Denpasar, Baliglobalnews

Para menteri merespon positif usulan Gubernur Koster yang bergerak cepat dan tepat ingin memperbaiki Bali. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerima usulan Gubernur Koster terkait bantuan alat kesehatan (alkes) untuk RSUD Wangaya pascadihantam banjir bandang. 

Pertemuan Gubernur Koster dan Menkes Budi Sadikin berlangsung di Jakarta pada Selasa (16/9/2025). Pertemuan ini, setelah Koster menemui sejumlah menteri pada Senin (15/8/2025). “Saya menemui Pak Menkes. Dalam kesempatan ini kami mohon bantuan alkes untuk RSUD Wangaya Denpasar yang rusak akibat banjir. Kami membawa usulan Walikota Denpasar,” katanya.

Gubernur Bali dua periode itu menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan menteri kesehatan, karena akan membantu alkes tersebut. Menteri juga akan bertolak ke Bali dalam waktu dekat. Dia ingin melihat dari dekat kondisi Bali pasca banjir. “Dan beliau menyampaikan minggu depan akan berkunjung ke Bali,” katanya.

Selain membawa aspirasi dari Denpasar, Gubernur Koster juga membawa aspirasi Pemkab Badung. Koster berkesempatan bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Koster menyampaikan usulan dari Pemkab Badung agar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan dipindahkan ke Kabupaten Bangli. Menteri Andi Agtas memberi respon positif dan mendukung usulan tersebut. “Pertemuan dengan Pak Menteri Hukum, kami mengajukan usulan pemindahan LP Kerobokan ke Bangli yang ditawarkan Bupati Badung. Pak Menteri sangat mendukung,” katanya.

Selain menemui Menkes dan Menteri Hukum, Koster juga berkesempatan berdialog dengan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Pertemuan berlangsung sekira pukul 12.00 WIB. Dalam pertemuan ini, Koster menyatakan telah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2026 dan normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, dan tukad lain pascabanjir. “Ketua Komisi V DPR RI sangat mendukung akan dibahas di komisi V dalam Raker dengan Menteri PU serta meminta agar Menteri PU segera berkunjung ke Bali,” katanya.

Gubernur Koster juga berkesempatan bertemu dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Koster menyampaikan terkait permohonan dukungan ke Kementerian Imigrasi terkait optimalisasi pungutan wisatawan asing. Kepala BPKP merespons positif dan telah berkoordinasi dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan. (*/bgn003)25091708

Jakarta, Baliglobalnews

Varian Omicron atau B.1.1.529 untuk pertama kalinya terdeteksi di Indonesia pada Rabu (15/12). Siaran Pers Kemenkes RI yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Kamis (16/12) menyebutkan varian Omicron didapati menyerang seorang petugas kebersihan, N, yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Varian Omicron telah ditetapkan WHO sebagai Varian of Concern (VoC) dan terbukti menyebar dengan sangat cepat. Di Inggris misalnya dari 10 kasus/hari saat ini sudah mencapai 70.000 kasus/hari. Jauh lebih tinggi dari puncak kasus di Indonesia pada bulan Juli di angka 50.000 kasus/hari.

Dengan temuan varian baru dari luar negeri yang ditindaklanjuti dengan karantina membuktikan bahwa proses skrining di pintu masuk negara sudah cukup baik. Namun demikian, masih perlu penguatan dengan pengetatan pemeriksaan, vaksinasi dosis lengkap, karantina 10 hari dan kepatuhan mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan.

Terkait dengan temuan ini, Menkes mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dengan terus menegakkan prokes 6M, segera ikut vaksinasi COVID-19 dan tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada keperluan yang mendesak. (bgn003)21121616

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ‘Cok Ace’ menginformasikan Provinsi Bali tetap mendapat perhatian khusus dalam penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat. Hal itu terlihat dari adanya prioritas dalam distribusi vaksin, dan Bali dengan arahan serta izin Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI akan menetapkan Free Covid Corridor yaitu penetapan zona hijau pada 3 wilayah.

”Ketiga wilayah tersebut adalah Ubud, Kabupaten Gianyar; ITDC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan Sanur, Kota Denpasar,” ujar Gubernur Koster yang didampingi Wagub Cok Ace, Sekda Dewa Made Indra, Kapolda Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, dan Kasrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Ida Bagus Ketut Surya Widana saat membacakan Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, pada Selasa, Anggara, Wage, Gumbreg (9/3).

