Badung, Baliglobalnews

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Mahkamah Agung serta jajaran hakim di Wilayah Bali  mengadakan sosialisasi dan focus group discussion (FGD) terkait fungsi, tugas dan wewenang LPS di Kuta, Kabupaten Badung, pada Jumat (23/6/2023)

“Melalui sosialisasi ini kita akan sampaikan kepada mitra stakeholder termasuk MA bahwa LPS punya mandat seperti ini sekarang. Karena sebagai lembaga negara, LPS perlu mensosialisasikan fungsi dan mandatnya terkait dengan UU P2SK,” ujar Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih, didampingi oleh Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar.

Lana Soelistianingsih menyatakan secara khusus dengan hadirnya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan mandat bagi LPS di bidang penjaminan dan resolusi bank, program penjaminan polis serta wadah diskusi mengenai upaya penegakan dan penanganan kasus hukum yang dilakukan LPS pada bank yang dicabut izin usahanya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menyebutkan kegiatan itu juga bagian dari komitmen LPS untuk terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengakibatkan bank menjadi gagal dan ditutup.

“Hal ini juga dimaksudkan sebagai pendukung upaya optimalisasi dan pemulihan biaya penjaminan yang telah dikeluarkan oleh LPS, sehingga kehadiran LPS juga memberi kontribusi signifikan bagi masyarakat.

LPS, kata dia, mengharapkan kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga bagi MA khususnya jajaran hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Agama Bali, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, menekankan kegiatan ini dapat mengantisipasi dan sekaligus menyambut hadirnya UU P2SK. Dalam undang-undang baru ini terdapat pengaturan-pengaturan baru, contohnya pasal 20 dan pasal 50. Isi pasal-pasal tersebut butuh persamaan persepsi sehingga ketika ada proses perkara dapat ditangani secara optimal dengan hakim tetap independen dalam memutuskan perkara.

“Tentu ini kami dari mahkamah agung harus menyikapi atau samakan persepsi antara LPS dengan kami sebagai hakim agung dan jajaran di dalamnya. Apakah keberatan terhadap keputusan LPS ini diajukan ke pengadilan mana. Apakah pengadilan tata usaha negara (TUN) atau pengadilan agama sebagai yang menangani ekonomi syariah atau perkara perdata,” katanya.

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, H. Amran Suadi, mengatakan perkara syariah berkaitan dengan LPS sudah sangat jelas menjadi kewenangan pengadilan agama dan itu sudah ditangani dalam beberapa kasus. Pihaknya sudah menyampaikan ke seluruh peradilan agama untuk memperhatikan apabila ada gugatan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sementara Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, H. Yulius, mengungkapkan tugas LPS sebagai badan publik sangat berat. Perbankan atau masyarakat yang menjadi nasabah bisa menggugat LPS sehingga risiko sebagai badan pubik sangat besar. Ditambah lagi, sudut-sudut untuk diperkarakan sangat banyak. Karena itu sosialisasi dan FGD ini sangat baik untuk penyamaan persepsi.

“Jadi saya sampaikan antara pengadilan agama, perdata dan PTUN itu tipis pemisahannya. Jadi kalau tidak teliti bahaya, jadi bisa satu perkara diadili di beberapa pengadilan. Dibawa ke pengadilan agama, perdata dan PTUN dan itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan ini tidak bagus,” ujarnya.(bgn008)23062306

Badung,Baliglobalnews

Ada banyak permasalahan teknis administrasi yudisial yang dibahas pada kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial Mahkamah Agung RI, di Badung, Bali, Jumát (9/4/2021). Panitera Mahkamah Agung RI. Dr. Ridwan Mansyur, SH.MH memberikan pembinaan permasalahan teknis administrasi yudisial diantaranya pentingnya Pengadilan Negeri membuat laporan kasasi perkara pidana ke MA yang terdakwanya berada dalam status tahanan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari terdakwa dan atau Jaksa Penuntut Umum.

