Gubernur Bali, Wayan Koster, mendampingi Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, secara resmi melegalkan Joint Project For Ev Ecosystem: Ev Smart Mobility di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali pada, Rabu (27/7) bersama Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Sigit Reliantoro, Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Katsumata Harumi, dan Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Naoya Nakamura.

Gubernur Bali mengapresiasi diresmikannya Joint Project For Ev Ecosystem: Ev Smart Mobility, karena sesuai dengan implementasi visi Pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta

Berencana menuju Bali Era Baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera, bahagia sekala dan niskala dengan berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Gubernur menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali terhadap kelestarian lingkungan, diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050. Esensi dari Perda ini adalah pembangkitan dan penggunaan energi ramah lingkungan di Bali.

Di sektor hulu energi, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, yang mengatur penggunaan energi bersih di Provinsi Bali dengan bersumber dari energi baru terbarukan dan/atau sumber lain yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah. “Saya laporkan juga, kami akan menganti semua pembangkit tenaga listrik di Bali yang menggunakan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang ramah lingkungan berupa energi baru terbarukan atau minimun berbasis gas,” ujarnya seraya menyatakan di sektor hilir, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di wilayah Bali, antara lain untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penggunaan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Jadi, lanjutnya, dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berbasis pada kearifan lokal ini, Kami ingin mewujudkan suatu kehidupan yang sehat dan berkualitas dengan memberlakukan Bali energi bersih, selain menyediakan pangan berkualitas dengan menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, kemudian menjaga kualitas sumber daya air danau, sungai dan laut melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. “Tahun ini kami sudah dorong pegawai Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota, pelaku usaha pariwisata untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” ujarnya sembari menyatakan telah mendorong perkantoran, hotel, restoran, pasar swalayan menggunakan PLTS Rooftop supaya energi yang digunakan lebih efisien dari segi operasional dan tidak mencemari lingkungan.

Gubernur menyatakan zonasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai juga sedang disiapkan dengan lokasi di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; di Ubud, Kabupaten Gianyar; di Sanur, Kota Denpasar, dan di Kuta,

Kabupaten Badung. “Sejak kami mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, mendapatkan respons yang sangat baik dari negara-negara di Eropa, Korea, Jepang, hingga Amerika, karena dinilai ramah lingkungan dan mampu meningkatkan kunjungan pariwisata,” katanya seraya memohon kepada Menhub agar mengizinkan Bali menjadi tempat industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, karena Pulau Dewata telah menjadi pelopor menggunakan Energi Bersih di Indonesia.

Guna meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Pulau Dewata, orang nomor satu di Pemprov Bali ini menegaskan telah bekerjasama dengan BPD Bali untuk memberikan insentif pinjaman dengan bunga yang lebih kecil melalui cicilan yang lebih lama untuk menarik minat masyarakat membeli kendaraan listrik. “Mudah-mudahan dengan diresmikannya Joint Project For Ev Ecosystem: Ev Smart Mobility, semakin mempercepat upaya kita bersama menerapkan kebijakan energi bersih melalui kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” pungkasnya.

Menhub memuji keseriusan Gubernur Wayan Koster dalam melaksanakan energi bersih. “Pak Gubernur ini sahabat saya, capaian programnya hebat sekali dan program energi bersihnya sangat mendukung kebijakan Bapak Presiden. Karena sebelumnya Bapak Presiden telah mendorong kita untuk menerapkan energi bersih,” katanya.

