Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa rencana pembelajaran tatap muka (PTM) pada semester genap Tahun Ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang sangat ketat demi melindungi kesehatan dan keselamatan anak.

“Bahwa pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 bukan berarti tanpa prasyarat yang ketat,” kata Nadiem dalam Rapat Koordinasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang hasil pengawasan penyiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, di Jakarta, Senin.

Ia mengakui bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah berlangsung selama sembilan bulan terakhir bukan tanpa kendala. Di satu sisi, PJJ merupakan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 sembari tetap melanjutkan proses belajar. Namun, di sisi lain PJJ tersebut telah menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap anak-anak.

“Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan di beberapa negara lain terdapat beberapa kecenderungan, misalnya semakin lama PTM tidak terjadi, semakin besar dampak yang terjadi kepada anak. Misalnya ancaman putus sekolah, risiko putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga,” katanya.

Kemudian, Nadiem juga menilai bahwa tumbuh kembang anak, baik secara kognitif maupun perkembangan karakternya juga akan semakin terkendala jika PTM tidak segera dilaksanakan.

Selain itu, tekanan psikososial dan aksi kekerasan terhadap anak juga banyak terjadi dan tidak terdeteksi oleh guru selama PJJ dilaksanakan.

“Memperhatikan dampak tersebut pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan SKB 4 menteri di masa pandemi,” kata Nadiem.

Untuk itu, ia kembali menegaskan kepada semua pihak bahwa rencana PTM di Semester Genap Tahun Ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sehingga memungkinkan peserta didik untuk dapat melanjutkan belajar secara tatap muka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Menteri Nadiem menyebutkan beberapa prasyarat ketat itu, antara lain adalah bahwa penentuan pemberian izin PTM tidak lagi didasarkan pada peta zonasi risiko dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, tetapi oleh pemerintah daerah (pemda), kantor wilayah (kanwil) atau Kementerian Agama (Kemenag), dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua.

“Tidak harus serentak sekabupaten per kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Semuanya tergantung keputusan pemda tersebut,” katanya.

Kemudian, satuan pendidikan juga harus memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan dari komite sekolah dan perwakilan orang tua.

Orang tua, katanya, memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya boleh masuk sekolah atau tidak. Apabila izin tidak diberikan maupun daftar periksa dan persetujuan tidak dapat dipenuhi, maka peserta didik akan melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh.

Tetapi apabila ketiga tahapan terpenuhi, maka peserta didik dapat memulai PTM di satuan pendidikam secara bertahap. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk melaksanakan PTM, maka sekolah tetap diwajibkan untuk memfasilitasi pembelajaran secara jarak jauh bagi peserta didik.

“Dari semua ini yang terpenting adalah pemda harus mempertimbangkan dengan matang pemberian izin PTM,” demikian kata Menteri Nadiem.(bgn123)20113019

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengaku terharu dengan dedikasi guru yang bergerak mencari solusi agar pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 tidak terhenti.

“Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan bapak dan ibu guru untuk bergerak, mencari solusi agar proses belajar anak-anak kita tidak terhenti,” ujar Nadiem dalam peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Rabu.

Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran para guru semua pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan.

Nadiem menjelaskan ada guru yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran, ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat, ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah, ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya.

“Semua ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi dan berkolaborasi,” tambah dia.

Nadiem menambahkan Kemendikbud sejak awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak-hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, peningkatan kesejahteraan guru.

Berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi itu yakni bantuan kuota data internet, fleksibilitas penggunaan dana BOS, pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi.

Kemudian bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan nonPNS, kurikulum darurat, program guru belajar, laman guru berbagi, program belajar dari rumah TVRI, dan seri webinar masa pandemi.

“Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dan orangtua agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia,” terang dia.

Nadiem menjelaskan guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya ditempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu.

“Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru guru nonPNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa bapak dan ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar,” terang dia.

Mendikbud mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada para guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta.

“Sekali lagi terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat hari guru nasional 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia,” ucap dia.(bgn123)20112505

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan guru honorer dapat mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga tiga kali.

“Jika pada tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti seleksi rata-rata sebanyak satu kali per tahun, bedanya pada 2021 setiap guru honorer bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut seleksi hingga tiga kali,” ujar Nadiem dalam pengumuman seleksi guru PPPK tahun 2021 di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, jika yang bersangkutan gagal pada kesempatan pertama, maka dapat belajar lagi dan dapat mengulang ujian seleksi hingga dua kali.

“Ujian seleksinya bisa diikuti pada tahun sama pada 2021 ataupun di tahun berikutnya, karena ini merupakan suatu program berkesinambungan,” terang dia.

