ujarnya.

Terkait pemanfaatan TPA di Kabupaten Bangli sebagai alternatif selama proses pembangunan proyek Waste to Energy (WtE), Gubernur Bali dua periode ini menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah optimalisasi penanganan sampah di hulu oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan teba modern, TPS3R, dan TPST.

“Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan penanganan sampah di hulu. Sementara sisanya sedang dipersiapkan TPA di Bangli yang hanya akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara,” katanya.

Gubernur Koster menyampaikan sesuai dengan peraturan daerah, TPA yang berlokasi di Desa Landih memang bukan berstatus sebagai TPA regional. Namun terdapat ketentuan yang memungkinkan Kabupaten Bangli bekerja sama dengan daerah lain, dalam hal ini Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya mendapatkan penjelasan secara rinci dari Gubernur Bali, Walikota Denpasar, dan Bupati Badung terkait langkah-langkah yang diambil dalam menyikapi dorongan pemerintah pusat untuk transformasi tata kelola sampah di Bali. “Kami rapat bersama Gubernur, Walikota Denpasar, serta Bupati Badung dan Bangli untuk menyikapi pelaksanaan transformasi TPA Suwung hingga menjadi fasilitas WtE, yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua tahun,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa penanganan sampah di Bali tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah, mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata dunia. Oleh karena itu, selama masa transisi penutupan TPA Suwung hingga terwujudnya pengolahan sampah menjadi energi, optimalisasi penanganan sampah di hulu harus terus didorong. “Kami telah melihat banyak praktik terbaik. Ini yang harus kita pacu. Sementara residu yang tidak dapat tertangani akan kita carikan alternatif,” ungkapnya.

Menteri Hanif juga menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung bukan merupakan indikator kelalaian pemerintah dalam menangani persoalan sampah. “Penanganan sampah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu alternatifnya adalah revitalisasi TPA di Kabupaten Bangli. Kita hanya memiliki waktu sekitar dua bulan untuk melakukan peningkatan fasilitas TPA tersebut agar dapat digunakan sementara, sambil menunggu rampungnya proyek WtE,” katanya.

Dia menyadari bahwa pemanfaatan TPA di Bangli akan menimbulkan sejumlah konsekuensi. Oleh karena itu, untuk meminimalkan pengiriman sampah ke Bangli, optimalisasi penanganan sampah di hulu menjadi prioritas utama. Menurutnya, apabila sampah dapat dikelola dengan membangun kultur baru, Bali akan memiliki pondasi yang sangat kuat sebagai daerah tujuan wisata.

Walikota Denpasar dan Bupati Badung dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah upaya optimalisasi pengelolaan sampah di hulu. Kota Denpasar terus berupaya menambah fasilitas teba vertikal, tabung komposter, serta bank sampah. Pada zona tengah, Pemerintah Kota Denpasar mendorong pembangunan TPS3R di tingkat desa, sedangkan pengelolaan sampah di hilir ditangani melalui TPST. Dari berbagai upaya tersebut, Walikota Jaya Negara menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 57 persen sampah di Kota Denpasar yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sementara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat Badung dalam penanganan sampah di hulu.

Terkait rencana pemanfaatan TPA di Bangli sebagai lokasi pembuangan sementara selama masa transisi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa pihaknya masih perlu mencermati lebih lanjut karena baru menerima paparan dari Menteri Lingkungan Hidup.

Meski demikian, dia menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan penanganan sampah menjelang penutupan TPA Suwung. “Bali sebagai daerah berbasis pariwisata memerlukan solusi alternatif jangka pendek. Syukur-syukur tidak banyak sampah yang harus dibawa ke Bangli,” ujarnya.

Terkait rencana tersebut, Bupati Sedana Arta juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai komponen masyarakat guna mengantisipasi potensi persoalan di kemudian hari. (*/bgn003)25122911

Denpasar, Baliglobalnews

Seluruh instrumen kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster mendapat dukungan penuh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LHK/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq. Menteri Hanif siap pasang badan membela Gubernur Koster jika ada pihak -pihak yang tak menaati instrumen kebijakan penuntasan persoalan sampah di Bali.

“Apa yang dilakukan Gubernur Bali (Wayan Koster) saat ini patut kita banggakan. Harapan kami, seluruh jajaran bupati, walikota se-Bali bisa bersinergi bersama, dan dilanjutkan pada pemerintahan-pemerintah berikutnya,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Pantai Sidakarya Denpasar Selatan pada Selasa (27/5/2025).

Dia meminta Bali harus dijaga oleh semua pihak, karena Bali menjadi magnet Indonesia di mata dunia. Bali dengan sumber ikoniknya dan sumber ekonomi pariwisata yang sangat kuat, bahkan menjadi kontribusi devisa terbesar nasional di bidang pariwisata.  Secara makro mempengaruhi perekonomian Bali. Untuk itu, Bali menjadi ikon yang tidak boleh teledor dalam menjaganya. “Pertama, dari sisi sampah, segala instrumen yang dilakukan Bapak Gubernur, Walikota dan Bupati, itu wajib kita pastikan implementasinya di lapangan. Saya berdiri kokoh di belakang Bapak Gubernur (Koster,red), untuk menjaga norma-norma penanganan sampah di Bali,” katanya.

Dia juga akan menggunakan kewenangannya agar masyarakat Bali menaati semua kebijakan Pemerintah provinsi Bali. “Saya akan menggunakan kewenangan saya untuk memastikan bahwa instrumen Gubernur ini ditaati kita semua. Saya akan gunakan pendekatan kuratif dan represif, bilamana diperlukan tanpa ragu-ragu untuk menjaga Bali,” tegasnya.

Politisi PAN ini menegaskan tak takut akan berhadapan dengan pihak manapun agar bisa mengubah karakter masyarakat dalam penanganan persoalan sampah di Bali. “Saya ingin memastikan Bali dengan cepat mengubah karakternya dalam penanganan sampah dan kami akan kawal melalui instrumen yang dimandatkan UU 32 tahun 2009,” katanya.

Dia meminta semua masyarakat di Bali agar menaati bersama semua regulasi terkait pengolahan sampah yang telah diterbitkan Pemerintah Bali. Selain itu, menteri LH juga akan terus menyoroti kebersihan lingkungan dan penanganan limbah di Bali. Untuk diketahui, berikut sejumlah instrumen kebijakan yang telah diterbitkan Gubernur Koster terkait penuntasan persoalan sampah di Bali. Seperti Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, SE Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Pergub Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). (*/bgn003)25052805