Denpasar, Baliglobalnews

Tercatat 1.439 lembaga perkreditan desa (lpd ) dari 1.500 desa adat di seluruh Bali tercatat hingga Oktober 2024 memiliki aset Rp33,7 triliun. Hal itu dikatakan Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas PMA Provinsi Bali, Kadek Doni Raditya, salah satu pembicara dalam Forum Diskusi Nasional Peduli LPD yang dilaksanakan di Gedung PWI Bali pada Rabu (18/12/2024). Namun, dia menyayangkan lemahnya tata kelola LPD, menjadi pemicu berbagai kasus LPD bermasalah di Pulau Bali.

“Kelemahannya, belum banyak LPD memiliki perarem yang mengatur tata kelola LPD yang dipayungi oleh awig-awig sesuai Perda Provinsi Bali ini yang sedang kita dorong kepada seluruh Desa Adat di Bali,” katanya.

Dia menyatakan ada kesenjangan dalam penerapan tata kelola LPD. Pertama kesenjangan regulasi, awig, perarem dan turunanya yang mengatur, mengawasi dan mengelola LPD.” Belum semua LPD memilikinya,” katanya.

Selanjutnya kesenjangan kelembagaan yaitu penerapan tata kelola modern, kompetensi SDM hingga teknologi. Selain itu, Kedudukan LPD atau linggihnya di desa adat banyak belum dipahami, padahal LPD adalah milik desa adat, ada krama kedudukanya paling tinggi,kemudian pengurus desa adat , ada kertha desa, yang mengawasi, ada fungsi kontrol di sana, sehingga pengurus LPD bekerja berdasarkan tata kelola yang telah diatur berdasarkan perarem.

Pembicara lainnya IB Rai Dharma Wijaya Mantra yang juga Anggota DPD RI Perwakilan Bali mengungkapkan ekosistem LPD saat ini yang hilang dan sebaiknya dibangkitkan lagi, sehingga apa yang menjadi ide tentang modal budaya agar tetap dijaga harga dirinya. “Prioritas utama yakni memperbaiki ekosistem LPD. Pasca lepasnya BPD sebagai pembina, praktis tata kelola LPD ‘berantakan’ dan pengurusnya kalang kabut. Saat ini pemangku kepentingan terfokus pada hal lain yang justru meninggalkan LPD dari jati dirinya,” katanya.

Rai Mantra menjelaskan kesadaran masyarakat tentang hakikat LPD masih belum optimal. Banyak yang tidak paham LPD adalah lembaga hybrid yang mengawinkan nilai tradisi dan manajemen modern dalam tata kelolanya. LPD berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan yang diperlukan hari ini adalah kalibrasi LPD.

“Perbaiki dan maksimalkan yang sudah ada, LPD bukan bussiness enterprise murni, terdapat nilai sosio-kultural di dalamnya. Jadi jangan menambah core bisnis dalam LPD,” tegasnya.

Dia menegaskan LPD tidak akan bisa sebesar lembaga keuangan lainnya, karena levelnya ada di skala mikro. Tujuan LPD sebagaimana dikatakan Prof. Mantra adalah membantu desa adat dalam menjalankan fungsi kulturalnya.

Sementara Kasi II Bidang Sosial Politik Kejati Bali Anak Agung Jayalantara mewakili Kajati Bali mengingatkan dari berbagai kasus LPD perlu ada tata kelola yang matang. “LPD kita sepakat perlu dijaga sebagai aset untuk menopang adat dan budaya. Namun ruang lingkup LPD belakangan semakin meluas,” katanya.

Apalagi, kata dia, nasabah LPD menyentuh hingga di luar masyarakat di suatu wilayah desa adat, bahkan WNA. Ketika ada kasus kredit macet atau dana nasabah tidak bisa dikembalikan bagaimana mekanisme tanggung jawab pengurus untuk mengembalikan dana masyarakatnya. “Saat ini yang bisa mempailitkan LKM dalam UU Penguatan Ekonomi Perbankan adalah OJK. Namun, karena LPD dikecualikan, maka kreditur bisa mengajukan pailit, cukup bahaya bisa-bisa aset LPD melayang,” katanya. (bgn)

Pihaknya menyarankan, ⁠jika ingin berdiri dalam level makro, yang harus dikembangkan adalah BUPDA dengan membentuk LK berbadan hukum seperti BPR sehingga mampu menampung aset yang lebih lebih besar.

