Denpasar, Baliglobalnews

Inovasi Pelayanan Administrasi melalui Aplikasi Whatsapp (Pandawa) BPJS Kesehatan diyakini mempermudah masyarakat mengurus administrasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Nyoman Wiwiek Yuliadewi di Denpasar pada Senin (23/9/2024) malam.

“Salah satu inovasi untuk mempermudah administrasi kepada peserta dengan Pandawa di Nomor 08118165165,” katanya.

Dia menjelaskan BPJS Kesehatan berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada peserta JKN. Upaya-upaya mempermudah pelayanan terus dikembangkan. Untuk mengoptimalkan kemudahan-kemudahan layanan yang diberikan kepada peserta JKN. Mengingat, program JKN memiliki fokus transformasi mutu layanan kepada masyarakat yang berdampak pada kemudahan peserta JKN.

“Pandawa memiliki tiga menu utama yang terdiri dari administrasi, informasi dan pengaduan. Melalui kehadiran Pandawa diharapkan memberikan dampak positif bagi semua Peserta JKN,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, pada menu administrasi, peserta dapat mengakses beberapa layanan yang terdiri dari pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, perubahan/perbaikan data, ubah FKTP bagi TNI/POLRI dan Pindah Domisili Kurang dari 3 Bulan, pengurangan anggota keluarga, perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama dan pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar.

Pada menu informasi dalam Pandawa, peserta JKN juga dapat mengakses beberapa informasi yang terdiri dari: cek status peserta, cek tagihan iuran, Cek virtual account, Skrining riwayat Kesehatan, Informasi seputar Program JKN dan panduan layanan.

“Melalui Pandawa ini diharapkan dapat memudahkan peserta untuk mengakses layanan administrasi dari manapun melalui WA Pandawa, tidak harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan,” katanya.

Untuk cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Wiwiek mengungkapkan jika di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Denpasar yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan telah mencapai 1.688.195 jiwa atau sudah diatas hampir 100%.

Wiwiek berharap BPJS Kesehatan dan rekan-rekan media dapat terus bersinergi mensosialisasikan Program JKN kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kemudahan layanan yang diluncurkan BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Wiwiek. (bgn008)24092507

Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, masyarakat di Pulau Bali diingatkan agar memasang penjor tetap menjaga jarak aman, agar tidak terkena jaringan listrik.

Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali, I Made Arya, meminta masyarakat saat memasang atribut-atribut penjor dengan jarak 2,5 meter dari jaringan listrik PLN.

“Kami mengharapkan saat mendirikan penjor masyarakat menghindari terlalu dekat dengan jaringan listrik karena sangat berbahaya,” katanya di Denpasar

pada Kamis (27/7/2023)

Dia menjelaskan apabila masyarakat memasang penjor terlalu dekat dengan jaringan listrik, apabila tertiup angin. Maka, penjor akan menempel ke jaringan listrik yang memiliki aliran listrik yang sangat berbahaya.

Berdasarkan catatan, sebanyak 14 gangguan akibat penjor pada tahun 2021 dan 7 gangguan tahun 2022. Kemudian, pada Januari hingga Juni 2023 terjadi 7 gangguan akibat penjor.

“Gangguan listrik karena penjor ini, kemungkinan bambu yang terpasang dalam keadaan basah. Apabila bambu basah itu bersentuhan dengan jaringan listrik 20 KV milik PLN, maka akibatnya fatal,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat memperhatikan jarak aman 2,5 meter saat memasang penjor dan atribut lainnya. “Peran aktif masyarakat dalam pemasangan penjor yang aman, juga menentukan keandalan pasokan listrik,” katanya.

Arya juga meminta masyarakat turut berperan aktif dengan melaporkan kepada petugas melalui aplikasi PLN Mobile atau contact center 123 apabila menemukan dan mengetahui adanya peristiwa berbahaya contohnya ledakan di jaringan listrik PLN. “Laporan dari masyarakat ini, dapat membantu petugas menangani pemadaman atau gangguan listrik lainnya dengan cepat,” katanya. (bgn008)23072707

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan terkait dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020, sama sekali tidak ada niat untuk menghambat pulihnya pariwisata, apalagi menyengsarakan masyarakat Pulau Dewata, seperti yang dituduhkan sejumlah oknum melalui media sosial.

“Sebagai gubernur, saya memiliki tanggung jawab secara sakala-niskala (jasmani-rohani) untuk memproteksi kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali,” kata Koster saat memberikan penjelasan terkait SE 2021/2020 di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Selasa.

Menurut dia, SE Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali disusun dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali.

“Di samping itu, tetap memberi ruang aktivitas pariwisata Nusantara yang telah dibuka sejak tanggal 31 Juli 2020,” ucapnya.

Koster mengakui SE tersebut telah mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, ada yang menyambut positif, tetapi ada juga yang menanggapi dengan pemahaman keliru, bahkan ada oknum dengan sengaja membelokkan ke arah yang menyesatkan.

