Nasional,Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengalihkan anggaran belanja (refocusing) dari beberapa pagu seperti perjalanan dinas (perjadin), paket rapat, pembangunan gedung, kendaraan, dan lainnya sebesar Rp26,2 triliun untuk meningkatkan dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Untuk biayai berbagai tambahan bidang kesehatan, perlindungan sosial dan program prioritas insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua untuk bisa membiayai seluruh tadi kebutuhan untuk bidang kesehatan yang tinggi, bantuan sosial, maupun untuk dukungan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin.

Dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu, Sri Mulyani mengatakan refocusing  anggaran pemerintah akan menyisir sekitar Rp26,2 triliun, ditambah Rp6 triliun dari pos belanja transfer keuangan dan dana desa.

Pengalihan anggaran ini, ujarnya, penting untuk membiayai kebutuhan dana penanganan COVID-19 yang semakin meningkat seperti biaya uji spesimen, pelacakan dan juga perawatan pasien COVID-19.

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya terus menyisir anggaran belanja yang bisa dialihkan untuk menangani pandemi COVID-19. Namun, dia juga memastikan pengalihan anggaran ini tidak akan memangkas belanja-belanja penting di Kementerian/Lembaga seperti belanja operasional, belanja kontrak tahun jamak (multiyears), belanja penanganan COVID-19 dan PEN di Kementerian/Lembaga, termasuk belanja penanganan bencana.

“Refocusing tidak seharusnya mengganggu belanja K/L, karena belanja K/L sudah diamankan apakah itu belanja untuk operasional, belanja pegawai, belanja multi-years kontrak, dan belanja pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, belanja penanganan bencana, tidak akan kena refocusing,” ujarnya.

Sasaran anggaran belanja yang akan terkena pengalihan, kata Sri Mulyani, adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan dan yang tidak memungkinkan untuk segera dilaksanakan tahun ini.

“Presiden dan Wakil Presiden menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam agar bisa bantu masyarakat dan terutama sektor kesehatan dan masyarakat menghadapi COVID-19 yang melonjak sehingga butuh PPKM darurat,” ujarnya.(bgn123)21070511

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa, terutama pada semester I 2021.

“Memang APBN menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa terutama pada semester I,” ujar Menkeu dalam konferensi pers virtual seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden melalui video conference, di Jakarta, Senin.

Menkeu mengatakan belanja pemerintah pusat adalah belanja yang mengalami kenaikan sangat besar yakni mencapai 19,1 persen dari tahun sebelumnya.

Kenaikan belanja pemerintah pusat ini terutama berasal dari belanja kementerian/lembaga.

Menkeu mengatakan dengan berbagai perubahan yang saat ini terjadi, terutama menyangkut peningkatan COVID-19 dan dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maka APBN perlu meningkatkan lagi dukungannya terutama bagi program kesehatan dan perlindungan sosial.

Menurut Menkeu, pagu anggaran di bidang kesehatan akan mengalami kenaikan menjadi Rp193,93 triliun dari yang sebelumnya disampaikan yakni Rp182 triliun.

Kenaikan anggaran itu untuk membiayai diagnosa, testing, tracing, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, pemberian obat dan penyediaan alat pelindung diri.

“Anggaran Rp193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan iuran JKN untuk 19,5 juta orang. Anggaran ini termasuk insentif perpajakan di sektor kesehatan,” terangnya.

Sementara itu untuk bidang perlindungan sosial, APBN akan digunakan dalam program-program bantuan kepada masyarakat seperti bantuan sembako, bantuan tunai, BLT desa, Kartu Prakerja hingga bantuan kuota internet bagi siswa, mahasiswa, tenaga pendidik dan dosen, serta perpanjangan diskon listrik.(bgn123)21070509

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan bergantung pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Kuartal ketiga karena terjadinya PPKM Darurat yang itu relatif lebih ketat hampir mirip dengan situasi Februari-Maret memang ada potensi outlook-nya mengalami pelemahan, dari yang tadinya kita proyeksikan di 6,5 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers daring di Jakarta, Jumat.

Mengenai proyeksi angkanya, Sri Mulyani mengatakan bergantung pada durasi penerapan PPKM Darurat. Jika hanya berlangsung selama dua minggu dan efektif menekan kasus COVID-19, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III relatif terbatas.

“Namun kalau panjang bisa satu bulan, pengaruhnya cukup signifikan terutama pada level konsumsi,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan jika konsumsi turun karena terdampak PPKM darurat, maka akan mempengaruhi outlook pertumbuhan konsumsi.

“Tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan kembali terkoreksi dan komponen berpotensi terdampak dari non-konsumsi pokok antara lain transportasi dan komunikasi rekreasi dan pakaian,” ujarnya

Kendati demikian laju investasi diharapkan dapat terjaga karena PPKM Darurat memperbolehkan operasional konstruksi dengan protokol kesehatan yang ketat serta ekspor diharapkan masih tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kinerja ekspor impor hingga Mei 2021.

Sedangkan untuk kuartal II, Sri Mulyani memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi relatif tidak terpengaruh kenaikan COVID-19 karena kenaikan tersebut baru terjadi pada minggu kedua dan ketiga Juni dan PPKM darurat dilaksanakan pada awal Juli.

