Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan diskresi pemerintah bukan soal kerumunan usai kepulangan M. Rizieq Shihab (MRS) ke Tanah Air. 

Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang terpantau, di Jakarta, Sabtu, mengatakan penjemputan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 lalu masih termasuk dalam diskresi pemerintah. 

“Diskresi pemerintah adalah MRS boleh pulang dan boleh dijemput; patuhi protokol kesehatan; dikawal diantar oleh polisi sampai ke kediamannya. Jadi, kerumunan setelah diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi pemerintah, tapi pelanggaran hukum,” kata Mahfud menanggapi pernyataan terdakwa Rizieq Shihab bahwa kerumunan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat kepulangannya ke Indonesia. 

Mahfud menegaskan, pihaknya memang memberi diskresi hanya pada saat kepulangannya dari bandara hingga ke rumah.

 Dari video tersebut, kata dia, jelas bahwa waktu itu pulangnya MRS memang diizinkan dan dikawal secara resmi sebagai diskresi pemerintah via Polhukam sampai ke Petamburan. 

“Undangan kerumunan setelah diantar ke Petamburan yang terjadi malam harinya, besok-besoknya lagi, dan di tempat-tempat lain tentu sudah bukan diskresi Pemerintah,” papar Mahfud. Dia pun membantah telah menjadi aktor kerumunan di Petamburan. 

“Jadi alibinya salah jika bilang penjemputan dan kerumunan di bandara adalah kesalahan Menko Polhukam karena memberi izin pulang dan menjemput. Penjemputan dan pengantaran itu adalah diskresi dalam hukum administrasi bukan hukum pidana. Maka dakwaan pidana-nya adalah kerumunan yang dimobilisasi setelah itu,” tutur Mahfud menjelaskan. 

Diketahui, usai tiba di Indonesia, Rizieq menyelenggarakan undangan pernikahan anak perempuannya di Petamburan. Rizieq juga menggelar acara Maulid Nabi yang didatangi ribuan orang.(bgn123)21032713

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apapun. “Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata dia, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

 Ia mengatakan, sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain. Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

 “Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini,” kata dia. Hal itu, tambah dia, juga tertuang dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian lembaga, yaitu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate, Jaksa Agung, Burhanuddin, Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Pol Idham Azis dan Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafly Amar.

 Dalam rapat itu, hadir pula Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Laoly, Karnavian, Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Burhanuddin, Plate, Azis, hingga Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan.(bgn123)20123015

Nasional, Baliglobalnews

Aparat kepolisian menjaga ketat di lokasi sekitar rumah Ibunda Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur, setelah kejadian pengepungan oleh ratusan orang, Selasa (1/12) siang.

“Ke depan kami masih melakukan langkah pengamanan secara terbuka dan tertutup di kediaman Ibunda bapak Mahfud,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Surabaya, Rabu.

Ia mengatakan ada sekitar 12 personel yang melakukan penjagaan secara terbuka dan tertutup di lokasi untuk mengantisipasi adanya aksi lanjutan.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan penjagaan di kediaman Ibunda Mahfud MD sejak 12 November lalu, termasuk saat kejadian berlangsung, polisi juga berada di lokasi dan menertibkan massa.

“Saat kejadian betul, ada durasi 32 detik dalam video kejadian tersebut. Namun, fakta kejadian di lapangan sekitar 5 menit, aksinya spontan, mereka turun dari kendaraan dan meneriakkan. Kemudian secara preemtif dan preventif dapat ditangani dan Kapolres turun tangan langsung dan diimbau kembali ke kendaraan masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya, Polres Pamekasan dibantu Polda Jatim melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dua orang dari kelompok massa yang mengatasnamakan Umat Islam Kabupaten Pamekasan Madura yang ada di lokasi kejadian.

“Kami masih menunggu hasil pendalaman melalui identifikasi wajah, juga materi suara. Jadi memang sifatnya spontan, tapi kami sesalkan. Itu memang kediaman ibunda bapak Mahfud MD. Beliau sedang istirahat dan sekali lagi kami menyesalkan,” ucap-nya.

Pada Selasa siang sekitar pukul 13.45 WIB, rumah Mahfud MD di Pamekasan tiba-tiba didatangi ratusan orang yang datang dengan menumpang beberapa truk.

Di depan rumah Mahfud, massa sempat berorasi sebelum dengan cepat dihalau oleh polisi. Sebelum mengepung rumah orang tua Mahfud, massa telah mendatangi Mapolres Pamekasan. Dalam orasinya, massa meminta agar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak dijadikan tersangka. (bgn123) 20120226