Dengan menggunakan baju berbahan Kain Tenun Endek Bali, lebih lanjut Gubernur Koster dihadapan awak media menjelaskan Free Covid-19 Corridor merupakan pola baru dalam penanganan perjalanan wisata aman Covid-19, yaitu dengan membentuk Zona Sehat yang terbebas dari Covid-19 melalui program vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas pada Zona atau Kawasan tersebut.

”Program vaksinasi Covid-19 secara menyeluruh bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari Covid-19.
Sehingga Program Free Covid Corridor ini merupakan pra kondisi dari tahapan dibukanya pariwisata untuk wisatawan mancanegara,” katanya.

Gubernur menjelaskan dalam memberlakukan zona hijau tersebut, Bupati Gianyar, Bupati Badung dan Walikota Denpasar menjadi penanggung jawab pelaksanaan Zona Hijau Bebas Covid-19.

”Untuk memperlancar pelaksanaan Zona Hijau Bebas Covid-19, maka kami telah mendata jumlah penduduk yang  akan menjadi sasaran vaksinasi, seperti di Ubud, Gianyar terdapat 50.153 orang yang akan disasar menjalani vaksinasi dengan mengambil 4 lokasi desa yang terdiri dari Desa Ubud (11.941 orang), Desa Sayan (8.083 orang), Desa Kedewatan (6.923 orang), dan Desa Petulu (5.206 orang), termasuk pekerja sebanyak 18.000,” katanya.

Untuk sasaran vaksinasi di Nusa Dua, Kabupaten Badung akan menyasar 3 desa, seperti Desa Jimbaran (30.133 orang), Desa Benoa (26.173 orang), dan Desa Tanjung Benoa (4.152 orang), termasuk menyasar pekerja sebanyak 9.500 orang. Sedangkan di Sanur, Kota Denpasar yang menjadi sasaran vaksinasi ialah dari Desa/Kelurahan Sanur sebanyak 10.970 orang, Sanur Kaja 7.944 orang, dan Desa/Kelurahan Sanur Kauh 7.892 orang. (bgn003)21031209

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan Kementerian Kesehatan terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan sejumlah fasilitas penunjang pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

“Mengenai penyiapan vaksinasi, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai penyiapan mulai dari sumber daya manusianya kemudian fasilitas sarana dan prasarana dan melakukan simulasi-simulasi untuk melancarkan bila saatnya vaksinasi nanti dilaksanakan,” kata Terawan di Kantor Presiden  di Jakarta, Senin.

Terawan menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat kabinet terbatas dengan topik “Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Kemudian juga melakukan simulasi-simulasi mengenai bagaimana pendistribusiannya. Semuanya detail supaya kita tahu betul apa yang harus dilengkapi, apa yang harus dikerjakan supaya di saat pelaksanaannya tidak terjadi hambatan maupun perlambatan,” ungkap Terawan.

Simulasi imunisasi vaksin COVID-19 sudah dilakukan pada Rabu (18/11) di Puskesmas Tanah Sereal “Harapan Keluarga” kota Bogor yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Ini akan kami terus laksanakan secara rutin dan terus-menerus supaya tidak terjadi gangguan dan bisa berjalan dengan lancar. Kami menyiapkan semua sarana prasarananya dan mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik bila nanti tiba waktunya kita melaksanakan vaksinasi,” ungkap Terawan.

Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus memenuhi khasiat keamanan dan efektivitas.

“Sehingga itu menjadi komitmen BPOM untuk terus menjaga, menganalisis pada waktunya dan sekarang proses itu sedang berjalan. BPOM akan memberikan Emergency Use Authorization (EUA) pada waktunya,” tambah kata Penny.

Menurut Penny, saat ini data-data sedang dianalisis.

“Walau uji klinis sudah selesai dan alhamdulillah aspek keamanan dalam uji klinis, pantauannya baik. Aspek mutu dari vaksin Sinovac juga baik,” ungkap Penny.

Saat ini menurut Penny, BPOM sedang menunggu proses analisis sehingga aspek keamanan dan efikasi bisa didapatkan.

Pemerintah Indonesia diketahui sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma.

Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020 dan sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.

Bio Farma diminta untuk mulai menyiapkan vaksin COVID-19 siap edar sebanyak tiga juta dosis mulai November 2020 tapi penggunaannya tetap menunggu persetujuan dari BPOM.

BPOM bertugas untuk mengeluargakan Emergency Use Authorization (EUA) yang menyatakan vaksin aman untuk diproduksi dan disuntikkan kepada masyarakat. Tahapan tersebut menurut memerlukan waktu sekitar 3 minggu.

Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.

Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021. (bgn123)20112309