Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyatakan pemerintah menargetkan hadirnya merek unggulan dari setiap desa di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumahm) mencanangkan 2023 sebagai Tahun Merek.

“Memasuki tahun 2023, akan dicanangkan sebagai Tahun Merek. Ini karena pelindungan merek mutlak dibutuhkan untuk mencegah serta menghindari pelanggaran serta memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan merek,” kata Yasonna pada Festival Karya Cipta Anak Negeri yang digelar di Werdhi Budaya Art Center pada Minggu (30/10/2022).

Dalam mendukung penyelenggaraan Tahun Merek 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan meluncurkan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek). Menurut Yasonna, ini merupakan inovasi revolusioner Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan melakukan penyelarasan bisnis proses perpanjangan merek dengan waktu kurang dari 10 menit. 

“Saya berharap pencanangan ini dapat meningkatkan perekonomian daerah, sehingga daerah berkembang dalam menciptakan daya saing besar produk mereka melalui peningkatan nilai tambah dari produk unggulan lokal dengan program one village one brand,” katanya.

Yasonna juga berharap setiap daerah akan mampu memiliki kemandirian, kreatif dan berinisiatif mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber daya lokal. Yasonna optimis merek Indonesia akan bisa menyaingi merek-merek besar luar negeri seperti Louis Vuitton, Dior dan lain sebagainya.

PLT. Direktur Jenderal Kekayan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menjelaskan bahwa para pemilik merek dapat memanfaatkan sistem POP Merek untuk layanan pencatatan perjanjian lisensi, petikan resmi merek, dan perpanjangan jangka waktu pelindungan merek.

“DJKI juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan merek dan pemanfaatannya melalui kegiatan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic),” katanya.

Selama kegiatan Mobile IP Clinic akan dilakukan inventarisir potensi pendaftaran merek di desa-desa. Dalam program tersebut akan dijelaskan juga konsep dasar branding dan kekayaan intelektual.

Dia menyebutkan permohonan pendaftaran merek pada 2022 mencapai 82 ribu lebih. Dari jumlah tersebut, 62 ribu lebih pendaftaran diterima sementara sisanya ditolak. Hal ini semakin menunjukkan urgensi pentingnya sosialisasi untuk peningkatan pemahaman terkait merek. (bgn008) 22103105

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly meresmikan desa/kelurahan sadar hukum wilayah Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Art Center,

Denpasar, pada Jum’at (7/10/2022).

Siaran pers Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang diterima Redaksi Baliglobalnews menyebutkan 179 desa/kelurahan sadar hukum tersebar di 49 kecamatan dari 8 kabupaten/kota dengan rincian Kota Denpasar 7 desa dan 3 kelurahan,

Kabupaten Tabanan 10 desa, Bangli 4 desa, Buleleng 8 desa, Jembrana 12 desa, Karangasem 12 desa, Gianyar 64 desa dan 6 kelurahan, Klungkung 47 desa dan 6 kelurahan.

Khusus Kabupaten Badung, seluruh desa/kelurahan telah diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum pada tahun 2018.

Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari rule of law. Indonesia memiliki komitmen yang kuat tehadap tujuan pembanguan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) terutama butir 16 sebagaimana tertuang

dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni tentang Akses Keadilan. Salah satu wujud akses keadilan adalah keberadaan paralegal desa yang dilatih untuk memberikan bantuan hukum nonlitigasi dan berada di bawah supervisi organisasi bantuan hukum.

Membangun supremasi hukum di desa harus dimulai dari membangun budaya hukum dari basis berupa keluarga sadar hukum (Kadarkum). Dari Kelompok keluarga sadar hukum ini, akan dilatih untuk menjadi paralegal desa oleh organisasi

bantuan hukum yang ada di Bali. Paralegal desa ini berkiprah melalui pos pelayanan hukum dan ham desa (posyankumhamdes). Pada gilirannya, paralegal desa ini akan

memberikan bantuan hukum nonlitigasi, baik berupa konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, pendampingan luar pengadilan dan lain-lain. Karena itulah, dengan

adanya posyankumhamdes, paralegal desa diharapkan dapat memberikan layanan

kedaruratan saat masyarakat desa menghadapi masalah hukum yaitu dengan bantuan hukum non litigasi.

Paralegal memainkan peran yang sangat penting di desa yaitu menjadi agen membangun budaya hukum. Sebagai agen budaya hukum, paralegal desa diharapkan menjadi juru damai di desa. Penanganan konflik di desa tidak cukup pendekatan sosial dan kultural, melainkan juga dengan pendekatan hukum. Karena itulah, paralegal

diharapkan memberikan pencegahan, penanganan hingga pemulihan paska konflik.

