Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Bambang S. Hidayat mengatakan rata-rata simpanan bank umum (perbankan) di Provinsi Bali hingga Agustus 2024 mengalami peningkatan yang cukup kuat yaitu sebesar 8,08% year on year (yoy).

“Perkembangan simpanan bank umum di Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan yang solid, dengan Provinsi Bali yang selalu tumbuh lebih dari nasional,” ujar Bambang pada Jumat (11/10/2024) sore.

Berdasarkan rekening, kata dia, jumlah rekening di Provinsi Bali menempati urutan ke-17 secara nasional atau sebanyak 8,66 juta rekening, namun secara nominal menempati urutan ke-7 dengan jumlah total simpanan masyarakat di perbankan di Bali sebanyak Rp171,64 triliun.

Dia menyebutkan sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005, hingga September 2024 sudah ada 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang dilikuidasi atau ditutup oleh LPS.

“Dengan rincian 2 BPR/BPRS yang Dalam Likuidasi dan 8 yang sudah selesai ditangani dan jumlah total simpanan layak bayar sebanyak Rp277,21 miliar, milik 19.884 rekening,” katanya.

Dia menjelaskan tutupnya BPR/BPRS bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola. Penutupan BPR/BPRS pun relatif tidak akan berdampak kepada masyarakat umum secara luas. “Khusus para pemegang rekening juga aman karena dijamin oleh LPS,” katanya.

Bambang juga memaparkan, mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), antara lain mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028, atau lima tahun sejak UUP2SK diundangkan.

Menurut dia, penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi (PA) yang di Cabut Izin Usaha (CIU). “Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK, salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis,” katanya.

Sementara pada tahun 2024 ini LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala Peraturan Pelaksanaan terkait UU P2SK. Demikian juga mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang, antara lain, Penyesuaian Blueprint IT, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan, Penyelesaian PKE (lanjutan). Kemudian pada tahun 2026- 2027 yaitu, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT (lanjutan) untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT. (bgn008)24101205

Denpasar, Baliglobalnews

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah BPR Pasar Umum (DL) Denpasar berjalan baik. Pembayaran klaim ini dilakukan setelah BPR Pasar Umum dicabut izin operasinya oleh OJK pada 25 November 2022.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, Hermawan Setyo Wibowo, di Denpasar usai mendampingi pembayaran klaim salah satu nasabah BPR pada Jumat (25/8/2023).

“LPS telah membayar klaim simpanan nasabah BPR Pasar Umum secara bertahap sejak 12 Desember 2022 atau kurang lebih dua minggu sejak BPR tersebut ditutup. Hal ini dilakukan tidak lain ialah untuk memberikan ketenangan kepada nasabah,” kata Setyo mengatakan LPS selalu berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa menyimpan uang paling aman adalah di bank.

Dia menyebutkan hingga 31 Juli 2023, LPS telah membayar klaim simpanan layak bayar terhadap 1.433 rekening nasabah BPR Pasar Umum dengan nominal Rp 20,72 miliar. Sampai saat ini, tinggal 1% atau senilai Rp 786 juta yang belum dicairkan oleh nasabah BPR Pasar Umum.

Pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, kata dia, merupakan salah satu bentuk komitmen LPS yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Simpanan nasabah akan dijamin LPS maksimal Rp 2 miliar per nasabah per bank asal memenuhi syarat layak bayar seperti diatur oleh undang-undang.

“Asal memenuhi syarat 3T, nasabah tidak perlu khawatir, simpanannya akan dijamin LPS,” katanya seraya merinci 3 T tersebut meliputi simpanan nasabah tercatat pada pembukuan bank, tingkat suku bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku dan tidak menyebabkan bank menjadi gagal (misalnya tidak memiliki kredit macet).

Surya, nasabah BPR Pasar Umum yang telah dilikuidasi LPS telah menerima klaim program penjaminan LPS telah merasakan manfaat keberadaan LPS. “Saya berpesan masyarakat tidak perlu ragu menabung di bank, karena aman sudah dijamin LPS. Yang penting bunga simpanannya jangan melebihi yang dipersyaratkan LPS,” katanya.(bgn008)23082522

Badung, Baliglobalnews

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggandeng insan media di Pulau Bali dalam upaya mengedukasi dan mensosialisasikan kepada publik terkait pentingnya meningkatkan literasi penjaminan simpanan kepada masyarakat Pulau Dewata.

“Kami (LPS) menilai masih ada masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi LPS. Berangkat dari hal ini, melalui peran rekan media, LPS secara intens mensosialisasikan peran dan fungsinya, sesuai amanat UU No 24 Tahun 2004, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dengan fungsinya sebagai otoritas penjamin simpanan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat LPS, Haydin Haritzon, dalam acara media gathering bersama jurnalis di Bali, pada Sabtu (10/6/2023).

Dia menjelaskan agar simpanan masyarakat di bank bisa dijamin LPS, maka para nasabah (masyarakat) bank, memenuhi syarat-syarat 3T sesuai penjaminan LPS, meliputi tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS, dan tidak terindikasi dan atau melakukan tindakan fraud.

Haydin menjelaskan berdasarkan data klaim penjaminan yang dihimpun sejak 2005 hingga Mei 2023, total simpanan atas bank yang dilikuidasi LPS mencapai Rp 2,12 triliun.

Dari total simpanan tersebut, kata dia, terdapat Rp 1,75 triliun (82%) yang dinyatakan laik bayar dan telah dibayarkan LPS kepada 271.237 rekening bank. Terdapat Rp 373 miliar (18%) milik 19.101 rekening bank yang dilikuidasi dan dinyatakan tidak layak bayar karena tidak memenuhi ketentuan LPS (syarat 3T).

Nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai. Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2/PLPS/2010 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian uang dalam rangka penghimpunan dana juga termasuk komponen perhitungan bunga. Jika perhitungan cashback dan bunga yang diperoleh nasabah melebihi TBP maka simpanan tidak dijamin LPS. 

“LPS juga menekankan pentingnya transparansi perbankan kepada nasabah, terutama pada saat menawarkan produk simpanan khususnya apabila tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS maka menginfokan kepada nasabah bahwa simpanan tidak akan dijamin baik pokok maupun bunganya,” katanya. (bgn008)23061003

Nasional, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat untuk memperbarui kerja sama dan koordinasi untuk memperlancar serta mengoptimalkan penanganan permasalahan perbankan guna menjaga stabilitas sistem keuangan keuangan khususnya di masa pandemi COVID-19.

“Kesepahaman ini merupakan pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan LPS antara lain dalam pertukaran data dan atau informasi, pemeriksaan bank, pelaksanaan penjaminan simpanan, penanganan bank dengan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), serta penanganan bank yang tidak dapat disehatkan dan penempatan dana LPS pada bank selama pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19,” kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Nota kesepahaman baru antara OJK dan LPS sudah ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah pada pertengahan Agustus 2020 lalu, di Jakarta.

Nota Kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut atas UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020, Peraturan Pemerintah No 33/2020 dan Peraturan LPS No 3/2020.

Ruang lingkup kesepahaman OJK dan LPS itu juga dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank, tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank, penanganan bank sistemik dan non sistemik, penanganan bank yang dicabut izin usahanya, penanganan bank yang membahayakan perekonomian dan pendirian bank perantara serta penanganan bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik.

Dengan berlakunya nota kesepahaman yang baru ini, maka nota kesepahaman OJK dan LPS yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (bgn123)20090804