Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memimpin rapat monitoring center for prevention (MCP) tahun 2023 sebagai tindak lanjut atas monev yang dilakukan oleh KPK RI ke Kabupaten Tabanan pada Kamis (12/10/2023). Rapat tindak lanjut MCP ini digelar di ruang rapat Bupati Tabanan, Jumat (13/10/2023) pagi.

Bupati Tabanan memfokuskan untuk melakukan evaluasi terhadap delapan area intervensi. Hal tersebut ditegaskan harus mendapat evaluasi per area, khususnya area-area yang dokumennya belum lengkap.

Bupati Sanjaya juga meminta keseriusan dari seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan agar dokumen-dokumen yang sudah harus di upload segera di upload.

Begitu juga mulai hari ini, Bupati Sanjaya akan selalu melaksanakan rapat khusus MCP setiap minggu. “Nah, sehingga paling tidak, ada peningkatan nilai MCP Kabupaten Tabanan dari tahun lalu jadi meningkat lebih baik lagi di tahun 2023 ini,” kata Inspektur Tabanan IGN Supanji.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekda, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bakeuda, Kepala BKPSDM, Kepala DPMPTSP, Kepala DPMD, Kadis PUPRKP, Sekban Bappeda, dan keepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupeten Tabanan. (bgn003)23101308

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, berkomitmen menjadikan Badung sebagai kabupaten yang maju dan bebas korupsi. Untuk itu, melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI dapat menjadi sarana diskusi dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP.

“Kepada bapak/ibu pimpinan perangkat daerah, mari jadikan moment monitoring dan evaluasi dari Tim Satgas KPK RI ini sebagai sarana pembelajaran dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Badung. Saya berharap kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik dan menjadi sarana diskusi kita dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP. Sehingga Kabupaten Badung menjadi kabupaten yang maju dan bebas korupsi,” kata Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian program pemberantasan korupsi periode triwulan 1 tahun 2021 di Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (29/4).

Giri Prasta menyampaikan upaya pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan suatu gerakan yang harus didukung bersama. Hal tersebut juga seiring dengan agenda Nawa Cita ke 4 Presiden RI Joko Widodo yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

“Untuk di Kabupaten Badung hal tersebut telah tertuang ke dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 pada misi ke 3 yaitu memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government,” katanya.

Terkait dengan MCP Triwulan I, menurut Bupati Giri Prasta, Pemkab Badung telah melakukan inputing terkait indikator-indikator pada area intervensi yang telah dapat dipenuhi. Dan pihaknya berkeyakinan untuk indikator-indikator lainnya dapat dipenuhi pada periode berikutnya. “Selanjutnya kami juga mohon kepada Tim Satgas KPK RI untuk dapat memberikan masukan dan evaluasinya, sehingga bisa kami lakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang,” katanya.

Sementara itu Ketua Satgas Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Sugeng Basuki didampingi oleh anggota tim Handayani dan Rahmadani mengatakan kehadiran Korsupgah KPK RI lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan dimana termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap delapan area yang akan dilakukan intervensi. Dikatakan kedelapan area tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi PAD, serta Manajemen Aset Daerah, agar pemerintah daerah dapat memunculkan ide-ide atau terobosan dalam rangka memperbaiki indeks MCP. “Dari delapan area aksi pencegahan korupsi terintegrasi, kali ini Tim Korsupgah KPK RI memfokuskan supervisi terhadap Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Aset,” katanya.

Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti melaporkan berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, bahwa KPK RI bertugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Program koordinasi pencegahan korupsi yang oleh KPK RI dimonitor melalui Monitoring for Prevention Centre (MCP) dalam aplikasi jaga.id yang setiap triwulan dilakukan evaluasi pencapaiannya.

