Denpasar, Baliglobalnews

Keberadaan Yowana Desa Adat di Bali dinilai telah mendapatkan pengakuan dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali, berkat terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pengakuan itu secara rinci dijelaskan pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 bahwa Yowana Desa Adat atau Daa Taruna Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Yowana Desa Adat adalah organisasi daa-taruna/pemudi-pemuda di desa adat dan/atau banjar adat.

“Kemudian Yowana Desa Adat makin dikuatkan keberadaanya pada BAB VII Lembaga Adat, Pasal  43 ayat (2) bahwa dari delapan Lembaga  Adat yang disebutkan, salah satunya ada Yowana Desa Adat. Selanjutnya, pada Bagian Keenam Yowana Desa  Adat, Pasal 48 ayat (1) juga disebutkan Yowana  Desa  Adat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 43 ayat (2) huruf e merupakan  organisasi kepemudaan yang ada  dalam Wewidangan Desa Adat yang melaksanakan kegiatan dalam bidang kepemudaan, meliputi adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, pendidikan dan olah raga, kesehatan, ekonomi, dan bidang peminatan lainnya,” kata Manggala Utama Pasikian Yowana Bali, Ida Dwagung Lesmana, bersama Penyarikan Utama, Ketut Bagus Arjana Wira Putra dalam acara pengukuhan Pasikian Yowana Bali Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Kabupaten/Kota serta Kecamatan se -Bali yang berlangsung di  Ksiraarnawa Taman Budaya, Art Center Denpasar, Minggu (26/12).

Atas hal ini, Pasikian Yowana Bali dihadapan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya Seputra, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Manggala Utama Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat MDA Provinsi Bali, Ny Putri Suastini Koster, dan Bendesa Madya se-Bali, memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memperhatikan Yowana Desa Adat ke dalam Perda 4/2019 tentang Desa Adat di Bali, bahkan telah berkomitmen membangun dan meresmikan Gedung MDA Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. “Sekarang Gedung MDA ini, kami pergunakan untuk tempat membahas program-program penguatan Yowana Desa Adat di Bali,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I GAK Kartika Jaya Seputra, yang membacakan sambutan Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembentukan Pasikian Yowana Bali MDA Kabupaten/Kota dan Pasikian Yowana Bali MDA Kecamatan sangat diperlukan untuk mendukung tugas Majelis Desa Adat dalam pemberdayaan Sekaa Teruna dan Yowana Desa Adat dalam bidang adat, agama, budaya, kearifan lokal, pendidikan, teknologi, kewilayahan, olahraga, kesehatan, lingkungan hidup, kreativitas, perekonomian, hukum, Kamtibmas, dan perlindungan anak di wewidangan desa adat.

“Saya turut gembira hari ini Pasikian Yowana Bali MDA Kabupaten/Kota dan Pasikian Yowana Bali MDA Kecamatan se-Bali telah dikukuhkan. Embanlah tugas dengan baik dalam membina Yowana Desa Adat di wewidangan masing-masing dan jadilah teladan yang baik bagi semua Yowana di Bali,” katanya.

Sementara Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyatakan meminta para Yowana untuk tetap bersemangat bekerja untuk menjaga Bali agar budaya adat yang adiluhung tetap ajeg dan lestari berdasarkan Agama Hindu Bali, yakni Agama Hindu dresta Bali.

(bgn003)21122610

Denpasar, Baliglobalnews

Kesepakatan bersama Majelis Desa Adat (MDA) Denpasar dengan Bendesa se-Kota Denpasar untuk pelaksanaan melasti rangkaian Hari Suci Nyepi Caka 1943 dilaksanakan secara ngubeng”. Kesepakatan ini dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan bersama MDA Denpasar dihadiri Walikota IGN Jaya Negara, Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa, Pj. Sekda I Made Toya, Ketua Komisi I DPRD Denpasar, I Ketut Suteja Kumara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Denpasar, di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Selasa (9/3).

