Denpasar, Baliglobalnews

Guna memantapkan penampilan pada pegelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025 dilaksanakan pembinaan oleh tim pembina Kota Denpasar kepada Seka Palegongan Natar Ayun, Banjar Saba, Desa Adat Penatih Puri, Kecamatan Denpasar Timur, yang dilaksanakan di wantilan banjar setempat pada Sabtu (24/5/2025).

Turut hadir sekaligus menyerahkan dana pembinaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Anggota DPRD Provinsi Bali IGN Mahendra Jaya, Anggota DPRD Kota Denpasar I Ketut Buddha, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, Kadisbud Kota Denpasar Raka Purwantara, Tim Pembina Kota Denpasar, serta aparat desa setempat.

Sekda Alit Wiradana mengatakan penampilan pada pembinaan kali ini sudah maksimal. Namun nanti apa yang menjadi catatan dari tim pembina agar dikoreksi sehingga lebih memantapkan penampilan pada pementasan di PKB nanti. “Dan kami berharap seluruh duta kesenian Kota Denpasar yang akan berlaga di PKB, termasuk sekaa palegongan ini agar terus berlatih maksimal dan menjaga penjiwaan, emosi, serta konsistensi penampilan, sehingga saat pentas nanti dapat memberikan hasil yang maksimal untuk Kota Denpasar,” pungkasnya. 

Sementara Koordinator Seka Palegongan Natar Ayun I Made Dwiyita Whraspati mengatakan bahwa persiapan penampilan ini sudah dilaksanakan dengan maksimal.

Dijelaskan, adapun pada pembinaan kali ini Seka Palegongan Natar Ayun membawakan sebanyak empat materi yakni Tabuh Petegak Palegongan Klasik ‘Kulicak’, Tari Legong Klasik ‘Legong Jobog’, Tabuh Kreasi ‘Surya Pujaning Ayun’, dan Legong Kreasi ‘Ksatria Brahmana’. “Tentu apapun hasilnya pada pembinaan ini ke depannya akan kami koreksi sehingga dapat menampilkan karya seni yang terbaik untuk Kota Denpasar pada gelaran PKB XLVII Tahun 2025 nanti,” pungkasnya. (*/bgn003)25052404

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali beserta rombongan di Jaya Sabha, Denpasar, pada Sabtu (15/2/2025) pagi. Kedatangan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali ke Jaya Sabha dalam rangka persiapan pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 yang akan berlangsung pada 15–22 Februari 2025 di Bali.

“Acara ini diikuti oleh 39 negara, termasuk Indonesia. Beberapa kapal perang negara peserta juga sudah tiba di Bali. Kita berharap acara ini akan memberikan dampak positif bagi Bali, meningkatkan kunjungan pariwisata, serta mendukung perekonomian masyarakat,” katanya.

Kasal Muhammad Ali menceritakan secara singkat alasan dipilihnya Bali sebagai lokasi pelaksanaan MNEK 2025. Ketika MNEK dua tahun lalu digelar di Makassar, para peserta menginginkan agar MNEK selanjutnya dapat diselenggarakan di Pulau Dewata. “Dua tahun lalu, ketika acara dilaksanakan di Makassar, saya bertanya kepada para peserta: ‘Untuk selanjutnya, ingin di mana?’ Mereka semua menginginkan agar acara ini bisa digelar di Bali. Mereka sangat berharap agar bisa diadakan di Bali. Jadi akhirnya kita putuskan Bali sebagai lokasi pelaksanaannya tahun ini,” katanya.

Dia menyatakan MNEK sebelumnya telah diselenggarakan di Batam, Padang, Lombok, dan Makassar, sebelum akhirnya tahun ini diadakan di Bali. Selain latihan laut bersama, akan ada banyak kegiatan sosial yang berlangsung selama MNEK 2025 di Bali. “Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali selama ini. Kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik,” terangnya, sembari menambahkan bahwa MNEK 2025 juga menjadi ajang penting dalam memperkuat kerja sama maritim antarnegara serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan perairan regional dan global.

Rangkaian kegiatan MNEK 2025 akan diawali dengan upacara pembukaan di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Sementara itu, latihan laut akan dilaksanakan di Selat Badung dan perairan utara Bali di Laut Bali.