“Untuk Kabupaten Badung telah secara aktif melaporkan pencegahan korupsi terintegrasi melalui aplikasi jaga.id. Untuk tahun yang lalu Kabupaten Badung tampil dengan capaian terbaik diantara pemerintah kabupaten/kota se-Bali, bahkan pernah memimpin MCP tertinggi di Indonesia pada 2 Triwulan tahun 2020 dengan nilai indek MCP 90.58,” ucapnya.

Usai acara di Kriya Gosana, Tim KPK RI juga melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP ) Kabupaten Badung yang dijadikan role model oleh seluruh MPP yang ada di Indonesia.  Pada kesempatan ini, Tim KPK RI melihat dan menerima penjelasan secara langsung dari Kepala DPMPTSP Agus Aryawan terkait dengan sistem pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat luas. (bgn003)21042924

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas raihan capaian rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) terbaik se-Indonesia Tahun 2020 bagi Provinsi Bali. Hal itu disampaikan Sekda Dewa Indra dalam sambutannya pada acara Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan MCP Tahun 2020 di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (23/2).

Menurut Sekda Dewa Indra, capaian itu tidak terlepas dari kerja keras semua stakeholder serta pembinaan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak hanya Provinsi Bali, namun juga semua kabupaten /kota di Bali mengalami peningkatan dalam raihan rata rata MCP dari tahun ke tahun.

Sekda Dewa Indra didampingi Inspektur Provinsi Bali, Wayan Sugiada, menyampaikan Pemprov Bali maupun kabupaten/kota se-Bali, dari tahun ke tahun raihan rata-rata MCP terus meningkat. Namun raihan ini hendaknya tidak membuat kita merasa puas, sebaliknya raihan ini menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut di tahun mendatang.

”Tingkat capaian raihan ini sebagai wujud komitmen kuat dari kita bersama dalam upaya pencegahan korupsi. Ke depan indikator MCP bisa saja bertambah. Untuk itu, komitmen harus terus kita jaga, komitmen harus kita rawat sehingga dengan kerja keras kita semua capaian bisa terus meningkat,” katanya.

Pemprov Bali, kata dia, terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit ruang bahkan  meniadakan ruang ataupun celah untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi. Seperti dalam pengadaan barang dan jasa dimana semua tender dilakukan tanpa adanya kontak fisik dengan penyedia. Demikian pula halnya dengan proses perijinan, dimana seluruh proses perizinan dilakukan melalui aplikasi. ”Dalam hal keuangan kita juga menerapkan 100 % cashless. Tidak ada boleh lagi pembayaran tunai. Kita terus berinovasi dan berupaya tingkatkan layanan melalui sistem digital, sehingga celah korupsi dapat kita tutup,” katanya.

Dewa Indra juga mengajak seluruh kabupaten/kota untuk menerapkan hal yang serupa. Dalam penjelasannya, unsur pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu unsur yang rawan terkait tindak pidana korupsi. Untuk itu, dia mengajak kabupaten/kota terutama bagian pengadaan barang dan jasa untuk selalu berkoordinasi dengan KPK, baik terkait aturan dan lainnya.

”Hal tersebut kita lakukan bukan untuk memenuhi keinginan KPK, namun agar kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Ini juga untuk kepentingan kita bersama, dan menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” tandasnya.

Sementara itu, Ka. Satgas Pencegahan, Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI, Sugeng Basuki, menyampaikan dalam penilaian MCP terdapat 7 area intervensi yang dinilai capaiannya yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Aset Daerah. Dari ketujuh area tersebut, Pemerintah Provinsi Bali meraih capaian rata rata MCP Tahun 2020 peringkat 1 se-Bali dan juga peringkat 1 se Indonesia, dengan total capaian sebesar 98,57. Demikian pula halnya dengan tren capaian MCP seluruh Pemda di Bali yang terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 rata rata capaian MCP 64, tahun 2019 sebesar 76 dan untuk tahun 2020 rata rata pencapaian MCP sebesar 88.

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Ka satgas Penindakan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI Abdul Haris, kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, Inspektur Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab/Kota. (bgn003)21022319