Dalam pembahasan kesepakatan ini juga dihadiri Sabha Upadesa Kota Denpasar, Camat se-Kota Denpasar, dan para Bendesa Adat se-Kota Denpasar. Wali Kota Jaya Negara berharap pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1943 dalam situasi pandemi Covid-19 agar tidak mengurangi makna dari rangkaian upacara tersebut. ”Apa yang sudah dirancang saat ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 telah dilakukan pembahasan bersama serta tertuang dalam kesepakatan. Yang terpenting bagaimana upacara yadnya berjalan dengan tidak menghilangkan makna serta esensi dari pelaksanaan upacara tersebut,” ujar Jaya Negara.

Perayaan Hari Suci Nyepi tahun ini, kata dia, dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro tahap ketiga hingga tanggal 22 Maret mendatang untuk lebih meningkatkan pada disiplin protokol kesehatan. Pada tahap ke tiga ini, pelaksnaaan PPKM Mikro di Bali memberikan kelonggaran pada jam operasional usaha masyarakat hingga pukul 22.00 Wita. Semoga hal ini memberikan dampak pada peningkatan kesehatan serta peningkatan sisi pemulihan ekonomi masyarakat.

Sementara Ketua MDA Denpasar, AA Ketut Sudiana, mengatakan kesepakatan bersama ini telah dilakukan pembahasan bersama berkaitan dengan rentetan prosesi Hari Suci Nyepi mulai dari kegiatan melasti, pengerupukan, hingga Hari Suci Nyepi. Dalam pelaksanaan melasti di Kota Denpasar dengan kesepakatan bersama dilaksanakan secara ngubeng. Yang artinya pelaksanaan prosesi melasti hanya melibatkan prajuru, pemangku, dan serati banten. Dalam rangkaian maprani yang dilaksanakan di masing-masing banjar dengan kesepakatan dilaksanakan melibatkan prajuru banjar, serati banten, dan pemangku. Pada malam pengerupukan dengan hasil kesepakatan bersama pelaksanaan ogoh-ogoh ditiadakan. Hingga pada perayaan Hari Suci Nyepi diharapkan kepada masyarakat untuk melaksanakan Catur Brata Penyepian serta dapat menjaga keamanan dan kenyamanan bersama yang melibatkan para pecalang banjar setempat maupun desa, serta berkoordinasi dengan aparat TNI/Polri.

”Dalam kesepakatan ini pembahasan pelaksanaan Tawur Agung Kesanga dilakukan pembatasan agar tidak terjadi kerumunan, serta pelaksanaan malam Pengerupukan pada hari sandiakala tidak ada pengarakan ogoh-ogoh, tidak minum-minuman keras, dan tidak menyalakan kembang api atau mercon serta bunyi lainnya agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan,” ujarnya. (bgn003)21030927

Jembrana, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meresmikan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana di Kota Negara, Jembrana, pada Jumat (26/2) sore, bertepatan dengan Purnama Sasih Kesanga, Sukra Pon, Wuku Kulantir.

Gubernur menegaskan usaha penguatan desa adat sebagai pengawal utama adat dan budaya Bali harus dilakukan dengan serius dan niat baik. ”Kalau tidak serius, seken dan saja, jangan harap. Kalau tidak ada restu alam, keberanian, pengalaman dan akses, jangan harap juga bakal terwujud,” katanya.

Untuk penguatan tersebut, pihaknya sebagai Gubernur Bali memperjuangkan dan mewujudkan regulasi hukum untuk memayungi desa adat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019. Perjuangan untuk merealisasikan hal itu tidaklah mudah.

”Perda tersebut satu-satunya di Indonesia. Tidak mudah diwujudkan jika tanpa pengalaman dan akses di pusat. Ini langkah konkret saya untuk memperkuat desa adat di Bali, bukan hanya wacana. Saya pertaruhkan nama dan jabatan saya untuk muliakan dan hormati desa adat,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga berupaya mendapatkan dukungan berupa dana CSR untuk pembangunan gedung MDA seperti yang diresmikan saat ini.

