Denpasar, Baliglobalnews

Sekitar 13 ribu pecalang dari 1.500 desa adat se-Bali sepakat dan mendeklarasikan penolakan terhadap hadirnya preman yang berkedok ormas. Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, pada Sabtu (17/5/2025).

Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan pecalang Bali menjadi garda terdepan menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali. “Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas,” katanya.

Dalam deklarasi tersebut terdapat tiga poin penting yang disampaikan yaitu menolak kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan ketertiban dan sosial dengan tindakan premanisme tindak kekerasan dan intimidasi masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali serta mendukung TNI/Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali serta menindak dengan tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Para pecalang juga mendeklarasikan mendukung sistem keamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wewidangan desa adat dan nindihin gumi Bali.

Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan kegiatan itu bertujuan untuk menyamakan  persepsi terkait dengan isu terhadap ormas yang kian berkembang.

Deklarasi ini merupakan respons atas munculnya fenomena premanisme berkedok ormas yang mulai marak di Bali. Ia juga menegaskan, selama bertahun-tahun dan secara turun menurun, desa adat di Bali telah memiliki pecalang untuk menjaga keamanan di setiap kegiatan di desa adat di Bali. Berkolaborasi dengan aparat dari kepolisian dan TNI, sehingga dianggap sudah sangat cukup untuk menjaga keamanan di Bali.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif. Dia berharap kepemimpinan daerah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga adat dan budaya Bali. (*/bgn003)25051802

Gianyar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri Pesamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2023 dan Peluncuran Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, pada Sabtu (26/8/2023)

Gubernur Wayan Koster minta Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Kepala Dinas PMA Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra bersama seluruh bendesa madya dan bendesa adat di kabupaten/kota se-Bali untuk mengembangkan perekonomian di tingkat desa adat melalui BUPDA agar terwujudnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat yang sejalan dengan 

visi Pembangunan Bali yaitu, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.

Koster menegaskan desa adat di Bali adalah warisan leluhur Ida Bhatara Mpu Kuturan yang memiliki nilai sejarah dan peradaban untuk menjaga Pulau Bali yang memiliki kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Untuk itu, dalam menjaga keberlangsungan desa adat di Bali agar selalu eksis, survive, bersaing dengan mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi kehidupan, Titiang mengajak seluruh desa adat di Bali untuk betul-betul mengembangkan perekonomian Bali melalui kelembagaan BUPDA. 

Koster menyatakan BUPDA ini sangat penting, selain untuk memajukan perekonomian di desa adat, juga memiliki tujuan mulia untuk menggerakkan kekuatan ekonomi Bali dengan memberdayakan krama desa adat demi terwujudnya kesejahteraan krama desa adat di Bali sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Karena itulah, Titiang meminta Bendesa Agung MDA Provinsi Bali bersama Dinas PMA Provinsi Bali untuk mempercepat terbentuknya BUPDA, yang saat ini baru berdiri sejumlah 344 BUPDA dari 1.493 desa adat di Bali. 

Dalam acara peluncuran BUPDA, Gubernur Bali, Wayan Koster menyerahkan penghargaan 

kepada 20 BUPDA di kabupaten/kota se-Bali, Gubernur mengajak Bendesa Agung MDA Provinsi Bali bersama seluruh bendesa madya dan bendesa adat di kabupaten/kota se-Bali untuk mengabdi secara fokus, tulus, dan lurus, ngayah total, lascarya, niskala-sakala di desa adat. Gubernur pun berpesan agar seluruh bendesa adat di Bali menjalankan program penggunaan Aksara Bali sesuai pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali 

Pakai hingga Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. (bgn003)23082708

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyaksikan pengukuhkan tiga lembaga desa adat di Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, yakni Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali), Pasikian Pacalang Bali dan Pasikian Yowana Desa Adat di Bali Masa Bakti 2020-2025, di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Kamis (17/9).

Menurut Ketua Panitia Pengukuhan yang juga menjadi Petajuh Bendesa Agung Bidang Kelembagaan, Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia, I Made Wena, pengukuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 43 dalam Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat yang menjelaskan disetiap Desa Adat harus memiliki Lembaga Desa Adat yang diantaranya bernama Paiketan Krama Istri Desa Adat, Pacalang, Yowana Desa Adat, hingga Paiketan Pemangku, Paiketan Serati, Paiketan Werdha, dan Pasraman.

