Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya meresmikan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Jl. Gatot Subroto 11, Sanggulan, Kediri, Tabanan, pada Jumat (29/11/2024). MPP ini sekaligus menjadi salah satu hadiah istimewa bagi masyarakat Tabanan dalam momentum penting tersebut.

Keberadaan gedung MPP menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mempercepat transformasi pelayanan publik. Acara peresmian dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda, Sekda Tabanan beserta para Asisten, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tabanan beserta jajarannya.

Bupati Sanjaya mengungkapkan kehadiran MPP di Tabanan merupakan upaya untuk mengedepankan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat, dan terintegrasi. “Pada hari ini telah hadir mall pelayanan publik di Kabupaten Tabanan sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan transformasi tata kelola pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, serta terintegrasi dengan berbagai instansi yang terlibat,” ujarnya.

Sanjaya menekankan bahwa MPP ini diharapkan menjadi solusi progresif dalam mereformasi birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. “Saya harapkan kehadiran MPP ini dapat menjadi hadiah persembahan terbaik bagi masyarakat Tabanan, di tengah momen perayaan HUT Kota Singasana ke-531 ini,” katanya.

Sanjaya juga menyatakan bahwa peresmian MPP merupakan realisasi dari janji politiknya saat kampanye. “MPP ini adalah pelayanan terpadu yang sesuai dengan amanat undang-undang untuk melayani masyarakat. Kami merasa gembira dapat mewujudkan MPP ini pada HUT Kota Singasana ke-531, sebagai wujud pelayanan yang mudah, baik, cepat, dan terakurasi,” ujarnya.

Dia menyebutkan MPP ini tidak hanya menyediakan layanan administrasi, tetapi juga fasilitas penunjang bagi masyarakat seperti tempat beribadah dan kantin. “Kedepan, kami akan terus memperbaiki dan menambah fasilitas di MPP ini, sehingga benar-benar menjadi gedung yang dapat melayani masyarakat dengan optimal,” katanya.

Sementara Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) I Gusti Ngurah Supanji melaporkan Gedung MPP dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektar. Gedung ini terdiri dari dua lantai dan basement. Lantai pertama diperuntukkan bagi pelayanan publik dengan 17 gerai dan 3 ruang pelayanan. Lantai kedua digunakan untuk administrasi perkantoran DPMPTSP, sementara basement menyediakan fasilitas kantin dan mushola.

Tujuan utama pembangunan MPP, kata dia, untuk mengintegrasikan pelayanan publik yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dan lembaga, baik BUMN, BUMD, maupun swasta, guna meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta kenyamanan masyarakat. “Saat ini, sudah ada 17 instansi yang tergabung dalam MPP, termasuk 3 instansi pusat seperti Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, dan Kantor Pertanahan, serta 8 instansi perangkat daerah, 2 lembaga negara, 1 BUMN dan 3 BUMD,” katanya. (*/bgn003)24112918

Tabanan, Baliglobalnews

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam meningkatkan pelayanan publik ditunjukkan dengan optimalisasi kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan prima. Untuk itu, Pemkab Tabanan telah menyiapkan MPP atau Mall Pelayanan Publik yang memiliki akses mudah terjangkau, guna memudahkan masyarakat dalam meraih informasi, pelayanan birokrasi, serta pengurusan administrasi. Dalam keberlangsungannya, pemantapan dan evaluasi dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi di Tabanan.

Dalam hal tersebut, Sekda I Gede Susila, mewakili Pemkab Tabanan, menyambut serta mendampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Prof Diah Natalisa, dalam acara Pemantapan Penyelenggaraan Publik Kabupaten Tabanan yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabanan, Kamis (19/5). Sekda Susila, juga didampingi oleh Asisten 3, Kadis Dukcapil, Kadis DPMPTSP, dan Kabag Ortal Pemkab Tabanan.

Di Kabupaten Tabanan, Keberadaan tempat berlangsungnya aktifitas pelayanan publik berupa pelayanan administrasi sebagai perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah, guna menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman atau biasa disebut dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini telah dirancang sejak tahun 2020. Bahkan pelayanan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tabanan) sebelum beralih menjadi MPP, telah berjalan dan terbukti membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi dan birokrasi sejak 2 tahun lamanya.

Transformasi layanan masyarakat ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Prof. Diah Natalisa, MBA. Pihaknya menyatakan, bahwa komitmen Pimpinan Daerah Tabanan yang ternyata telah 2 tahun lamanya memberikan pelayanan yang maksimal di gedung MPP Tabanan ini perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Terutama setelah mendapat respon dari Gubernur Bali terkait penyerataan MPP di seluruh Kabupaten/kota di Bali. Hal tersebut juga dihimbau langsung oleh Wapres RI, agar Gubernur di seluruh wilayah di Indonesia mampu mendukung dan mendorong Kabupaten/Kota di Wilayahnya untuk memaksimalkan Mal Pelayanan Publik dalam berbagai kesempatan.