Menurut Gubernur, regulasi tersebut merupakan landasan untuk membangun adat-istiadat di Bali dengan lembaga desa adatnya. ”Kita urus lewat lembaga pemerintahan yakni dinas PMA, yang juga satu-satunya di Indonesia. Orang dulu pesimis Perda ini tembus, dinas ini juga tidak bisa diwujudkan, tidak gampang tapi astungkara lolos semua,” katanya.

Sementara Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, sangat mengapresiasi pembangunan gedung kantor yang baru selesai dibangun itu. ”Suksma Bapak Gubernur, semoga seluruh anggota MDA dan seluruh tingkatan bisa merasakan dan mengikuti semangat Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya dalam menjaga Bali agar tetap ajeg, baik adat, budaya dan agamanya,” katanya.

Gedung yang diberi nama Nangun Cipta tersebut menelan dana Rp 3,2 miliar dan dibangun di atas tanah provinsi seluas 7,7 are. Seluruh dana yang digunakan bersumber dari CSR PT Pertamina, Bank Mandiri dan PT Nindya Karya.(bgn003)21022611

Denpasar, Baliglobalnews

Setelah sebelumnya Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet bersama Patajuh Bandesa Agung Bidang Hukum dan Wicara Adat serta beberapa prajuru MDA Provinsi Bali berkunjung ke Pengadilan Tinggi Denpasar beberapa waktu lalu.

Akhirnya Ketua Pengadilan Tinggi didampingi 4 Hakim Tinggi dan Staf balik mengunjungi Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna-Renon, Denpasar, Selasa (23/2/2021).

Dalam  kunjungan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi beserta Hakim Tinggi banyak berdiskusi tentang kasus kasus adat yang terjadi di Bali serta pola penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Majelis Desa Adat.

Dalam kesempatan tersebut, Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menyatakan kebahagiaan Ida atas kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Bali beserta Hakim Tinggi.

“Kami merasa sangat terhormat dengan kunjungan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang secara penuh mengajak Hakim Tinggi untuk hadir dan berdiskusi di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini,” ungkap Bandesa Agung.

Acara yang berlangsung sangat akrab namun pembahasan cukup mendalam terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan berdasarkan Hukum Adat tersebut, juga diselingi dengan diskusi diskusi terkait solusi yang akan diambil atas berbagai permasalahan yang menyangkut kasus adat murni di Desa Adat di Bali.

“Hukum Adat harus tetap berjalan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat di 1.493 Desa Adat di Bali, sehingga penting bagi kami untuk berdiskusi, menyamakan persepsi dan gerak langkah dengan Hakim Tinggi terutama Ketua Pengadilan Tinggi Bali yang kami muliakan,” tegas Bandesa Agung.

Salah satu Hakim Tinggi, Ida Bagus Dwi Yantara secara khusus menyampaikan permasalahan adat yang sempat ditemui saat bertugas dan memberikan masukan serta mendukung implementasi Hukum Adat sebagai salah satu perimeter menyelesaikan persoalan persoalan yang terjadi di masyarakat adat di Bali.

“Keberadaan Majelis Desa Adat, sangat penting dalam hal ini karena saat ini telah jelas posisi dan perannya, ini akan membantu kepastian langkah dalam menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi di banyak Desa Adat di Bali”ungkapnya.

Secara lengkap Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Zaid Umar Bobsaid  mengajak 4 Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi yakni ; Made Sujana, I Gusti Lanang Dauh, Ida Bagus Dwi Yantara dan I Nyoman Sutama serta didampingi staf Pengadilan Tinggi Bali.

