Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan pentingnya akselerasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia dalam mengantisipasi krisis ekonomi dan krisis energi.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak hanya di Indonesia, negara-negara di dunia juga melakukan berbagai langkah antisipatif dalam mengembangkan EBT terutama India.

“India sudah melakukan banyak program dan komitmen mereka untuk melakukan reformasi di sektor energi itu besar. Ini tentu saja ke depan akan mengurangi konsumsi gas dan juga konsumsi batubara. Kita tahu Indonesia banyak mengekspor batubara ke India sehingga membutuhkan suatu pemikiran ke depan bagaimana memanfaatkan energi kita,” kata Arifin dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Salah satu sumber EBT yang menjadi sorotan Arifin untuk bisa dikonversi sebagai listrik adalah bioenergi. Sumber energi tersebut memiliki potensi 32,6 Giga Watt (GW), akan tetapi baru terealisasi sebesar 5,8 persen atau 1.895,7 Mega Watt (MW).

“Bioenergi sangat penting ke depan, terutama nanti kalau minyak habis, gas sedikit. Bioenergi ini adalah salah satu andalan kita. Kita jangan berpikir sekarang, tapi ke depan pada saat minyak mahal, kita akan memanfaatkan bioresources ini,” kata Arifin.

Salah satu keberhasilan pengembangan bioenergi adalah dengan diresmikannya pabrik katalis merah putih di Bandung beberapa waktu lalu. Pabrik tersebut merupakan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang dikembangkan sejak tahun 1982 oleh ilmuwan Institut Teknologi Bandung.

Pabrik tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri pengilangan minyak, kimia dan petrokimia, serta industri energi.

Jenis sumber EBT lain yang punya potensi besar namun belum teroptimalkan secara baik adalah panas bumi (23,9 GW), bayu atau angin (60,6 GW), hidro atau air (75 GW), surya (207,8 GW) dan samudera.

“Samudera, ocean resources kita punya potensi hampir 18 GW tapi masih 0 persen, belum termanfaatkan,” ungkap Arifin. (bgn/ant)20081306

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memuji dan mengapresiasi sentra pelestari budaya keris, Prapen Wesiaji yang telah mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

“Saya harap merek tersebut dapat menjadi nilai tambah untuk Prapen Wesiaji. Saya senang Prapen Wesiaji sudah paham soal sertifikat hak merek, ini menjadi ciri khas. Tidak bisa ditiru pihak lain,” ucap Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Diketahui, Senin (10/8), Yasonna berserta jajaran mengunjungi sentra pelestari budaya keris, Prapen Wesiaji, Denpasar, Bali. Dalam kunjungan itu, Menkumham Yasonna menerima keris Celedu Nginyah atau kalajengking yang berjemur, dari Pande Made Gede Suardika.

Di sentra budaya keris pusaka yang berlokasi di Jalan Kenyer, Gang Majagau Nomor 6, Tegal Kuwalon, Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur, Bali, itu, Yasonna mengaku baru mengetahui bahwa proses pembuatan keris ternyata tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dia juga menyampaikan bahwa keris memiliki filosofi yang sangat dalam, karena dibuat bukan untuk menghadapi musuh, tetapi untuk menghadapi hawa nafsu dalam diri.

Selaku Menkumham, Yasonna berharap tradisi seni dan budaya terus dilanjutkan ke generasi muda. Selain itu, dia juga berharap cerita di balik pembuatan keris pusaka tersebut disebarkan pada khalayak untuk meluaskan informasi mengenai keris sekaligus menjadi bagian dari turisme.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Pande Made Gede Suardika menyampaikan, Prapen Wesiaji didedikasikan untuk menempa besi, khususnya untuk keris pusaka. Dia mulai meneruskan tradisi membuat keris pada 2005, setelah sempat hilang dari tradisi Bali.

Pande Made memulainya dengan otodidak sebab buku tentang pembuatan keris khas Bali tidak ada, atau lenyap pasca-penjajahan Belanda. Sebelum menjadi perajin keris, Pande Made Suardika adalah eksportir furnitur.

“Wesiaji (kemuliaan besi) yang diwujudkan dalam keris. Selain menempa besi jadi keris, Prapen ini bagian dari menempa diri. Prapen ini tidak untuk memproduksi keris komersial,” ucap Pande Made.

“Kalau mau pesan keris, pemesan adalah orang yang pertama memukulkan logam yang akan dibentuk sebagai keris agar pemesan menjadi orang yang membuat keris sendiri dengan tujuan jiwa si pemesan menyatu dengan kerisnya,” sambung dia.

Waktu pembuatan sebuah keris, ucap Pande Made, sekitar satu tahun, bahkan ada keris yang waktu pembuatannya mencapai empat tahun. “Tapi kami membuat keris bukan untuk dijual,” tegas Pande Made.

Prapen Wesiaji adalah salah satu pelestari budaya di Bali yang bergerak dalam bidang seni dan budaya, yang bercita-cita melestarikan budaya keris yang merupakan salah satu karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia menurut UNESCO.

“Kami juga sudah mendapatkan sertifikat merek yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Pande Made. (bgn/ant)20081013

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah segera meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan target realisasi kredit modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp100 triliun hingga 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin dan sekaligus menyaksikan peluncuran itu yang ditandai dengan penandantanganan kerja sama dan nota kesepahaman untuk penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya di Jakarta, Rabu.

Penandatangan yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 WIB di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan itu rencananya dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Berdasarkan susunan acara dari Kementerian Keuangan, peluncuran penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya ini akan ada tiga penandatanganan yakni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemenkeu dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Perjanjian ini terkait pelaksanaan penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN akan rencananya dilakukan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman dan Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas.

Selanjutnya, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indoensia (PII) tentang dukungan loss limit atas penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN.

Penandantanganan ini rencananya akan dilakukan oleh Direktur Eksekutif LPEI dan Direktur Utama PII Muhammad Wahid Sutopo.

Kemudian, penandatanganan nota kesepahaman antara LPEI dan perbankan tentang penyediaan penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN.

Todal ada 13 bank yang mengikuti penandatanganan ini yakni BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank DKI, Bank HSBC, Bank ICBC Indonesia, Maybank Indonesia, Bank MUFG Indonesia, Bank Resona Perdania, Standard Chartered Bank Indonesia dan UOB Indonesia.

Penjaminan kredit moral kerja untuk korporasi ini terlaksana setelah sebelumnya pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terdampak COVID-19. (bgn/ant)20072901