Singaraja, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mendapatkan dukungan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, untuk menjadikan Pulau Bali sebagai salah satu wilayah Pengembangan Budidaya, Industri dan Pasar Ekspor Hasil Laut dan Perikanan.

“Saya mendukung Pak Gubernur, karena selain Bali sebagai destinasi wisata dunia,  Bali juga memiliki potensi yang harus terbangun budidaya dan industrinya dibidang kelautan dan perikanan, apalagi Bali sangat selaras dan berkesinambungan di dalam menjaga lautnya dengan pendekatan ‘culture’ kebudayaan, karena Bali tidak pernah menghancurkan, untuk itu saya mendukung Pak Gubernur,” ujar Menteri saat menangapi pesan mantan Anggota DPR-RI 3 Periode Fraksi PDI Perjuangan ini dalam kegiatan kunjungan kerja ke Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBL-PP) Gondol-Bali, Gerokgak, Buleleng, Rabu (20/1).

Sebelumnya, Gubernur Wayan Koster mengatakan bahwa Bali akan menyeimbangkan struktur perekonomian Bali antara pariwisata, pertanian/kelautan, dan industri, karena potensi Pulau Bali di pertanian/kelautan, dan industri pada khususnya cukup besar.

“Mohon dukungan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, karena potensi laut ini akan kami kembangkan pembudidayaan, industri, dan pasar ekspornya,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini saat didampingi langsung oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Menyikapi semangat Gubernur Koster tersebut, Sakti Wahyu Trenggono lebih lanjut menegaskan optimis ini harus terbangun dan diwujudkan, sehingga dengan adanya kemampuan kita membuat benih lobster, kerapu sunu, abalon, hingga tuna di Buleleng ini maka sudah saatnya industri dan volume ekspor, khususnya ekspor ikan tuna sudah bisa kita lakukan.

“Ada sesuatu ekonomi baru di wilayah laut ini yang bisa dikembangkan, dan siap mendukung Pak Gubernur,” tegasnya sambil meninjau produksi garam lokal Pemuteran, Buleleng, dan meninjau laboratorium, hingga proses pembenihan tuna, kerapu sunu, meninjau pembenihan abalon, dan pembenihan lobster di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol-Bali.

Kehebatan potensi kelautan Bali yang telah dibicarakan, ternyata benar-benar membuat kagum Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dihadapan Gubernur Koster dan Bupati Putu Agus Suradnyana, ketika Menteri Sakti Wahyu Trenggono melihat produk lokal khas Buleleng yang berupa Garam Pemuteran sudah mampu menjadi daya tarik negara Jepang.

Garam Pemuteran yang memiliki nama ‘Bali Salt’ ini, menurut Kepala BBRBLPP, Gondol, Bambang Susanto, setiap bulannya mampu diekspor ke Jepang 2 ton, karena garam ini selain memiliki fungsi untuk makanan, juga dimanfaatkan untuk treatment spa di negara kincir angin tersebut. Mendengar hal itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono kemudian ikut memborong garam lokal khas Pemuteran Buleleng ini untuk dibawa ke Jakarta.

Atas keunggulan produk lokal berupa Garam Pemuteran yang mampu menjadi Pasar Ekspor, Gubernur Bali, Wayan Koster menilai apa yang dihasilkan di wilayah Pemuteran, Buleleng ini perlu kita dukung bersama, sesuai dengan Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. (bgn003)21012101

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertekad terus memperkuat kelembagaan ekosistem pengawasan kawasan perairan nasional sehingga selalu dapat mengatasi pihak yang merampok kekayaan laut Nusantara

Saya akan dukung penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Laut Natuna Utara maupun lokasi lainnya. Kita jangan sampai kalah dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin merampok kekayaan laut Nusantara,” ucap Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ekosistem pengawasan terintegrasi menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menteri yang biasa disapa Trenggono ini juga memastikan akan memperkuat pengawasan di wilayah rawan penangkapan ikan ilegal.

“Ekosistem pengawasan harus terintegrasi mulai dari kapal pengawas, kelembagaan pengawasan, sumber daya manusia, teknologi serta sarana pendukung lainnya,” terang Trenggono.

Ia menekankan pentingnya ekosistem pengawasan yang terintegrasi sebagai pendekatan yang komprehensif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pemberantasan pencurian ikan.

Hal tersebut, lanjutnya, penting agar aparat di lapangan dapat merespon berbagai dinamika dan tantangan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Lebih jauh Trenggono menyinggung bahwa selain kapal ikan asing ilegal, pemantauan dan pengawasan terhadap kapal Indonesia juga harus dilaksanakan.

