Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa ijazah akademik bukan lagi jaminan tunggal untuk memenangkan persaingan di pasar kerja global yang kian dinamis. Menaker mengimbau para lulusan perguruan tinggi untuk membekali diri dengan strategi “Triple Readiness” (Tiga Kesiapan) guna menghadapi disrupsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina yang bertajuk “Membangun Generasi Inovatif, Kompetitif, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju” di Jakarta pada Sabtu (25/4/2026).

Menaker memaparkan data yang menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. Mengutip data LinkedIn, ia menyebutkan bahwa 80 persen judul pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan. “Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen,” ujar Yassierli di hadapan para wisudawan.

Menurut Menaker, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti greeneconomy, digital platform, dan care economy. Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness, meliputi pertama, technical skills readiness, dimana lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs). Dia mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kedua, human skills readiness seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama. “AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” katanya.

Ketiga, market entry readiness dimana kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri. Oleh karena itu, dia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

Menaker juga menyoroti urgensi penguasaan AI. Berdasarkan survei, hampir 70% pemimpin bisnis di Indonesia menyatakan tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar terkait AI. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan pekerjaan dengan AI skills di Asia Tenggara yang melonjak hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir. “Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir,” tegasnya.

Di akhir orasinya, Menaker menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pengembangan kompetensi bagi seluruh anak bangsa. Melalui 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Kemnaker terus menggencarkan program reskilling dan upskilling. “Kuncinya adalah growth mindset. Jangan pernah merasa puas dengan ijazah yang ada. Jadilah pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi,” pungkasnya. (*/bgn003)26042515

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut sebagai kartu kuning diselenggarakan secara gratis di seluruh daerah di Indonesia.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ida mengatakan permintaan pembuatan kartu kuning saat ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah sebab dipengaruhi persiapan pendaftaran calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saat ini lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19,” katanya.

Ida mengatakan di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan praktik pungutan biaya pembuatan kartu kuning.

“Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujarnya.

Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Ida mengatakan ketentuan itu juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai domisili.

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.

“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” ujar Menaker Ida Fauziyah.

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke dinas kabupaten/kota, atau secara daring melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat.

Ida menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu kata Ida, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. “Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,” katanya.

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun.

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker Kabupaten/Kota.

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki dan fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pembuatan kartu kuning juga bisa dilakukan secara daring melalui karirhub dapat diakses melalui website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. (bgn123)21061912

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan demonstrasi yang mengumpulkan banyak orang atau menciptakan kerumunan adalah suatu tindakan yang tidak bijak di tengah pandemi COVID-19.

“Menurut saya menjadi tidak bijak demo dalam kondisi seperti ini jika alasannya adalah menyalurkan aspirasi ruang itu sangat terbuka, kami sudah memulai kick off pembahasan rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, di situlah ruang bagi teman-teman serikat pekerja serikat buruh, ruang bagi pengusaha untuk duduk kembali merumuskan rancangan peraturan pemerintahnya,” kata Menaker Ida dalam gelar wicara virtual yang diadakan Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pandemi COVID-19 belum berakhir, dan vaksin sedang diupayakan sehingga mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah upaya untuk mencegah penularan COVID-19.

Selain itu, Menaker Ida mengatakan tentu saja hak untuk melakukan judicial review juga sangat terbuka.

“Teman-teman kita yang belum merasa terakomodasi melalui peraturan pemerintah masih ada pilihan yaitu melakukan judicial review melalui peraturan pemerintah,” tuturnya.

Di samping itu, Menaker Ida berharap sejumlah investasi yang masuk ke dalam negeri akan dapat menyerap tenaga kerja baik yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 atau yang tidak bekerja.

“Mudah-mudahan semakin meluas kesempatannya setelah Undang-undang Cipta Kerja itu disahkan,” ujar Menaker Ida. (bgn123)20102727

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan dialog dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) membahas substansi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dihadiri 24 rektor universitas negeri dan swasta.

“Dengan RUU Cipta Kerja kita harapkan adanya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja,” jelas Menaker Ida dalam dialog yang dilakukan secara virtual tersebut, menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin.

