Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menggelar kegiatan entry meeting pembinaan dan pengawasan (audit) terhadap 30 lembaga perkreditan desa (LPD). Dalam kegiatan audit atas laporan keuangan LPD tahun ini, Pemkab Badung menggandeng petugas audit eksternal dari Tim Audit Universitas Udayana. Entry meeting secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Jumat (9/8/2024).

Wabup Suiasa sangat mengapresiasi audit LPD yang dilakukan auditor eksternal. Hal ini penting dilakukan dalam upaya perbaikan tata kelola dan penguatan LPD yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adat, termasuk memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi di Badung. Dari audit LPD ini diharapkan dapat memonitoring agar penggunaan anggaran keuangan LPD lebih terarah. Data dari auditor akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan umum. Ke depannya juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana untuk penguatan modal LPD.

“Jangan dimaknai audit ini pemerintah turut campur atau mencari cari kesalahan. Namun lebih pada pembinaan dan pengawasan internal demi perbaikan, penguatan dan meningkatkan kinerja LPD,” katanya seraya menegaskan, hasil audit hanya menjadi konsumsi internal, tidak menjadi konsumsi publik.

Sementara Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha mengatakan sebagai dasar pelaksanaan audit LPD yaitu Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD. Pasal 19 dan 20 menyebutkan LPD dilaksanakan audit setiap tahun. Dikatakan, kegiatan ini untuk menyediakan upaya pembinaan dan pemeriksaan tata kelola sesuai asas-asas akuntansi keuangan yang sehat. Bersama-bersama antara auditor dan pengurus LPD menemukan kesalahan dan tata kelola yang kurang tepat sehingga dapat dibenahi menjadi tata kelola LPD yang sehat dan sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya mewujudkan kesehatan LPD sebagai pilar perekonomian desa adat. Lingkup pekerjaan audit adalah laporan keuangan LPD sampai periode 31 Desember 2023. “Pelaksanaan audit dilakukan terhadap 30 LPD di Badung, yang sudah ditunjuk atau yang sudah disampaikan datanya oleh LP LPD. LPD yang diaudit adalah LPD yang belum mendapatkan giliran audit dan yang sudah selayaknya didorong kesehatan dan kemampuannya,” katanya.

Hadir Tim audit dari Universitas Udayana, bendesa adat, ketua LPD, BKS LPD dan lembaga pemberdayaan LPD. (bgn003)24080902

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, sangat mengapresiasi keberadaan LPD di Bali, karena sangat unik dan mungkin hanya satu-satunya ada di Indonesia.

“Bali itu sangat unik, selain mempunyai desa dinas layaknya desa-desa di Indonesia, juga desa adat yang menjadi kekuatan utama menjaga adat dan kebudayaan Bali,” katanya ketika menerima audiensi Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) di Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (27/11/2023). 

Pj. Gubernur Bali meyakini bahwa peranan LPD di desa sangat penting, karena salah satu penggerak perekonomian warga. Menurutnya banyak warga yang sudah percaya dan tergantung dengan keberadaan LPD. “Untuk itu ke depan saya harap LPD bisa terus melakukan sesuatu hal yang inovatif agar makin dicintai masyarakat serta terus memberikan solusi-solusi bagi permasalahan perekonomian warga,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, Bali mempunyai dua desa, yaitu desa dinas dan desa adat dengan Bumdes dan BUPDA di dalamnya. Jika kedua badan usaha tersebut bersatu dan di bawah naungan LPD itu bisa menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dan pembangunan desa di Bali. “Ibaratnya Bali itu mempunyai dobel gardan. Jadi ekonominya bisa melaju kencang,” katanya.

Dia pun tidak memungkiri, jika di berbagai LPD memang terdapat sedikit masalah namun hal itu diharapkannya tidak mengganggu kinerja LPD-LPD yang sehat dan bagus. Selain itu, LPD tidak hanya mementingkan keuntungan atau bisnis semata. “Lebih dari itu, LPD harus bisa menyelesaikan permasalahan keuangan warga, karena seperti kita ketahui sifat LPD juga pada dasarnya adalah ngayah kepada masyarakat,” tuturnya.

Ke depan, Pj. Mahendra Jaya juga meminta semua pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberadaan LPD. “Ibaratnya seperti main layangan, kapan perlu ditarik kapan perlu diulur, begitu juga dengan mengurus LPD. Saya yakin Bapak-bapak lebih jago dari saya dalam bidang keuangan, sehingga ke depan LPD bisa terus eksis di Bali,” katanya. 

Sementara Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali IGAK Kartika Jaya Seputra mengatakan Dinas PMA sebagai pembina LPD telah bekerja sama dengan Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai mitra pemerintah dalam membina LPD. Dia mengakui memang LPD di Bali tidak sepenuhnya sehat, yaitu sekitar 65%, namun pihaknya terus berupaya memperbaiki. “Kami terus memperbaiki baik dari segi administrasi hingga SDM,” katanya.