“Saya sangat concern dengan isu keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber daya kelautan dan perikanan harus benar-benar dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tegas Trenggono.

Menteri Kelautan menyampaikan apresiasinya terhadap sistem pemantauan yang sudah dimiliki oleh Pusat Pengendalian (Pusdal) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia memastikan akan terus memperkuat termasuk di antaranya dengan dukungan data radar agar semakin real-time.(bgn123)20122901

Nasional, Baliglobalnews

Seorang petugas KPK menggeret koper mewah merek Louis Vuitton (LV) untuk ditunjukkan kepada wartawan saat penyampaian keterangan terkait kasus dugaan suap perizinan budidaya benih lobster di gedung KPK pada Kamis (26/11) dini hari.

Koper itu lalu dijejerkan dengan barang bukti lain yang didapat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan 16 orang lainnya.

Barang bukti lain itu termasuk jam tangan merek Rolex, kartu ATM BNI, tas tangan Chanel, dompet LV, sepasang sepatu hitam hingga sepeda balap merek Specialized S-Works.

Barang-barang mewah tersebut diduga adalah bagian dari Rp3,4 miliar yang diperuntukkan untuk Edhy Prabowo; istri Edhy, Iis Rosyati Dewi; Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Safri; dan staf khusus Menteri KKP Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata.

Oleh Edhy dan Iis, uang tersebut digunakan untuk berbelanja barang-barang mewah antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, tas LV, baju Old Navy saat Edhy melakukan kunjungan kerja ke Honolulu, Amerika Serikat, pada 21 – 23 November 2020.

Pengurusan izin

Menteri KKP Edhy Prabowo pada 4 Mei 2020 diketahui membuka keran ekspor benih lobster dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Permen tersebut sekaligus meniadakan Permen No. 56 Tahun 2016 yang dibuat mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang membatasi penangkapan lobster dan melarang perdagangan benih lobster (benur).

Edhy pada 14 Mei 2020 kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Edhy menunjuk Andreau Pribadi Misata selaku Staf Khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).

Salah satu tugas dari tim adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya pada awal Oktober 2020, Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan Safri.

Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui perusahan kargo PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1800/ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin (Sespri menteri KKP) dengan Andreau dan Siswadi (pengurus PT ACK).

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564.

Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan “nominee” dari Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fiqih sebesar Rp3,4 milyar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, Safri dan Andreau.

Di samping itu pada Mei 2020, Edhy juga diduga telah menerima sejumlah uang sebesar 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin.

KPK pun menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara ini yaitu sebagai tersangka pemberi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Safri, pihak swasta yang juga Sekretaris pribadi menteri KKP Amiril Mukminin, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi dan staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.

Perusahaan pengekspor

Dari laman KKP diketahui lebih dari 20 perusahaan telah diverifikasi dan 15 di antaranya sudah mengekspor benih lobster.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah CV Sinar Lombok, CV Guntur Jaya Perkasa, CV Nusantara Berseri, CV Setia Widara, PT Alam Laut Agung, PT Royal Samudera Nusantara, PT Samudera Bahari Sukses, PT Aquatic SSLautan Rejeki, PT Gerbang Lobster Nusantara, PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

PT Grahafoods Indo Pasifik, PT Indotama Putra Wahana, PT Nusa Tenggara Budidaya, PT Bima Sakti Mutiara, UD Samudera Jaya, PT Natuna Prima Kultur, PT Tania Asia Marina, PT Bahtera Damai Internasional, PT Dua Putra Perkasa dan PT Mina Jaya Wysia dengan jumlah pengiriman bervariasi antara 2.000 ekor – 70.851 ekor benur.

Benih lobster yang dikirim adalah benih lobster jenis mutiara dan jenis pasir.

Beberapa perusahaan tersebut diduga punya kaitan dengan beberapa kader partai asal Edhy Prabowo yaitu Partai Gerinda.

Misalnya PT Royal Samudera Nusantara yang komisaris utamanya adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, organisasi sayap Partai Gerindra, Ahmad Bahtiar Sebayang. Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap.

Selanjutnya PT Bima Sakti Mutiara yang direktur utamanya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga calon Wakil Wali kota Tangerang Selatan. Sedangkan pemilik perusahaan tersebut adalah ayah Rahayu yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Masih ada PT Agro Industri Nasional (Agrinas). Pada susunan direksi di laman perusahaan tersebut disebutkan Rauf Purnama menjabat sebagai direktur utama. Rauf diketahui adalah anggota Dewan Pakar tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019.