Peran posyankumhamdes dan paralegal desa di Bali telah dipromosikan pada forum

internasional yakni World Justice Forum di The Hague Belanda pada tanggal 30 Mei sampai dengan 3 Juni 2022.

Predikat desa/kelurahan sadar hukum atau Anugerah Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan telah melalui beberapa tahapan di antaranya dengan dilakukannya pembinaan kepada Kelompok Keluarga Sadar Hukum di desa/kelurahan tersebut, dan juga beberapa kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yaitu meliputi dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, serta dimensi demokrasi

dan regulasi. Desa/kelurahan yang diresmikan pada saat ini merupakan desa/kelurahan yang sudah membentuk posyankumhamdes yang di dalamnya telah terdapat paralegal desa untuk dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian hukum di tingkat desa.

Saat ini telah terbentuk posyankumhamdes di 325 desa/kelurahan di Bali.

Sebelum peresmian hari ini, di Provinsi Bali telah terdapat 96 desa/kelurahan sadar hukum, sehingga saat ini terdapat total 275 desa/kelurahan sadar hukum. Dengan predikat desa/kelurahan sadar hukum tersebut tidak berarti bahwa tidak ada permasalahan hukum, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat desa/kelurahan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan hukum baik penyelesaian di tingkat desa melalui pemberian bantuan hukum nonlitigasi oleh paralegal desa di posyankumhamdes (konsultasi hukum atau mediasi), maupun jika permasalahan tersebut berlanjut di tingkat litigasi dengan didampingi pengacara dari organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi di Bali. Nantinya diharapkan seluruh desa/kelurahan yang ada di Provinsi Bali dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, serta bagi desa/kelurahan sadar hukum yang telah ditetapkan dan diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan agar dapat

mempertahankan predikatnya tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Bali, Dewa Made Indra, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Ekatjahjana, Ketua DPRD Bali, Forkompimda Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, para bupati dan Walikota, serta para camat, lurah dan kepala desa yang

ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum. (bgn003) 22100703

Gianyar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Ardhana Sukawati mendampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI Angela Tanoesudibjo untuk meninjau langsung kondisi kawasan wisata Ubud pada Senin (10/8) siang. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdana pascamerebaknya pandemi Covid-19 yang juga memberikan dampak besar bagi sektor pariwisata di Bali.

Selepas makan siang bersama, Menkumham dan Menlu didampingi Wagub Bali langsung berkunjung ke Pasar Seni Ubud serta dilanjutkan dengan menyambangi Puri Ubud.  

Wagub Bali yang ditemui di sela kunjungan menyebutkan kedua menteri tersebut sangat ingin  melihat langsung kondisi riil di lapangan, bagaimana dampak Covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap sektor pariwisata yang selama ini jadi primadona Bali. ”Bapak dan Ibu menteri juga ingin melihat bagaimana kesiapan protokol kesehatan di kawasan wisata, di desa-desa di Bali. Astungkara, beliau memberikan apresiasi karena terlihat penerapan protokol kesehatan kita sangat baik,” tutur Penglingsir Puri Ubud itu.

Pria yang akrab disapa Cok Ace itu juga menyebutkan Pemerintah Pusat sangat mendukung dan mengapresiasi usaha yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan pariwisata berbasis budaya, yang telah diwariskan para pendahulu. ”Saya meminta agar pemikiran-pemikiran pendahulu kita, aspek pariwisata budaya di Bali bisa dijaga bersama terlebih sekarang ada Perda yang melindungi hal tersebut, yang dikeluarkan bapak Gubernur. (Pariwisata budaya, red) ini adalah warisan kita yang sangat berharga,” kata Wagub Cok Ace sembari menyinggung Perda No. 5 tahun 2020 yang dirilis Sabtu (8/8) lalu, yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. 

Seperti telah diberitakan sebelumnya, pintu pariwisata Bali untuk wisatawan domestik telah dibuka secara terbatas dan bertahap pada 31 Juli 2020 lalu, setelah sebelumnya kawasan wisata dibuka untuk warga lokal Bali. Rencananya pada 11 September 2020 mendatang gerbang wisata tahap 3 atau pintu wisata internasional akan menyusul dibuka kembali. 

Namun pembukaan pintu pariwisata internasional tersebut masih melihat kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya perkembangan kasus covid-19 serta disiplin penerapan protokol kesehatan khususnya di kawasan wisata dan pendukungnya. (bgn/hms)20081029