Internasional, Baliglobalnews

Kapten timnas Ukraina Andriy Yarmolenko menjadi pemain terbaru Euro 2020 yang menyingkirkan botol minuman sponsor turnamen sebenua Eropa itu dalam jumpa pers pascapertandingan Kamis waktu setempat yang sudah menjadi tren yang membuat kelucuan di media sosial dan sebaliknya membuat bingung panitia penyelenggara turnamen.

Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo adalah orang pertama yang memulai tren itu dengan memindahkan botol Coca-Cola dan menggantinya dengan botol air mineral ketika duduk untuk menjawab pertanyaan media Senin lalu.

Setelah penolakan sang pemain yang luas disebarkan dan dilihat jutaan orang di seluruh dunia, harga saham perusahaan minuman yang juga sponsor Euro 2020 itu pun amblas 1,6 persen atau kehilangan nilai sekitar 4 miliar dolar AS (Rp57 triliun).

Yarmolenko yang baru saja mengantarkan Ukraina menang 2-1 atas Makedonia Utara, memanfaatkan kesempatan jumpa pers itu untuk kian merusak citra sponsor Euro 2020 itu.

“Bolehkan saya melakukan sesuatu? Saya melihat Ronaldo melakukan ini,” kata dia seperti dikutip Reuters, sambil nyengir. “Saya ingin memindahkan ini (botol Coca-Cola) ke sini dan saya ingin memindahkan bir ini ke sini. Coke dan Heineken, silakan berdekatan.”

Pemain berusia 31 tahun itu kemudian tertawa sebelum mengembalikan botol-botol itu ke tempat asalnya di depan dia.

Gelandang Prancis Paul Pogba yang seorang Muslim, memindahkan botol Heineken dalam konferensi pers Selasa, sedangkan gelandang Italia Manuel Locatelli juga memindahkan botol-botol Coca-Cola dalam kesempatan sama Rabu dengan menggantinya dengan botol air mineral.

Badan sepakbola Eropa UEFA menganggap serius bahasa tubuh para pemain ini dengan mengingatkan bahwa tim-tim yang mereka bela terikat tanggung jawab kontrak kepada sponsor turnamen.

Coca-Cola tidak mengomentari aksi Yarmolenko itu sekalipun setelah insiden Ronaldo perusahaan itu menunjuk sebuah pernyataan UEFA yang menggarisbawahi bahwa perusahaan ini juga memproduksi air mineral, minuman olahraga isotonik, jus, kopi dan teh. Heineken juga enggan mengomentarinya. (bgn123)21061809

Denpasar, Baliglobalnews

Pelaku penistaan agama melalui media sosial berinisial RF (23) dikenakan pasal berlapis karena telah melakukan penistaan agama, ujaran kebencian dan melakukan pengambilalihan akun secara ilegal.

“Bahwa dalam hal ini pelaku mengakui telah mengambil alih akun seseorang, karena dasar sakit hati. Lalu, mengakses akun tersebut dan menuliskan postingan mengandung ujaran kebencian,” kata Kasubdit I Direskrimsus Cyber Crime Polda Bali AKBP I Gusti Ayu Putu Suinaci dalam konferensi pers di Podla Bali,Senin.

Ia menjelaskan bahwa sempat viral postingan tentang pelaksanaan upacara agama Hindu yaitu Melasti pada (12/03) pada salah satu akun facebook bernama “Ardi Alit”.

Postingan tersebut isinya “Tolong yang tahu keberadaaan binatang ini dimana, semeton Bali di shere ngih,” dan menyertakan tangkapan layar dari postingan akun facebook bernama “Abdillah Pulukan Bali” dengan keterangan “Hanya orang bodoh yang ikut serta merayakan Nyepi, saya sebagai orang taat ibadah di Agama Islam menentang keras adanya hari raya Nyepi. Dah semoga semua umat Hindu yang ada di Bali sadar dan berhenti menyembah batu dan patung, amin,“.