Selain tiga pembicara dalam agenda Forum Diskusi Nasional Media Peduli LPD mengambil tema Sinergitas Penguatan Ekonomi Desa Adat Bersama LPD, menghadirkan pula pembicara Kapolda Bali diwakili Panit 2 unit 3 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali Ipda Si Ngurah Putu Kusumayadi, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali diwakili Patajuh Baga IV Bidang Ekonomi MDA Bali I Ketut Madra.(BGN008)24121906

Denpasar, Baliglobalnews

Jalan Santai serangkaian peringatan HUT Ke-31 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penatih dan HUT ke-19 Pasar Desa Adat Penatih berlangsung di Pasar Desa Adat Penatih pada Minggu (11/9/2022).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan AA Gede Risnawan, mewakili Walikota Denpasar melepas peserta jalan santai yang diikuti ratusan masyarakat penatih ditandai dengan kibasan bendera start.

Risnawan mengucapkan selamat atas peringatan HUT ke-31 LPD Penatih dan HUT ke-19 Pasar Desa Adat Penatih. Dia mengharapkan dengan pelaksanaan HUT dapat terus berinovasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Hal ini tak terlepas dari keberadaan LPD di Bali sebagai lembaga perekonomian desa telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Begitu juga di Kota Denpasar, keberadaan LPD hingga pasar rakyat memiliki peranan dan manfaat bagi pembangunan dan perekonomian sebuah desa adat.

“LPD dan pasar rakyat memberi banyak manfaat dalam kegiatan sosial dan budaya serta perputaran perekonomian masyarakat, apalagi hal ini ditunjang dengan inovasi langkah kreatif dan inovatif pengembangan di era globalisasi,” ujarnya.

Sementara Bendesa Adat Penatih, I Wayan Eka Yana, didampingi Ketua Panitia, Made Candra mengatakan rangkaian kegiatan HUT LPD Penatih dan HUT Pasar Penatih dirangkai dengan beberapa kegiatan kebersamaan, sosial hingga cinta lingkungan dan alam. Adapun kegiatan seperti jalan sehat bagi warga masyarakat setempat, senam, pemberian bibit pohon, penebaran bibit ikan hingga penyerahan hadiah dan doorprize 3 unit sepeda motor.

Dalam HUT ke-31 LPD dan HUT ke-19 Pasar Desa Adat Penatih ini pihaknya bersama pihak desa adat setempat terus melakukan inovasi dalam membangun desa. “Keberadaan LPD dan pasar sangat didukung masyarakat desa sesuai dengan spirit Vasudhaiva Kutumbakam,” katanya.

Dia menyebutkan pertumbuhan bisnis LPD Penatih sangat baik. Aset LPD hingga saat ini mencapai Rp 57 miliar. Sementara kredit yang tersalurkan ke masyarakat Rp 37 miliar dan laba per Agustus 2022 mencapai Rp 1,1 miliar lebih.

“Pencapaian ini tentunya berkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat, yang tetap setia dengan LPD-nya sendiri,” katanya.

Tampak hadir Anggota DPRD Kota Denpasar, Ketut Budha, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Wayan Budha,  Sekretaris Camat Denpasar Timur, Ketut Sri Karyawati, BKS LPD Denpasar, Lurah Penatih, Wayan Astawa, dan tokoh masyarakat desa setempat.

(bgn003)22091116

Bangli – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud), menggelar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui Penyuluhan dan Pendampingan Pengelolaan Kredit Keuangan, di Kantor LPD Desa Adat Karang Suwung Kaja, Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (4/6) lalu.

“Kegiatan ini dilakukan, guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan akan Lembaga Perkreditan Desa (LPD),” kata Dekan FEB Unud, Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D., yang didampingi oleh Para Wakil Dekan.