Dari Pihak Majelis Desa Adat Provinsi Bali, selain Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, juga tampak hadir Patajuh Bandesa Agung Bidang Hukum dan Wicara Adat, Bapak I Gede Putu Wardana, Patajuh Bandesa Agung Bidang Kelembagaan, Bapak Dr. I Made Wena, Patajuh Bandesa Agung Bidang Kependudukan, Data dan Kewilayahan, Dr. Luh Riniti Rahayu, Patajuh Bandesa Agung Bidang Ekonomi, Bapak I Ketut Madra, SH, MM., Sekretaris Nayaka, I Gde Nurjaya, Patajuh Patengen Agung, I Wayan Sana, Patajuh Panyarikan Agung, I Made Abdi Negara dan Baga Hukum MDA Bali, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.(BGN008)21022407

Denpasar, Baliglobalnews

Kondisi sepanjang Pantai Sanur pada hari Raya Banyu Pinaruh pada Minggu (31/1) terpantau sepi pengunjung. Hal itu disebabkan adanya surat imbauan dari Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar bernomor 25 / MDA-DPS/I/2021 tentang pelaksanaan Hari Suci Saraswati, Banyu Pinaruh dan Hari Pagerwesi.

Lurah Sanur, Ida Bagus Raka Jisnu, mengatakan sepinya pengunjung ke pantai juga dikarenakan adanya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan surat edaran tersebut, pihak kelurahan langsung memantau di lapangan dibantu TNI, Polri, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, dan Satpol PP Kota Denpasar. ”Dengan adanya surat edaran tersebut, kondisi pantai sangat lenggang, karena masyarakat mengikuti imbauan tersebut dan menaati protokol kesehatan,” katanya.

Dia mengatakan di sepanjang pantai juga tidak ada yang berkerumun. Kondisi sepi juga terjadi sepanjang pesisir pantai yang ada di wilayah Kelurahan Sanur seperti Pantai Segara Sanur sampai Pantai Mertasari.

Menurut dia, tanpa ke pantai masyarakat masih bisa melaksanakan banyu pinaruh di rumah tanpa mengurangi makna. Hal itu harus dilakukan dalam upaya menekan penularan Covid-19. (bgn003)21013106

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima secara simbolis bantuan corporate social responsibility (CSR) Rp1 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional XI Bali & Nusa Tenggara, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali guna membantu pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Penyerahan simbolis berupa giantchek dan penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Deputy Operation Regional Bali & Nusa Tenggara, Balutan Purba, kepada Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet di ruang tamu kediaman Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (27/1).

Gubernur Koster mengawali pertemuan itu menyatakan pembentukan MDA sebagai salah satu bentuk upaya yang wajib dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga desa adat beserta tradisi, adat, budaya dan agama. Dan upaya ini dinilai lebih efektif, sebagai wadah guna menampung aspirasi desa adat.

”Itulah sebabnya saya ingin desa adat ini diperkuat, diperkokoh, diberi peran sebagaimana mestinya, dan diberikan kewenangan di dalam memajukan desa adat,” kata Gubernur seraya menyampaikan apresiasi atas bantuan yang disalurkan tersebut.

Sementara Balutan Purba menyampaikan Bank Mandiri Regional XI Bali & Nusa Tenggara menyalurkan CSR di wilayah Bali sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai Rp 4,425 miliar, terdiri dari sarana-prasarana ibadah, renovasi pura/bale banjar dan pemberdayaan masyarakat.

”Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kami laksanakan acara seremonial hari ini. Semoga bantuan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik,” kata Balutan.

Bantuan dari Bank Mandiri itu akan digunakan untuk pembangunan gedung Majelis Desa Adat (MDA) di Kabupaten Jembrana, Negara, bersama BUMN lainnya.

Ikut hadir pada kesempatan tersebut dari Bank Mandiri yakni Deputy Retail dan Consumer Transaction, Winardi Legowo; Business Support Head; Ardianda, Wealth Business Head, Ketut Sri Wahyuni dan Derry Wellem Dethan selaku Pic CSR Regional Bali & Nusa Tenggara. (bgn003)21012730

Mangupura, Baliglobalnews

Ikuti Surat Edaran (SE) Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Pemkab Badung menunda program ogoh-ogoh. Hal itu dikemukakan Kadis Kebudayaan Setda Badung, I Gede Eka Sudarwita, ketika dimintai konfirmasi Kamis (21/1) terkait larangan pawai ogoh-ogoh yang tertuang dalam SE bersama MDA dan PHDI Bali.