Setelah melakukan penyelidikan diperoleh hasil bahwa akun bernama “Ardy Alit” telah diambil alih oleh orang lain sejak (29/01). Selain itu, pemilik akun yang sebenarnya tidak bisa mengakses akun tersebut baik dengan menggunakan nomor telepon dan kata sandi.

“Dari pemilik akun Ardi Alit yang sebenarnya mengaku sebelumnya sempat membuka link website yang diterima dan diminta untuk memasukkan email atau nomor telepon beserta kata sandi facebook dalam website tersebut,” katanya.

Pelaku juga menyatakan bahwa benar sudah membuat akun facebook menyerupai akun bernama “Abdilah Pulukan Bali” dengan menggunakan nama dan foto yang sama dengan akun asli. Selanjutnya, postingan itu diambil tangkapan gambar dan disebarkan oleh pelaku dengan memanfaatkan akun “Ardi Alit” yang telah diambil oleh pelaku.

“Setelah dicek pelaku betul bisa mengakses akun Ardi Alit tapi terhadap akun Abdilah Pulukan Bali telah dihapus oleh pelaku,” katanya.

Suinaci mengatakan bahwa dari penyidikan ditemukan kesamaan modus operandi dari pelaku dan beberapa menggunakan identitas yang sama. “Jadi pelaku adalah orang yang sama, menggunakan dua akun tersebut,” katanya.

Selain itu, pelaku juga telah mengambil alih ratusan akun media sosial orang lain. Setelah memperoleh data akun media sosial korban, pelaku lalu mencari informasi pribadi korban dan biasanya bermuatan pornografi. Kata dia, informasi itu digunakan pelaku untuk memeras korban dan meminta uang dengan ancaman foto atau video korban akan disebarkan.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan penyebaran data pornografi. Kedua, Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait illegal akses.

Selanjutnya, pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pemerasan dan pengancaman. Kemudian, Pasal 4 Jo Pasal 29, Pasal 6 Jo Pasal 32 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, lalu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian. Serta Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama.(bgn123)21052417

Nasional, Baliglobalnews

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono membenarkan sejumlah nama yang beredar di media memang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Giri Suprapdiono dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK di Jakarta, Sabtu, mengaku termasuk salah satu dari 75 nama yang tak lolos TWK. “Sama sesuai dengan konpers Ketua KPK bahwa 75 orang tidak memenuhi syarat, memang beberapa nama sama dengan apa yang di media,” katanya. Dari 75 nama tersebut, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, antara lain dirinya, kemudian Kepala Biro SDM, termasuk Deputi Koordinasi Supervisi KPK. “Termasuk Novel Baswedan kurang lebih begitu,” kata Giri Suprapdiono.

Sebagian besar yang tidak memenuhi syarat itu, kata dia, untuk pejabat eselonnya ada 8 orang, 1 orang pejabat eselon I (Deputi Koordinasi Supervisi KPK), 3 pejabat eselon II (Giri Suprapdiono sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi), Kepala Biro SDM dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi. Berikutnya, untuk eselon III, yakni Kabag Perancangan Perundang-undangan, Kabag SDM, dan beberapa nama lainnya. “Sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, 7 kasatgas penyidikan dan 2 kasatgas penyelidikan juga merupakan bagian dari 75 itu tadi,” kata Giri Suprapdiono. 

Selain itu, nama-nama seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai KPK, lanjut dia, juga termasuk dalam 75 nama yang tidak lolos TWK tersebut. “Pegawai tetap yang dites, sementara pegawai yang diperbantukan dari kepolisian dan pegawai negeri yang diperbantukan dari kementerian lain tidak dites. Jadi, pegawai tetap, misalnya polisi yang mengundurkan diri dan memutuskan menjadi pegawai KPK dites kembali,” ujarnya.(bgn123)21050804

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan kebebasan pers yang semakin membaik saat ini, dihadapkan pada disrupsi yang salah satunya berasal dari perkembangan media sosial.