“Dengan adanya penguatan bantuan dari Gubernur untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan MPP di Bali, khususnya di Tabanan, melalui inisiasi awal, Tabanan sudah mengimplementasikannya sejak 2 tahun yang lalu. Kami sangat bangga,” ujar Deputi Diah. Dirinya juga berharap, MPP di Tabanan ini nantinya bisa terus ditingkatkan, baik dari sisi plan dan infrastruktur, sehingga lebih banyak instansi yang bergabung di dalam gedung MPP. “Akses yang diberikan juga sangat penting bagi warga, akses yang strategis, gedung yang terakomodir, bisa memaksimalkan layanan baik dari Tabanan, Provinsi, bahkan Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD dan swasta,” katanya.

Menanggapi apresiasi langsung tersebut, Sekda Susila sampaikan tanggapannya terkait evaluasi yang diberikan oleh Deputi Diah. “Tabanan dikunjungi oleh Ibu Deputi, melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah kita lakukan. Di Tabanan ini sudah berjalan dengan baik, dan tentunya nanti atas evaulasi dan mentoring yang diberikan, ada beberapa catatan yang perlu kita perbaiki, sesuai dengan kemampuan daerah,” tanggap Susila. Pihaknya juga menegaskan, pimpinan daerah akan selalu berkomitmen dalam mengoptimalkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, “Oleh sebab itu, dari seluruh indonesia, 56 Kabupaten/Kota yang sudah membuat MPP, salah satunya dari Tabanan,” katanya.

Memiliki dua tujuan, MPP dibentuk sebagai perbaikan pelayanan publik dengan kualitas yang lebih baik, aksebilitas, keterjangkauan dan juga akuntabilitas, serta kenyamaman bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat juga meningkatkan daya saing. Dengan tingkat kemudahan berusaha, pelayanan yang baik, maka kepercayaan kepada memerintah semakin tinggi. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan maksimal akan terus ditingkatkan. Seperti yang disampaikan Kadis DPMPTSP, I Made Sumertayasa. “Atas arahan pimpinan yakni, Bupati dan Wakil Bupati, Pemkab Tabanan sangat berkomitmen terhadap optimalisasi pelayanan publik. Kedepannya, sesuai arahan dari Deputi, bahwa pelayanan harus maksimal dan jika perlu menyentuh langsung kepada masyarakat. Tentunya seiring pelayanan yang sudah maksimal ini harus terus meningkat, sehingga pelayanan yang Aman, Unggul dan Madani sesuai dengan Visi dan Misi Tabanan dapat kita laksanakan secara maksimal” pungkasnya. (bgn003)22052001

Mangupura,  Baliglobalnews

Asisten Administrasi Umum, Cokorda Raka Darmawan, mewakili Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, meluncurkan Layanan Perizinan Bermobil Online Single Submission Terintegrasi (Limossin) dan Gerai Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung pada Rabu (20/4).

Saat itu juga disosialisasikan Layanan Gerai Sertifikat (Geser) dan Aplikasi SI-Badung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung.

Cokorda Raka Darmawan menyampaikan dan memberikan apresiasi atas inovasi serta kolaborasi dari tiga instansi yang telah menginisiasi terselenggaranya kegiatan yang sangat baik dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas kinerja untuk pelayanan masyarakat.

Dia mengharapkan kepada instansi terkait agar terus bekerja, berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai kewenangan masing-masing serta mengatasi berbagai hambatan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

“Kegiatan seperti ini agar terus berlanjut semakin diperluas termasuk juga kepada semua aparatur penyelenggara pelayanan publik di kecamatan, kelurahan dan desa agar penyelenggara pelayanan publik semakin terbuka wawasannya serta semakin adaptif dan responsif terhadap masyarakat untuk menciptakan layanan yang cepat dan berkualitas sesuai moto yang harus kita ingat melayani dengan baik adalah kewajiban kita dan mendapatkan pelayanan yang prima adalah hak masyarakat,” ujarnya.

Sementara Kepala DPMPTSP, I Made Agus Aryawan, mengatakan DPMPTSP bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melakukan satu kolaborasi di dalam melaksanakan sosialisasi dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Badung.

“Melalui transformasi digital pelayanan publik, sesuai dengan arahan, kebijakan Pemerintah Pusat melalui prioritas pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Badung, bahwa kami berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, baik itu ruang perizinan, keperluan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun urusan pertanahan,” katanya.

Dia menegaskan pelayanan publik merupakan kebutuhan bahwa masyarakat bisa mendapatkan hak pelayanan publik yang berkualitas. Pihaknya juga menyatakan penyelenggara pelayanan publik tentu berupaya semaksimal mungkin untuk terus berinovasi, mengembangkan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini kami luncurkan dua aplikasi yakni inovasi Layanan Perizinan Bermobil Online Single Submission Terintegrasi (Limossin), yang merupakan suatu program layanan jemput bola dan juga memberikan perizinan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Selanjutnya diluncurkan Gerai Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung,” katanya.

Melalui aplikasi tersebut, dia mengharapkan apa yang menjadi pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik termasuk perekaman baik itu administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil.

Dukcapil, kata dia, sudah disiapkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dengan harapan masyarakat bisa mengakses semua pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung. “Itulah yang menjadi tujuan kami berkolaborasi dengan tiga instansi ini, dengan harapan masyarakat betul-betul merasakan kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Badung,” tandasnya. (bgn003)22042007