“Keterlambatan menyampaikan laporan permohonan kasasi oleh Pengadilan Negeri ke MA akan berpengaruh pada habisnya status masa penahanan terdakwa dan hal ini akan berakibat terdakwa harus lepas demi hukum,” katanya

Ridwan yang juga mantan Kepala Biro Humas dan Hukum MA. RI ini menegaskan, pentingnya ketidakdisiplinan Pengadilan Negeri atas prosedur yang telah ditetapkan terkait laporan kasasi pidana, wajib dilakukan terhadap terdakwa yang ditaha. “Maka MA menyerahkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindak tegas pimpinan Pengadilan Negeri tersebut”, ucapnya.

Kegiatan yang diikuti seluruh pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat eselon, juga turut memberikan pembinaan kepada pimpinan, hakim, panitera, dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia via daring.

Adapun permasalahan lainnya yang diingatkan oleh Panitera Mahkamah Agung RI. adalah agar setiap salinan putusan MA yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri agar dibaca dengan cermat sebelum disampaikan kepada pihak yang berpekara.

“Apabila ada kesalahan redaksional dalam salinan putusan MA agar dikembalikan ke Panitera MA untuk dilakukan perbaikan,” katanya.

Apabila kesalahan redaksional baru diketahui setelah salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak maka salinan putusan tersebut harus ditarik kembali dan dikembalikan kepada MA untuk dilakukan pembetulan (renvoi). Hal ini merujuk pada surat Panitera MA No.1523/Pan/HK.02/2016 tanggal 6 September 2016,” jelasnya.

Sementara terkait permohonan pencabutan oleh pemohon kasasi/PK yang perkaranya sudah diregister di MA harus disampaikan ke Pengadilan Negeri dan dibuatkan akta pencabutan oleh Panitera Pengadilan Negeri selanjutnya dikirim oleh Pengadilan Negeri kepada Panitera MA.

“Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas dikirim maka berkas tidak perlu diteruskan ke MA sebagaimana pasal 49 ayat (2) UU No 14/1985. Pemohon Kasasi yang sudah menyatakan mencabut perkaranya tidak dapat mengajukan kembali permohonan kasasi meskipun masih tersisa tenggang waktu (pasal 49 ayat (1) UU No 14/1985),” ungkapnya.

Ridwan juga menegaskan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi dalam perkara sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum adalah 14 hari kerja sejak putusan pengadilan negeri diucapkan atau sejak diterimanya pemberitahuan putusan (pasal 21 ayat (2), (3) Perma No 3/2016 Jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 2/2012.

Adapun terkait standarisasi surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata bantuan panggilan perkara Perdata ke luar negeri wajib menggunakan form standard sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama MA-Kemlu No. 04/PK/MA/2/2018/01-PRJ/HI/104/02/2019/55/08 tanggal 20 Februari 2018.

“Bahwa jangka tenggang waktu minimal antara penyampaian surat dengan hari sidang adalah 4 Bulan,” pungkasnya.(BGN00821041011)

Denpasar, Baliglonalnews

Pengacara Siti Sapurah mengadukan seorang Oknum Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Tinggi Denpasar berinisial IKS, ke Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, karena oknum pegawai tersebut meminta sejumlah uang kepada kliennya.

“Peristiwa ini berawal ketika saya dan rekan saya mendampingi klien bernama dr. Ririn Sri Wijayanti dalam kasus hak asuh anak yang masuk ke persidangan,” kata Pengacara Siti Sapurah, saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa (23/2/2021).

Singkat cerita, jelas pengacara yang akrab disapa Ipung menerangkan, setelah beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, pihaknya selaku penggugat menang perkara tersebut, karena ada bukti yang cukup kuat.

Beberapa bukti yang menguatkan gugatan adalah beberapa video mesum antara pembanding yang dulu tergugat dengan selingkuhannya yang diputar oleh majelis hakim saat agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Denpasar dan dalam sidang di Propam Polda Bali yang dahulu tergugat dan pembanding di Pengadilan Tinggi Denpasar terbukti melanggar kode etik profesi Polri melakukan perbuatan tercela.

Karena tidak terima dengan kekalahannya di PN Denpasar, pihak tergugat melawan dengan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar.

Dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memenangkan banding yang diajukan pihak tergugat. Hal ini sesuai putusan dengan nomor 149/Pdt/2020/PT.Dps tertanggal 9 November 2020.

“Anehnya 11 November 2020, IKS selaku PP di Pengadilan Tinggi Denpasar kok menghubungi rekan Saya bernama Ni Made Ari Astuti Silomerti. Dimana sang oknum berbohong dengan mengatakan jika sidang putusan baru akan digelar pada 12 November 2020,” ucapnya.

