Nasional, Baliglobalnews

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka 33 formasi penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) melalui jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

“Dibuka sebanyak 33 formasi yang terdiri atas 12 jabatan,” kata Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta di Jakarta, Jumat.

Dari 33 formasi CPNS yang dibuka penempatan akan terbagi untuk Sekretariat Jenderal LPSK dan perwakilan LPSK yang ada di Medan dan Yogyakarta.

Lebih rinci, formasi tersebut ialah dua analis keamanan, dua analis keuangan, dua analis organisasi, dua analis perencanaan evaluasi dan pelaporan, dua analis sistem informasi, dua investigator.

Kemudian satu formasi untuk pengelola barang milik negara, 11 pengelola pembinaan bantuan, dua pengelola persidangan, empat penyusun bahan kebijakan, satu penyusun rencana kegiatan dan anggaran, serta dua verifikator keuangan.

Selain pelamar umum, LPSK juga membuka kesempatan bagi pelamar lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (cumlaude), disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS LPSK formasi 2021.

Untuk informasi persyaratan dari masing-masing jabatan serta mekanisme seleksi CPNS termasuk format surat lamaran, para pelamar bisa mendapatkan dan mengunduh melalui www.lpsk.go.id.

Khusus pelayanan dan penjelasan informasi lainnya terkait pelaksanaan seleksi CPNS LPSK 2021, masyarakat juga dapat menghubungi nomor telepon 021–28681560 ext.3051 pada hari kerja pukul 10.00 hingga 14.00 WIB atau melalui WhatsApp 0812-80317906 dan email rekrutmen@lpsk.go.id.(bgn123)21070219

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengapresiasi Pemerintah Pusat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia yang telah menyerahkan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dari wilayah Provinsi Bali sebagai dampak dari bom Bali 1 dan bom Bali 2.

Demikian sambutan Wagub Bali dalam acara Penyerahan Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (4/2).

Wagub menyampaikan permasalahan terorisme di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang masih sering terjadi. Aksi terorisme ini harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sulit untuk dilacak. Tindakan terorisme yang terjadi di Bali beberapa tahun lalu telah menimbulkan korban jiwa maupun korban luka luka baik luka berat maupun ringan.

Menurut Wagub, pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme dalam bentuk kompensasi, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibayarkan oleh LPSK kepada korban tindak pidana terorisme khususnya di wilayah Provinsi Bali (peristiwa bom Bali 1 dan 2). ”Kami atas nama Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas penyerahan kompensasi korban tindak pidana terorisme dikarenakan peristiwa bom Bali 1 dan 2. Saya harap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik baiknya,” katanya.

Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, menyampaikan Pemerintah Pusat memberi perhatian kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu dengan menyalurkan kompensasi baik kepada ahli waris korban meninggal dunia, korban luka berat maupun luka ringan. ”Kami harap kompensasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih strategis sehingga keluarga bisa lebih survive. Kami harap kompensasi  dimanfaatkan secara lebih produktif dan kreatif dan tidak keperluan yang lebih konsumtif,” tuturnya.

Pada kesempatan itu diserahkan kompensasi kepada 37 korban tindak pidana terorisme dengan total Rp 7,785 miliar dengan besaran kompensasi untuk korban meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris masing-masing 250 juta, korban luka berat Rp 210 juta, luka sedang Rp 150 juta dan luka ringan Rp 75 juta. Dari 37 korban yang menerima  kompensasi, 20 orang diberikan pada ahli waris korban  meninggal dunia, baik korban meninggal dunia dari bom Bali 1 dan bom Bali 2 dan korban terorisme di Poso, 10 orang luka berat, 5 orang korban luka sedang dan 2 korban luka ringan. (bgn003)21020422

Nasional, Baliglobalnews

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan siap memberikan perlindungan kepada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan menyebabkan kematian enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020.

“LPSK siap membantu pengungkapan kasus itu dengan memberikan perlindungan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut agar dapat memberikan keterangan penting yang diperlukan dalam upaya penuntasan kasus yang cukup menyita perhatian publik,” ucap Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Edwin mengatakan sejauh ini enam saksi dalam kasus penembakan laskar FPI telah meminta perlindungan ke LPSK yang sedang didalami permohonannya.

“Hanya saja, dalam permohonan yang diajukan sebelumnya sempat menemui kendala di mana terlapor yang tercantum dalam laporan polisi adalah enam laskar FPI yang telah meninggal dunia,” kata dia.

Namun, lanjut dia, adanya hasil temuan baru Komnas HAM yang diumumkan pada Jumat (8/1), terbuka kembali kemungkinan dilanjutkannya upaya penyelesaian melalui jalur hukum dengan munculnya tersangka lainnya.

“Agar publik bisa mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa yang dinilai Komnas HAM sebagai tindakan ‘unlawfull killing’,” ucap Edwin.