“Masih terdapat beberapa ‘kerikil tajam’ yang sering mendisrupsi kemerdekaan dan kebebasan pers itu, terutama di provinsi tertentu. Disrupsi itu kadang berasal dari teknologi, yakni media sosial yang tidak mengusung jurnalisme,” ujar Ahmad Djauhar dihubungi dari Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Djauhar bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 3 Mei 2021.

Dia mengatakan kondisi kebebasan pers secara keseluruhan cenderung semakin membaik. hal itu terbukti dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang diselenggarakan Dewan Pers di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Namun disrupsi dari pelaku media sosial yang tidak mengusung jurnalisme, menjadi tantangan tersendiri bagi kemerdekaan dan kebebasan pers.

“Karena mereka, untuk beberapa kasus justru membuat keruh informasi yang seharusnya diterima dengan jernih oleh masyarakat,” jelasnya.

Ahmad Djauhar yang juga merupakan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers menyampaikan, jika saja para pelaku media sosial menjiwai jurnalisme, maka apa yang disampaikan akan memperkaya khasanah informasi di kalangan masyarakat.

Jurnalisme, kata dia, pada dasarnya adalah prinsip memverifikasi setiap informasi yang disampaikan kepada khalayak. Sehingga, khalayak menerima informasi yang betul-betul valid atau sahih.

Dalam hal ini, menurut dia, apabila terdapat informasi yang kurang jernih, maka pers sebagai institusi media pengusung jurnalisme bertugas untuk membuatnya sejernih mungkin dan memperkaya informasi itu dari berbagai sudut pandang.

“Sehingga sempurna lah informasi tersebut selayaknya kebutuhan masyarakat di alam demokrasi ini,” jelasnya.(bgn123)21050306

Nasional, Baliglobalnews

Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelang Pilkada Surabaya 2020 ramai menjadi pembicaraan warganet setelah tagar #BelaBuRisma menjadi trending topic di media sosial Twitter sejak Kamis (26/11) malam hingga Jumat pagi.

#BelaBuRisma menjadi ramai setelah video viral nyanyian yang menyudutkan Risma dinyanyikan para pendukung Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman mendapat respons dari netizen. Tercatat hampir 4.000 cuitan membela Risma menggema di Twitter.

“Bu Risma orang baik yang sudah bekerja keras dan membawa Surabaya sebagai kota terbaik di dunia. Bu Risma juga peduli terhadap lansia, anak yatim, membawa Surabaya ke peradaban baru. Surabaya Aman, Surabaya Go Green, Surabaya Smart City,” ujar salah satu cuitan dari @jumianto_RK.

Warganet berbondong-bondong memberikan dukungan kepada wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya tersebut. Mereka gerah lantaran selama ini menilai Risma telah berhasil memajukan Kota Pahlawan. Mereka mencurahkan dukungannya di linimasa Twitter hingga akhirnya bisa menjadi trending topic.

Dukungan juga datang dari @Achmad_Bagus_Z. Ia menyebut, 7 tahun tinggal di Surabaya perkembangan Kota Surabaya sangatlah terasa berkat kinerja Risma dan masyarakat Surabaya. Sekarang Surabaya menjadi kota yang bersih dan modern. “Sak karep omonganmu opo (terserah kalian omong apa), aku tetap #BelaBuRisma,” kata @Achmad_Bagus_Z dalan cuitnya.

Begitu pula yang disampaikan @AletaEga. Ia mengatakan, “Sekian tahun Bu Risma mbelani (membela) Kota Surabaya. Saiki wayahe (waktunya) kita sing mbelani Bu Risma. #BelaBuRisma.”

Seperti yang diketahui, sebelumnya viral video berdurasi 19 detik yang isinya nyanyian plesetan reff lagu “Menanam Jagung” ciptaan Ibu Sud. Reff tersebut diubah dengan lirik nada provokatif.

“Hancur, hancur, hancurkan Risma, hancurkan Risma sekarang juga. Hancur, hancur, hancurkan Risma, hancurkan Risma sekarang juga,” kata pendukung Machfud Arifin-Mujiaman sambil mengacungkan dua jari ke atas dan sebagian memakai kaus warna-warni khas Machfud-Mujiaman.

