Sambut Kehadiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka Mengajar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menuntut ASN sebagai SDM mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas, serta berfokus pada dampak kinerja, Jumat (7/7/2023).

Berlangsung secara hybrid di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan dan ditayangkan melalui siaran virtual zoom, pemaparan materi dan diskusi yang dipimpin oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RI beserta jajaran, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Sanjaya, Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Sekda Tabanan beserta para asisten, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dan seluruh ASN Tabanan.

Dengan Tagline “Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Terdampak”, Menpan RB Anas paparkan terkait pentingnya Reformasi Birokrasi yang menjadi engines of development dan sangat penting untuk diperbaiki. Hal ini sesuai dengan penjabaran arahan dari Presiden RI Joko Widodo, yang menginginkan birokrasi berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat.

Diumpamakan dengan kendaraan, birokrasi merupakan mesin dari pemerintahan. Mesin yang baik maka jalannya pemerintah juga akan baik. “Engines of Development sangat penting untuk kita perbaiki, dengan orientasi program yang lebih berdampak, birokrasi yang hebat, maka layanan di Tabanan juga akan hebat,” katanya. Pihaknya juga meminta kepala daerah untuk memangkas langkah panjang yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan guna meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan publik di pemerintah daerah.

Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu juga menjelaskan, fokus reformasi birokrasi ditetapkan pada aspek hilir, dengan cara penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada dampak kinerja bukan administrasi laporan. Sebelumnya, proses evaluasi RB harus menempuh proses yang panjang, dan harus menjawab 259 pertanyaan, mengunggah ribuan dokumen yang perlu disampaikan. Namun kini hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai. “Ukurannya saat ini langsung ke dampak, inilah kita sebut dengan double track RB yang baru. Yang diukur di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan sebagainya”.

Anas menjelaskan kehadirannya saat ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak. “Kita ini kadang sibuk tetapi dampak ke rakyatnya kurang, mudah-mudahan hari ini ada Pak Bupati, kita mendorong birokrasi kita berdampak, kenapa menjadi penting? Karena birokrasi menjadi engine perubahan di seluruh dunia, di Inggris, di Estonia dan beberapa negera, pertama yang di-reform adalah di birokrasi karna dia akan memberikan layanan baik yang bersifat langsung maupun administratif. Mudah-mudahan hari ini kehadiran Menpan RB mengajar ASN kedepannya akan berdampak” tandasnya.

Dalam menyambut baik kunjungan Menpan Anas di Tabanan pagi itu, Bupati Sanjaya juga berkesempatan menyampaikan nilai SAKIP Kabupaten Tabanan, sebagai barometer pengukuran kinerja dan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. “Dalam 3 tahun terakhir bernilai baik, sedangkan standar kepatuhan pelayanan publik Kabupaten masuk dalam 10 besar Nasional pada akhir tahun 2022,” katanya.

Sanjaya juga menyebutkan, dalam gerak langkahnya, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab guna mewujudkan performa birokrasi yang berwatak melayani sesuai dengan nilai-nilai Tabanan Era Baru, yaitu aparatur yang memiliki cara melihat, cara berpikir dan cara bergerak dengan nilai-nilai kebaharuan. “Semoga di tangan Bapak Menteri, ada solusi-solusi yang positif untuk kemajuan birokrasi kita bersama dan semoga kehadiran Bapak Menteri di tengah-tengah ASN Pemkab Tabanan mampu menjadi inspirasi untuk meningkatkan motivasi kerja para aparatur kita,” katanya.

Pihaknya juga berpesan kepada para ASN sebagai SDM yang mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas dan berfokus kepada dampak kinerja sesuai dengan arahan Menpan RB. (bgn003)23070702

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, beserta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Abdullah Azwar Anas secara resmi membuka Bali Digital Festival II Tahun 2023 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, pada Jumat (2/6/2023) ditandai dengan memukul drum.

Pembukaan Bali Digital Festival II Tahun 2023 turut juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Dapil Bali, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Wakil Ketua DPRD Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, Kepala Diskominfo dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Bali, dan para milenial.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan Bali Digital Festival ke-2 tahun 2023 diselenggarakan serangkaian rahina Tumpek Landep untuk merayakan ketajaman pikiran yang Kami respon dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sekali teknologi digital. Itulah sebabnya Bali Digital Festival ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali setiap rahina Tumpek Landep (Penyelenggaraan Bali Digital Festival dilaksanakan setiap setahun sekali, red).

Dunia semakin cepat mengalami perkembangan berbasis pada teknologi digital. Maka Kita sebagai bagian dari dunia, tidak bisa menghindarkan diri, Kita harus masuk ke dalam perkembangan yang baru ini dengan catatan teknologi digital harus Kita manfaatkan sebagai wadah untuk melestarikan nilai – nilai seni budaya dan kearifan lokal Bali. Bali termasuk daerah yang paling cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. “Peminat dan talenta di bidang teknologi digital cukup banyak, bahkan sudah dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian berbasis digital,” kata jebolan ITB itu.

Kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster, sebagai Gubernur Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru tercatat telah memanfaatkan teknologi digital untuk 1) Fasilitas transaksi perdagangan di saat dunia dan Bali menghadapi pandemi Covid-19 dengan manfaatkan teknologi digital dengan menyelenggarakan pameran secara virtual pada tahun 2020 bertajuk Pameran IKM Bali Bangkit yang digagas oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Koster;

 2) Instrumen penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Sehingga Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam program anugerah Digital Government Award, karena Bali mampu mencapai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik di dalam membangun transformasi digital serta kemajuan pembangunan layanan digital di Pemprov Bali dengan nilai sangat baik dalam akselerasi digital dan kolaborasi secara komprehensif antar-instansi; dan 3) Mentransformasikan ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki enam sektor unggulan, salah satunya sektor ekonomi kreatif dan digital.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI, Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Bali. Hal itu kemudian menjadikan Bali sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang mencapai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai sangat baik.

Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo yang memberikan arahan tentang reformasi birokrasi meminta pemerintah di dalam menyelenggarakan birokrasi harus yang berdampak, reformasi birokrasi yang tidak mengeluarkan tumpukan kertas, serta melaksanakan birokrasi yang lincah dan cepat. “Jadi apa yang dikerjakan oleh Bapak Wayan Koster hari ini adalah bagian dari contoh bagaimana Bapak Koster mengajak masyarakat, anak – anak muda untuk mengurusi pemerintahan di Provinsi Bali dengan memanfaatkan teknologi digital,” ungkap Menteri Azwar Anas.

Mengakhiri sambutannya, Menpan-RB menyampaikan Bali telah menjadi tempat pertemuan digital – digital hebat di dunia. Banyak ahli digital yang bertalenta telah lama tinggal di Bali, bahkan mereka sampai bekerja di Bali, karena baginya Bali adalah surga dunia yang luar biasa. “Bali kaya akan kearifan lokal, ladang ekonomi kreatif nan ciamik, mari kita sukseskan Bali Digital Festival untuk menyongsong masa depan yang lebih Baik,” katanya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan Bank Indonesia sangat mendukung Gubernur Koster menyelenggarakan Bali Digital Festival tahun 2023 ini. “Kami sangat berterima kasih, karena Bali sangat maju di dalam mendigitalkan ekonomi dan keuangan serta mendukung program Bank Indonesia, sehingga Bali menjadi Provinsi di Indonesia paling banyak menerapkan pelayanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-Bali,” katanya.

Bank Indonesia menjadikan Bali Digital Festival sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Festival Ekonomi Keuangan Indonesia. “Terima kasih juga ke Bapak Gubernur Koster yang telah membangun ekosistem perekonomian keuangan digital dan memiliki kebijakan yang tegas di Bali dengan melarang tidak boleh KRIPTO sebagai alat pembayaran di Republik Indonesia,” ujarnya.

Dia menyatakan mendukung sekali kebijakan Gubernur Koster yang memikirkan Bali 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang dan seterusnya. Apakah Bali akan tetap mengandalkan pariwisata, padahal Hyang Widhi atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah luar biasa kepada Bali di bidang pertanian, UMKM. “Kami bercita-cita untuk menjadikan Bali sebagai pusat digital Indonesia. Pergi ke karnival pakai sepatu ikat, jangan lupa pakai topi berwarna biru, Bali Digital Festival memang semakin hebat, transformasi ekonomi menuju Indonesia baru,” pungkasnya dengan pantun (bgn003)23060302

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini berstatus sebagai tenaga administrasi akan mendapatkan program peningkatan kapasitas untuk mengisi kekurangan tenaga teknis di instansi pemerintahan pusat dan daerah.

“Pemerintah melakukan upaya (untuk) meningkatkan kapasitas tenaga-tenaga administrasi yang potensial, agar mereka memiliki kemampuan spesifik yang dapat mengisi (kebutuhan) tenaga-tenaga teknis yang masih sangat diperlukan,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Program pendidikan tersebut akan diberikan kepada 1,6 juta ASN tenaga administrasi dengan penilaian akhir untuk menentukan lulus atau tidaknya ASN tersebut.

“Yang 1,6 juta tenaga administrasi bertahap untuk yang bisa ditingkatkan kapasitasnya dengan tambahan pendidikan. Yang tidak bisa ya (tetap) mengisi posisi staf administrasi di semua tingkatan, baik K/L maupun daerah,” jelas Tjahjo.

Berdasarkan data Kementerian, saat ini setidaknya terdapat 4,2 juta ASN, yang 1,6 juta di antaranya merupakan tenaga administrasi baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah.

“Dalam posisi seperti ini, seringkali tenaga administrasi mengisi kekosongan tenaga-tenaga yang masih kurang di daerah pedesaan,” katanya.

Formasi ASN tenaga teknis yang diperlukan saat ini sebagian besar berada di sektor kesehatan dan pendidikan. Sehingga, tenaga administrasi yang ada saat ini berpotensi untuk dialihkan sebagai penyuluh di dua sektor tersebut.

“Seperti tenaga teknis di bidang pertanian, penyuluh atau penggerak di pedesaan, penyuluh KB (Keluarga Berencana), dan lain sebagainya,” ujarnya. (bgn/ant)200803