Dalam SE Nomor 2021 yang telah direvisi diatur ketentuan bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.

Selanjutnya bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.

Kemudian, selama masih berada di Bali, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen yang masih berlaku.

Bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali.

“Ketentuan tersebut dikecualikan bagi anak berumur di bawah 12 tahun. Ketentuan uji swab berbasis PCR juga tidak berlaku bagi pelaku perjalanan dari daerah yang tidak memiliki fasilitas uji swab berbasis PCR, namun wajib mengikuti rapid test antigen di tempat kedatangan,” ujar Koster.

Koster mengatakan kebijakan dalam Surat Edaran 2021 merupakan keberlanjutan secara konsisten dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap pariwisata serta perekonomian Bali.

“Sampai saat ini kasus positif COVID-19 terus meningkat di semua daerah di Indonesia, termasuk Bali, yang ditandai dengan munculnya klaster baru, di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lebih dari 80 persen, wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali berasal dari daerah tersebut yang sangat berpotensi menularkan COVID-19,” ucapnya.

Oleh karena itu, Gubernur Bali mengajak semua pihak supaya memahami kebijakan ini secara utuh dan mendalam, dengan melakukan introspeksi (mulat sarira), berpikir tenang dan jernih, kesediaan berbenah, yang disertai kesabaran revolusioner secara kolektif.

“Mari terus membangun optimisme bangkitnya pariwisata dan ekonomi Bali yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan,” kata Koster.(bgn123)20122210

Badung, Baliglobalnews

Divisi Humas Polri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) TA 2020 di Aston Kuta Hotel & Residence, Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Sabtu (12/12/2020). FGD dalam rangka penguatan internal untuk membangun reputasi penegak hukum yang terpercaya serta sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab Polri terkait dinamika yang berkembang.

FGD dengan tema “Restoring Tourism: Kesehatan dan Keamanan Terjaga, Ekonomi Bangkit” dihadiri Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Raden Prabowo Agro Yuwono; Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Syamsi, PPID Satker Polres se-Bali dan mahasiswa.   

Selain tatap muka langsung, FGD juga ditayangkan melalui aplikasi zoom cloud meeting. Acara yang dipandu oleh moderator Fristian Greic menghadirkan 4 narasumber, yaitu Kadis Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa; Dirpamobvit Polda Bali, Kombes Pol. Harri Sindu Nugroho; Direktur Wisata Alam, Budaya dan Buatan Kemenpar RI, Alexander Reyaan, dan Dekan Fisip Unud, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa.

Irjen Pol. Agro Yuwono, mengatakan Divisi Humas Polri rutin mengadakan kegiatan FGD setiap tahunnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dalam membangun optimisme ditengah polemik yang berkembang saat ini. 

Kemudian, untuk menegaskan arti penting pelibatan peran pegiat media sosial dalam menciptakan kondusifitas hingga menjaring masukan terkait penguatan peran dan fungsi Polri dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang berkembang ditengah masyarakat. 

Selain itu, juga untuk memberikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait dalam hal memulihkan kembali ekonomi yang melemah akibat terdampak pandemi khususnya sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan signifikan. 

“Pembatasan aktivitas masyarakat ditengah pandemi berdampak pada sistem ekonomi yang melemah terutama di sektor pariwisata. Seperti kita tahu, pariwisata sangat berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa,” kata Kadiv Humas.

Menurut mantan Kabid Humas Polda Metrojaya itu, Pemerintah Indonesia telah memberikan kelonggaran bagi masyarakat dengan adanya tatanan new normal untuk memulihkan kembali ekonomi secara perlahan. Hal ini menjadi tantangan karena angka terdampak Covid-19 terus meningkat setiap harinya. 

Untuk menormalkan kembali kelumpuhan ekonomi di Indonesia pemerintah mulai membuka kembali sektor ekonomi mulai dari pusat perbelanjaan hingga sektor pariwisata. Pembukaan sektor ekonomi ini juga sangat dipandang hati-hati oleh pemerintah karena sangat rawan akan penyebaran Covid-19.

“Dengan ini, Polri bersama-sama dengan TNI dan pemerintah tengah melakukan Operasi Yustisi di kawasan rawan berkerumun. Operasi ini bertujuan untuk menindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan guna menghambat penyebaran virus Covid-19,” ujarnya. 

Tidak hanya menggelar Operasi Yustisi, Polri juga melakukan upaya preventif dengan mengimbau secara langsung dan melalui media sosial serta media mainstream. 

Kadiv Humas menilai penerapan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama agar semua pulih kembali, aktivitas masyarakat kembali normal sehingga ekonomi mulai bangkit. 

“Untuk itu saya meminta kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama patuh dan menerapkan protokol kesehatan pada segala aktivitas di luar rumah. Kita harus optimis bahwa pandemi ini dapat segera berakhir,” pesan jenderal bintang dua di pundak ini. (bgn003)20121212