”Kita ikuti Surat Edaran Majelis Desa Adat dan PHDI. Di awal memang kita sudah programkan, tetapi menunggu situasi kondisi pandemi Covid-19,” katanya.

Menurut Sudarwita, sesuai dengan surat edaran MDA dan PHDI, pihaknya membatalkan program ogoh-ogoh tahun ini. ”Tahun lalu juga kita tidak ada pawai ogoh-ogoh sesuai dengan surat edaran. Sekarang pun kita tunda dulu. Mungkin sebagai gantinya kita akan rancang program, misalnya olah gerak, secara virtual dengan mengikuti protokol kesehatan,” katanya seraya menambahkan, masalah tersebut akan dibahas dalam rapat yang akan digelar Senin pekan.

Sementara seorang seniman ogoh-ogoh, Wardana, dari Munggu tidak mau berkomentar terkait pelarangan ogoh-ogoh dari MDA dan PHDI. Seniman yang telah ”melahirkan” banyak karya ogoh-ogoh atas permintaan krama dari seluruh Bali kini terpaksa menghentikan kreativitas seninya menciptakan ogoh-ogoh sejak ada pandemi Covid-19. Tahun ini pun dia tidak menerima pesanan ogoh-ogoh. ”Mangkin tiang belum berani komentar Pak, karena situasi tidak menentu. Tahun ini kayaknya off,” katanya. (bgn003)21012118

Badung, Baliglobalnews

Surat Edaran (SE) bersama Majelis Desa Adat (MDA) dan PHDI Provinsi Bali yang juga melarang adanya pawai ogoh-ogoh sepeti pada perayaan Nyepi tahun lalu, mendapat tanggapan dari Sekretaris MDA Kabupaten Badung, IB Widnyana.

”SE bersama MDA dan PHDI Provinsi Bali sudah prosedural. Oleh karena itu, sebagai struktur jajaran organisasi dari atas ke bawah, sudah pasti harus menghormati produk tersebut,” kata IB Widnyana Rabu (20/1).

IB Widnyana minta masyrakat, krama Bali harus menghormati, karena kita menyepakati MDA dan PHDI merupakan kelembagaan yang secara tatanan mengkoordinir tata cara perjalanan ayah (pengabdian-red) kita di adat dan agama. ”Kita sebagai masyarakat harus menghormati, apalagi dalam SE itu kalau kita baca, kita resapi, semuanya sudah sesuai dengan prosedural sastra dan juga tujuan bagaimana caranya,” katanya.

Intinya, kata IB Widnyana, dalam menjalankan agenda kesanga tahun ini, karena bertepan dengan pandemi Covid-19, ditambah dengan pangrastiti seperti yang sudah tertera. ”Di danau, pantai, campuhan, di setra, kembali ke, istilah Balinya, nebelin penunasican. Semoga Ida Sasuhunan sami asung kerta nugraha agar masyarakat semuanya seger waras rahayu,” katanya.

Dia meyakini semua itu sudah pasti sebagai prioritas. Hanya, dia menganjurkan dresta masing-masing agar tetap dijalankan, karena sudah merupakan pakem. Hanya tambahan pangrastiti. ”Tetapi yang juga patut selalu diingat dan diterapkan adalah protokol kesehatan. Agar tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang langkah untuk mencegah penularan virus Corona,” katanya.

