Mangupura, Baliglobalnews

Pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Badung mendapat apresiasi penuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Mengingat semua fasilitas yang diberikan sangat membantu masyarakat setempat dengan mudah. Menteri mengharapkan pelayanan yang ada di MPP Badung bisa terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat, seperti Koperasi Merah Putih dan Makanan Sehat Bergizi.

Hal itu dikatakan Menteri PANRB Rini Widyantini saat meninjau MPP Badung pada Senin (4/8/2025). “Pelayanan di sini sangat bagus, mungkin nanti bisa terintegrasi dengan program pusat. Misalnya membantu desa dalam pembuatan izin Koperasi Merah Putih. Bahkan bisa untuk program makanan sehat bergizi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rini Widyantini juga meninjau semua pelayanan yang ada di MPP Badung mulai dari pelayanan BPJS, Perizinan, Samsat, dan juga yang lainnya. Tidak hanya itu sejumlah masyarakat juga ditanya terkait layanan dan fasilitas yang ada di MPP Badung.

Pihaknya mengaku adanya MPP di Badung sangat membantu masyarakat dalam mengurus apapun dengan mudah. Namun menurutnya yang menarik di Badung yakni pelayanan kesehatan yang saat ini bisa dilakukan jembut bola. “Mungkin nanti bisa lebih memperluas terkait pelayanan kesehatan gratis ini. Saya sangat apresiasi, apa yang sudah dilakukan ini  menurut saya sudah luar biasa. Semua ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan bapak presiden,” ucapnya.

Pihaknya juga berharap pemerintah bisa bersama-sama satu tujuan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memberikan dampak yang lebih baik. “Jadi MPP ini sejatinya bukan sekedar ruangan. Karena masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan jelas dan juga langsung dilayani dengan baik sesuai apa yang dibutuhkan,” katanya sembari mengatakan semua ini penting dan  masyarakat harus tahu bahwa ada pelayanan yang sangat bagus dan cepat di Badung.

Sementara Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) l Made Agus Aryawan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menpan RB ke Badung. Pihaknya mengaku terus melakukan update terkait pelayanan di MMP Badung. “Terima kasih Bu Menteri, kami terus berusaha mempercepat pelayanan untuk masyarakat. Sehingga pelayanan yang dilakukan bisa dipercepat dan dipermudah sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.

Dia menyampaikan ada sejumlah instansi yang diajak bekerja sama dalam pelayanan masyarakat. Bahkan terkait dengan perizinan dan yang lainnya bisa dilakukan di MPP Badung. (adv/bgn)25080408

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB), Tjahjo Kumolo, mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang, di antaranya Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

“ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu, dilarang secara prinsip,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (1/1).

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan organisasi terlarang untuk berkiprah di Indonesia meliputi Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam (FPI).

Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga hanya menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi tersebut secara tegas sudah dilarang dan dibekukan, sehingga tidak diperkenankan untuk membuat kegiatan apapun.

“Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN,” tegas Tjahjo.

Pernyataan ini menanggapi langkah Pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah melarang FPI untuk melakukan setiap kegiatannya. Karena tidak lagi mempunyai legal standing, juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

Tjahjo pun mengaku akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah.

Jika dilanggar, maka ASN tersebut akan dikenakan sanksi, baik sanksi disiplin, sanksi pidana, maupun sanksi lainnya. (bgn003)21010201