Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memimpin rapat monitoring center for prevention (MCP) tahun 2023 sebagai tindak lanjut atas monev yang dilakukan oleh KPK RI ke Kabupaten Tabanan pada Kamis (12/10/2023). Rapat tindak lanjut MCP ini digelar di ruang rapat Bupati Tabanan, Jumat (13/10/2023) pagi.

Bupati Tabanan memfokuskan untuk melakukan evaluasi terhadap delapan area intervensi. Hal tersebut ditegaskan harus mendapat evaluasi per area, khususnya area-area yang dokumennya belum lengkap.

Bupati Sanjaya juga meminta keseriusan dari seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan agar dokumen-dokumen yang sudah harus di upload segera di upload.

Begitu juga mulai hari ini, Bupati Sanjaya akan selalu melaksanakan rapat khusus MCP setiap minggu. “Nah, sehingga paling tidak, ada peningkatan nilai MCP Kabupaten Tabanan dari tahun lalu jadi meningkat lebih baik lagi di tahun 2023 ini,” kata Inspektur Tabanan IGN Supanji.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekda, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bakeuda, Kepala BKPSDM, Kepala DPMPTSP, Kepala DPMD, Kadis PUPRKP, Sekban Bappeda, dan keepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupeten Tabanan. (bgn003)23101308

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, berkomitmen menjadikan Badung sebagai kabupaten yang maju dan bebas korupsi. Untuk itu, melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI dapat menjadi sarana diskusi dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP.

“Kepada bapak/ibu pimpinan perangkat daerah, mari jadikan moment monitoring dan evaluasi dari Tim Satgas KPK RI ini sebagai sarana pembelajaran dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Badung. Saya berharap kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik dan menjadi sarana diskusi kita dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP. Sehingga Kabupaten Badung menjadi kabupaten yang maju dan bebas korupsi,” kata Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian program pemberantasan korupsi periode triwulan 1 tahun 2021 di Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (29/4).

Giri Prasta menyampaikan upaya pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan suatu gerakan yang harus didukung bersama. Hal tersebut juga seiring dengan agenda Nawa Cita ke 4 Presiden RI Joko Widodo yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

“Untuk di Kabupaten Badung hal tersebut telah tertuang ke dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 pada misi ke 3 yaitu memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government,” katanya.

Terkait dengan MCP Triwulan I, menurut Bupati Giri Prasta, Pemkab Badung telah melakukan inputing terkait indikator-indikator pada area intervensi yang telah dapat dipenuhi. Dan pihaknya berkeyakinan untuk indikator-indikator lainnya dapat dipenuhi pada periode berikutnya. “Selanjutnya kami juga mohon kepada Tim Satgas KPK RI untuk dapat memberikan masukan dan evaluasinya, sehingga bisa kami lakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang,” katanya.

Sementara itu Ketua Satgas Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Sugeng Basuki didampingi oleh anggota tim Handayani dan Rahmadani mengatakan kehadiran Korsupgah KPK RI lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan dimana termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap delapan area yang akan dilakukan intervensi. Dikatakan kedelapan area tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi PAD, serta Manajemen Aset Daerah, agar pemerintah daerah dapat memunculkan ide-ide atau terobosan dalam rangka memperbaiki indeks MCP. “Dari delapan area aksi pencegahan korupsi terintegrasi, kali ini Tim Korsupgah KPK RI memfokuskan supervisi terhadap Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Aset,” katanya.

Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti melaporkan berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, bahwa KPK RI bertugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Program koordinasi pencegahan korupsi yang oleh KPK RI dimonitor melalui Monitoring for Prevention Centre (MCP) dalam aplikasi jaga.id yang setiap triwulan dilakukan evaluasi pencapaiannya.

“Untuk Kabupaten Badung telah secara aktif melaporkan pencegahan korupsi terintegrasi melalui aplikasi jaga.id. Untuk tahun yang lalu Kabupaten Badung tampil dengan capaian terbaik diantara pemerintah kabupaten/kota se-Bali, bahkan pernah memimpin MCP tertinggi di Indonesia pada 2 Triwulan tahun 2020 dengan nilai indek MCP 90.58,” ucapnya.