Selain itu, di belakang para pendukung tersebut tampak spanduk besar bertuliskan “Silaturahmi Pendukung” dengan foto Machfud dan Mujiaman.

Selain di medsos, di berbagai grup WhatsApp di Surabaya juga ramai dengan poster bertuliskan “Bela Bu Risma, Selamatkan Surabaya”. Warga ramai-ramai memasang poster tersebut di foto profil WhatsApp.

Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Forkom LPMK) Surabaya Unsi Fauzi menyesalkan adanya kampanye provokatif yang menyudutkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Yang jelas, saya sangat sedih dan kecewa ada kampanye provokatif seperti itu,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya nyanyian provokatif tersebut tidak terjadi jika semua pihak menginginkan Pilkada Surabaya damai, aman, dan menyenangkan.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020 diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urur 01 Eri Cahyadi-Armuji dan pasangan calon nomor urut 02 Machfud Arifin-Mujiaman.(bgn123)20112711

Nasional, Baliglobalnews

Jumlah penguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 175,4 juta orang, dimana pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 160 juta orang. Hal itu berdasarkan riset platform Manajemen media sosial Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social yang dirilis pada akhir Januari 2020. Dengan pengguna media sosial yang sudah mencapai seratusan juta orang itu diperlukan etika dan perilaku setiap warganet atau “netizen” dalam menggunakan media sosial secara baik.

Baik itu, masyarakat umum atau sipil, pejabat maupun aparat negara. Karena manakala menggunakan media sosial dengan tidak baik, seperti provokatif, penyebaran informasi bohong atau hoaks, maka akan terjerat hukum. Hal itu, tak terkecuali aparat negara, seperti prajurit TNI. Seluruh prajurit TNI pun diwajibkan untuk mematuhi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, salah satunya penggunaan media sosial secara bijak. Termasuk, anggota keluarga prajurit TNI itu sendiri. 

Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa terpaksa mencopot jabatan tujuh orang prajuritnya karena tidak menggunakan media sosial dengan bijak, terkait insiden penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto pada 2019 lalu, salah satunya Dandim 147/Kendari Kolonel Kav HS. Ketujuh orang prajurit TNI itu juga dikenakan hukuman disiplin militer.

Hal itu lantaran keluarga prajurit TNI itu melanggar aturan terkait penggunaan media sosial. Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa sendiri pernah mengingatkan kepada seluruh prajuritnya tidak memberikan informasi yang provokatif di media sosial, sehingga menimbulkan kebencian di tengah masyarakat. Namun baru-baru ini dua prajurit TNI dikenakan sanksi disiplin.

Mereka adalah Kopda ATY dan Serka BDS. Keduanya mengunggah video ketika menyambut kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pemeriksaan internal pun langsung langsung dilakukan oleh keduanya. Kopda ATY diserahkan kembali ke satuannya Danyon Zipur 11. Sedangan Serka BDS Anggota TNI AU juga sempat menjalani pemeriksaan dan penahanan di POM TNI AU. Seorang prajurit TNI memang disumpah untuk taat kepada aturan dan atasan. Termasuk dalam urusan penggunaan media sosial.

 Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad pada Jumat (13/11) menegaskan seorang prajurit harus memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sesuai pedoman Sapta Marga dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. TNI senantiasa terus mengingatkan bahwa prajurit harus berdiri di atas semua golongan, sehingga diharapkan jangan sampai ada prajurit yang melanggar aturan yang sudah dikeluarkan pimpinan. 

Dia pun mengingatkan agar seluruh prajurit TNI bijak dalam menggunakan media sosial. Bahkan hal itu disampaikan berulang kali, agar prajurit paham mengenai dampak media sosial yang begitu besar. Penggunaan media sosial yang salah juga dapat menimbulkan perpecahan. Hal itu nyaris terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019, dimana terjadi polarisasi di masing-masing kandidat. Oleh karena itu, Kapuspen TNI juga mengajak pegiat media sosial untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia melalui media sosial. Perkembangan teknologi media sosial saat ini menjadi wadah yang bisa digunakan untuk apa saja, salah satunya perang informasi. 