Sementara Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Bali sebagai lokasi pelaksanaan MNEK 2025. Dia berharap ajang ini dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat Bali. “Terima kasih telah memilih Bali sebagai lokasi acara. Event ini kita harapkan dapat mendukung pengembangan UMKM di Bali. Perekonomian masyarakat juga bisa ikut meningkat, karena pasti banyak peserta yang datang dan beraktivitas di darat,” katanya.

Untuk itu, Mahendra Jaya siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ke-5 di Bali. “Kita pasti akan mendukung dan siap menyukseskan acara ini. Ini merupakan event internasional pertama di tahun ini untuk Bali. Semoga banyak event lainnya juga dapat diselenggarakan di Bali,” katanya.

Turut hadir dalam di antaranya Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Asisten Operasi (Asops) TNI AL Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, Asisten Staf Potensi Maritim (Aspotmar) KASAL Mayor Jenderal TNI (Mar) Hermanto, Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, Danguspurla Armada II Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo, Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Arya Delano, serta Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar Kolonel Laut (P) Endra Kusuma.

Sementara Pj. Gubernur Bali didampingi oleh Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kadis Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Plt. Kadis Perindustrian dan Perdagangan I Made Sudarsana, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi, Kadis Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina, Kaban Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata, serta Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali I Wayan Budiasa. (*/bgn003)25021501

Banyuwangi, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali sembahyang di Pura Luhur Giri Salaka, yang terletak di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis (13/2/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian upacara pujawali yang puncaknya berlangsung pada Hari Raya Pagerwesi (12/2/2025). Sementara itu, upacara penyineban dijadwalkan pada Sabtu (15/2/2025), sehingga umat Hindu yang ingin tangkil masih memiliki waktu sekitar dua hari.

Usai persembahyangan, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pemangku yang dengan penuh dedikasi melayani umat yang tangkil serta menjadi pengayom dan teladan bagi umat Hindu di Jawa Timur. “Terima kasih kami ucapkan kepada para pemangku, prajuru, pengempon, hingga seluruh pengayah di Pura Luhur Giri Salaka. Mereka telah menjaga dan melestarikan situs spiritual umat Hindu sebagai wadah pemersatu umat sekaligus tempat untuk memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Selain sembahyang di Penataran Mandala Utama Pura Luhur Giri Salaka, Mahendra Jaya juga mengunjungi Situs Awal Pura peninggalan Kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai Situs Kawitan. Situs yang terletak sekitar 100 meter dari Penataran Utama ini merupakan bagian dari sejarah perkembangan Hindu di Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Bali juga menyerahkan dana punia, menandatangani prasasti pembangunan Kori Agung Mandala Tengah yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah Provinsi Bali, serta menyerahkan buku Kitab Suci Weda kepada para pemangku setempat.

Ketua Panitia Pujawali Dhimas Theo Paku Sadewo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pj. Gubernur Bali beserta rombongan yang ikut melaksanakan bakti pujawali. Dia mengungkapkan bahwa umat Hindu setempat sangat antusias dalam menyambut pujawali, yang terlihat dari banyaknya umat yang ngayah menyiapkan sarana dan prasarana sejak Sabtu (8/2/2025). Puncaknya, pada Rahina Pagerwesi, juga digelar prosesi melasti yang dihadiri ribuan umat. Meskipun hujan turun sejak sehari sebelumnya, hal ini tidak mengurangi semangat para pemedek untuk tetap tangkil.

Sejumlah pimpinan perangkat daerah turut serta dalam rombongan Pj. Gubernur Bali dalam kegiatan persembahyangan ini. Mereka di antaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan I Wayan Serinah, Asisten Administrasi Umum I Dewa Putu Sunartha, Staf Ahli yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan I Made Sudarsana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I Gusti Ngurah Wiryanata; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Wayan Sumarajaya, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra I Ketut Sukra Negara, serta Kepala Biro Organisasi I Ketut Nayaka. (*/bgn003)25021420

Denpasar, Baliglobalnews

Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan selama Februari merupakan wujud perhatian Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan mengutamakan bahasa, aksara, serta sastra Bali. Selain sebagai alat komunikasi, Bahasa Bali memiliki tata krama yang tinggi dan menjadi sumber etika dalam kehidupan, sehingga warisan leluhur ini harus terus dijaga.