Belum lagi, kata dia, 7,05 juta pengangguran pada 2019 dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. “Mari kita gotong royong mengatasi ini semua,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ida menjelaskan empat alasan diperlukan UU Cipta Kerja, yaitu perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.

Undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga memiliki urgensi karena penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia terjebak dalam middle income trap.

Ia juga secara rinci memaparkan hal-hal yang selama ini salah dipahami masyarakat tentang UU Cipta Kerja.

Ketua FRI sekaligus Rektor IPB University Arif Satria menyambut positif dialog dan silaturahim FRI dengan pemerintah.

Dialog itu, menurut Arif, penting penting untuk memperkuat komunikasi dan silaturahim sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta Kerja.

“Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah, baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja,” kata dia.

Dalam forum itu, Asep Saefuddin yang merupakan anggota Dewan Penasihat FRI sekaligus Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, menyampaikan apresiasi atas upaya sosialisasi pemerintah yang cukup masif.

Namun, ia mengatakan untuk hal-hal yang sensitif dalam UU Cipta Kerja diseminasi informasi dirasakan masih kurang.

“Untuk itu, ada baiknya pemerintah memperluas dan mempersering sosialisasi dengan stakeholder seperti Serikat Pekerja, organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, organisasi mahasiswa seperti BEM, Kelompok Cipayung, dan juga tentunya FRI,” kata dia.

Dalam dialog itu, hadir di antaranya rektor dari IPB University, UGM, UTI, Perbanas, Unand Padang, Untan, Ketua STIKES Mitra Keluarga, UNG, UNP, Unimal, ITB-AD, ISBI Bandung, UNP Padang, Telkom University, Direktur Poltek Pos, UIN Jakarta, Rektor Unsrat, Universitas Brawijaya Malang, Unila, Universitas Al Ghifari Bandung, dan Universitas Pertamina. (bgn123)20101207

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan situs pendaftaran program Kartu Prakerja, https://prakerja.vip, agar melapor ke polisi.

Menurut Menaker, situs Prakerja resmi dan benar hanya https://prakerja.go.id. Untuk itu, ia menyarankan masyarakat, yang sudah terlanjur tertipu, untuk melaporkan kerugian yang diderita ke polisi agar dapat diproses.

“Hati-hati rekan pekerja saat menerima informasi. Tetap waspada dan laporkan kepada pihak kepolisian jika mengalami kerugian,” kata Ida melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, situs daftar prakerja sempat viral dan menjadi trending topic nomor satu di situs pencarian google dengan 200.000 lebih penelusuran, Minggu (11/10).

Setelah ditelusuri, topik itu menjadi tren setelah munculnya pesan berantai melalui Whatsapp tentang adanya situs pendaftaran https://prakerja.vip.

Bunyi pesan berantai itu sebagai berikut: “Daftar Prakerja Sekarang, dapatkan bantuan sebesar 600.000 dari pemerintah lewat program prakerja. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Bantuan akan dikirim setiap bulan selama program ini berjalan.
Langkah untuk mendaftar Prakerja
Kunjungi situs https://prakerja.vip
Isi formulir data diri
Anda akan mendapatkan pemberitahuan melalui email/nomor hp
Bantuan akan dikirim melalui rekening bank
harap bagikan pesan ini kepada kerabat yang membutuhkan.”

Ida mengatakan situs tersebut merupakan situs yang dibuat serupa dengan situs resmi prakerja.go.id.

Ia menduga situs prakerja.vip dibuat untuk mengakomodir penyerahan data pribadi, secara cuma-cuma, dari para pendaftarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan sudah berupaya memberitahu masyarakat melalui sejumlah akun media sosial resmi yang dikelola Kemnaker, bahwa informasi tersebut hoaks.

Namun, pihak-pihak tidak bertanggung jawab juga membuat akun media sosial serupa, seperti misalnya di Telegram.

Ida mengatakan akun Telegram Kemnaker tersebut bukan dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati meneruskan informasi dari sana.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa akun media sosial yang dikelola Kemnaker memiliki centang biru atau sudah terverifikasi. (bgn123)20101205