”Kemudian dipertegas juga pada Pasal 52 di Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat, dimana disebutkan setiap Lembaga Adat bisa membuat Pasikian di MDA tingkat Kecamatan, MDA tingkat Kabupaten/Kota, dan MDA tingkat Provinsi,” katanya di hadapan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Atas suksesnya upacara pengukuhan tersebut yang bertepatan pada Umanis Galungan, menjadikan keberadaan Desa Adat semakin kuat. Mengingat Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sebelumnya telah sukses menguatkan desa adat dari berbagai tahapan perjuangan, yakni secara regulasi telah di terbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, kemudian melahirkan Pergub 34/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali, selanjutnya dalam sejarah Pemerintahan di Provinsi Bali Gubernur Koster juga berhasil membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan desa adat adalah lembaga yang sangat mulia. ”Desa adat ini adalah lembaga yang sangat mulia, sehingga harus dikelola dengan niat baik, niat lurus, dan tulus. Dalam sejarahnya, desa adat dibentuk oleh orang suci (Ida Bhatara Mpu Kuturan, red) sekitar abad ke-10 masehi, dan dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Sehingga apa yang telah diwariskan saat ini, adalah tugas kita bersama untuk melestarikannya,” ujar Koster yang disambut tepuk tangan.

Dia menyebutkan desa adat juga telah memiliki awig-awig, perarem, struktur organisasinya yang sangat lengkap dan dibentuk oleh panglingsir zaman dulu disebut dengan desa pakraman. ”Hebatnya, desa adat ini dibentuk ketika belum ada dunia pendidikan. Tapi beliau bisa menciptakan lembaga desa adat ini dengan memiliki isi yang luar biasa, dan berwawasan kedepan lengkap dengan keunikannya yang beragam, disertai nilai kearifan lokal Bali-nya yang menjadi pembeda Pulau Bali dengan pulau di Indonesia. Sehingga kita bangga ada warisan ini, dan kita bangga ada yang melestarikannya,” katanya.

Dia menilai desa adat bisa bergerak untuk sektor kehidupan yang lain. Pasanya, posisinya sangat strategis, fundamental, dan bukan lembaga biasa seperti organisasi kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, Koster meyakini orang-orang yang ditetapkan menjadi prajuru di paiketan tersebut adalah orang yang menyiapkan diri dari niat tulus dan lurus.

”Di organisasi ini apa yang dicari, di sini hanya dapat kebahagiaan, dan tulus ngayah untuk desa adat. Sehingga saya mohon kepada Krama Istri Desa Adat, Pasikian Pacalang Bali, dan Pasikian Yowana Desa Adat jangan hanya menjadi pajangan saja namanya sebagai pengurus, namun harus bekerja tulus dan lurus dengan mengacu pada Perda Desa Adat No.4/2019,” tegas mantan Anggota DPR-RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Bali ini.

Dalam prosesi pengukuhan yang disaksikan oleh Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra dan secara langsung dikukuhkan oleh Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet tercatat Prajuru Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali) Masa Bakti 2020-2025 dipimpin oleh Manggala Utama, Ni Putu Putri Suastini dan Penyarikan dijabat oleh Ni Wayan Suryati, dengan Petengen, Anak Agung Sri Utari.

Selanjutnya Prajuru Pasikian Pacalang Bali Masa Bakti 2020-2025 dipimpin oleh Manggala Utama, I Made Mudra, dengan Penyarikan Utama, Ngurah Putu Hadi Pradnyana dan Petengen Utama, I Ketut Wiratna.

Prajuru Pasikian Yowana Desa Adat di Bali Masa Bakti 2020-2025, Manggala Utama bernama, Ida Dw Agung Lesmana, dengan Penyarikan Utama, I Ketut Bagus Arjana Wira Putra, dan Petengen Utama, Pradnyananda Candra Patmi. (bgn122)20091801

Bangli, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menuntaskan agenda pembangunan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) di 6 kabupaten dan 1 Kota pada Wraspati, Wage, Sungsang, Kamis (10/9) atau tepat pada hari Sugian Jawa sesuai janji politiknya tahun 2020.

Setelah pada hari yang sama, Gubernur melakukan prosesi peletakan batu pertama nasarin di Kantor MDA Kabupaten Bangli di Jalan Brigjen Ngurah Rai, No.10, Kawan, Kecamatan Bangli, dan Kantor MDA Kabupaten Buleleng di Jalan Ratna No.11, Singaraja, Buleleng, dengan menggunakan dana CSR masing-masing senilai Rp 3 miliar lebih.