“Perang saat ini lebih banyak kepada peperangan informasi media sosial, tetapi yang jelas kondisi saat ini, perang informasi sangat menjadi wahana,” kata Jenderal bintang dua ini pada acara pertemuan Keluarga Besar Puspen TNI dengan Pegiat Media Sosial di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/11). Oleh karena itu, seluruh pegiat media sosial diharapkan bersama-sama membangun media sosial ini dengan menyampaikan pesan-pesan yang baik, bisa dalam bentuk memberikan pengajaran maupun edukasi.

Medsos jadi media propaganda

Ancaman Separatisme dengan menggunakan media sosial bertujuan propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan. Aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya. 

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar Pelatihan Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya, di Jakarta, Sabtu (21/11), mengatakan, semua yang ada di dunia maya memiliki kelebihan berupa kecepatan dan jangkauan yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah. 

Selanjutnya juga disadari bahwa dampak yang ditimbulkan di dunia maya, baik positif maupun negatif, ternyata dapat lebih masif dari dunia fisik. “Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf,” papar Marsekal Hadi. Mantan Irjen Kementerian Pertahanan ini pun berpendapat dengan penggunaan dan jangkauan yang luas, media sosial menjadi media yang efektif untuk melakukan perang informasi ataupun perang psikologi. “Sekarang kita mengenal hastag, trending topic. Dahulu kita menyebutnya sebagai tema propaganda,” katanya. 

Terpolarisasi

Dalam beberapa minggu terakhir ini dunia maya di Indonesia diramaikan dengan beberapa isu yang cukup hangat. “Isu-isu tersebut bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain.

Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) ini. 

Menurut Hadi, diperlukan kesatuan pandangan dan persepsi untuk mensinergikan keselarasan dalam tindakan, kebijakan dan rencana aksi yang utuh. Menghadapi hal ini, diperlukan partisipasi lintas sektoral dan tidak mungkin hanya bisa dihadapi oleh satu instansi semata. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanganan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan terpadu. 

“Diperlukan sinergi untuk negeri,” imbuhnya. Maka, dalam penggunaan media sosial seluruh komponen bangsa harus mengesampingkan perbedaan dan ego kesukuan, bersatu padu, dan bahkan mengorbankan jiwa raganya demi Indonesia merdeka. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita saat ini, sebagai generasi penerus perjuangan untuk memelihara dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara tercinta. (bgn123)20112245

Internasiomal, Baliglobalnews

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan tunduk pada aturan Twitter yang sama seperti pengguna lainnya ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari, menurut perusahaan media sosial tersebut.

Twitter menyematkan pemberitahuan “kepentingan publik” pada sejumlah cuitan dari “pemimpin dunia” yang melanggar aturan di platform media sosial tersebut, yang jika pengguna adalah masyarakat biasa akan dihapus.

Cuitan semacam itu, dari kandidat politik dan pejabat terpilih atau pemerintah, disembunyikan dan Twitter mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan cuitan.

Namun, Twitter mengatakan perlakuan ini tidak berlaku untuk mantan pejabat.

“Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini,” kata juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters, Senin.

Twitter telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump, sejak Selasa (3/11), termasuk banyak diantaranya yang berisi tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.

Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label “kepentingan publik” pada Mei lalu ketika Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.

Sementara, untuk kebijakan Facebook, tampaknya setelah Biden menjabat pada Januari, unggahan Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra cek fakta pihak ketiga Facebook.

Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.

Dikatakan bahwa “mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga.”

Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Trump.

Kemenangan Biden di Pennsylvania pada Sabtu (6/11), menempatkan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu di atas ambang batas suara yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. Trump dari Partai Republik belum mengakui dan berencana untuk melakukan banding hasil suara ke pengadilan. (bgn123)20110902