Bulan Bahasa Bali menjadi program utama yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai hulu kebudayaan Bali. Dari bahasa yang dijiwai oleh agama Hindu lahirlah kesenian, adat istiadat, tata krama, dan berbagai nilai budaya yang menjadikan Bali sebagai pusat kebudayaan yang adiluhung.

Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya berpesan kepada seluruh masyarakat Bali, agar menggunakan bahasa Bali tidak hanya saat Bulan Bahasa Bali saja. namun semangat menggunakan bahasa, aksara, dan sastra Bali dilakukan setiap hari, baik di lingkungan keluarga, di tempat kerja, di sekolah, terlebih pada acara-acara bernuansa adat Bali. “Bahkan jika bisa setiap hari membaca aksara Bali, sehingga semakin banyak yang mampu untuk mempelajari pustaka-pustaka lontar dan sumber sastra lainnya, karena dari pustaka dan sumber sastra tersebutlah kita akan mampu menerangi jalan kita dalam mengarungi kehidupan ini,” katanya.

Bulan Bahasa Bali VII tahun 2025 mengangkat tema “Jagat Kerthi-Jagra Hita Samasta”, yang memiliki makna bahwa Bulan Bahasa Bali merupakan altar pemulian Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, sebagai sumber kesadaran menuju semesta raya. Bulan Bahasa Bali VII tahun 2025 sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan isi dari Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Bulan Bahasa Bali tahun 2025 dirangkai dengan berbagai inovasi untuk dapat mengikuti perkembangan jaman, yakni menggunakan konsep ekosistem Kerangka Statistik Budaya (KSB) yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2019.

Bulan Bahasa Bali diharapkan mampu masuk dan dilaksanakan di seluruh ruang aktivitas masyarakat Bali, seperti di Desa Adat, Desa Dinas, Lembaga Pendidikan dari PAUD sampai

perguruan tinggi termasuk lembaga swasta, perbankan, dan lain sebagainya. “Jadikanlah Bulan Bahasa Bali sebagai sarana untuk membumikan bahasa Bali agar merasuk dalam sanubari masyarakat Bali, sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan,” tukas Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya.

Bulan Bahasa Bali diharapkan juga untuk dapat digunakan sebagai sarana dalam menuntun masyarakat Bali untuk menjalankan kewajiban, kebenaran, kebijaksanaan dan cinta kasih dalam kehidupan, Sehingga wajib dilestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali untuk menuju alam, masyarakat, serta budaya Bali yang sejahtera, damai dan tentram.

Nilai-nilai yang dilahirkan dari kegiatan Bulan Bahasa Bali diharapkan dapat menyentuh hati seluruh masyarakat Bali, agar tidak ada ketakutan dalam menghadapi perkembangan dunia.

Kepala Dinas Kebudayaan I Gede Arya Sugiartha menyampaikan bahwa kegiatan Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025 ini akan diselenggarakan dari tanggal 1-28 Februari dan diisi dengan sejumlah kegiatan berupa widyatula (seminar) terkait penggunaan font aksara Bali di beberapa platform media, sehingga aksara Bali sudah mampu masuk dan bersaing di dunia digital.

Selain itu juga terdapat wimbakara (lomba) yang diikuti oleh peserta yang datang dari setiap Kabupaten/ Kota dan masyarakat umum dalam 12 lomba. Ada juga Krialoka (workshop) yang menggunakan bahasa, aksara dan sastra Bali. Ada juga reka aksara (pameran) Dharmakriya yang mencirikan transformasi bahasa, aksara dan sastra Bali dalam teknologi dan industri kreatif. Terdapat juga pagelaran berupa panggung apresiasi sastra Bali, konservasi lontar dan penganugerahan Bali Kerthi Nugraha Mahottama.

Dia melaporkan bahwa Aksara Bali saat ini sudah diterapkan sebagai “Nama Domain Tingkat Dua”, yang menunjukkan bahwa Aksara Bali sudah digunakan dalam alamat website. Selain itu Aksara Bali juga menjadi aksara pertama di nusantara yang mampu masuk dan diterapkan sebagai Nama Domain Tingkat Dua.