Dia menyatakan bahwa, PKM ini merupakan salah satu program Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengetahui permasalahan ekonomi di masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Desa Adat Karang Suwung Kaja.

Pihaknya juga mengharapkan jika kegiatan PKM ini mampu menjadi salah satu solusi pengelolaan keuangan pasca pandemic Covid-19 yang melanda.

Penyuluhan dan pendampingan ini dipandu oleh Dosen FEB Unud, I Nyoman Nurcaya, S.E., M.M., dan mendatangkan dua orang Narasumber, diantaranya I Wayan Sudarya, SP. (Direktur Utama BPR Saraswati Eka Bumi) dan Dr. I Made Surya Negara Sudirman, S.E., M.M., Ak. (Dosen FEB Unud).

Selain diikuti oleh Dosen FEB Unud sendiri, kegiatan ini juga dihadiri oleh Bendesa Adat Karang Suwung Kaja, Kelihan Adat Karang Suwung Kaja, dan Pengelola LPD Desa Adat Karang Suwung Kaja, serta beberapa masyarakat Desa Adat Karang Suwung Kaja.

Bendesa Adat Karang Suwung Kaja menyampaikan rasa terima kasihnya karena FEB Unud memilih Desa Karang Suwung Kaja menjadi tempat untuk melaksanakan pengimplemetasian Tri Dharma Perguran Tinggi.

“Saya berharap apa yang dibagi oleh FEB Unud mampu dipahami dan dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Pengelola LPD dan masyarakat Desa Adat Karang Suwung Kaja guna memperbaiki pengelolaan kredit keuangan,” pungkasnya.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.

(bgn008)22061102

Denpasar, Baliglobalnews

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seharusnya menjadi salah satu penopang perekonomian di Bali khususnya di lingkungan desa adat, karena LPD diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Adat.

Mengingat LPD memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Adat sehingga perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat.

Hal itu dikatakan Pemerhati LPD di Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., di Denpasar, Kamis (8/4/2021) yang meluapkan keprihatinannya terhadap banyak LPD yang mengalami masalah dengan likuiditasnya.

“Banyak pula mantan Prajuru LPD beserta Panureksa yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan mengakibatkan LPD mengalami kesulitan likuiditas,” tegasnya.

Ia menegaskan, peran Panureksa yang merupakan Pengawas LPD dan pamucuknya dijabat ex officio oleh Bendesa Adat setempat bersama Lembaga Pemberdayaan (LP LPD) sangat vital terhadap kesehatan LPD di desa adat.

Dimana, Pasal 58 Pergub 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda 3 Tahun 2017 Tentang LPD mengatur secara tegas tugas dan kewenangan LP-LPD yakni melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan: pembinaan teknis, pemeriksaan/audit, pelatihan, mengelola dana perlindungan LPD, mengelola dana penjaminan simpanan LPD, mengelola dana penyangga likuiditas LPD; dan penanganan masalah LPD.

“Pertanyaannya adalah apakah tugas dan kewenangan tersebut di atas sudah dilaksanakan oleh LP LPD, kalau sudah tidak mungkin banyak LPD mengalami masalah seperti sekarang ini,” tambah pria yang biasa disapa Jero Ong ini.

Jero Ong yang juga Advokat pada YAS Law Office ini menambahkan bahwa sesuai dengan Pergub 44 Tahun 2017, LPD menyetor 5% dari keuntungannya untuk dana pemberdayaan dan dari 5% keuntungan yang dialokasikan tersebut 45% disetor ke LP LPD.

Sedangkan sisanya diberikan kepada BKS LPD, PHDI, Majelis Desa Adat, dana pelatihan LPD, dana perlindungan LPD dan termasuk juga sebagai dana penyangga likuiditas LPD.

Jadi LP LPD yang mempunyai tugas melakukan audit LPD setiap tahunnya bersama Panureksa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya, terbukti banyak LPD di Bali bermasalah.

“Ini sama dengan LP LPD menikmati hampir 2% dari keuntungan LPD tapi tidak melakukan fungsinya sebagaimana diamanatkan Perda dan Pergub tentang LPD,” ketusnya.