Dia mengajak para pengurus LPD untuk memaknai LPD sebagai khayangan suci di masing-masing desa, dengan para pengurus LPD sebagai para pemangkunya. “Di sana ada Ida Bhatara Melanting, yang akan memberikan kesejahteraan bagi krama desa. Dengan subakti krama bentuknya menabung, meminjam dan mengembalikan uang, sehingga LPD di Bali benar-benar terawat dan sehat,” katanya.

Sebelumnya Ketua BKS LPD Nyoman Cendikiawan melaporkan bahwa saat ini terdapat 1.493 LPD di Bali, namun tidak semua LPD tersebut beroperasi dengan baik. Saat ini usia LPD di Bali sudah mencapai 39 tahun. Dia berharap Pemprov Bali bisa terus mendukung keberadaan LPD. Dia juga melaporkan jika hingga saat ini BKS LPD belum mempunyai kantor tetap dan masih mengontrak, sehingga pihaknya meminta bantuan Pemprov Bali untuk memfasilitasi.

Mendengar hal tersebut Pj. Gubernur meminta Kadis PMA untuk segera menindaklanjuti kebutuhan BKS LPD tersebut. (bgn003)23112801

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengadakan kegiatan seminar diskusi Hukum dengan topik “Permasalahan LPD, Wicara atau Tindak Pidana, di Ballroom Aston Hotel Convention Center Denpasar pada Jumat (11/11/2022).

Kegiatan ini dibuka langsung Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, ditandai dengan penyerahan kenang-kenangan kepada dua nara sumber, yakni Walikota Denpasar periode 2008-2021, IB Rai Dharmawijaya Mantra, dan Dosen Hukum Unud, I Dewa Gede Palguna.

Walikota Jaya Negara mengatakan masyarakat Bali dalam tatanan kehidupan sehari-harinya tidak pernah lepas dari adat dan budaya yang dilandasi filosofi Tri Hita Karana dan dijiwai oleh semangat gotong royong sagilik saguluk, paras-paros sarpanaya. Berkembangnya kehidupan masyarakat adat di Bali mendasari gagasan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra membentuk suatu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat adat di Bali dengan dilandasi semangat untuk melestarikan kebudayaan.

Atas dasar tersebut pada tahun 1984 dibentuklah lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai suatu lembaga keuangan milik desa adat yang menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya keuangan milik desa adat dalam bentuk simpan-pinjam dan keperluan pembiayaan kehidupan krama desa adat.

Hingga tahun 2020 di Provinsi Bali tercatat sebanyak 1.308 LPD yang beroperasi di masing-masing kabupaten/kota di Bali. Keberadaan LPD di tengah masyarakat sebagai perwujudan konsep pawongan dalam Tri Hita Karana yang mana mengatur tatanan hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari membawa peran yang signifikan dalam peningkatan pembangunan masyarakat.

Di tengah berkembangnya LPD sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat adat di Bali, tidak menutup adanya problematika yang dihadapi oleh LPD. Mulai dari persoalan tata kelola LPD dari sisi profesionalitas, integritas dan tanggung jawab pengurus LPD, hingga menimbulkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pengurus LPD.

Peran aktif pemerintah untuk penguatan LPD dengan hadirnya diskusi hukum dengan tema permasalahan LPD: Wicara atau Tindak Pidana” ini merupakan salah satu langkah awal dan komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh LPD saat ini.

“Diskusi hukum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan LPD untuk dapat saling mencurahkan pikiran dalam menggali berbagai potensi penguatan kelembagaan LPD sejalan dengan hakikat LPD sebagai lembaga keuangan berbasis budaya,” ungkapnya.

Sementara Kabag Hukum Kota Denpasar, Komang Lestari Kesuma Dewi, mengatakan sejalan dengan perkembangan LPD yang cukup pesat sebagai lembaga keuangan desa adat dalam menjalankan fungsi sosio kulturalnya khususnya di sektor keuangan sebagai penggerak perekonomian masyarakat adat tentunya di samping membawa manfaat besar juga memiliki permasalahan yang dialami oleh LPD baik dari sisi pemahaman kelembagaan, tata kelola maupun profesionalitas pengurusan. Untuk itu kegiatan ini diinisisasi sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Denpasar kepada desa adat sebagai pemilik LPD dan kepada pengelola LPD untuk meningkatkan kualitas pengelolaan LPD secara menyeluruh.

Peserta kegiatan diskusi hukum ini berjumlah 150 orang, terdiri dari pengurus dan pengawas LPD dan jro bendesa se Kota Denpasar, Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar, LPLPD Provinsi Bali, BKS LPD Provinsi Bali, LPLPD Kota Denpasar, BKS LPD Kota Denpasar, camat se-Kota Denpasar, Forum Perbekel dan Lurah Kota Denpasar, tim penasihat hukum, tim advokasi, kelompok ahli, peserta yang melakukan permohonan untuk dapat hadir langsung dan pemirsa yang mengikuti live streaming melalui kanal Youtube Bagian Hukum Kota Denpasar.

Tampak hadir juga Tim Penasihat  Hukum Pemkot Denpasar, Nyoman Gede Sudiantara (Punglik), Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar, Putu Dharmapatni, unsur Forkopinda Kota Denpasar. (bgn003)22111112