Sekaligus memeriahkan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025, nampak Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra turut serta menulis aksara Bali di atas daun lontar, serta menyaksikan penggunaan font aksara Bali di dunia digital. (*/bgn003)25020204

Badung, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Mangupura pada Kamis (23/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan serta transformasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, yang diluncurkan beberapa hari lalu.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyatakan program ini sangat didukung oleh Pemprov Bali, karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. “Pemprov Bali sangat mendukung program ini, karena diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Sangat menguntungkan bagi mereka, di samping proses yang tidak berbelit-belit, efisiensi waktu, yang terpenting efisiensi biaya, sepanjang persyaratannya lengkap. Untuk itu kami pun memacu pemkab/pemkot se-Bali untuk mempercepat realisasi dan sosialisasi program ini,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pembuatan PBG Rp0, sehingga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak perlu mengeluarkan biaya. “Kebijakan PBG Rp0 khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum,” katanya.

Maruarar menyampaikan kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah. “Sesuai arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, guna mendukung program prioritas pembangunan tiga juta rumah, kita sudah membuat SKB 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah yang membuat peraturan kepala daerah untuk PBG Rp0 bagi MBR,” katanya.

Selain biaya, kata dia, pemerintah juga telah memangkas waktu pengurusan PBG dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, pengurusan dapat diselesaikan dalam hitungan belasan menit. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan. “Walaupun kita mengejar proses pengurusan yang singkat, tapi jangan sampai mengabaikan substansinya. Sehingga cepat tapi kurang berkualitas, karena melewatkan syarat-syarat penting yang harus dilengkapi. Jadi tetap harus berkualitas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, standar waktu yang harus dilewati maksimal 10 hari,” tegasnya.

Sementara Mendagri Tito Karnavian menilai MPP Kabupaten Badung sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. Bahkan, dia menyebut MPP Kabupaten Badung layak menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia. “Silakan nanti datang berkunjung ke Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung. Ke depan saya berharap Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankan sukses ini dan tingkatkan serta sesuaikan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Badung, Made Agus Aryawan, memandu simulasi proses pembuatan PBG yang disaksikan langsung oleh Mendagri, Menteri PKP, Pj. Gubernur Bali, dan rombongan. Kabupaten Badung mencatatkan penyelesaian dalam waktu 17 menit 28 detik, termasuk rekomendasi pemanfaatan ruang melalui izin Rencana Tata Ruang (RTR), atau yang dikenal sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga seminggu.

Dengan demikian, Kabupaten Badung menjadi yang tercepat dalam pengurusan PBG karena telah mencakup RTR, sementara daerah lain yang mencatatkan waktu lebih singkat belum memasukkan unsur RTR dalam prosesnya.

Selain meninjau layanan PBG, rombongan juga melakukan interaksi dengan berbagai stan instansi vertikal dan horizontal, lembaga, serta perbankan di MPP Kabupaten Badung. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Pj. Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung. (*/bgn003)25012403

Semarapura, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya memuji komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke daerah. Pujian ini disampaikan Pj. Gubernur melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali I Dewa Putu Sunartha pada acara Peluncuran Ruang Bersama Indonesia di Banjar Sangging, Desa Dawan Klod, Kabupaten Klungkung, pada Jumat (17/1/2025).

Peluncuran Inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI) dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, Pj. Bupati Klungkung, Kepala Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali serta berbagai tokoh dari pemerintah, akademisi, dan dunia usaha.

Pj. Gubernur Mahendra menyampaikan perempuan Bali memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tradisi, budaya, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. “Sebagai pilar penjaga tradisi, perempuan Bali telah membuktikan dedikasinya dalam melestarikan adat dan budaya yang menjadi identitas kita. Sebagai motor penggerak ekonomi kreatif, mereka juga menunjukkan ketangguhan, kreativitas, dan inovasi dalam mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga dan masyarakat luas,” ujarnya.

Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah perempuan di Bali mencapai 2,19 juta jiwa atau 49,7% dari populasi, menjadikan mereka potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. “Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya terhadap semua pihak yang bekerja sama mewujudkan Ruang Bersama Indonesia ini, bukan hanya sebuah fasilitas fisik, melainkan sebuah harapan bagi perempuan dan anak-anak untuk meraih kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial PPPA Luh Ayu Aryani mengatakan masih terdapat tantangan dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di Bali. “Berdasarkan data dari Simfoni PPA, pada tahun 2024 tercatat sekitar 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi yang mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual,” ujarnya.