Di kursi wakil direktur utama ada Dirgayuza Setiawan yang juga menjabat Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik DPP Partai Gerindra sedangkan anggota Dewan Pembina Gerindra Simon Aloysius Mantiri menjadi direktur keuangan.

Perusahaan lain adalah PT Nusa Tenggara Budidaya yang dimiliki politikus senior yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Perusahan itu baru didirikan pada April 2020.

Masih ada PT Alam Laut Agung yang pemiliknya adalah politikus PKS sekaligus calon bupati Lombok Tengah Lalu Suryade.

Sementara lokasi PT Dua Putra Perkasa (DPP) di Tangerang juga pernah disidak oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu dan Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini pada 28 Oktober 2020.

Sidak dilakukan untuk memastikan kran ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang sudah dibuka oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat itu tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran.

Berdasarkan laporan perusahaan-perusahaan itu, harga benih lobster jenis pasir antara Rp7.000/ekor – Rp14.000/ekor. Sementara benih lobster jenis mutiara, harganya antara Rp26.000/ekor – Rp34.000/ekor.

Permasalahan Ekspor

Sejak Permen Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020 pada 4 Mei 2020 pelaksanaannya bukanlah tanpa masalah.

Pada pasal 5 Permen No. 12 Tahun 2020 tersebut menyebut ekspor benih bening lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan dengan melalukan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat dengan menunjukkan sudah panen berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil pembudidayaan dengan ukuran sesuai hasil panen.

Artinya, ekspor perdana baru bisa dilakukan paling tidak pada 2021 karena setidaknya butuh 8-12 bulan untuk memanen lobster yang dibesarkan dari benih yaitu menghasilkan lobster berukuran 800 gram – 1 kilogram. Namun pada kenyataannya ekspor telah dimulai sejak Juni, sebulan setelah peraturan menteri terbit.

Terkait kuota benur yang diekspor disebutkan dalam pasal 3 Permen No. 12 bahwa kuota dan lokasi penangkapan benur ditetapkan direktorat jenderal yang menyelenggarakan bidang perikanan tangkap.

Maka Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada 15 Mei 2020 menyebutkan kuota penangkapan benur adalah 139,47 juta ekor dengan merujuk pada Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkap pemanfaatan sumber daya ikan. Jumlah benih 6 jenis lobster di 11 wilayah perikanan Indonesia sendiri diprediksi 26 miliar ekor.

Penerimaan negara dari ekspor benih lobster juga sangat kecil. Dari ekspor sekitar 100 ribu ekor benih lobster pada 12 Juni 2020 misalnya, negara hanya menerima Rp34.375 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 menyebutkan PNBP untuk per seribu ekor benur hanya Rp250 sedangkan bila sudah menjadi induk lobster nilai PNBP-nya mencapai Rp97,5 juta.

Masalah hukum lain adalah meski sudah ada Permen 12 tahun 2020, di lapangan tetap ada penyeludupan benur. Contohnya pada 16 September 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengamankan 2,7 juta benur yang hendak dibawa ke Vietnam untuk diekspor melalui bandara Soekarno Hatta.

Sebanyak 315 koli berisi benih lobster yang ditaksir bernilai sekitar Rp36 miliar itu tidak sesuai dengan jumlah yang dicantumkan di dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Dalam dokumen dicatat ekspor 1,5 juta ekor bibit lobster tapi ternyata ada 2,7 juta ekor sehingga ada selisih 1,2 juta ekor. Artinya dalam pemberitahuan hanya ditulis nilainya Rp20 miliar padahal total nilainya Rp36 miliar.

Untuk itu, bila melihat besarnya potensi ekspor benur di masa mendatang, maka penguatan aturan dan penegakan hukum menjadi penting, sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat. (bgn123)20112917.

Nasional, Baliglobalnews

Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Sabtu (28/11) kemarin, mulai dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada yang salah terkait regulasi mengenai benih lobster hingga masyarakat diminta untuk mewaspadai modus penipuan lelang.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Luhut: Tidak ada yang salah dengan regulasi terkait lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada yang salah terkait regulasi mengenai benih lobster seperti tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

“Jadi, kalau dari permen (peraturan menteri) yang dibuat tidak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah,” kata Luhut dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

2. Kemenkeu beri pinjaman ke Perumnas untuk penyediaan satu juta rumah

Kementerian Keuangan memberikan pinjaman pembiayaan senilai Rp650 miliar kepada Perum Perumnas untuk mendukung program penyediaan satu juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, mengatakan pembiayaan ini merupakan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020.