Kemendikbud juga menyediakan materi persiapan untuk para pendaftar. Nadiem menjelaskan hal itu dilakukan agar para guru honorer tersebut mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengikuti seleksi tersebut.

“Jadi kita pastikan akan ada berbagai macam pelatihan daring yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian,” kata dia lagi.

Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi PPPK pada 2021. Seleksi tersebut dibuka, karena berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud memperkirakan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar.

Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak. (bgn123)20112313

Bali, Baliglobalnews

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Senin (09/11/2020). Di lokasi pertama, Mendikbud didampingi Bunda PAUD, Franka Makarim meninjau pelaksanaan pembelajaran sekolah yang sudah menerapkan konsep merdeka belajar yaitu Taman Kanak-kanak (TK) Lingkungan Puri Damai.

Mendikbud merasa sangat terinspirasi melihat konsep merdeka belajar di TK ini, di mana pembelajaran dan pengenalan alam itu disatukan. “Mereka (peserta didik) lebih damai, lebih mengenal alam, lebih tenang, dan proses pembelajarannya itu bisa lebih bermakna bagi mereka,” ujar Mendikbud.

Pembelajaran yang bermakna, lanjut Mendikbud bukan cuma pembelajaran teoritis tapi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. “Dan itu saya rasa yang dilakukan di sekolah ini. Murid-murid berbakti kepada lingkungannya dengan bercocok tanam herbal dan menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, Mendikbud mengapresiasi sekolah ini karena tanpa arahan dari pemerintah, TK Lingkungan Puri Damai telah selangkah lebih maju dari sekolah lainnya. “Saya ucapkan selamat untuk telah tanpa mengetahui dari pusat seperti arahannya apa, ternyata sudah ada sekolah yang sudah merdeka belajar dan ini adalah salah satunya,” ujar Nadiem.

Merdeka belajar, kata Mendikbud memberikan kebebasan kepada kepala sekolah, guru dan murid untuk bisa melakukan berbagai macam inovasi tanpa takut disalahkan oleh pemerintah, terkungkung administrasi maupun birokrasi.

“Merdeka belajar ini adalah gerakan yang sedang kita lakukan. Saya di sini bukan hanya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga selaku pemimpin gerakan merdeka belajar,” tegasnya.

Dalam menciptakan perubahan sistem pembelajaran yang berhasil, kata Mendikbud diperlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak sebagai ujung tombak pendidikan. “Tanpa kita punya guru-guru penggerak, tanpa kita punya kepala sekolah penggerak tidak akan ada program yang sukses. Kuncinya ada di situ, di ujung tombak pendidikan,” imbuh Nadiem.

Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Gianyar, Surya Adnyani Mahayastra mengapresiasi kunjungan Mendikbud bersama Bunda PAUD dan sangat tertarik dengan konsep pembelajaran berbasis lingkungan dan budaya lokal.

“Jika kita lihat dari segi fisik bangunan terlihat sangat sederhana, namun manfaat yang dirasakan anak-anak itu sangat luar biasa karena secara otomatis mereka mengenal tumbuhan, diajari mengenal tanaman, apa manfaatnya kemudian diolah dan bisa dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh,” jelas Adnyani Mahayastra.

Selaku Bunda PAUD, istri dari Bupati Gianyar, Made Mahayastra ini mengaku telah banyak memberikan bantuan pada keberlangsungan TK/PAUD yang ada di Kabupaten Gianyar. Seperti memfasilitasi, memberikan bantuan, dan juga insentif guru. Terbaru pada masa pandemi ini, Bunda PAUD memberikan bantuan pada seluruh TK/PAUD di Kabupaten Gianyar berupa buku dan alat menggambar.

Saat ini, jumlah TK/PAUD di Kabupaten Gianyar berjumlah 239 lembaga, dengan 13 TK negeri dan 9150 siswa dengan jumlah guru sebanyak 985 orang.

Sementara itu, Kepala Sekolah TK/PAUD Lingkungan Puri Damai Ubud Nyoman Marini didampingi Ketua Yayasan Puri Damai I.A Rusmarini mengatakan, proses pembelajaran di TK/PAUD ini dibangun pada tahun 1998. TK/PAUD ini 80 persen belajar tentang alam dan lingkungan, dengan jumlah 64 siswa dengan 5 orang guru.

Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Krisis pandemi Covid-19, memaksa Kemendikbud menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini sebagai langkah awal pemerintah dalam upaya menyelamatkan kesehatan dan keselamatan jiwa peserta didik dan tenaga pendidik.