Dia mengatakan Ruang Bersama Indonesia hadir sebagai solusi nyata dalam menghadapi tantangan ini. “Ruang ini dirancang selain sebagai pusat perlindungan bagi perempuan dan anak anak yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi, juga merupakan pusat edukasi dan pemberdayaan, yang menawarkan pelatihan, bimbingan, dan dukungan bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” ujarnya.

Tercatat 12 RBI diresmikan di Bali yang berada di 10 desa dan 2 kelurahan, yakni Desa Dawan Klod, ⁠Desa Nyalian (Klungkung), Desa Dauh Peken (Tabanan), Desa Panji, Kelurahan Kendran (Buleleng), Desa Kesiman Kertalangu, ⁠Desa Dangin Puri Klod, Kelurahan Kesiman, ⁠Desa Dauh Puri Kaja, (Denpasar), Desa Candikusuma, Desa Blimbingsari (Jembrana), dan Desa Awan (Bangli). (*/bgn003)25011712

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya secara resmi membuka Mahasabha II Paiketan Krama Bali di Kampus IPB Internasional, Denpasar, pada Sabtu (11/1/2024). Mengusung tema “Bali Mau Dibawa ke Mana?”, forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Bali dan bertujuan merumuskan arah pembangunan Bali ke depan.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan mahasabha II yang diharapkan dapat membawa Bali menuju tata kelola yang lebih unggul. Ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan pembangunan fundamental sebagai kunci sukses pembangunan daerah.

“Untuk mewujudkan Bali yang aman, damai dan sejahtera tentu diperlukan pemikiran orang-orang hebat, cerdas dan berwawasan luas. Karena Bali yang kita kenal tidak memiliki sumber daya yang strategis, namun dianugerahi alam yang indah “nyegara gunung” memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, sehingga Bali dikenal dunia dan menjadi prioritas bagi wisatawan untuk di kunjungi,” ujarnya.
Dia juga optimistis Bali mampu menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa kehilangan identitas budayanya. “Saya yakin Bali akan berkembang dan mampu menjadi daerah yang kuat, karena dirangkul oleh budaya dan adat istiadat yang senantiasa menjadi pondasi bagi perkembangan yang masuk di tengah gempuran budaya barat akibat derasnya pariwisata yang memilih Bali sebagai destinasi kunjungannya,” katanya.
Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan stunting di Bali telah menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Bali turun menjadi 0,19%, jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12%. Sementara itu, prevalensi stunting di Bali pada tahun yang sama tercatat 7,2%, jauh di bawah angka nasional sebesar 21,5%.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Bali telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp431,36 miliar pada tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbarui data P3KE (by name by NIK) serta mengimplementasikan strategi penanganan kemiskinan dan stunting secara berkelanjutan.
Dia juga menegaskan bahwa pembangunan Bali dirancang secara holistik dengan pendekatan tematik, menyeluruh, dan terintegrasi. “Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali melalui pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokalnya. Sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas menuju generasi yang unggul menjaga akar budaya itu sendiri,” katanya.

Sementara Ketua Umum Paiketan Krama Bali I Wayan Jondra mengatakan mahasabha II sebagai wadah untuk menyatukan berbagai pandangan demi menentukan masa depan Bali. “Selaras dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ide cemerlang dalam membangun Bali dan membangun kesejahteraan masyarakat Bali secara Ngrombo,” ujarnya.
Dengan adanya mahasabha II, Bali diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, sembari tetap mempertahankan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai identitas yang membanggakan. (*/bgn003)25011101

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dalam penanganan sampah di Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Sampah di Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Pullman Hotel Legian, Badung, pada Sabtu (4/1/2024).

Mahendra Jaya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya penanganan sampah, mulai dari pembangunan TPS3R, TPST, pemilahan sampah berbasis sumber, hingga teknologi modern. Namun, upaya tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan permasalahan sampah di Bali, sementara saat ini TPA Regional Sarbagita Suwung telah mengalami kelebihan kapasitas.