“Kita melihat bulan Juni tadi ada sedikit mulai terjadi pelemahan, tapi kita harap itu tidak akan mempengaruhi banyak. Dengan demikian untuk kuartal kedua ini kita masih menggunakan outlook antara 7,1 hingga 7,5 persen,” ujar Sri Mulyani.(bgn123)21070222

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap kredit bisa lebih disalurkan pada 2021 karena pemerintah telah melakukan banyak relaksasi.

“Kami sekarang fokus untuk bagaimana mengalirkan kredit itu melalui berbagai program-program penjaminan, sehingga bank tidak ragu untuk memberikan jaminan dan perusahaan juga tidak ragu untuk meminjam,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam temu wicara bertajuk “Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” di Semarang, Kamis.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga menjadi 3,5 persen, terendah sepanjang sejarah Indonesia, namun belum mampu untuk mendorong pertumbuhan kredit.

“Pak Gubernur BI sudah menurunkan suku bunga terendah dalam sejarah Republik Indonesia, inflasi kita rendah, likuiditas besar, kredit belum mengalir sementara beberapa hal sudah dilakukan relaksasi,” ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, lanjut Menkeu Sri Mulyani, saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 akan direvisi kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Kita akan melakukan revisi PMK sehingga industri maupun sektor bisa mulai melakukan akses kredit, di mana perbankan juga berani memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tadi diharapkan dan tentu itu bisa menggerakkan ekonomi,” jelas Sri Mulyani.

Menkeu berharap melalui penyaluran kredit ditambah dengan perbaikan iklim investasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, momentum pemulihan ekonomi pada kuartal II 2021 dapat terlaksana.(bgn123)21032512

Mangupura, Baliglobalnews

Setelah mampu mempertahankan opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) enam tahun berturut-turut (2014-2019), Pemerintah Kabupaten Badung mendapat penghargaan berupa plaķat khusus dari Kementerian Keuangan.

Plakat khusus tersebut diserahkan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (16/11).

Selain itu, Kabupaten Badung juga menerima piagam WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Acara tersebut turut dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.

Tri Budhianto atas nama Menteri Keuangan menyampaikan selamat kepada Kabupaten Badung atas prestasi memperoleh WTP 6 kali secara berturut turut. Prestasi ini patut dibanggakan dan berharap Kabupaten Badung tahun depan mendapatkan WTP lagi. ”Apresiasi atas perolehan tersebut selain mendapatkan piagam penghargaan juga mendapatkan plakat. Bahwa dengan opini WTP tersebut artinya tata kelolanya pemerintahan Kabupaten Badung sudah berjalan baik, di mana tidak hanya keuangan dan asetnya saja tapi semakin baik pula fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah karena setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tri budhianto, saat pandemi Covid-19, sebagaimana pesan Presiden RI Joko Widodo, bahwa dalam situasi darurat karena pandemi Covid-19, kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting namun kecepatan bertindak dan mengambil keputusan tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan yang baik.

Sementara itu Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk kewajiban konstitusional serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakan, Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun Anggaran 2019 juga disusun dengan informasi yang relevan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual.

Di samping itu, kata dia, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. ”Bersyukur berkat kerja keras dan sinergi yang terpadu antar OPD, saat kita merayakan HUT ke-11 Mangupura, kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Semoga ini menjadi penyemangat bagi aparatur Pemerintah di Kabupaten Badung dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperbaiki apa-apa yang menjadi catatan pada LKPD 2019 lalu. Kita tidak boleh cepat merasa puas,” pungkasnya. (bgn122)20111626

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga 31 September 2020 sebesar Rp1.159 triliun atau 68,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 13,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp1.342,25 triliun yang tumbuh 2,25 persen dari September 2018.

“Pendapatan masih sesuai dengan apa yang kita proyeksikan. Memang mengalami tekanan karena bisnis dan pembayaran pajak mengalami tekanan,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 14,1 persen (yoy) yaitu Rp892,4 triliun atau 63,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.404,5 triliun.

Ia merinci penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp750,6 triliun yang realisasinya 62,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 16,9 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yaitu Rp902,79 triliun.

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak terjadi karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi yakni PPh Migas Rp23,6 triliun atau 74,2 persen dari target Rp31,9 triliun dan turun hingga 45,3 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp43,2 triliun.

Untuk pajak nonmigas yang telah terealisasi Rp727 triliun atau 62,3 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp1.167 triliun turut terkontraksi hingga 15,4 persen dibanding September 2019 sebesar Rp859,6 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp141,8 triliun atau 68,9 persen dari target Rp205,7 triliun mampu tumbuh 3,8 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp136,7 triliun.

Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp115,3 triliun atau lebih tinggi 7,2 persen dibandingkan September tahun lalu dan merupakan 67 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp172,2 triliun.

Di sisi lain, untuk pajak perdagangan internasional pada cukai terkontraksi 9 persen yaitu realisasinya adalah Rp26,5 triliun yang merupakan 79,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp33,5 triliun.

Kemudian, pendapatan negara juga ditunjang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga September 2020 sebesar Rp260,9 triliun atau 88,7 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp294,1 triliun.

Realisasi PNBP tersebut berada pada zona negatif yaitu 13,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp301,82 triliun.

Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 483,9 persen atau dari Rp0,97 triliun menjadi Rp5,7 triliun. (bgn123)20101911