”Ketujuh pembangunan Kantor MDA ini menggunakan lahan milik Pemprov Bali, dan hanya di Kabupaten Gianyar yang mandiri menggunakan dana APBD, sisanya menggunakan dana CSR yang masing-masing senilai Rp. 3 milyar lebih,” ujarnya seraya menegaskan untuk Kabupaten Badung dan Klungkung akan dibangun paling lambat tahun 2021, dan diupayakan pembangunannya dimulai akhir 2020.

Untuk Kantor MDA Provinsi Bali, kata dia, sudah selesai dibangun di lahan Pemprov Bali dan telah berdiri gagah dengan desain arsitektur Bali berlantai 3. Sedangkan di Kantor MDA kabupaten/Kota se-Bali didesain bergaya arsitektur Bali, dan kompak berlantai 2.

”Saya harapkan pembangunannya tepat waktu dan berkualitas, karena ini adalah wujud keseriusan kami di Pemerintah Provinsi Bali untuk mengimplementasikan lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Selain bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata,” ujarnya di hadapan Bupati Bangli, I Made Gianyar; Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta; Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar; Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet; Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, dan Bendesa Madya MDA Kabupaten Bangli, I Ketut Kayana di Wantilan Banjar Adat Kawan.

Alasan kuat mantan Anggota DPR-RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Bali itu menguatkan keberadaan desa adat, karena sangat mempercayai dan telah terbukti bahwa desa adat telah berperan penting dalam membentengi kebudayaan Bali yang tersohor, unik, dan menjadi kekuatan terhadap Bali di dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan manusia. Sehingga timbul nilai kebhinekaan yang luar biasa di bidang seni tradisi budaya dan kearifan lokal hingga menyatu menjadi daya tarik pariwisata dunia, dan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap Bali serta Bangsa Indonesia.

Sementara Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli, I Ketut Kayana, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur Wayan Koster yang telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang menguatkan keberadaan desa adat.

”Terima kasih sudah membantu bangunan ini Bapak Gubernur, lengkap dengan arsitektur Bali dan bangunannya bertingkat dua. Sehingga sekarang kami di MDA Bangli tidak lagi pinjam tempat sampai 5 kali pindah-pindah, dan sempat juga numpang di Kantor PHDI Bangli,” ujarnya.

Sebagai penutup, Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli, I Ketut Kayana, memohon kepada Bupati Bangli yang akan datang agar serius memperhatikan Desa Adat di Bangli, seperti apa yang dilakukan Gubernur Koster. ”Saya mohon Pemerintah dan desa adat berjalan harmonis, karena desa adat merupakan benteng terakhir jagat Bali,” katanya.(bgn122)20091032 

Tabanan, Baliglobalnews

Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, mewujudkan mimpi Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan, yakni melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung perkantoran yang layak dalam melakukan kegiatan pelayanan terhadap keberadaan desa adat di Kabupaten Tabanan.

Kegiatan yang dlaksanakan di Kantor MDA Kabupaten Tabanan, Sangulan, Senin (7/9), dihadiri oleh Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet; Ketua PHDI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana; Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Forkopimda Tabanan dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, serta Bendesa Madya MDA Kabupaten Tabanan, Wayan Tontra.

”Kami menghaturkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Wayan Koster yang sudah mengagas ide luar biasa ini untuk pemajuan desa adat di Kabupaten Tabanan. Karena sejak 32 tahun saya ngayah atau mengabdi sejak adanya lembaga adat ini di Bali, terkhusus di Tabanan, terus saya mimpi kapan ada pejabat yang mau peduli terhadap desa adat, agama Hindu, seni dan Budaya Bali,” kata Bendesa Madya MDA Kabupaten Tabanan, Wayan Tontra, saat menyambut kedatangan Gubernur Koster di Gedung Kesenian I Ketut Mario, Tabanan.

Dia mengatakan mimpinya telah terwujud di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. ”Berkat keahlian diplomasinya yang diiringi oleh jiwa kepeduliannya terhadap adat Bali, pembangunan Kantor MDA Kabupaten Tabanan mulai dibangun di lahan tanah seluas 10 are milik aset Pemprov Bali yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto dengan menggunakan dana CSR senilai Rp 3 miliar lebih,” ujarnya.

Sementara Gubernur Wayan Koster, mengungkapkan suksesnya pembangunan Kantor MDA Provinsi Bali hingga secara perdana dimulai di Kabupaten Gianyar dan berlanjut ke Kabupaten lainnya tidak terlepas dari dana APBD dan menggandeng CSR dari perusahaan swasta yang ada di Bali. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dirinya, dengan berjuang mengajak perusahaan di Bali mewujudkan Kantor MDA.

