Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema ”Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II” di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia. “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” katanya.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan. “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup. “Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan. “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ungkapnya.

Wakil rakyat ini menegaskan bahwa MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus mulai dari sekarang. “Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada pada generasi sekarang,” katanya.

Dia menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN sebab Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025. Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Hal itu terbukti dari volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun. “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual agar tidak membebani anggaran. “Sekarang Pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dinaikkan. Penerimaan pajak ditingkatkan tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” pungkasnya. (ant/bgn003)25032213

Denpasar, Baliglobalnews

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan Pemerintah Pusat untuk anak-anak mendapat dukungan Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan. Menurut dia, program ini dapat berjalan lebih efektif jika disalurkan melalui desa adat. Pasalnya, desa adat memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

“Misalnya ada program MBG yang dananya berasal dari pemerintah. Desa Adat bisa berperan aktif dalam penyalurannya. Ini akan memastikan manfaatnya sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya kepada wartawan pada Rabu (12/2/2025).

Menurut dia, pemanfaatan dana ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menyatakan dana yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat maupun daerah seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan milik desa adat, seperti halnya LPD. “Jika dana triliunan rupiah ini bisa disalurkan melalui desa adat, UMKM, seperti pedagang nasi dan usaha kecil lainnya, akan ikut berkembang,” ucapnya.

Dia mengatakan LPD siap mendukung berbagai program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat adat. Tidak hanya program makan gratis, namun program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. “Dengan adanya LPD di setiap desa adat, program-program ini, bisa lebih dekat dengan masyarakat dan berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Pihaknya mengharapkan, pembangunan di Bali dapat semakin merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan. “Apabila anggaran ini diperuntukkan bagi desa adat atau warga adat, saya sangat mendukung penyalurannya dilakukan LPD agar lebih tepat sasaran,” ujarnya. (*/bgn008)25021414