Usai acara di Kriya Gosana, Tim KPK RI juga melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP ) Kabupaten Badung yang dijadikan role model oleh seluruh MPP yang ada di Indonesia.  Pada kesempatan ini, Tim KPK RI melihat dan menerima penjelasan secara langsung dari Kepala DPMPTSP Agus Aryawan terkait dengan sistem pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat luas. (bgn003)21042924

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas raihan capaian rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) terbaik se-Indonesia Tahun 2020 bagi Provinsi Bali. Hal itu disampaikan Sekda Dewa Indra dalam sambutannya pada acara Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan MCP Tahun 2020 di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (23/2).

Menurut Sekda Dewa Indra, capaian itu tidak terlepas dari kerja keras semua stakeholder serta pembinaan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak hanya Provinsi Bali, namun juga semua kabupaten /kota di Bali mengalami peningkatan dalam raihan rata rata MCP dari tahun ke tahun.

Sekda Dewa Indra didampingi Inspektur Provinsi Bali, Wayan Sugiada, menyampaikan Pemprov Bali maupun kabupaten/kota se-Bali, dari tahun ke tahun raihan rata-rata MCP terus meningkat. Namun raihan ini hendaknya tidak membuat kita merasa puas, sebaliknya raihan ini menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut di tahun mendatang.

”Tingkat capaian raihan ini sebagai wujud komitmen kuat dari kita bersama dalam upaya pencegahan korupsi. Ke depan indikator MCP bisa saja bertambah. Untuk itu, komitmen harus terus kita jaga, komitmen harus kita rawat sehingga dengan kerja keras kita semua capaian bisa terus meningkat,” katanya.

Pemprov Bali, kata dia, terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit ruang bahkan  meniadakan ruang ataupun celah untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi. Seperti dalam pengadaan barang dan jasa dimana semua tender dilakukan tanpa adanya kontak fisik dengan penyedia. Demikian pula halnya dengan proses perijinan, dimana seluruh proses perizinan dilakukan melalui aplikasi. ”Dalam hal keuangan kita juga menerapkan 100 % cashless. Tidak ada boleh lagi pembayaran tunai. Kita terus berinovasi dan berupaya tingkatkan layanan melalui sistem digital, sehingga celah korupsi dapat kita tutup,” katanya.

Dewa Indra juga mengajak seluruh kabupaten/kota untuk menerapkan hal yang serupa. Dalam penjelasannya, unsur pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu unsur yang rawan terkait tindak pidana korupsi. Untuk itu, dia mengajak kabupaten/kota terutama bagian pengadaan barang dan jasa untuk selalu berkoordinasi dengan KPK, baik terkait aturan dan lainnya.

”Hal tersebut kita lakukan bukan untuk memenuhi keinginan KPK, namun agar kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Ini juga untuk kepentingan kita bersama, dan menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” tandasnya.

Sementara itu, Ka. Satgas Pencegahan, Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI, Sugeng Basuki, menyampaikan dalam penilaian MCP terdapat 7 area intervensi yang dinilai capaiannya yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Aset Daerah. Dari ketujuh area tersebut, Pemerintah Provinsi Bali meraih capaian rata rata MCP Tahun 2020 peringkat 1 se-Bali dan juga peringkat 1 se Indonesia, dengan total capaian sebesar 98,57. Demikian pula halnya dengan tren capaian MCP seluruh Pemda di Bali yang terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 rata rata capaian MCP 64, tahun 2019 sebesar 76 dan untuk tahun 2020 rata rata pencapaian MCP sebesar 88.

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Ka satgas Penindakan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI Abdul Haris, kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, Inspektur Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab/Kota. (bgn003)21022319

Denpasar, Baliglobalnews

Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2020.

Tak tanggung-tanggung, Pemprov Bali menduduki peringkat pertama dari 34 Provinsi di Indonesia sekaligus peringkat pertama dari 543 pemerintah daerah se-Indonesia dalam capaian yang menggambarkan aksi-aksi pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi tersebut.