Menurut dia, untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan pariwisata di Bali, diperlukan pengelolaan sampah dengan teknologi modern sebagai pengganti penanganan sampah model TPA atau control landfill. “Kami terus berupaya meminta dukungan dari pusat. Jika diizinkan, Bali sudah saatnya memiliki Waste to Energy,” katanya.

Mahendra Jaya menyatakan berencana mengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (waste to energy), yang diyakini mampu mengatasi persoalan pengelolaan sampah di kawasan Sarbagita.

Di sisi lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyiapkan aturan serta anggaran agar penanganan sampah di Bali dapat segera direalisasikan. “Sudah ada SK Menko Pangan, termasuk anggarannya. Nanti kerja sama antara pemerintah pusat, kementerian terkait, serta pemerintah daerah akan terus dilaksanakan secepat-cepatnya, mulai hari ini hingga April, terkait penanganan sampah, khususnya di daerah tujuan pariwisata seperti Bali,” katanya.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Saifol Nurofiq menyampaikan bahwa detail mengenai upaya penanganan sampah di Bali telah dibahas bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah. “Program-program di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, dan kementerian terkait lainnya akan kita kolaborasikan untuk menyelesaikan masalah sampah di Bali,” katanya.

Dia menyebutkan upaya penanganan sampah ini melibatkan seluruh instansi, termasuk pemerintah kabupaten/kota di bawah komando Gubernur Bali. Dalam waktu dekat, kebijakan akan dibuat untuk menangani persoalan sampah kiriman di pantai dan laut di Bali.

Rapat koordinasi penanganan masalah sampah di Bali tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, serta Forkopimda Bali. (*/bgn003)25010402

Badung, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terkait penanganan sampah kiriman yang belakangan terlihat menumpuk di kawasan Pantai Kuta Badung, Bali dan sekitarnya pada Sabtu (4/1/2025).

“Saya sangat mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terkait permasalahan sampah di Bali. Terima kasih atas kedatangan langsung para Bapak dan Ibu Menteri,” kata Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ketika ditemui pada acara aksi bersih-bersih tersebut.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan peristiwa menumpuknya sampah di Pantai Kuta dan sekitarnya merupakan fenomena musiman di mana arus laut yang melewati kawasan pantai tersebut membawa sampah dari luar Bali, terutama dari Pulau Jawa. “Karenanya, kami terus mendorong upaya penanganan sampah yang juga melibatkan masyarakat,” katanya.

Mahendra Jaya mengemukakan sejatinya Bali sudah memiliki peraturan terkait penanganan sampah, yakni penanganan sampah berbasis sumber. “Jadi, kami mendorong penyelesaian sampah di sumbernya, sampah diolah di skala rumah tangga hingga tingkat desa. Beberapa desa sudah berhasil melakukan dan terus memberikan percontohan pada desa-desa lainnya di Bali,” katanya.

Menurut Mahendra Jaya kehadiran para menteri dalam aksi bersih-bersih sampah di Pantai Kuta akan semakin memberikan dorongan serta semangat bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Pulau Dewata secara menyeluruh. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya untuk terus mendorong upaya penanganan sampah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Menteri yang telah peduli terhadap kelestarian dan keindahan alam Bali,” katanya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa masalah sampah kiriman di Bali menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat, karena selain berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata, juga dapat berdampak langsung pada lingkungan hidup dan pangan. “Bayangkan kalau dibiarkan, bisa-bisa lebih banyak sampah di laut daripada ikannya. Tentu ini mengganggu ketersediaan bahan perikanan kita nantinya,” ujarnya.

Menko Pangan juga mengatakan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, hingga komponen masyarakat untuk bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. “Kita ini negara kepulauan yang sangat besar. Jadi kuncinya adalah kita harus bekerja sama menjaga lingkungan kita,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa sampah kiriman di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya terjadi saat musim angin barat yang berlangsung pada periode Oktober-Maret setiap tahunnya. “Jumlah sampah kiriman di pesisir Bali pada 2024-2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada 2020-2021 yang mencapai sekitar 6.000 ton, sedangkan pada 2023 sekitar 2.900 ton,” urainya.

Karena itu, menurut Menteri LH RI, penting untuk berkolaborasi menangani sampah ‘musiman’ di pantai-pantai di Bali secara konkret melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. “Apalagi Bali memiliki reputasi pariwisata internasional dan perlu juga edukasi lebih masif kepada masyarakat untuk bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” katanya.

