Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan sistem pertahanan dan keamanan nasional perlu aktualisasi dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan sepuluh tahun mendatang.

Payung hukum terkait sistem pertahanan dan keamanan negara yang dimiliki saat ini sangat terbatas dan lama, kata Prabowo dalam Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21 di Sentul, Jawa Barat, Jumat.

“Produk strategis Sishankamrata sangat terbatas, bahkan produk tersebut dari tahun 1960-1970-an, sudah 50 tahun lebih usianya. Perlu aktualisasi, disesuaikan dengan abad 21, dengan keadaan yang kita hadapi sekarang dan dasawarsa yang akan datang,” kata Prabowo di Universitas Pertahanan Sentul, Jawa Barat, Jumat.

Selama ini, pembahasan terkait sistem pertahanan dan keamanan nasional hanya terbatas di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), katanya.

Oleh karena itu, semua kalangan perlu terlibat untuk membahas pentingnya sistem pertahanan dan keamanan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

“Selama ini pemahaman dan pembahasan Sishankamrata itu lebih dilaksanakan di kalangan TNI. Maka konferensi ini untuk berembuk, bertukar pandangan tentang konsep Sishankamrata dan bagaimana implementasinya di abad ke-21,” jelasnya.

Prabowo menilai hasil dari konferensi tersebut selaras dengan kondisi tantangan pertahanan dan keamanan negara masa kini, sehingga bisa dijadikan acuan bagi petugas pertahanan di lapangan.

“Hasil konferensi ini saya laporkan ke Wakil Presiden, Menkopolhukam dan juga ke Presiden bahwa produk yang dihasilkan cukup membanggakan; menampung dan menjawab tantangan yang dihadapi pelaku yang bertanggung jawab atas pertahanan negara di lapangan,” katanya.

Prabowo juga berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi nasional tersebut dapat menjadi undang-undang agar bisa menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait.

“Kami menyarankan kepada Menkopolhukam agar produk ini dapat berbentuk menjadi undang-undang bagi negara kita, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan oleh semua institusi dan semua lembaga kenegaraan,” ujarnya.

Turut hadir dalam Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21 di Sentul tersebut ialah Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.(bgn123)21061816

Internasional, Baliglobalnews

Menteri Pertahanan Republik Indonesia  Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly  di Kantor Kementerian Pertahanan Prancis di Paris, Rabu (21/10).

Kedua Menhan dalam pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi dan dinamika kawasan Indo-Pasifik.

Prancis menaruh perhatian khusus terhadap kawasan Indo-Pasifik, mengingat selain memiliki teritori, sekitar 1,6 juta warganya berada di Kawasan Indo-Pasifik.

Dalam konteks ini, kedua menteri menegaskan pentingnya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Kedua menhan secara khusus membahas kerangka kerja sama pertahanan ke depan. Berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mempererat kerja sama pertahanan kedua negara tahun ini, termasuk dalam upaya memajukan industri pertahanan Indonesia, disambut baik oleh kedua menhan.

“Saya mencatat kemajuan yang cukup pesat dari kemitraan strategis Indonesia-Prancis di bidang pertahanan dalam setahun ini. Indonesia ingin terus mengembangkan kerja sama dengan Prancis di berbagai sektor pertahanan termasuk dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia sebagai bagian dari global production chain produk alutsista,” ujar Menhan Prabowo .

Pada Januari lalu, kedua menhan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA). Perjanjian tersebut, akan memayungi kerja sama pertahanan secara komprehensif seperti kerja sama bidang pendidikan dan latihan militer, keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pengembangan industri pertahanan hingga penguatan kapasitas dalam penanganan bencana seperti pandemi COVID-19 yang saat ini melanda kedua negara.

Dalam kaitan ini, kedua Menhan meminta agar tim perunding dapat segera menyelesaikan DCA, untuk dapat ditandatangani oleh kedua menteri pada akhir tahun ini, sebagai bagian dari peringatan HUT 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Pertemuan kedua menteri pertahanan yang kedua kalinya tahun ini menunjukkan semakin intensifnya komunikasi dan kerja sama pertahanan kedua negara.

“Di tengah pandemi, yang mengharuskan berbagai kegiatan tertunda, kerja sama Indonesia-Prancis di bidang pertahanan semakin erat, tidak saja terlihat dari intensitas komunikasi kedua menhan namun juga dengan kegiatan kelompok kerja strategic defense equipment cooperation yang sudah dua kali  tahun ini,” ujar Dubes RI, Arrmanatha Nasir.

Kerja sama Indonesia-Prancis di bidang pertahanan selama ini dilandaskan kesepakatan kedua negara pada tahun 2017 melalui Letter of Intent (LoI) atau Pernyataan Kehendak untuk peningkatan kerja sama pertahanan termasuk kerja sama kelautan dan keamanan maritim.

Setiap tahunnya sejak tahun 2013, kerja sama pertahanan bilateral di beberapa bidang seperti pelatihan dan pendidikan, saling kunjung, dan pemberantasan terorisme dibahas melalui forum Dialog Pertahanan Indonesia-Prancis (Indonesia-France Defense Dialogue/IFDD). (bgn123)20102309