“Provinsi Bali menempati peringkat pertama secara nasional dengan meraih angka 98,57 % capaian dari 7 area intervensi atau pemetaan titik rawan yang dilakukan KPK,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, ketika dihubungi Selasa (26/1) malam.

Dia menyebutkan Bali mengungguli Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berada di posisi kedua serta Jawa Barat yang mengikuti di posisi ketiga. Dalam peringkat pemerintah daerah, Bali berada di atas Pemkab Musi Rawas dengan capaian 95,47 % serta Pemkab Lamongan dengan 93,20 %.

Demikian juga dalam pencapaian aksi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dari KPK RI, Provinsi Bali mendapatkan nilai 100 alias peringkat pertama dalam aksi-aksi yang difokuskan pada sasaran pencegahan korupsi yang terdiri dari 3 fokus,  meliputi perijinan dan tata niaga (5 aksi), keuangan negara (3 aksi) dan penegakan hukum dan reformasi (3 aksi) serta total sebanyak 27 sub aksi.

Sugiada menjelaskan, dalam 7 area intervensi KPK, 6 area yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, dan manajemen ASN mendapatkan capaian sempurna yakni 100 % dari KPK.

“KPK dalam hal ini sangat memuji bahkan mengacungkan jempol untuk berbagai  inovasi yang dilaksanakan Pemprov Bali yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk pencegahan dini atau early warning untuk kasus korupsi,” katanya.

Dia mencontohkan untuk perencanaan dan penganggaran Pemprov Bali telah mengaplikasikan APBD terintegrasi yang mengkoneksikan semua program pemerintah sehingga lebih transparan. Pun demikian dengan pelayanan terpadu satu pintu yang sudah mengadopsi sistem online single submission (OSS) atau sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

“Dengan sistem tersebut menghindarkan dari praktek seperti gratifikasi atau kongkalikong dalam perijinan karena semuanya sudah ada SOP-nya, berapa nilainya, biayanya dan waktu proses perijinannya,” katanya lagi.

Selanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai PJ Bupati Tabanan ini menjelaskan pula untuk pengadaan barang dan jasa, Pemprov Bali mempunyai sistem informasi pengadaan barang dan jasa (Siangss) yang merupakan inovasi untuk memproses pengajuan dokumen pelelangan secara digital. Pihak pengawas dan pihak terkait lainnya pun bisa memantau proses ini secara transparan.

“Ini salah satu komitmen kita karena di area ini sebelumnya banyak yang tersangkut masalah hukum. Untuk itu kita gunakan sistem yang lebih transparan yang bahkan sudah jadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ujarnya.

Area lain yang mendapatkan nilai sempurna dari KPK adalah APIP yang berarti para petugas garda terdepan dalam pencegahan dini korupsi tersebut diangggap telah terpenuhi kapasitas dan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan dan pendampingan , hingga audit intern.

“Kita didukung juga dengan Simwasda (sistem informasi manajemen pengawasan daerah,red) yang melaksanakan e controlling realisasi target OPD dan dijadikan dasar untuk memeriksa OPD bersangkutan jika realisasinya belum atau tidak mencapai target,” tandasnya lagi. Hal lain yang mendapatkan acungan jempol dari KPK adalah respon cepat yang dilakukan jika ada pengaduan masyarakat serta adanya audit pemeriksaan hingga pengembangan kasus untuk angka-angka yang mencurigakan. “Komitmen seperti itulah yang membuat KPK memberikan poin sempurna,” imbuhnya.

Sedangkan untuk manajemen ASN, Sugiada menjelaskan bahwa pengadaan pegawai melalui BKD provinsi Bali dinilai sudah transparan dan sesuai dengan SOP-nya. Hal ini berarti tidak ada ditemukan jual beli jabatan serta dilakukan penempatan posisi sesuai sistem. Lalu untuk optimalisasi pajak daerah, Provinsi Bali melalui Bapenda Provinsi memiliki inovasi yakni program Samsat Kerti sebagai layanan masyarakat untuk mendekatkan peran kantor samsat.

“Artinya masyarakat bisa membayar pajak kendaraan bermotor di rumah tanpa perlu mengantri ke kantor samsat. Program ini juga bekerjasama dengan BUMDES dan Desa adat untuk turut mendata kendaraan masyarakat yang belum membayar pajak,” katanya.

