Denpasar, Baliglobalnews

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali mengajak Umat Hindu yang ada di desa adat seluruh Bali dalam menyambut Hari Suci Galungan pada Rabu (10/11) dan Hari Suci Kuningan pada Sabtu (20/11) untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Bali hingga mewujudkan alam Bali bersih dari ancaman sampah plastik.

Petajuh MDA Bidang Agama, Seni, Budaya, Tradisi dan Kearifan Lokal, Gusti Made Ngurah, mengatakan Hari Suci Galungan dan Kuningan menjadi momentum untuk memanfaatkan buah hingga hasil pertanian lokal Bali sebagai sarana persembahan kepada Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang sejalan dengan semangat  Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. “Penggunaan buah lokal di desa adat untuk keperluan upacara keagamaan memiliki nilai yang sangat positif bagi pertanian maupun perekonomian Bali. Sehingga kami di MDA Provinsi Bali yang dibantu oleh MDA kabupaten/kota serta prajuru desa adat selalu mengajak dan mensosialisasikan kepada krama desa agar memanfaatkan buah lokal Bali, baik untuk kegiatan upacara agama salah satunya,” ujarnya seraya menyebut sekaranglah di hari suci Galungan dan Kuningan diimplementasikan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018, sehingga mindset masyarakat menggunakan buah lokal ini dapat dipahami dengan baik.

MDA Provinsi Bali juga mengimbau kepada masyarakat bahwa di dalam rangka menyambut hari suci Galungan dan Kuningan agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal tersebut dapat dimulai dari ketika Kita tidak menggunakan plastik saat ‘nunas tirta’ dan sebagai tempat canang, hingga banten di Pura. “Masyarakat dimohonkan mulai sadar akan dampak negatif bagi penggunaan plastik, baik berdampak terhadap pencemaran lingkungan ataupun lainnya. Saya harap hari suci Galungan dan Kuningan kali ini, Kita bisa mulai melihat perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik khususnya dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai,” pungkasnya.

Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, menjelaskan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, yang salah satunya dapat Kita lakukan dengan memanfaatkan buah lokal khususnya di hari suci Galungan dan Kuningan, tidak saja bisa membantu perekonomian para petani Bali dan uangnya juga beredar untuk umat Hindu di Bali. “Namun lebih dari itu, tanaman yang menghasilkan buah lokal Bali telah melalui serangkaian upacara pada saat hari Raya Tumpek Pengatag (Tumpek Uduh), sehingga buah lokal Bali sebelum dimanfaatkan, secara tradisi dan keagamaan Hindu di Bali sudah menjalani proses penyucian dengan harapan tanaman tersebut subur, dan menghasilkan buah yang berkualitas,” ujarnya seraya menyatakan sebaiknya umat Hindu di dalam mempersembahkan upakara atau banten di hari suci Galungan dan Kuningan menggunakan buah lokal, tidak saja untuk perputaran ekonomi, tetapi juga buah lokal tersebut telah diupacarai dan disucikan, sehingga sangat tepat digunakan sebagai persembahan kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta leluhur.

PHDI Provinsi Bali juga mengajak umat Hindu di dalam melaksanakan upacara keagamaan jangan lagi menggunakan plastik sekali pakai, mengingat sudah ada payung hukum yang mengaturnya yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang bertujuan salah satunya menghindari pencemaran lingkungan, mengingat sampah plastik sulit sekali terurai.

(bgn003)21110810

Denpasar, Baliglobalnews

Peran Pacalang Bali dalam mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali telah secara nyata dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dan aktivitas terutama yang berkaitan dengan penanggulangan covid-19 yang akhir akhir ini kembali mendapatkan perhatian serius.

Salah satu dukungan nyata adalah penugasan personel Pasikian Pacalang Bali untuk terlibat dalam Operasi Yustisi Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, berdasarkan surat tugas MDA Provinsi Bali nomor 009/ST/MDA-Prov Bali/I/2021 atas permohonan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali nomor 41/SatgasCovid19/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.

“Hasil operasi yustisi pada hari pertama ini, kami mendapatkan gambaran yang cukup terhadap situasi di lapangan mengingat, Majelis Desa Adat menjadi pusat pengendali kebijakan penanganan Virus COVID 19 di Desa Adat,” kata Manggala Pasikian Pacalang Bali, I Made Mudra.

Dengan penugasan personel pasikian Pacalang Bali dalam operasi Yustisi Penanganan Covid-19 ini merupakan salah satu media nyata bagi Pasikian Pacalang Bali untuk hadir di tengah tengah Krama Bali dalam memberikan edukasi dan penanganan secara langsung.

Menurut Mudra, hal ini penting agar Pasikian Pacalang Bali mendapatkan gambaran langsung kondisi dan situasi serta respon krama terhadap penularan virus COVID 19 yang secara data semakin menunjukkan intensitas yang meningkat dan mengkhawatirkan.

Pangelingsir Pacalang yang kerap tampil dengan gaya khas kacamata hitam ini menjelaskan bahwa keberadaan Pacalang Bali betul betul sangat krusial dan menjadi kekuatan di garis terdepan dalam penanganan COVID 19 berbasis Desa Adat.

“Ini juga merupakan salah satu titik poin penting untuk memastikan personil kami di seluruh Desa Adat di Bali, benar benar mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Adat, karena resiko sangat besar dalam menjalankan swadarma,” imbuhnya.

Dalam konfirmasi terpisah, Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mendorong tegas penanganan Covid 19 berbasis Desa Adat. Majelis Desa Adat sendiri telah menerbitkan Surat Penegasan Nomor 014/MDA-Prov Bali/I/2021 yang berisi 3 poin penting yakni dorongan pelaksanaan dan ketaatan terhadap Pararem Desa Adat Tentang Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID – 19 di wewidangan Desa Adat, menaati Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor : 081/PHDI-Bali/IX/2020 dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 007/SE/MDA-Prov Bali/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali dalam situasi Gering Agung COVID – 19 dan pengaktifkan lagi Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat.

Disampaikan oleh Bandesa Agung, peran Desa Adat melalui Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat sangat penting dan krusial dalam kondisi terkini yang dihadapi Bali. “Saat ini kita dihadapkan dalam situasi sulit dengan tidak terlalu banyak pilihan, Ratu menegaskan untuk jajaran MDA Bali, Bandesa Adat, Kelian Desa atau sebutan lain Desa Adat Se-Bali, segera melaksanakan tindakan sesuai surat penegasan dengan penuh disiplin dan bertanggungjawab untuk dapat segera menahan laju peningkatan angka positif COVID-19 yang sangat sangat mengkhawatirkan saat ini,” tegas Bandesa Agung.(bgn008)21011311