Gubernur mengungkapkan hal itu sebagai wujud implementasi dari lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Selain bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata.

”Jadi Kantor MDA di 9 kabupaten/kota di Bali akan dibangun semuanya, dan hal ini adalah komitmen saya secara utuh membangun desa adat di Bali dengan mengacu pada nilai-nilai desa adat seperti pelestarian seni, budaya dan kearifan lokal Bali,” katanya.

Selain itu, dia juga menyebut Kantor MDA Kabupaten Tabanan masih ada kekurangan dari segi taman, tempat parkir, hingga gapuranya. ”Tahun 2021 saya akan perjuangkan penataan taman, parkir dan gapura di Kantor MDA Kabupaten Tabanan ini, agar pelayanan terhadap desa adat berjalan dengan nyaman,” katanya.

Dia menyatakan dirinya menjadi Gubernur tidak memiliki kepentingan secara pribadi, tetapi lebih pada memperjuangkan kepentingan umum, termasuk desa adat. Setelah dibangunnya Kantor MDA tersebut, dia menyatakan perjuangannya memajukan desa adat belum selesai.

”Apakah dengan membangun Kantor MDA sudah selesai tugas saya? Jadi ini belum selesai. Pembangunan ini baru pendahuluannya saja, selanjutnya mengisi adat-istiadatnya secara serius dengan konsep riil untuk menata kehidupan di Bali akan terus saya lakukan. Salah satu yang baru-baru ini saya perjuangkan di anggaran perubahan APBD Semesta Berencana ialah dengan menambahkan anggaran desa adat dari Rp 300 juta pada tahun ini, akan meningkat menjadi Rp 350 juta,” katanya.

Dia juga meminta kepada Bendesa Agung MDA Provinsi Bali hingga Majelis Desa Adat di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa untuk memperkokoh keberadaan desa adat yang merupakan warisan dari Ida Bhatara Mpu Kuturan ini.

”Kita harus disiplin, kokoh menjalankan kehidupan beragama, dengan tatanan adat, istiadat di Bali. Jangan menggunakan budaya dari luar, kita sudah punya warisan dari leluhur kita, karena itu menjadikan Bali dikenal, dihormati oleh masyarakat luar dan menjadi destinasi wisata terbaik di dunia, akibat budaya Bali yang unik ini,” katanya.

Atas perjuangan Gubernur Koster, Wabup Sanjaya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, yang sudah berperan sangat besar dan nyata di dalam memajukan desa adat, khususnya di Kabupaten Tabanan.

”Kepada panitia pembangunan, saya harap agar mengawal dan memantau secara seksama pembangunan gedung ini, sehingga dapat berdiri sesuai ketentuan teknis. Kepada Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Tabanan, saya menitip amanah agar dapat mengoptimalkan kewenangan dan tugasnya serta meningkatkan sinergitasnya dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan,” ujarnya. (bgn122)20090728

Tabanan, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mewujudkan mimpi Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan yang puluhan tahun tidak memiliki fasilitas perkantoran yang layak dalam melakukan kegiatan pelayanan terhadap keberadaan desa adat di Kabupaten Tabanan.

Hal itu dibuktikan Wayan Koster dengan meletakkan batu pertama (nasarin) pembangunan Kantor MDA Kabupaten Tabanan pada Senin (7/9) bersama Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya; Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet; Ketua PHDI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana; Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra dan Bendesa Madya MDA Kabupaten Tabanan, Wayan Tontra.

”Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wayan Koster, yang sudah mengagas ide luar biasa ini untuk pemajuan desa adat di Kabupaten Tabanan, karena sejak 32 tahun saya ngayah atau mengabdi sejak adanya lembaga adat ini di Bali, terkhusus di Tabanan terus saya mimpi kapan ada pejabat yang mau peduli terhadap desa adat, agama Hindu, seni dan budaya Bali, hingga menunggu puluhan tahun kapan kita dapat kantor,” kata Bendesa Madya MDA Kabupaten Tabanan, Wayan Tontra, di Gedung Kesenian I Ketut Mario, Tabanan.

Tontra mengatakan mimpinya telah terwujud pada era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. Berkat keahlian diplomasinya yang diiringi oleh jiwa kepeduliannya terhadap adat Bali, pembangunan Kantor MDA Kabupaten Tabanan mulai dibangun di lahan tanah seluas 10 are milik aset Pemprov Bali yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto (sebelah Museum Subak) dengan menggunakan dana CSR senilai Rp 3 miliar lebih.