Di Bali sendiri, lanjutnya, ada terdapat 1.436 desa adat yang telah memiliki LPD dari 1.493 desa adat yang ada di Bali. “Jadi bayangkan saja brapa LP LPD menerima dana pemberdayaan setiap tahunnya namun justru masih banyak LPD di Bali yang bermasalah dan mengalami kesulitan likuditas,” ucapnya.

Sehingga akibat salah tata kelola dan tidak maksimalnya pengawasan dan audit yang dilakukan baik oleh Panureksa maupun oleh LP LPD. Pihaknya berharap Gubernur Bali Wayan Koster merombak dan mengganti personil maupun pengurus LP LPD karena berkontribusi terhadap permasalahan LPD yang terjadi di Bali, tutup Adi Susanto yang juga Ketua DPW PSI Provinsi Bali.(bgn008)21040809

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyoroti tentang keberadaan LPD, karena LPD sebagai soko guru masyarakat adat harus dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah melalui Bagian Perekonomian akan melakukan audit terhadap LPD, sehingga pengelolaan LPD akan lebih baik mulai dari SDM, manajemen maupun spiritualnya.

”Hidupkan LPD dengan kuat, bendesa harus mengetahui anatomi tubuh dari LPD. Dengan pengelolaan yang bagus, LPD akan mampu berkembang. Dengan begitu kami akan memberikan penguatan modal LPD secara proporsional,” kata Bupati Giri Prasta saat menghadiri acara gendu wirasa/tatap muka bersama dengan Majelis Desa Adat (MDA) se-Kecamatan Petang di Objek Wisata Kembengan Sari, Petang Jumat (26/3).

Giri Prasta juga menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan program-program yang dapat dilaksanakan desa adat dalam upaya melestarikan seni, adat, agama, tradisi dan budaya di Kabupaten Badung. Pertama, Bupati menyampaikan terima kasih kepada bendesa adat serta para tokoh masyarakat yang telah bersatu menjalankan tugas dengan baik dalam mendukung program-program pemerintah. Meskipun dalam masa pandemi Covid-19 saat ini pelaksanaan adat, agama dan budaya tetap berjalan baik dengan mematuhi protokol kesehatan.

Bupati berharap dengan dukungan masyarakat Badung, penanganan Covid-19 melalui vaksinasi dapat berjalan lancar. Dengan begitu rencana Pemerintah Pusat membuka kembali pariwisata Bali mulai bulan Juni nanti akan terlaksana sehingga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

”Kondisi pandemi ini sangat berdampak luas pada semua lini. Dapat disebut Badung saat ini darurat pandemi dan darurat ekonomi. Namun pemerintah tidak tinggal diam, kami berupaya keras untuk melindungi masyarakat. Upaya secara sekala maupun niskala sudah dijalankan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, pariwisata bisa kembali bangkit dan ekonomi masyarakat berangsur pulih kembali,” katanya.

Bupati asal Pelaga itu juga mewajibkan di desa adat ada PAUD/TK berbahasa ibu serta adanya pasraman. Pihaknya juga telah memprogramkan terbangunnya taman bumi banten di Kecamatan Petang. Dengan tujuan agar memudahkan masyarakat mendapatkan bahan upakara. Nantinya taman bumi banten ini akan menjadi taman usada dan dipastikan menjadi salah satu destinasi religius. Untuk mewujudkan semua program-program ini, harus ada komunikasi, koordinasi serta sinergi antara bendesa adat dan perbekel.

”Bendesa dan perbekel harus bersatu, saling koordinasi, menyamakan pola pikir dengan satu tujuan mensejahterakan masyarakat,” katanya seraya berpesan agar menggunakan konsep Panca Pandawa dalam menjalankan tugas yaitu tegas, tepat sasaran, penampilan, kecerdasan, serta bisa menjadikan orang sedih menjadi senang.

Gendu wirasa juga dihadiri Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha, Camat Petang I Wayan Darma beserta Tripika, Ketua MDA Badung AA Putu Sutarja, Ketua MDA Kecamatan Petang I Ketut Budayasa, PHDI, Bendesa Adat, Perbekel serta Ketua Pecalang se-Kecamatan Petang. (bgn003)21032817