Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan teguran tertulis untuk Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana karena menggelar arak-arakan massa saat melakukan pendaftaran calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Mendagri dalam rilisnya terkait teguran tertulis itu, di Jakarta, Sabtu menyatakan Bupati Karawang itu selaku bakal pasangan calon dinilai telah menimbulkan kerumunan massa dengan arak-arakan massa.

“Dan hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus mata rantai penularan wabah ‘Coronavirus Disease 2019’ (COVID-19),” kata Mendagri dalam teguran tertulis-nya. Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi di antaranya menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila dikaitkan dengan aturan lain, tentu hal tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar percepatan penanganan COVID-19. “Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,” tuturnya.

Mengingat di tengah pandemik COVID-19, Mendagri menyatakan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam COVID -19. Mendagri juga menyampaikan saat ini telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan.

“Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 di seluruh Indonesia,” ucap Mendagri. Oleh karena itu, Mendagri meminta Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Cellica Nurrachadiana selaku Bupati Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama,” ujarnya menegaskan. (bgn/ant)20090509

Denpasar, Baliglobalnews

Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Sewakadarma tidak mungkin menurunkan tarif air minum. Jika diturunkan, semua biaya operasional otomatis akan turun.

Hal itu diungkapkan Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar, Ni Putu Sri Utami, S.E., ketika dimintai konfirmasi atas SE Mendagri kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia agar menyesuaikan tarif air pada masa pandemi Covid-19 ini. ”Kalau tarif diturunkan, kami khawatir akan berdampak pada pelayanan kualitas dan kuantitas air kepada konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan,” kata Sri Utami ketika dtemui di ruang kerjanya Senin (3/8).

Sri Utami menyatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji tarif air, apakah akan tetap seperti sekarang atau naik. ”Kami hanya mengajukan kajian, keputusan apakah tetap atau naik itu ada pada pemilik, Pemkot Denpasar,” katanya.

Ibu tiga anak tersebut menyatakan Perumda Tirta Sewaka Darma sudah menerapkan beberapa yang tertuang dalam SE Mendagri tersebut, di antaranya membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan menggratiskan pembayaran air minum pada bulan Mei, Juni dan Juli kepada pelangganan, khususnya pelanggan D1-1 hingga D1-4, di antaranya untuk rumah tangga, tempat sosial, ibadah yang jumlahnya mencapai 3.000 pelanggan.

”SE ini menjadi penguat bagi kami dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pelanggan,” katanya.

Dia menyebutkan pelanggan kini wajib mempunyai penampungan air, karena sewaktu-waktu air bisa mati. ”Kalau tiba-tiba terjadi gangguan distribusi air, kan kita bisa memanfaatkan air di bak penampungan,” kataya seraya mengimbau jika ada gangguan atau pengaduan, pelanggan dapat menyampaikan ke nomor pengaduan lewat telepon 0361-240749.

Utari juga menyampaikan kabar gembira. Dalam rangka HUT ke-23 Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dan Hari Pelanggan pada September mendatang, pihaknya memberikan gebyar diskon 50 persen atau dengan hanya Rp 800.000 kepada masyarakat yang memohon sambungan baru. ”Genyar diskon ini juga berlaku kepada pelanggan yang memohon kembali sambungannya yang sempat diputus,” katanya. (bgn/din)20080310