Mengenai Joint Project For Ev Ecosystem: Ev Smart Mobility, Menhub sangat mengapresiasi, karena menunjukkan bahwa semua pihak konsisten dengan apa yang menjadi visi dan misi Bapak Presiden yaitu pembangunan berkelanjutan, hijau dan hemat energi. Pasalnya, perubahan iklim yang begitu dahsyat, tentu harus ada inisiatif yang bisa melawan perubahan iklim itu dengan inisiatif yang mulia, seperti adanya Peraturan Pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. “Di Bali, Pak Wayan Koster, layanan Ev ini mulai tahun depan akan konsisten di Bali, dan nanti bulan Oktober atau November 2022 kita berpameran, kita undang dan ajak masyarakat untuk menggunakan suatu teknologi yang lebih berkualitas. Kemudian pada Presidensi G20 ini akan menjadi suatu inisiatif untuk menggunakan kendaraan listrik,” katanya.

Presiden Direktur PT MMKSI, Naoya Nakamura, berharap pengembangan mobil listrik di Bali bisa menunjang pariwisata sekaligus melestarikan lingkungan, karena sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, selain proyek ini juga diharapkan mampu merevitalisasi pariwisata pascapandemi Covid-19. Mengakhiri kegiatannya di Nusa Dua, Menhub bersama Gubernur uji coba mobil listrik. (bgn003)22072716

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, meninjau progres pengerjaan fisik Pelabuhan Laut Sanur di Denpasar, Rabu (27/7). Peninjauan tersebut guna memastikan kualitas dan realisasi fisik sudah sesuai dengan target. Turut mendampingi Menhub Budi Karya dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pejabat utama Kementerian Perhubungan, serta pejabat lainya.

Menteri Budi Karya Sumadi mengecek satu per satu fasilitas dan bangunan. Dimana, dari hasil penijauan, diketahui progres pembangunan Pelabuhan Sanur telah mencapai 89,717 Persen. Angka ini mengalami deviasi positif sebesar 6,558 persen dari target yakni 83,159 persen. Dimana, pembangunan ini ditarget rampung keseluruhan pada September mendatang.

Menteri kepada media menjelaskan, Sanur merupakan sebuah tempat yang legendaris. Dimana, hampir sebagian besar orang mengetahui Sanur. Sehingga konektivitas yang ada di Sanur ini sangat penting dirancang menjadi suatu Hub untuk menghubungkan Bali dengan pulau disekitarnya.

“Kita ketahui bersama bahwa G20 akan dilaksanakan di Bali, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya melaksanakan pengecekan, dan semoga di Bulan September mendatang tuntas seluruhnya, dan ditarget Bulan Oktober sudah beroperasi,” katanya.

Menurut Menteri, dengan selesainya pembangunan Pelabuhan Sanur, nantinya para wisatawan tidak lagi terganggu dalam hal konektivitas. Tak hanya itu, Pelabuhan Sanur nantinya juga diharapkan mampu menjadi pemantik potensi wisata dan bisa menjadi bagian dari Presidensi G20.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Denpasar sangat menyambut baik atas realisasi pembangunan Pelabuhan Laut Sanur ini. Dimana pihaknya menyebut bahwa keberadaan pelabuhan ini nantinya akan mendukung pengembangan pariwisata selain juga sebagai upaya untuk mendukung konektifitas masyarakat dalam hal transportasi. Hal ini mengingat tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju Nusa Penida.

“Di samping untuk pariwisata, keberadaan pelabuhan ini juga untuk mendukung upacara adat keagamaan masyarakat atau spiritual, selain itu juga menjadi kebutuhan masyarakat baik Denpasar maupun Nusa Penida, semoga di Bulan September tuntas seluruhnya dan terjaga kualitasnya,” katanya.

Ke depan, kata dia, Pemkot Denpasar pun akan merancang fasilitas penunjang pelabuhan. Sehingga dapat memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat sekitar, UMKM dan pelaku usaha lainya.

“Dengan adanya pengembangan Pelabuhan Sanur ini tentu kami berharap selesai tepat waktu, berjalan lancar serta tentunya bisa meningkatkan konektifitas dan berkemanfaatan optimal, termasuk penataan UMKM dan industri kreatif sehingga mampu memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat secara umum dan khususnya UMKM dan industri kreatif di pesisir Sanur,” ujarnya. (bgn003)22072707