Sementara Gubernur Wayan Koster, mengatakan pembangunan Kantor MDA Provinsi Bali perdana dimulai di Kabupaten Gianyar pada Selasa (18/8) dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Gianyar senilai Rp 3,4 miliar, di Kabupaten Jembrana pada Kamis (20/8) dengan menggunakan dana CSR Rp 3 miliar lebih di Kabupaten Karangasem Kantor MDA tersebut dibangun pada Minggu (23/8) dengan memanfaatkan bantuan CSR Rp 3 miliar lebih di Ibu Kota Provinsi Bali (Kota Denpasar) pada Sabtu (29/8) juga telah dibangun Kantor MDA Kota Denpasar dengan menggunakan dana CSR Rp 3,1 miliar dan Senin (7/9) Kantor MDA Kabupaten Tabanan dibangun dengan dana CSR Rp 3 miliar lebih adalah bentuk kepedulian dirinya dengan berjuang mengajak perusahaan di Bali mewujudkan Kantor MDA.

Lebih dari itu, hal ini sebagai wujud implementasi dari lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Selain bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata.

”Jadi Kantor MDA di 9 kabupaten/kota di Bali akan dibangun semuanya, dan hal ini adalah komitmen saya secara utuh membangun desa adat di Bali dengan mengacu pada nilai-nilai desa adat seperti pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal Bali,” katanya.

Untuk Kantor MDA Kabupaten Tabanan, dia melihat masih ada kekurangan dari segi taman, tempat parkir, hingga gapuranya. ”Tahun 2021 saya akan perjuangkan penataan taman, parkir, dan gapura di Kantor MDA Kabupaten Tabanan ini, agar pelayanan terhadap desa adat berjalan dengan nyaman,” katanya.

Orang nomor satu di Pemprov Bali ini juga menceritakan bahwa dirinya menjadi Gubernur tidak memiliki kepentingan secara pribadi. Sehingga dengan ketulusan tekadnya terhadap pelestarian Adat di Bali, Wayan Koster dengan keahliannya berdiplomasi kepada perusahaan yang berdiri di Pulau Bali terus melakukan komunikasi untuk memperjuangkan kepentingan umum, termasuk Desa Adat. Sehingga setelah dibangunnya Kantor MDA ini, Gubernur Koster dengan nada tegas menyatakan bahwa perjuangannya memajukan desa adat belum selesai.

”Apakah dengan membangun Kantor MDA sudah selesai tugas saya. Jadi ini belum selesai. Pembangunan ini baru pendahuluannya saja, selanjutnya mengisi adat istiadatnya secara serius dengan konsep riil untuk menata kehidupan di Bali akan terus saya lakukan. Salah satu yang baru-baru ini saya perjuangkan di anggaran perubahan APBD Semesta Berencana ialah dengan menambahkan anggaran Desa Adat dari Rp 300 juta pada tahun ini, akan meningkat menjadi Rp 350 juta,” katanya.

Koster meminta kepada Bendesa Agung MDA Provinsi Bali hingga majelis desa adat di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa untuk memperkokoh keberadaan desa adat yang merupakan warisan dari Ida Bhatara Mpu Kuturan ini.

”Kita harus disiplin, kokoh menjalankan kehidupan beragama, dengan tatanan adat, istiadat di Bali. Jangan menggunakan budaya dari luar, kita sudah punya warisan dari leluhur kita, karena itu menjadikan Bali dikenal, dihormati oleh masyarakat luar dan menjadi destinasi wisata terbaik di dunia, akibat budaya Bali yang unik ini,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, yang sudah berperan sangat besar dan nyata di dalam memajukan Desa Adat.

Sebelumnya, Gubernur Wayan Koster bersama Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dihari yang sama juga melakukan upacara peletakan batu pertama perbaikan prasarana publik pembangunan wantilan Pura Puseh Desa Pakraman Tajen, Desa Tajen, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, dengan menggunakan sumber dana DAU, BKK Provinsi Bali senilai Rp 558.929.800 dan pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai 100 hari kalender yang dilaksanakan oleh PT Phoenix Konstruksi Indonesia, dengan Konsultan Perencana CV Duta Sanggulan, dan Konsultan Pengawas CV Sanggar Agung. (bgn122)20090726

Denpasar, Baliglobalnews

Akhirnya pembangunan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali rampung dikerjakan sesuai target dengan menelan anggaran senilai Rp 9,8 miliar. Peresmian sekaligus pemlaspasan bangunan gedung berlantai yang berdiri kokoh di bilangan Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar itu dilakukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, pada Rabu (2/9) bertepatan dengan rahina Purnama.