Terdata 2.115 peserta, mulai dari kalangan pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa Poltekpar Bali, komunitas, tenaga kebersihan, Satgas Kuta, desa adat, LSM, serta media massa hingga pegiat media sosial turut terlibat dalam aksi bersih-bersih tersebut meskipun sempat diguyur hujan. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan MoU antara Kementerian LHK dan Kementerian Pendidikan Dasar RI untuk upaya edukasi penanganan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia sekolah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Kegiatan membersihkan sampah kiriman tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Pangdam IX/Udayana, Polda Bali, Korem 163/Wirasatya, hingga perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*/bgn003)25010401

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali yang telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dalam memenuhi ketentuan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Bali adalah satu-satunya daerah yang menyelenggarakan hal ini. Atas nama Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota, saya mengapresiasi kinerja BPK, terutama tim pemeriksa dan semua pihak. Kami merasa sangat terbantu, dan kegiatan ini sangat baik dalam mendukung kinerja pembangunan di daerah,” kata Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam acara Penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Pemerintah Daerah di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Jumat (27/12/2024).

Pj. Gubernur Bali menilai hasil pemeriksaan dari tim BPK Provinsi Bali sangat berperan sebagai peringatan dini atas risiko kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah yang dapat berujung pada permasalahan di kemudian hari. “LHP ini adalah early warning atau bisa dikatakan sebagai mitigasi risiko. Kita selalu diingatkan untuk mengelola anggaran dengan benar. Latar belakang saya sebagai penyidik membuat saya memegang teguh nasihat atasan saya: lebih baik tidak tidur satu malam daripada tidak tidur tiga bulan. Jadi, selesaikan masalah secepatnya sebelum melebar ke mana-mana. Terkadang kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi menurut pemeriksa ternyata tidak demikian,” katanya.

Mahendra Jaya juga menekankan pentingnya peringatan dini dalam penggunaan anggaran negara untuk menghindari risiko kesalahan pengelolaan. “Bayangkan jika tidak ada peringatan. Saya juga senang dengan respons teman-teman di Inspektorat yang luar biasa atas rekomendasi yang diberikan. Selain teamwork yang baik di Bali, koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota juga sangat solid,” tandasnya.

Birokrat asal Temesi, Gianyar, ini berharap catatan penting dan rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkret. “Saya harap semuanya bisa dituntaskan dengan cepat. Banyak kejadian di mana pejabat sudah pensiun tetapi harus kembali diperiksa terkait penggunaan anggaran. Karena itu, kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi ini. Kami bertekad dan berkomitmen untuk pengelolaan daerah yang lebih akuntabel, akurat, dan efektif. Kami juga memohon BPK untuk terus memberikan tuntunan dan kaidah yang baik demi pembangunan daerah yang ekonomis, efektif, terarah, dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengapresiasi upaya positif yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, dia juga mengingatkan agar rekomendasi dari BPK dapat ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. “Kalau kita lihat, angka tindak lanjut Pemprov Bali mencapai 97,1 persen, di atas target rata-rata nasional sebesar 75 persen. Kami juga mengapresiasi pengelolaan APBD yang sudah baik untuk mendukung pembangunan nasional dengan tetap memaksimalkan peran Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” ujar Perwira.

Apresiasi juga diberikan kepada Pemda yang terus mendukung pemeriksaan BPK serta pengelolaan keuangan negara yang berkualitas. “BPK lebih banyak melakukan pemeriksaan kinerja untuk melihat sejauh mana manfaat APBD atau uang negara dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya. Berdasarkan data, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, gini ratio, dan inflasi di Bali menunjukkan hasil yang baik. Ini adalah wujud keselarasan antara pengelolaan keuangan daerah dan hasil di lapangan,” katanya.

Perwira juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk segera mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Unaudited) sebagai bahan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024. “Kalau bisa, Februari 2025 sudah siap sehingga kita bisa lebih cepat memperoleh hasil pemeriksaannya,” katanya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bali Ida Gde Komang Kresna Budi dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Sementara bupati/walikota dan DPRD se-Bali secara simbolis menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dari Kepala BPK Provinsi Bali, diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan. (*/bgn003)24122901