Pihaknya juga mencanangkan penerapan pajak hotel dan restoran secara terintegrasi dan berbasiskan online. Kebijakan ini menjadikan database wajib pajak jadi lebih akurat dan mudah untuk dipantau. “Jadi tidak ada lagi istilah ‘buku 1’, ‘buku 2’ dan seterusnya, semua by sistem dan online,” katanya.

Melalui inovasi-inovasi itu, Sugiada menyebut pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya sesuai target pemerintah pusat dan juga daerah.

Hanya untuk manajemen aset KPK memberikan nilai capaian 92 % karena masih ada aset Pemprov yang tersebar di berbagai kabupaten/kota se-Bali perlu kepastian status hukum. “Bapak Gubernur dan Bapak Sekda  telah berkomitmen sebenarnya untuk dianggarkan tahun 2020 untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah dan penyelesaian aset  bermasalah , tetapi pandemi covid-19 memaksa kita untuk melaksanakan refocusing anggaran dan dianggarkan lagi tahun 2021 untuk diselesaikan jika sudah memungkinkan,” pungkasnya. (bgn003)21012701

Mangupura, Baliglobalnews

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung meraih peringkat pertama Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPK RI merupakan prestasi Badung atas kontribusinya dalam aksi pencegahan korupsi melalui wadah yang disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dari 8 indikator yang disiapkan oleh KPK, satu indikator yaitu indikator pengadaan barang dan jasa berhasil mendapatkan skor 95,8 %.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, didampingi Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX Sugeng Basuki dan Ketua Tim dari BPK RI Ahmad Adjaam saat membuka acara Review Kinerja Unit Koordinasi Wilayah KPK Bidang Pencegahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (26/10).

Adi Arnawa mengatakan prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Dia menyebutkan dari delapan area capaian MCP yang diraih Kabupaten Badung, hanya optimalisasi pajak daerah yang mendapat skor 46,1%. Untuk area lainnya, nilai MCP 2020 yang diraih cukup baik. Misalnya, tata kelola dana desa mendapatkan skor 85,5%. Kemudian perencanaan dan penganggaran APBD dengan skor 89,1%, pelayanan terpadu satu pintu 83,5%, APIP 85%, manajemen ASN 86,7%, dan manajemen aset daerah 86,1%.

”Bahkan pengadaan barang dan jasa mendapat skor paling tinggi yaitu 95,8%. Atas raihan ini kita jangan terlalu puas dulu. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi,” katanya seraya menambahkan, ruang peningkatan kinerja ASN Kabupaten Badung masih terbuka lebar. Kemajuan teknologi informasi akan menjadi instrumen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjamin kegiatan pemerintahan daerah bebas dari praktik korupsi.

Untuk itu, Adi Arnawa mengajak semua pihak dengan adanya KPK dan BPK turun ke Pemkab Badung jangan takut tapi justru harus senang, karena KPK dan BPK akan memberikan guiden atau roadmap dalam berkerja, sehingga tidak ada lagi rasa was-was dan kekhawatiran dalam mengambil keputusan supaya semua program kinerja berjalan lancar.

Sementara itu Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX, Sugeng Basuki, menyampaikan bahwa KPK dan BPK hadir di Kabupaten Badung dalam rangka memberikan edukasi kepada Perangkat Daerah terkait pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. ”Perangkat daerah agar memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan berdiskusi,” katanya.