“Menurut saya, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, kabupaten dan kota harus dibangunkan kantor yang representatif, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dalam membina dan mengurus segala kepentingan desa adat dengan baik,” kata Gubernur Koster dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bali asal Besa Sembiran, Buleleng ini kembali menegaskan komitmennya untuk selalu menjaga adat istiadat, agama dan budaya di Bali.

“Menjaga dan melestarikan adat istiadat Bali, mencintai dan menghormati budaya Bali, harus diwujudkan secara nyata. Dan itu sudah kami buktikan sejak awal jabatan, mulai penerbitan peraturan daerah (Perda), pembentukan dinasnya (Organisasi Perangkat Daerah), lembaganya sudah terbentuk, dan sekarang kantornya pun sudah berdiri megah. Maka ke depan pembinaannya pun harus lebih baik,” pintanya

Kemudian guna mendukung operasional kinerja lembaga MDA Provinsi yang telah memiliki kantor baru, pihaknya pula akan melengkapi dengan sarana prasarana memadai. Mulai dari pegawai, anggaran operasional, kendaraan operasional beserta tenaga sopir. Hal ini diharapkan dapat mendukung kinerja pembinaan yang dilakukan MDA Provinsi  terhadap 1.493 desa adat di Bali.

Selanjutnya Gubernur Koster mengatakan bahwa komitemen Pemprov Bali dalam menjaga adat dan budaya Bali mesti didukung pula oleh seluruh stakeholder yang ada di Bali termasuk BUMN maupun swasta. Menurutnya dukungan itu telah mulai ditunjukan oleh sejumlah BUMN melalui Corporate Social Responsibility (CSR) guna pembangunan gedung kantor MDA Provinsi dan kabupaten/kota. Alhasil, semua pembangunan gedung kantor itu tidak mengambil dana APBD sepeser pun.

“Awalnya kami bersurat kepada beberapa BUMN untuk mendukung gerakan ini, saya langsung yang tanda tangan (suratnya red). Dan mereka meresponnya dengan baik. Sampai saat ini sudah terkumpul dana sekitar Rp 26 miliar yang dimanfaatkan guna pembangunan gedung MDA Provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

“Cuma Kabupaten Gianyar yang memanfaatkan APBD karena masih memiliki anggaran. Sedangkan lainnya seperti Jembrana, Denpasar, dan Karangasem yang sudah dimulai peletakan batu pertamanya beberapa waktu lalu, sepenuhnya memanfaatkan dana CSR tersebut.  Jumlah dana tersebut akan bertambah, Saya akan coba libatkan yang lain,” imbuhnya.

Gedung MDA Provinsi Bali rencannya tak hanya bakal digunakan pihak MDA, namun juga akan dimanfaatkan oleh Forum Perbekel se-Bali guna membangun sinergitas dan koordinasi yang lebih baik antara desa dinas dan desa adat di Bali.

Sementara itu, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sangat mengapresiasi pembangunan gedung kantor yang baru selesai dibangun ini. Sebab menurutnya keberadaan gedung kantor ini akan sangat mendukung kinerja MDA.

“Suksema Bapak Gubernur, semoga seluruh anggota MDA dan seluruh tingkatan bisa mengikuti semangat Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya dalam menjaga Bali agar tetap ajeg, baik adat, budaya dan agamanya,” harapnya.

Hadir pula dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali dan undangan lainnya. (bgn/hms)20090222

Denpasar, Baliglobalnews

Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar mengapresiasi Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, dalam membangun kantor gedung majelis adat di seluruh Bali. Apresiasi tersebut disampaikan ketika Gubernur meletakkan batu pertama pembangunan gedung MDA Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, pada Sabtu (29/8).

Kantor MDA Kota Denpasar resmi dibangun pada lahan milik aset Pemerintah Provinsi Bali di Jl. Mulawarman, No.1, Lumintang, Denpasar dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 7,4 meter, berlantai 2 dan dibangun dengan menggunakan dana CSR Rp 3,1 miliar.

”Pembangunan Kantor MDA yang dilakukan di Bali, salah satunya di Kota Denpasar, adalah bentuk perhatian serius Gubernur Wayan Koster di dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru’, dan bangunan yang berdiri di lahan aset Pemprov Bali tersebut diperkirakan rampung pada bulan Desember 2020,” kata Bendesa Madya MDA Kota Denpasar, Anak Agung Sudiana, di hadapan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, serta Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet.