Mengenai ogoh-ogoh, Widnyana menyebutkan sudah tertera dalam tatanan dudonan upakara yadnya. Ogoh-ogoh yang disebutkan dalam karya yadnya, biasanya dalam karya besar, baik dewa yadnya maupun sampai ke pitra yadnya, hanya ada dua yang melambangkan purusa pradana, yang disebut Kaki Patuk dan Nini Patuk. Ogoh-ogoh yang disebutkan dalam tatanan kesusastraan sebagai uparengga perlengkapan upakara upacara yadnya. ”Tetapi kalau ogoh-ogoh yang kita ketahui dalam serangkanan perayaan tawur kesanga, memang benar sekali mulai ngetrennya tahun 90-an. Itu merupakan sebuah kreativitas budaya seni, yang juga di situ menimbulkan kebersamaan. Karena masuk ke dalam sebuah rangkaian upakara dan upacara tawur kesanga, maka di situlah agar tidak keluar dari pakem perayaan itu sendiri yakni tawur kesanga, yang mana kalau tawur, caru itu sudah barang tentu kita bersama menghaturkan sesembahan atau penunasicaan kepada Ida Bhatara Kala, atau kepada prasanakan Ida peragaan Durga dan Kala Rudra yang diceritakan pada perjalan Beliau dari setra sampai ke bale agung,” katanya seraha menambahkan filosofi yang tertuang di dalam perayaan atau ogoh-ogoh itu tidak boleh keluar dari pakem-pakem tentang bhuta kala yang waktu tawur dihaturkan atau di-ayeng untuk dimohonkan asih agar tidak mengganggu, tidak ngrubeda di jagat.

Widnyana menyebutkan Kaki Patuk dan Nini Patuk bukan hanya dibuat ketika ada upacara mamukur untuk sulinggih, ”Pakemnya, kalau karyanya besar, utama, simbol itu (kaki patuk dan nini patuk) wajib ada, termasuk ngusaba desa, ngusaba nini, karya di pura besar, itu simbol dua energi, purusa pradana, baik dari luar sampai ke inti,” katanya. (bgn003)21012024

Denpasar, Baliglobalnews

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1943.

Surat dengan nomor :  009/PHDI-Bali/I/2021 dan nomor : 002/MDA-Prov Bali/I 2021

menyebutkan antara lain melasti dilaksanakan ke sumber mata air terdekat, yakni desa adat yang dekat dengan segara melasti ke segara. Deesa adat yang dekat dengan danau, melasti ke danau. desa adat yang dekat dengan Beji, melasti ke beji.

Surat edaran tertanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua PHDI Bali, IGN Sudiana dan Ketua MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, itu juga meniadakan pawai ogoh-ogoh, karena bukan merupakan rangkaian Hari Raya Nyepi.

Berikut selengkapnya surat edaran dimaksud.

A. Dasar Hukum:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

c. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

d. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

B. Dengan ini disampaikan kepada seluruh Masyarakat Bali hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Rangkaian Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1943 di Bali, yaitu sebagai berikut:

1. Menaati dan melaksanakan dasar hukum di atas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

2. Khususnya kepada Umat Hindu di Bali, kegiatan Malasti Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi Desa Adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Segara, Malasti di pantai.

b. Bagi Desa Adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Danu, Malasti di danau.

c. Bagi Desa Adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Campuhan, Malasti di Campuhan.

d. Bagi Desa Adat yang memiliki Beji dan/atau Pura Beji, Malasti di Beji.

e. Bagi Desa Adat yang tidak melaksanakan Malasti sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat Malasti dengan cara Ngubeng atau Ngayat dari Pura setempat.

3. Upakara Malasti ditambahkan dengan:

a. Bagi Desa Adat yang Malasti ring Segara, ngaturang Banten Guru Piduka, salaran ayam itik (bebek) dan tipat kelanan, pakelem itik katur ring Bhatara Baruna.

b. Bagi Desa Adat yang Malasti ring Danu, Beji, utawi Campuhan, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana (caru ayam ireng).

c. Bagi Desa Adat yang Malasti Ngubeng utawi Ngayat, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana ring Pangulun Setra, saka sidan (sesuai dengan situasi setempat).

4. Upakara Tawur dilaksanakan serentak pada Saniscara Pon Gumbreg tanggal Masehi 13 Maret 2021 dengan tingkatan sebagai berikut:

a. Tawur Agung ring Bencingah Agung Besakih (Giri Tohlangkir), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada Pukul 09.00 Wita nemu kerta ikang rat.

b. Tawur Labuh Gentuh ring Catus Pata Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota pada Pukul 13.00 Wita.

c. Tawur Manca Kelud ring Catus Pata Desa Adat, dilaksanakan oleh masing-masing Desa Adat setempat pada Pukul 16.00 Wita. Biaya upakara dapat menggunakan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.

d. Upacara lan Upakara setingkat keluarga dan rumah tangga dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.

