Nasional, Baliglobalnews

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta saksi-saksi kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 tidak perlu takut untuk mengungkapkan kasus tersebut.

“Mari bantu penegak hukum dengan berani memberikan keterangan sehingga korupsi itu dapat diungkap dan pelaku-nya diadili,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu.

Keberanian para saksi turut mengungkapkan kasus tersebut, tegas Hasto, akan diimbangi dengan perlindungan dari negara, yang pelaksanaannya dilakukan LPSK. Hal itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasto menjelaskan perlindungan kepada saksi, termasuk kepada pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator), bertujuan agar mereka dapat memberikan informasi apa adanya tanpa intimidasi atau potensi ancaman lain.

Menurut dia, tindak pidana korupsi kerap dilakukan secara terorganisasi dan tidak hanya melibatkan satu pihak.

Karena itu, kata dia, jika saksi dapat memberikan keterangan secara aman dapat membantu kerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana dimaksud.

Hasto juga mengimbau pihak-pihak yang mempunyai keterangan terkait kasus suap yang melibatkan Mensos, tetapi khawatir akan adanya ancaman, bisa menghubungi LPSK. “Kami (LPSK) terbuka menerima perlindungan,” ujarnya.

Permohonan perlindungan bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor LPSK, atau menghubungi Call Center 148 dan WA 085770010048. Tersedia pula aplikasi permohonan perlindungan online atau daring LPSK yang dapat diunduh di Playstore.

Sebagaimana diketahui, satu lagi Menteri Kabinet Indonesia Maju tersandung korupsi, yakni Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan-nya sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) virus Corona bersama empat orang lainnya.

Penetapan Mensos dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus suap bansos Corona, disampaikan langsung Ketua KPK Firli Bahuri di kantor KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (6/12).

LPSK mengapresiasi langkah penegak hukum, termasuk KPK, yang tak henti mengungkap tindak pidana korupsi.

“Pertama, kita sangat sayangkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat melewati dampak dari virus Corona. Bahkan, sejak awal pihak yang terlibat sudah diingatkan,” tutur Hasto.

Anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program bansos Corona cukup besar dan dalam pelaksanaannya pun melibatkan banyak pihak, kata dia, sehingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi terbuka.(bgn123)20120610

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) yang baru ditetapkan tersangka kasus korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020 memiliki total kekayaan Rp47.188.658.147.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs https://elhkpn.kpk.go.id, Juliari terakhir melaporkan kekayaannya pada 30 April 2020 atas kekayaan yang diperolehnya selama tahun 2019 dengan jabatan Menteri Sosial.

Juliari memiliki kekayaan dari tanah dan bangunan senilai Rp48.118.042.150. Adapun sebarannya sembilan tanah dan bangunan berlokasi di Jakarta Selatan, Badung, Bogor, dan Simalungun serta dua bidang tanah di Simalungun.

Selanjutnya, yang bersangkutan juga memiliki harta dari alat transportasi dan mesin berupa satu unit mobil Land Rover Jeep senilai Rp618.750.000

Juliari juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1.161.000.000, surat berharga Rp4.658.000.000 serta kas dan setara kas Rp10.217.711.716.

Juliari sebenarnya memiliki total kekayaan Rp64.773.503.866. Namun, ia tercatat juga memiliki utang Rp17.584.845.719 sehingga total kekayaannya saat ini Rp47.188.658.147.

Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

Sedangkan pemberi suap, yakni dua orang dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima ‘fee’ Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang ‘fee’ dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” kata Firli. (bgn123) 20120609

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPR-RI, Puan Maharani, bersama Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), IGA Bintang Darmawati, menyerahkan bantuan sosial tunai (BST), program bantuan sosial beras (BSB) dan program sembako bagi keluarga penerima manfaat (KPM) secara simbolis di Wantilan Pura Dalem Abiansemal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kabupaten Badung, Jumat (16/10).

Bantuan tersebut sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19. Puan diterima oleh Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata; Sekda I Wayan Adi Arnawa; Kadis Sosial dan PPPA Provinsi Bali, Dewa Mahendra Putra serta Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. 

Lihadnyana menyampaikan terima kasih dan merupakan kehormatan bagi Badung atas kunjungan Ketua DPR RI, Menteri Sosial dan Menteri PPPA ditengah pandemi Covid-19. Karena dengan kunjungan ini sebagai motivasi seluruh komponen masyarakat Badung untuk terus berupaya mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah Covid-19.

Dia menyebutkan dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Pemkab Badung telah menyusun langkah-langkah strategis dengan mengedepankan muatan lokal. Pemkab Badung juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam upaya meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 yakni; gratis pembayaran pemakaian PDAM, pemberian sembako, insentif bagi masyarakat yang di PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah, intensifikasi pembiayaan BPJS, bantuan masker serta pengadaan APD dan insentif bagi tenaga medis. 

Berkenaan dengan jaring pengaman sosial di Badung, kata dia, Program Keluarga Harapan (PKH), Badung memiliki 4.425 KPM dan dari bulan Januari sampai saat ini telah disalurkan bantuan Rp 16,4 miliar lebih. Untuk program sembako Kemensos, penerima reguler dan perluasan dalam penanggulangan Covid-19 sejumlah 9.429 KPM, program BSB dialokasikan sebanyak 4.081 KPM. Sedangkan untuk program BST sejumlah 12.877 KPM.

”Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat atas seluruh bantuan dan program yang telah diluncurkan untuk masyarakat Badung yang sangat bermanfaat meringankan beban masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan wabah corona ini,” ucapnya.

Sementara Puan Maharani mengatakan kehadirannya dalam penyaluran bantuan ini adalah dalam rangka pengawasan legislatif atas program perlindungan sosial yang telah diberikan pemerintah. Sekaligus memantau mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang berhak menerima.

”Bantuan pemerintah ini kita pastikan diberikan langsung kepada warga tidak mampu, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi Covid seperti ini. Bantuan ini agar dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, Puan mengajak masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti pakai masker, rutin cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Dijelaskan, Bali merupakan salah satu daerah yang paling terdampak secara pariwisata. Untuk itu perhatian pemerintah dan DPR, bagaimana dampak pariwisata tidak berkelanjutan, dengan pemberian bantuan sosial. ”Hingga kini Covid-19 belum ada obatnya, untuk itu jangan berputus asa, tetap jalankan protokol kesehatan. Supaya Bali ini segera aman, hidup normal kembali, masyarakatnya tambah sejahtera dan pariwisata kembali seperti semula. Kami harap gotong royong dari kita semua ini akan menguatkan, untuk Bali bisa bangkit kembali,”  tegas putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu. (bgn) 

Sedangkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama melaporkan bahwa Kemensos RI yang juga sebagai anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 dengan penyelenggaraan program diantaranya bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu sembako, BST, BST kartu sembako non PKH, BSB, pemenuhan keluarga penerima bantuan sosial dan program PKH. “Untuk realisasi pelaksanaan program Kemensos saat ini sudah mencapai 81 persen,” katanya. 

Dikatakan, jumlah penerima manfaat BPNT/program Sembako di Provinsi Bali sebanyak 174.480 KPM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452,050 miliar. Kemudian untuk BST, ditujukan bagi 189.635 KPM dengan nilai Rp. 568,869 miliar. Di bulan Agustus juga disalurkan bagi 94.300 KPM BPNT non PKH dengan nilai bantuan sebesar Rp. 47,150 miliar. Sehingga keseluruhan anggaran sebesar Rp. 935.471 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali ditujukan bagi 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg atau senilai Rp. 39.024 miliar. (bgn122)20101619