Sudiana menilai Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu merupakan pemimpin yang visioner, bernas, gayut, holistik, dan progresif untuk menjadikan tatanan adat dan budaya Bali ini sebagai peradaban dunia. Apalagi visi menuju Bali era baru yang sedang proses untuk diwujudkannya dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan di Bali, utamanya di bidang adat dan budaya yang ditransformasikan ke dalam pengakuan dan penguatan desa adat, sebagaimana diatur dengan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, maka sangat sejalan dengan prinsip Tri Sakti yang pernah disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1964 yaitu Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan.

Gubernur dalam sambutannya menegaskan peran desa adat di Bali sangat besar di dalam menjaga keharmonisan alam Bali. ”Contohnya saja, secara niskala krama Bali yang ada di desa adat dengan tulus ikhlas menghaturkan sembah bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa lengkap dengan banten upacaranya di hari Purnama, Tilem, belum lagi di hari suci agama Hindu lainnya di Bali yang terbukti mampu mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam Bali sesuai filosofi Tri Hita Karana,” katanya.

Desa Adat, kata dia, perannya sangat besar di dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Koster yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai Gubernur Bali yang tidak saja berjuang secara regulasi dengan menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, dan melahirkan Pergub 34/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali, kemudian dalam sejarah Pemerintahan di Provinsi Bali Gubernur Koster juga berhasil membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Namun di tengah pandemi Covid-19, dia berupaya maksimal melakukan komunikasi intensif dengan BUMN di Pulau Bali agar turut serta memberikan penguatan atas keberadaan fesa adat di Bali, karena desa adat dalam sejarahnya juga tercatat dalam hasil karyanya selalu tampil melestarikan kebudayaan Bali hingga menjadi primadona wisata dunia.

Koster menegaskan pada tahun 2020 pihaknya akan mewujudkan 7 kantor MDA yang tersebar di kabupaten/kota se-Bali, seperti di Kabupaten Gianyar, Jembrana, Karangasem, Bangli, Buleleng, Tabanan, dan Kota Denpasar. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 di Kabupaten Badung dan Klungkung.

Program pembangunan Kantor MDA di kabupaten/Kota di Bali yang sudah dia implementasikan secara perdana, dimulai pada upacara peletakan batu pertama ‘Nasarin’ di Kabupaten Gianyar pada Selasa (18/8) dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Gianyar Rp 3,4 miliar; di Kabupaten Jembrana pada Kamis (20/8) menggunakan dana CSR Rp 3 miliar lebih, di Kabupaten Karangasem dibangun pada Minggu (23/8) dengan memanfaatkan bantuan CSR Rp 3 miliar lebih, dan yang terbaru di Kota Denpasar pada Sabtu (29/8) dengan menggunakan dana CSR Rp 3,1 miliar.

Anak Agung Sudiana dalam pidatonya menyebut sosok Wayan Koster yang saat ini menjadi Gubernur Bali adalah reinkarnasi dalam abad ke-21 dari Mpu Kuturan yang ada pada abad ke-10 dan mampu menyatukan sekte-sekte di Bali serta ditransformasikan dengan penataan desa adat sebagai tempat pengembangan hingga pelestarian adat dan budaya Bali. (bgn/hms)20082916

Karangasem, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, melakukan prosesi nasarin di Kantor MDA Kabupaten Karangasem pada Minggu (23/8) dengan memanfaatkan bantuan CSR Rp 3 miliar lebih.

Terwujudnya proses pembangunan Kantor MDA Kabupaten Karangasem tersebut, tidak lepas dari hasil aspirasi yang disampaikan oleh Bendesa Madya MDA Karangasem, I Wayan Artha Dipa dan Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Gede Dana kepada Gubernur agar keberadaan desa adat di Kabupaten Karangasem semakin kokoh dan memiliki tempat yang nyaman di dalam melakukan pelayanan kepada krama adat di Kabupaten yang terkenal akan produksi minuman Arak ini. Mengingat Kabupaten Karangasem di dalam mewujudkan pembangunan sangat memerlukan bantuan dari APBD Provinsi Bali, hingga uluran tangan dari Pemerintah Pusat.

”Kami menghaturkan rasa bahagia dan terimakasih kepada Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memperjuangkan Kantor MDA Kabupaten Karangasem dan akan berdiri gagah diatas lahan aset Pemprov Bali seluas 7,8 are dengan menggunakan bantuan CSR sebanyak Rp 3 miliar lebih, lengkap dengan gaya bangunan arsitektur Bali berlantai dua,” kata Artha Dipa saat memberikan sambutan.

