Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja) pada Maret 2023, melandai atau menunjukkan perkembangan yang positif sebesar 0,07% (mtm), sama dengan inflasi bulan sebelumnya (0,07%, mtm) dan lebih rendah dari inflasi nasional (0,18%, mtm).

“Rendahnya inflasi Maret 2023 tidak terlepas dari sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID),” ucap Trisno Nugroho, dalam keterangannya, di Denpasar, Kamis (6/4/2023).

Dengan demikian, kata dia, inflasi secara tahunan dapat melandai dari 6,34% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 5,46% (yoy) pada Maret 2023. Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pada cabai rawit, cabai merah, bensin, beras, dan tomat.

“Kenaikan harga cabai dipengaruhi keterbatasan pasokan akibat tingginya curah hujan pada bulan sebelumnya, sementara kenaikan harga bensin terjadi akibat kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo per 1 Maret 2023,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, kenaikan harga beras masih terjadi disebabkan terbatasnya pasokan gabah, karena masa panen padi baru dimulai pada pertengahan Maret 2023. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan dengan menurunnya harga canang sari, bawang merah, angkutan udara serta daging ayam ras dan bola lampu.

“Penurunan harga bawang merah didorong oleh peningkatan pasokan, sedangkan penurunan tarif angkutan udara terjadi seiring dengan penurunan harga avtur dan penurunan permintaan selama bulan puasa,” katanya.

Dia menyebutkan pada April 2023, beberapa risiko peningkatan inflasi yang perlu diwaspadai antara lain kenaikan permintaan bahan makanan dan makanan jadi menjelang HBKN Idul Fitri, potensi kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antar kota selama liburan panjang HBKN Idul Fitri, dampak lanjutan kenaikan harga bensin Maret 2023, serta dampak pemberian gaji ke-13 dan THR PNS dan pegawai swasta menjelang HBKN.

“Sebaliknya, peningkatan pasokan beras seiring dengan semakin meluasnya panen raya padi diprakirakan menurunkan tekanan kenaikan harga beras,” jelasnya.

TPID Provinsi dan kabupaten/kota di Bali terus melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang efektif).

Beberapa upaya yang telah dan masih terus dilakukan antara lain melalui kegiatan operasi pasar untuk komoditas pangan di berbagai tempat strategis (pasar tradisional, kecamatan/kelurahan/desa, tempat ibadah), pemberian subsidi ongkos angkut, serta sinergi dan kolaborasi bersama Bulog, Perumda Pangan dan Distributor pangan dalam menjaga ketersediaan pasokan.

Selain itu, TPID juga meningkatkan kualitas data komoditas yang keluar masuk Bali guna memonitor  kecukupan pasokan di Bali, mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam provinsi Bali dan dengan luar provinsi Bali, serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pasokan pangan di Bali. (bgn008)23040607

Denpasar, Baliglobalnews

Pertambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19di Bali pada Selasa (16/3) tercatat 77 orang (67 orang melalui transmisi lokal, 9 PPDN dan 1 PPLN), sembuh 220 orang, dan 8 orang meninggal dunia.

Jumlah kasus secara kumulatif terkonfirmasi 37.077 orang, sembuh 34.531 orang (93,13%), dan meninggal dunia 1.033 orang (2,79%). Kasus aktif per hari ini menjadi 1.513 orang (4,08%).

SE Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/ Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, berlaku mulai tanggal 9 Maret s/d 22 Maret 2021. Hal ini merupakan upaya preventif pemerintah dalam menanggulangi meluasnya penyebaran virus Covid-19 di masyarakat.

Dalam Surat Edaran ini terdapat beberapa pengaturan baru yang merupakan perubahan dari Surat Edaran terdahulu (Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2021). Diantaranya, kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal, yang semula jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 Wita dilonggarkan dan dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 Wita, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat.                                         

Masyarakat diharapkan agar selalu disiplin melaksanakan 6M meliputi memakai masker standar dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan menaati aturan. Masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun, dan membatasi kegiatan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku. (bgn003)21031614