Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Omnibus Law merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

“Kami melakukan reformasi melalui Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja. Kami menempatkan peluang yang signifikan untuk menumbuhkan wirausahawan dan menciptakan wirausahawan,” kata Menko Airlangga dalam peluncuran daring laporan Bank Dunia, Rabu.

Menko Airlangga menyampaikan pada kondisi pandemi COVID-19 dibutuhkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif. Pemenuhan tenaga kerja tersebut salah satunya dapat diciptakan melalui pelatihan dan reskilling. Pemerintah, lanjutnya, mengandalkan Program Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat meningkatkan ketrampilan.

“Selama pandemi COVID-19, kami mengubah Kartu Prakerja menjadi tunjangan semi sosial tetapi tetap meningkatkan keterampilan,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan saat ini pendaftar Kartu Prakerja telah mencapai 65 juta orang dan yang diterima sebanyak 8,3 juta orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 94 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan kemampuannya meningkat, 94 persen mengatakan pelatihan Kartu Prakerja membantu menemukan pekerjaan baru, serta sebanyak 81 persen mengatakan dukungan keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami juga menghubungkan mereka dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta,” ujar Menko Airlangga.

Selain Omnibus Law dan Kartu Prakerja, pemerintah juga memaksimalkan asuransi melalui BP Jamsostek, sehingga pekerja yang tidak lagi melanjutkan pekerjaan mereka akan mendapatkan bantuan finansial, bantuan pelatihan hingga akses ke pasar tenaga kerja. Selain juga melakukan link and match sekolah vokasi dan meluncurkan Program Merdeka Belajar.

“Melalui presidensi G20, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperbaiki tenaga kerja melalui pengembangan keterampilan tenaga kerja,
serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif selama pandemi COVID-19,” ujar Menko Airlangga.(bgn123)21063016

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 11 Mei 2021 sudah mencapai Rp172,35 triliun.

Usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Airlangga menjabarkan realisasi itu meningkat Rp49,01 triliun dari realisasi kuartal I atau akhir Maret 2021.

Total dana negara yang dianggarkan untuk program PEN pada tahun ini mencapai Rp699,43 triliun.

“Ini sudah 24 persen dari (total) pagu anggaran tahun ini,” kata Airlangga.

Hingga 11 Mei 2021, kenaikan pencairan anggaran terjadi di beberapa sektor yaitu kesehatan dengan realisasi Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari total pagu Rp175,22 triliun.

Kemudian, sektor perlindungan sosial telah terealisasi Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari total pagu Rp150,28 triliun dan program prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau 17,6 persen dari total pagu Rp123,67 triliun.

Selanjutnya, anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari total pagu Rp193,5 triliun dan anggaran insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3 persen dari total pagu Rp56,72 triliun.

Khusus untuk percepatan penyaluran perlindungan sosial, Airlangga menjelaskan pencairan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH) mencapai Rp13,8 triliun atau 48,19 persen dari total anggaran Rp28,71 triliun.

“Kemudian, program kartu sembako 38,2 persen atau Rp17,24 triliun. Selanjutnya, bantuan sosial tunai 98,39 persen atau Rp11,8 triliun dan bantuan langsung tunai desa sebesar 17,41 persen atau Rp2,51 triliun,” papar Airlangga.(bgn123)21051712