Dia menyadari tanpa bantuan Gubernur Koster, Kantor MDA di Bumi Gunung Agung ini (Karangasem, red) tidak akan berhasil terwujud. Sehingga Gubernur Wayan Koster saat ini kami catat sebagai Gubernur Bali yang menorehkan sejarah Desa Adat, karena piawai membuat regulasi, hingga memperjuangkan anggaran Desa Adat dengan jaringan yang ia miliki ditingkat nasional.

Gubernur didampingi oleh Sekda Bali, Dewa Made Indra, Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra menyatakan pembangunan Kantor MDA tesebut implementasi dari lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Selain bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata.

”Pembangunan Kantor MDA di Karangasem ini merupakan yang ketiga kami laksanakan di bulan Agustus 2020, dan minggu depan kami akan lakukan pembangunan yang keempat di Bangli, kelima di Denpasar, keenam di Tabanan, dan ketujuh di Buleleng. Astungkara kita bisa menjalankan program ini lebih dari target yang direncanakan,” katanya. (bgn/hms)20082332

Jembrana, Bali Global News

Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana resmi dibangun di lahan milik Pemprov Bali, di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Negara seluas 7 are. Untuk itu, Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) meletakkan batu pertama pembangunan Kantor MDA Jembrana, Kamis (20/8). Upacara dihadiri Bupati Jembrana, I Putu Artha; Wakil Bupati, I Made Kembang Hartawan, Anggota DPR-RI Komisi IV, Made Urip, Sekda Bali, Dewa Made Indra, dan Bendesa Agung, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.

Pembangunan Kantor MDA Jembrana yang ditarget selesai pada Desember 2020 dengan menggunakan dana CSR senilai Rp 3 miliar lebih dan didesain dengan gaya arsitektur Bali berlantai 2 ini merupakan implementasi kerja nyata Gubernur Koster bersama Wagub Cok Ace untuk melaksanakan lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Selain bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata.

Dalam sambutannya, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu menegaskan pembangunan Kantor MDA Jembrana ini adalah lanjutan dari proyek pembangunan di Kantor MDA Provinsi Bali yang akan diresmikan pada pertengahan September 2020. Kemudian berlanjut pembangunannya di Kantor MDA Kabupaten Gianyar.

”Khusus untuk Kabupaten Gianyar, Pak Bupati Gianyar dengan mandiri menggunakan APBD Kabupaten membangun Kantor MDA tersebut,” jelas Koster seraya menyampaikan setelah itu, kami akan bangun Kantor MDA Kabupaten/Kota secara berturut-turut mulai di Karangasem, Denpasar, Bangli, Buleleng, dan Tabanan. Jadi, di tahun 2020 ini ada 7 Kabupaten/Kota yang akan dibangun Kantor MDA. Kemudian di tahun 2021, pembangunan Kantor MDA akan berlanjut di Kabupaten Klungkung dan Badung.

Wayan Koster yang merupakan menegaskan semua tanah yang digunakan dalam pembangunan Kantor MDA ini menggunakan aset tanah Pemerintah Provinsi Bali dan dibangun menggunakan dana CSR, bukan dari APBD Provinsi Bali.

”Saya cermati, dan saya surati semua BUMN di Bali agar membantu Desa Adat, dan hasilnya bersyukur semuanya komitmen membantu pembangunan ini. Kemudian karena saya berteman dengan Bapak Ahok yang saat ini menjabat di PT Pertamina, Bali langsung diberikan bantuan sama Pak Ahok senilai Rp 5 miliar. Jadi kalau ditotal sekarang bantuannya sudah ada Rp 29 miliar yang terkumpul,” ujarnya.

Sementara Bendesa Madya MDA Kabupaten Jembrana, Made Subagia, dalam laporannya menghaturkan terima kasih kepada Gubernur Wayan Koster dan Wagub Cok Ace yang sudah membangun Kantor MDA. Kata Made Subagia, bahwa Krama Desa Adat di Jembrana sudah sepaham dalam satu pemikiran yang tertuang dalam visi Nangun Sad Kerthi Loka Bali.

”Saya ingin Kantor MDA ini dibangun dengan gagah, karena ini warisan leluhur Bali (Ida Bhatara Mpu Kuturan, net) jadi harus berwibawa Kantor MDA ini berdiri, untuk itu pengerjaan kontruksinya harus baik, agar kantor ini berdiri kokoh,” pungkasnya. (bgn/hms)20082101