Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti upaya pencegahan korupsi Pemprov Papua di bidang Manajemen Aset Daerah yang hanya 42,20 persen.

Kasat Korsub Pencegahan Direktorat V KPK RI Sugeng Basuki, di Jayapura, Rabu, mengatakan capaian tersebut masih sangat rendah sehingga perlu adanya komitmen kuat dan koordinasi secara terintegrasi antar lembaga, guna memaksimalkan manajemen aset daerah.

“Memang aset Pemprov Papua dalam penanganannya masih rendah, di mana hal ini terkait bagaimana administrasinya yang juga harus dilengkapi dengan sertifikat misalnya,” katanya.

Menurut Sugeng, untuk memaksimalkannya maka pihaknya merasa perlu ada kerja sama dengan instansi terkait yang meminta percepatan proses sertifikasi.

“Kemudian aset kendaraan dinas, saya kira Pemprov Papua undang saja polisi atau kejaksaan untuk melakukan penarikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan jika menolak mengembalikan, dapat langsung meminta proses hukum, di mana tujuannya agar capaian manajemennya bisa membaik dan lebih baik mencegah daripada melakukan penindakan.

Sementara itu, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengatakan pihaknya siap melakukan perbaikan agar capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) di tahun ini, akan jauh lebih baik.

“Memang dalam upaya pencegahan korupsi kami di Papua ini terhambat oleh Pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan kinerja OPD terkait pada pemerintah daerah kurang efektif, namun kami akan berupaya agar di masa mendatang, kinerja lebih baik,” katanya.

Berdasarkan data KPK, persentase capaian MCP tahun 2020 Provinsi Papua per 11 Januari 2021 mencapai 68 persen, di mana perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 72,88 persen, pengadaan barang dan jasa 61,96 persen, pelayanan terpadu satu pintu 64,40 persen, kapabilitas APIP 65,70 persen, manajemen ASN 79,97 persen, optimalisasi PAD 80,76 persen dan manajemen aset daerah 42,20 persen.(bgn123)21021002

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara. Harus kita akui bahwa posisi ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis.

Peringkat tersebut diperoleh dalam survei pemerintahan elektronik (e-government) yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2020, yakni e-Government Development Index atau EDGI.

Wapres mengatakan standar penilaian yang dilakukan PBB tersebut harus dijadikan acuan bagi penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat bersaing dengan negara lain.

“Berangkat dari hal tersebut, kita harus mampu mengidentifikasi dan memetakan dengan tepat apa yang menjadi kekurangan, dan potensi apa yang harus dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” tegasnya.

Berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kata Wapres, ialah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital; penyusunan regulasi, pedoman dan standar teknis pemerintahan digital; serta peningkatan kompetensi dan kecakapan ASN dalam mengoperasikan layanan e-government.

Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci penting dalam perwujudan transformasi digital, sehingga ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Salah satu kunci penting dalam transformasi digital adalah kesiapan SDM, baik dari aspek pengetahuan, keahlian, maupun budaya kerja,” ujarnya.

EDGI, yang diterbitkan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, mencatat tingkatan adopsi dan implementasi e-government yang dilakukan oleh berbagai negara. Survei tersebut disiapkan selama dua tahun untuk melihat bagaimana pemerintahan digital dapat memfasilitasi kebijakan dan layanan terintegrasi di 193 negara anggota PBB.

Dari 193 negara PBB yang mendapatkan penilaian EDGI Tahun 2020, peringkat pertama dengan e-government terbaik diraih oleh Denmark; kemudian diikuti oleh Korea Selatan, Estonia, Finlandia, Australia, Swedia, Inggris, Selandia Baru, Amerika, Belanda, Singapura, Islandia, Norwegia dan Jepang.

Sementara di kawasan ASEAN, implementasi SPBE terbaik diraih oleh Singapura (peringkat ke-11), Malaysia (ke-47), Thailand (ke-57), Brunei Darussalam (ke-60), Filipina (ke-77), Vietnam (ke-86), Indonesia (ke-88), Kamboja (ke-124), Myanmar (ke-146) dan Laos (ke-167).(bgn123)20121703