3. Bea Cukai ingatkan masyarakat waspada terhadap modus penipuan lelang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan lelang yang masih marak dan mengatasnamakan otoritas kepabeanan dan cukai.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan lelang palsu merupakan salah satu dari enam modus penipuan yang biasa dilakukan oknum.

4. Kiara ingin Menteri KKP baru berani cabut aturan ekspor benih lobster

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan agar siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.

“Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster,” kata Susan Herawati dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

5. Kemenperin minta SDM industri adaptif di tengah disrupsi teknologi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian meminta sumber daya manusia (SDM) industri harus adaptif di tengah disrupsi teknologi.

“Disrupsi teknologi menuntut dilakukannya pengembangan kompetensi SDM, untuk itu SDM industri harus adaptif saat ini diikuti juga kesiapan unit pendidikan vokasi,” ujar Kepala BPSDMI Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam Wisuda Nasional Unit Pendidikan Kemenperin yang bertema “Skills for the Future” di Jakarta, Sabtu. (bgn123) 20112909.

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK untuk tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT,” ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Empat tersangka lainnya yang ditahan, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

KPK total menetapkan tujuh tersangka terkait kasus tersebut. Sedangkan dua tersangka lainnya belum ditahan dan diimbau segera menyerahkan diri ke KPK, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM).

Sebagai penerima suap, yakni Edhy Prabowo, Safri, Andreau Pribadi Misata, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin. Sedangkan pemberi suap, yaitu Suharjito. KPK menduga Edhy menerima total Rp9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP uncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bgn123) 20112603

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan komentarnya usai KPK melakukan operasi tangkap tangan Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

“Lakukan, saya akan back up agar anda tak diintervensi,” tegas Mahfud dalam cuitannya di Twitter @mohmahfudmd, yang terpantau di Jakarta, Rabu.

Menko Polhukam mengatakan dirinya selalu mengingatkan kepada teman-teman di KPK tentang apa yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepadanya. 

“Biarlah orang mengatakan bahwa kami tidak baik, tapi kami akan berusaha keras untuk berbuat baik,” kata Mahfud mengutip pernyataan Ketua KPK. 

Namun tidak ada cuitan dari Mahfud terkait penangkapan Edhy Prabowo. ANTARA telah meminta tanggapan dari Mahfud terkait cuitan dan pendapatnya mengenai penangkapan Edhy Prabowo, namun hingga saat ini belum direspon. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster. 

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangannya di Jakarta, Rabu. 

Firli mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat. 

“Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu,” ungkap dia. 

Saat ini, lanjut Firli, politikus Partai Gerindra tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. 

“Sekarang beliau di KPK untuk dimintai keterangan, nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim Kedeputian Penindakan bekerja dulu,” katanya. (bgn123)20112512

Nasional, Baliglobalnews

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut menjadi Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dalam penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan kegiatan tersebut dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan tiga Kasatgas.

“Baik penyelidikan dan penyidikan termasuk juga dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang ikut dalam kegiatan dimaksud,” ujar Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan Edhy terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster.

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” ucap Firli.

Firli mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat.

“Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu,” ungkap dia.

Saat ini, KPK masih memeriksa Edhy bersama beberapa orang lainnya yang telah ditangkap tersebut.

KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.(bgn123)20112511

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menangkap keluarga Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu dini hari.

“Ok, nanti diekspose detilnya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan informasi, istri Menteri Edhy ikut ditangkap oleh tim KPK.

Saat ini, Edhy bersama beberapa orang yang ditangkap telah berada di Gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Berdasarkan informasi, Edhy ditangkap setelah pulang perjalanan dari Amerika Serikat.

Namun, KPK belum memberikan informasi detil terkait kasus apa sehingga pihaknya menangkap Edhy.

“Maaf selebihnya nanti saja, saya masih dalam perjalanan ke kantor,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap tersebut.(bgn123)20112510

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster.

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.

Firli mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat.

“Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu,” ungkap dia.

Saat ini, lanjut Firli, politikus Partai Gerindra tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

“Sekarang beliau di KPK untuk dimintai keterangan, nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim Kedeputian Penindakan bekerja dulu,” kata Firli.(bgn123)20112508

Nasional, Baliglobalnews

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Rabu dini hari.

“Benar, jam 01.23 dini hari di Soetta,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan informasi, Edhy ditangkap setelah pulang perjalanan dari Amerika Serikat.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah menangkap Edhy dan beberapa orang lainnya.

“Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi,” ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Edhy bersama beberapa orang yang ditangkap tersebut sudah berada di Gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Namun, KPK belum memberikan informasi detil terkait kasus apa sehingga pihaknya menangkap Edhy.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap tersebut.(bgn123)20112503