Tidak hanya itu, oknum tersebut terus mengejar dan meminta uang sembari mengatakan malu kepada majelis hakim. Akhirnya pada tanggal 13 November, oknum itu diberi sejumlah uang.

Dengan adanya kejadian tersebut, Ipung lantas mempertanyakan bagaimana seorang PP berani meminta uang dan menipu dengan mengatakan perkara belum diputus padahal sejatinya sudah ada sidang putusan.

Selain itu, ia juga merasa ada kejanggalan dalam sidang putusan dikarenakan majelis hakim tidak memunculkan alasan yang menjadi dasar menjatuhkan hak asuh anak kepada pembanding.

“Karena setahu kami, setiap putusan hakim dalam perkara apapun, dalam persidangan apapun, dan dalam peradilan tingkat apapun, sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara selalu mencantumkan yang dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan,” tuturnya.

“Oleh karena itu, saya berpendapat jika putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dengan nomor 149/Pdt/2020/PT.Dps tertanggal 9 November 2020 cacat hukum,” tegasnya.

Ipung menambahkan, dengan adanya kejadian tersebut pihaknya merasa miris lantaran pengadilan yang dianggap mencari keadilan diselesaikan dengan cara-cara tidak benar.

Akibatnya, dalam perkara ini kliennya sangat dirugikan karena kehilangan hak asuh anak yang semestinya menurut fakta persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan terang benderang dipaparkan di depan ruang sidang adanya hal-hal yang membuat pihak tergugat atau pembanding dianggap tidak pantas untuk mengasuh seorang anak, karena anak butuh teladan yang baik dari orangtua yang mengasuhnya dan demi kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan kronologi di atas lanjutnya, pihaknya yang dulu pihak penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar dan pihak terbanding di Pengadilan Tinggi Denpasar mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan nomor pengantar W24-UI/440/HK.02/01/2021 yang dikirim oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Januari 2021.

“Kami berharap di tingkat Mahkamah Agung klien kami bisa mendapatkan keadilan untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya demi kepentingan anak dan masa depan anak,” kata Ipung.

Dikonfirmasi terpisah terkait kelakuan Panitera yang meminta sejumlah uang, hal itu dibenarkan oleh Humas PT Denpasar Nyoman Sumaneja.

“Dan atas tindakannya, yang bersangkutan sudah diberikan tindakan berupa teguran dari pimpinan,” ucapnya. (BGN008)21022313

Nasional, Baliglobalnews

Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan rangkaian silaturahmi kepada pejabat tinggi negara usai resmi dilantik sebagai Kapolri.

Kali ini, Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Mahkamah Agung (MA) untuk menemui Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Sebagai sesama Aparat Penegak Hukum (APH) banyak hal yang dibicarakan dan didiskusikan dalam pertemuan itu.

“Banyak hal yang kami bicarakan dan diskusikan, antara lain beberapa program yang akan Polri laksanakan ke depan terkait dengan masalah tilang elektronik,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (2/2).

Menurut Sigit, program tilang elektronik yang dicanangkan oleh dirinya sebagai Kapolri tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

“Tilang elektronik yang tentunya merubah pola, yang biasanya dilaksanakan menggunakan sidang kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian,” tandas Sigit.

Tidak hanya itu, bersama dengan ketua MA, Listyo Sigit juga membicarakan pengembangan pelayanan terpadu yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik, seperti informasi proses hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Pengadilan dengan memanfaatkan sistem aplikasi bersama.

Dengan begitu, Sigit mengatakan, penegak hukum tidak perlu lagi interaksi langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari pencegahan rantai penularan Covid-19.

“Karena terkait dengan situasi Covid sehingga proses-proses penegakan hukum yang tentunya harus perlu ada interaksi langsung kemudian bisa dihindari dengan memanfaatkan sistem virtual ataupun daring, ataupun online,” pugkas Sigit.

Tilang elektronik merupakan upaya Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk memperbaiki citra polri salah satunya dengan menghilangkan tindak langsung atau biasa disebut dengan tilang. Ke depan, Listyo akan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di seluruh Indonesia. (bgn003)21020222