Sugeng menjelaskan bahwa kegiatan review ini berkaitan dengan surat KPK. Maka BPK sedang meng-audit kinerja KPK terkait bidang pencegahan. ”Berkaitan dengan itu BPK ingin mengetahui kegiatan MCP Korsupgah di Pemerintah Kabupaten Badung apakah sudah memenuhi semua indikator apa belum. Kemudian apakah indikator-indikator tersebut dapat dilaksanakan di lapangan. Selain itu kegiatan review juga bertujuan mengetahui sampai mana tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap MCP Korsupgah,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Tim dari BPK RI Ahmad Adjaam menjelaskan proses pengisian kuisioner yang sudah diberikan oleh BPK kepada perangkat daerah. Setiap perangkat daerah mengisi kuisioner dan ini bersifat rahasia. Kemudian hasil dari pengisian tersebut dihasilkan dalam bentuk statistik tanpa dicantumkan nama bersangkutan. Bahwa pada kesempatan itu BPK membutuhkan informasi dari Pemkab Badung tentang sinergitas Pemkab Badung dengan KPK berkenaan dengan MCP. ”BPK tidak hanya ada di hilir dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan, untuk itu mari kita bangun sinergi dalam mewujudkan MCP, apabila ada perangkat daerah menemukan kendala mari kita carikan solusi bersama. Perolehan MCP suatu daerah bagus, apabila ada komitmen yang bagus pula dari kepala daerah dan OPD yang ada,” ungkapnya. (bgn122)20102615

Mangupura, Baliglobalnews

Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi membuahkan hasil dengan meraih Rangking I di Tingkat Nasional melalui Monitoring Control For Prevention (MCP) Tahun 2020.

Hal tersebut terungkap pada pertemuan pengisian kuisioner BPK yang dihadiri oleh Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, didampingi Inspektur Ni Luh Suryaniti beserta organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu, di Ruang Pertemuan Nayaka Gosana II, Puspem Badung, Rabu (21/10).

Sekda Badung Adi Arnawa dalam arahannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi kepada Inspektorat beserta tim yang telah bekerja dengan maksimal, sehingga Badung mampu meraih ranking pertama di tingkat Nasional terkait dengan MCP 2020. Diharapkan apa yang telah diraih, agar dapat dipertahankan untuk kedepannya. Untuk itu perlu adanya dukungan dan peningkatan program-program pemberantasan korupsi khususnya di manajemen ASN di wilayah Kabupaten Badung.

”Kami minta jangan terlalu puas dulu, kedepannya perlu ditingkatkan lagi. Di era IT sekarang ini seharusnya fungsi itu dilakukan secara digitalisasi, secara transparan melalui informasi sehingga kita dengan mudah untuk mengecek dan mengawasi MCP itu sendiri,” ujar Arnawa.

Dijelaskan, terkait kuisioner yang disampaikan oleh Inspektur merupakan suatu kebanggaan dilakukannya uji petik yang sudah diberikan kepercayaan oleh KPK yang diaudit oleh BPK sehingga Badung ditunjuk sebagai MCP serta dijadikan percontohan.

Sementara itu Inspektur Ni Luh Suryaniti melaporkan, melalui surat yang diberikan oleh KPK, pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang akan datang, Badung akan dijadikan objek uji petik audit kinerja BPK atas pelaksanaan program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) di KPK. Berkaitan dengan hal itu, Badung sudah diberikan kuisioner yang akan diisi oleh perangkat daerah yang harus diselesaikan. Sementara terkait dengan program Korsupgah/MCP tidak asing lagi bagi Badung.

Keberlanjutan program MCP di tahun 2020 ini, diberikan judul kegiatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi Tahun 2020 melalui MCP. ”Program ini sedikit berbeda pelaksanaanya dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Seharusnya pencegahan korupsi terintegrasi sudah dimulai sejak Januari 2020, namun karena Covid, baru bisa kita terima program ini baru per 1 April 2020,” terangnya.

Dijelaskan, akibat Covid-19 pada triwulan II 2020, Badung mendapat ranking 6 di Provinsi Bali. ”Namun dengan semangat perangkat OPD serta bimbingan dari Bapak Sekda saat ini Badung berada pada ranking I tingkat nasional,” katanya.

Dikatakan capaian masing-masing areal interpretasi terdapat adanya 8 areal capaian. Progress keberhasilan Pemkab Badung sesuai dengan surat KPK pada Tanggal 1 April Tahun 2020 diantaranya, Perencanaan dan Penganggaran APBD dengan skor 89,1%, Perencanaan Barang dan Jasa 95,8 %, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 83,5%, APIP 85,0%, Manajemen ASN 86,7%, Optimalisasi Pajak Daerah 46,1%, Manajemen Aset Daerah 86,1% dan Tata Kelola Dana Desa 85,5 %. (bgn122)20102115