Beberapa kebijakan diambil Kemendikbud untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Pertama, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Usia Dini (BOP PAUD) diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah untuk mengelola penggunaannya namun tetap transparan.

“Sekarang kepala sekolah boleh menggunakan dana BOS untuk apapun yang mereka merasa penting. Mau buat bantu guru honorer boleh, mau untuk protokol kesehatan boleh, untuk bawa anaknya kembali masuk sekolah boleh, mau beli gawai, beli tablet, laptop, membeli kuota silakan. Tetapi tetap transparan,” ujar Mendikbud.

Kedua, Kemendikbud telah mengeluarkan kurikulum darurat dan modul-modul khusus untuk jenjang PAUD dan SD. Modul ini dapat digunakan orang tua yang menerapkan pembelajaran secara luar jaringan (luring) sehingga membantu mereka mendampingi anaknya ketika belajar jarak jauh.

“Kita ciptakan modul-modul yang bisa dilakukan persis seperti sekolah TK ini. Model-modelnya kontekstual. Dia belajar numerasi dengan menghitung bahan-bahan pokok untuk masak nasi goreng bersama ibunya. Dia belajar mengenai alam dengan ikut Bapak/Ibunya mengobservasi seperti apa ladang, seperti apa bercocok tanam, seperti apa memancing misalnya. Jadi hal seperti itu kita lakukan dalam modul ini,” kata Mendikbud.

Mendikbud berharap, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan. “Berbagai macam bentuk kebijakan dan program yang sudah kita luncurkan tolong digunakan. Seperti inisiatif belajar dari rumah melalui TVRI dan lain-lain karena ini merupakan jawaban untuk meringankan beban guru, orang tua dan juga murid dari berbagai macam tantangan yang dihadapi pada saat pandemi ini,” terang Mendikbud.(bgn008)20111018

Gianyar, Baliglobalnews

Dalam kunjungan kerja ke Bali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menemukan semangat para pegiat budaya masih melaksanakan aktivitas budayanya di tengah pandemi Covid-19. Mereka masih bisa melakukan berbagai macam acara virtual kebudayaan serta pengenalan budaya kepada anak-anak dan masyarakat.

“Saya melihat dedikasi masyarakat untuk menjaga kelestarian ini, bagi saya sangat luar biasa. Walaupun di tengah krisis, mereka masih melaksanakan aktivitas seninya, masih menjaga fasilitas, dan terus menjaga aset budaya Indonesia,” ujar Mendikbud di Museum Arkeologi Gedong Arca, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Senin (9/11/2020).

Menurut Mendikbud, keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang mampu membangkitkan perekonomian pascapandemi melalui pariwisata. Mendatang, akan banyak wisatawan asing yang datang berkunjung karena ingin mengenal dan mendalami keunikan budaya Indonesia seperti yang ada di Bali.

“Di masa depan, ada dua hal yang akan langka yaitu alam dan adat budaya. Dua hal ini yang akan tidak banyak di miliki negara lain di dunia dan Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan budaya,” katanya.

Namun, Mendikbud mengingatkan kembali pentingnya melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda untuk peduli dan turut melestarikan kekayaan budaya. Jika bangsa Indonesia tidak lagi mengetahui dan menghormati budayanya, baik itu cagar budaya ataupun karya-karya seni dan pengetahuan tradisional, maka bukan mustahil keragaman budaya ini akan hilang.

Menurut Nadiem, budaya inilah yang menjadikan Indonesia unik di mata internasional dan membuat orang datang berkunjung. “Budaya ini merupakan salah satu potensi terbesar di Indonesia,” tuturnya.

Oleh karenanya, Mendikbud berharap, kegiatan kebudayaan harus terus dikembangkan meski di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, ia juga berkeinginan ada revitalisasi strategi kebudayaan agar berbagai cagar budaya adat dikenal masyarakat hingga ke mancanegara.
“Pada saat budaya dan adat kita mulai terkenal di internasional, anak-anak kita pun pasti akan mengikuti tren itu dan akan diapresiasi oleh orang di luar negeri. Ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi generasi Indonesia berikutnya,” ucapnya bangga.

Didampingi Franka Makarim dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik (LPMP) Provinsi Bali, I Made Alit Dwitama; Mendikbud meninjau pelaksanaan pembelajaran di Taman Kanak-kanak (TK) Lingkungan Puri Damai. Setelah itu kunjungan berlanjut ke Agung Rai Museum of Art dan Museum Arkeologi Gedong Arca. Menutup kunjungannya, Mendikbud menyambangi rumah dinas Gubernur Bali untuk bersilaturahmi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster.(bgn008)20111006