Menurut dia, jika membaca keterangan hasil penyelidikan yang disampaikan oleh Komnas HAM, terdapat sejumlah saksi lainnya yang diduga memiliki informasi penting terkait peristiwa tersebut.

Dalam proses penyelidikan, setidaknya Komnas HAM telah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi di tiga tempat berbeda, yakni di daerah Sentul, “rest area” KM 50, dan di daerah Karawang.

Ia mengatakan LPSK akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mendapatkan rekomendasi sejumlah saksi yang dinilai memerlukan perlindungan.

“Untuk itu, kami berharap seluruh saksi mau bersuara dalam proses hukum selanjutnya, LPSK akan menjamin keselamatan mereka. Sebagai informasi, untuk enam saksi yang telah mengajukan permohonan ke LPSK, kami tetap monitor situasi keamanan jiwa mereka,” tuturnya.

Penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM menyebut peristiwa tewasnya empat dari enam laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM dan meminta agar kasus tersebut harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.(bgn123)21010905

Nasional, Baliglobalnews

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta saksi-saksi kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 tidak perlu takut untuk mengungkapkan kasus tersebut.

“Mari bantu penegak hukum dengan berani memberikan keterangan sehingga korupsi itu dapat diungkap dan pelaku-nya diadili,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu.

Keberanian para saksi turut mengungkapkan kasus tersebut, tegas Hasto, akan diimbangi dengan perlindungan dari negara, yang pelaksanaannya dilakukan LPSK. Hal itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasto menjelaskan perlindungan kepada saksi, termasuk kepada pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator), bertujuan agar mereka dapat memberikan informasi apa adanya tanpa intimidasi atau potensi ancaman lain.

Menurut dia, tindak pidana korupsi kerap dilakukan secara terorganisasi dan tidak hanya melibatkan satu pihak.

Karena itu, kata dia, jika saksi dapat memberikan keterangan secara aman dapat membantu kerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana dimaksud.

Hasto juga mengimbau pihak-pihak yang mempunyai keterangan terkait kasus suap yang melibatkan Mensos, tetapi khawatir akan adanya ancaman, bisa menghubungi LPSK. “Kami (LPSK) terbuka menerima perlindungan,” ujarnya.

Permohonan perlindungan bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor LPSK, atau menghubungi Call Center 148 dan WA 085770010048. Tersedia pula aplikasi permohonan perlindungan online atau daring LPSK yang dapat diunduh di Playstore.

Sebagaimana diketahui, satu lagi Menteri Kabinet Indonesia Maju tersandung korupsi, yakni Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan-nya sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) virus Corona bersama empat orang lainnya.

Penetapan Mensos dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus suap bansos Corona, disampaikan langsung Ketua KPK Firli Bahuri di kantor KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (6/12).

LPSK mengapresiasi langkah penegak hukum, termasuk KPK, yang tak henti mengungkap tindak pidana korupsi.

“Pertama, kita sangat sayangkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat melewati dampak dari virus Corona. Bahkan, sejak awal pihak yang terlibat sudah diingatkan,” tutur Hasto.

Anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program bansos Corona cukup besar dan dalam pelaksanaannya pun melibatkan banyak pihak, kata dia, sehingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi terbuka.(bgn123)20120610

Nasional, Baliglobalnews

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengirim tim untuk memproses perlindungan dan pemberian hak untuk saksi dan korban serangan di Lewono Lembantongoa, Kabupaten Sigi, Sulteng, yang diduga terjadi pada Jumat (27/11).

Wakil Ketua LPSK Achmadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan tim tersebut akan mengidentifikasi korban atau keluarga korban dari tindakan diduga terorisme itu.

“Ada layanan yang diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme, seperti bantuan medis. Tim juga perlu mendalami saksi atau korban guna kepentingan perlindungan dalam proses peradilan,” tutur Achmadi.

Tim LPSK direncanakan dikirimkan pada Senin (30/11) untuk melakukan penelaahan terhadap kondisi dan kebutuhan korban. Apabila kebutuhan bantuan medis dibutuhkan mendesak, LPSK dapat menerbitkan guarantee letter sebagai jaminan atas biaya penanganan medis korban tindak pidana terorisme.

Selain itu, LPSK menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Sulteng dan pihak terkait untuk kepentingan perlindungan dan proses layanan bantuan korban, seperti bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan untuk keluarga korban meninggal dunia serta melakukan penilaian untuk kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada pun pada Jumat (27/11), salah satu rumah warga didatangi delapan orang tidak dikenal yang masuk lewat belakang rumah dan mengambil beras kurang 40 kilogram.

Pelaku kekerasan yang menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Sigi itu diduga adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso.

Akibat kejadian itu sejumlah warga yang bermukim dekat rumah korban, bersembunyi, melarikan diri dan bahkan mengungsi. (bgn123), 20112929