5. Tawur Agung sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, disertai dengan Upacara Segara Kerthi miwah Danu Kerthi: Mapakelem, Mapulang Panyegjeg ring Nawa Segara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. Upacara Segara Kerthi :

1) Ring segara Pura Batu Mejan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

2) Ring segara Pura Silayukti, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

3) Ring segara Pura Wimukti, Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

4) Ring segara Pura Indra Kusuma, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

5) Ring segara Pura Segara Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

6) Ring segara Pura Pabean, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

7) Ring segara Pura Ponjok Batu, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

8) Ring segara Pura Dalem Batu Grombong, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

9) Ring Pura Segara Danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

b. Upacara Danu Kerthi ring Catur Danu:

1) Ring  Pura Jati Danu Batur, Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

2) Ring Danu Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

3) Ring Danu Buyan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

4) Ring Danu Tamblingan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

6. Pengarakan Ogoh-Ogoh berkaitan dengan Upacara Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943.

Pengarakan Ogoh-Ogoh bukan merupakan rangkaian wajib Hari Suci Nyepi, oleh karena itu pengarakan Ogoh-Ogoh pada Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 ditiadakan.

7. Dalam rangkaian Upacara Malasti, Tawur, Pangrupukan agar dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut:

a. Membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi paling banyak 50 orang;

b. Para Pamangku agar menggunakan “panyiratan” yang sudah bersih untuk “nyiratang tirta” kepada Krama, dan memberikan bija dengan peralatan yang bersih;

c. Dilarang  memakai/membunyikan  petasan/mercon dan sejenisnya;

d. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara; dan

e. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran COVID-19, semua panitia dan peserta agar mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

8. Melaksanakan Catur Brata Panyepian dengan sradha bhakti.

9. Bagi umat lain di Bali agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 dengan tetap menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama.

Surat Edaran Bersama ini agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab secara niskala-sakala. (bgn003)21012002

Tabanan, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, menyaksikan pengukuhan dan pejaya-jayaan Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan masa bakti 2021-2026 di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan, Jumat (8/1).

Pengukuhan tersebut bertujuan untuk  mewujudkan Majelis Desa Adat Era Baru dalam mendukung visi pembangunan Daerah Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Sekda I Gede Susila berharap melalui pengukuhan ini agar menjadi suatu momentum untuk melaksanakan swadharma yang baik bagi seluruh prajuru MDA dalam rangka mewujudkan pembangunan di masyarakat.

Di samping itu, kata dia, dalam melaksanakan swadharma tersebut sudah diatur dalam peraturan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya, sehingga sudah mempunyai pedoman-pedoman yang harus dijalankan dalam mewujudkan swadharma tersebut.

Susila berharap dalam masa pandemi ini  MDA kecamatan beserta bendesa adat di masing-masing desa mampu berkolaborasi, menunjukkan semangat persatuan serta komunikasi yang baik dalam percepatan pengendalian penyebaran Covid-19, khususnya di Kabupaten Tabanan.

Patengen Agung MDA Provinsi Bali, I Gede Arya Sena, menambahkan MDA Provinsi Bali, MDA kabupaten dan kecamatan merupakan satu-kesatuan dalam menjalankan pembinaan atau pendampingan serta mengkoordinasi desa adat Bali, sehingga tidak ada tumpang tindih serta perbedaan persepsi antarprajuru.

Hadir saat itu Patengen Agung Provinsi Bali, perwakilan Forkopimda Tabanan, salah satu satu anggota DPRD Tabanan, Ketua FKUB Tabanan, Asisten 1 dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, beserta perwakilan prajuru MDA Kecamatan se-Kabupaten Tabanan, dan undangan terkait lainnya. (bgn003)21010815