Tabanan, Baliglobalnews

Kerja keras dari seluruh perangkat daerah Pemkab Tabanan kembali membuahkan hasil, dengan berhasil meraih peringkat tiga besar di Provinsi Bali dalam Monitoring Control for Prevention (MCP) yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2020.

Pemkab Tabanan menempati peringkat III di Provinsi Bali dengan meraih angka 90,82 persen capaian dari tujuh area intervensi atau pemetaan titik rawan yang dilakukan KPK. Tabanan berada dua peringkat di bawah Peovinsi Bali dengan meraih angka 98,57 persen dan Pemkot Denpasar dengan meraih angka 91,30 persen.

Menurut Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah dan unsur terkait, juga pendampingan yang dilakukan oleh KPK. “Capaian ini merupakan peningkatan yang sangat bagus dan patut disyukuri serta hal ini harus terus dipacu untuk ditingkatkan lagi kedepannya,” ujarnya.

Bupati Sanjaya juga mengatakan Pemkab Tabanan sangat mendukung pelaksanaan pencegahan korupsi dalam upaya membangun tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas korupsi. Dia juga menyatakan sangat berkomitmen dan menekankan ke seluruh perangkat daerah agar terus berbenah, bekerja keras, disiplin dan jujur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

MCP merupakan suatu laman dari KPK yang berisikan beberapa area intervensi beserta indikator-indikator yang dapt digunakan untuk mengukur kegiatan pencegahan korupsi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Area intervensi MCP, meliputi : perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, PTSP, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa.

Pihak Pemprov Bali juga berharap kepada Walikota dan bupati se-Bali yang sudah mencapai angka 90 persen dalam MCP atau lebih agar dipertahankan pada tahun-tahun ini dan ke depan. Bagi Kabupaten yang masih dibawah 90 persen agar bekerja keras, untuk mencapai angka minimum 90 persen tahun 2021 atau paling lambat tahun 2022.

Untuk capaian MCP tahun 2021 masih bisa dipacu sampai akhir Desember. Juga ditegaskan bahwa pada awal tahun 2022, Kabupaten/Kota se-Bali sudah harus kerja keras agar semua bisa masuk peringkat 10 besar. Juga menghimbau agar seluruh perangkat bekerja keras, tertib dan disiplin.”Tapi yang utama adalah komitmen Kepala Daerah, asal ada niat dan kemauan yang baik pasti bisa diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula,” ujarnya. (bgn003)21121202

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, berharap dapat mengurangi ketergantungan pendapatan Pemprov Bali dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemprov Bali.

Karena itu, dia menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (20/10).

Gubernur Koster mengatakan sebagai daerah tujuan wisata, alam Bali harus terpelihara dengan baik. Kendaraan yang semakin banyak akan menyebabkan kemacetan dengan asap kendaraan yang tinggi membuat kualitas udara menurun.

”Karena itu, terus terang saya sudah tidak tertarik lagi mendorong-dorong pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari kendaraan bermotor. Maka sudah harus mencari skema lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan juga masalah-masalah sosial yang lainnya, dan menurut saya adalah di antaranya yang harus digarap dengan baik itu adalah aset begitu banyak yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali,” ujarnya.

Koster berharap melalui rakor tersebut KPK RI bisa memberikan pembinaan dan referensi pengalaman di daerah lain yang bisa diterapkan di Bali. Menurut dia, Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya terus melakukan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin baik.

Terkait tujuh area intervensi Korsupgah KPK RI, Gubernur Koster mengaku telah menginstruksikan untuk melaksanakannya dengan tertib, dan pelaksanaannya terus ia pantau sehingga capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) Korsupgah Provinsi Bali saat  ini mencapai 84,30 persen.

”Relatif cukup tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Saya kira masih bisa dipacu. Tolong ditarget aja tahun depan berapa. Saya yang akan ngawal,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali itu.

Kepala Satgas Koordinator Pencegahan Wilayah IX KPK Sugeng Basuki mengatakan nilai nilai MCP Bali yang mencapai 84 merupakan nilai yang bagus. Karena standar nasional saat ini pada posisi 40 dan nilai 75 sudah masuk kategori baik.

Sugeng mengharapkan Bali bisa menjadi tiga besar di Indonesia. ”Harapan kami dengan Provinsi Bali yang mana dengan komitmen dari Bapak Gubernur tadi untuk bersemangat menaikkan nilai MCP harapan kami mudah-mudahan tahun 2020 itu nantinya Bali bisa terangkat dalam 3 besar,” ujarnya.

Menurut dia, MCP menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang semakin bagus. Oleh sebab penindakan biasanya mengarah ke daerah yang nilainya masih dibawah 40.

Sugeng mengatakan dari 7 intervensi yang dilakukan Korsupgah, pada tahun 2020 ini temanya adalah meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dan penyelamatan pengamanan aset daerah. Dua Hal ini menurutnya menjadi banyak permasalahan sebelumnya. Menurutnya dengan adanya peningkatan optimalisasi pendapatan daerah, kesejahteraan ASN di wilayah pemda tersebut juga akan semakin meningkat kemudian keadaan masyarakat juga semakin baik.

Ujian berat yang melanda pariwisata Bali saat ini menuntut kehandalan Pemprov Bali untuk melakukan inovasi sehingga bisa bertahan dalam keadaan ini. ”Sebetulnya masih banyak pendapatan-pendapatan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan optimalisasi pendapatan daerah ini,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan Pemprov Bali telah menindaklanjuti arahan perbaikan pengelolaan pemerintahan yang diharapkan KPK RI. Salah satunya di bidang manajemen aset di mana pada akhir tahun ini diharapkan semua aset Pemprov Bali sudah tersertifikasi. (bgn122)20102029