Badung, Baliglobalnews

Upaya serius Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung sektor kepariwisataan diwujudkan melalui Studi Banding yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung ke Kabupaten Lombok Barat, NTB, pada Kamis (6/11/2025).

Rombongan Badung dipimpin oleh Kadis PMD Komang Budi Argawa didampingi oleh Ketua TP PKK Ny. Adi Arnawa. Kunjungan ini berfokus pada pertukaran program unggulan, khususnya usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Kedatangan rombongan Badung diterima oleh Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Ayu Indra Rukmana Zain didampingi oleh Kepala Dinas PMD Lombok Barat Hj. Mahnan. Diskusi dan pertukaran program strategis ini dipusatkan di Kantor Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Budi Argawa menjelaskan bahwa Badung sengaja memilih Lombok Barat sebagai lokasi studi, karena dinilai berhasil dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program yang terstruktur. “Kami datang untuk belajar dan bertukar pengalaman, terutama bagaimana Lombok Barat mengintegrasikan program UP2K PKK dengan potensi lokal dan menjadikannya penggerak ekonomi yang bersinergi dengan pariwisata. Kami ingin produk-produk UP2K di Badung semakin berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, selaras dengan status Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia,” ujarnya. 

Sementara Ny. Adi Arnawa menekankan pentingnya peran TP PKK dalam mendukung program pemerintah. “UP2K adalah program strategis yang langsung menyentuh kesejahteraan keluarga, dengan fokus utama pada pemberdayaan kaum wanita. Studi tiru ini akan memberikan panduan konkret bagi kami di Badung untuk mengidentifikasi best practice dalam hal pendampingan, pengemasan, hingga pemasaran produk lokal agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara signifikan,” ucapnya.

TP PKK Lombok Barat Hj. Ayu Indra Rukmana Zain menyambut baik sinergi ini dan berbagi kunci sukses mereka. “Keterlibatan aktif DPMD dalam mendukung PKK, terutama dalam hal kebijakan dan alokasi anggaran, adalah kunci. Kami berharap pertukaran ini tidak hanya berhenti di sini, namun berlanjut menjadi kerja sama yang saling menguntungkan dalam upaya kita bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Studi banding ini diharapkan menjadi pijakan bagi DPMD dan TP PKK Badung untuk menyusun kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengembangkan usaha peningkatan pendapatan keluarga. Langkah selanjutnya adalah mengadopsi dan memodifikasi model pembinaan UP2K Lombok Barat untuk menciptakan produk unggulan Badung yang kuat secara kualitas dan daya jual, sehingga secara langsung memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan kepariwisataan dan ekonomi daerah.

Rombongan TP PKK Kabupaten Badung melanjutkan agenda kerja hari kedua dengan kunjungan studi banding dan silaturahmi ke UKM Sasak Maiq di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 7 November. Kunjungan ini menunjukkan semangat kolaborasi dan dukungan lintas Kabupaten dalam memajukan UP2K dan ekonomi kreatif lokal, khususnya yang digerakkan oleh perempuan. (*/bgn003)25110802

Bangli, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Bangli, I Wayan Diar, didampingi Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kadis PMD. PPKB, Kadis BKPAD, Kaban BKD, Kabag Protokol, camat beserta  kepala desa (perbekel) se-Kabupaten Bangli kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (24/3).

Mereka diterima Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid beserta jajarannya di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Wabup Diar menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lombok Barat untuk studi tiru terkait dengan pemekaran desa, desa digital, smart village, pengelolaan Bumdes (badan usaha milik desa), dan desa wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

“Mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan di Kabupaten Lombok Barat terkait dengan tujuan kami ke sini, bisa di-share ilmunya sehingga Kabupaten Bangli bisa melakukan percepatan-percepatan pembangunan di wilayah kami demi terwujudnya Bangli era baru,” katanya.

Sementara Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, mengatakan saat ini sangat konsen dan terus mengembangkan pariwisata desa. “Itu menjadi salah satu pertumbuhan perekenomian desa. Lombok Barat tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini sangat konsen mengembangkan desa wisata. Secara formal desa wisata yang telah di-SK-kan Bupati sekitar 60 desa,” katanya.

H. Fauzan Khalid menceritakan agenda langka yang ada di Lombok Barat yakni Perang Topat. Dimana Perang Topat itu sangat erat kaitannya dengan tradisi dan budaya antar umat beragama, khususnya Hindu dengan Islam.

“Saya berharap nantinya bisa mengundang Gubernur, Walikota dan Bupati se-Provinsi Bali untuk menghadiri event Perang Topat ini,” katanya. (bgn003)22032502

Bangli, Baliglobalnews

Dalam upaya mempercepat tercapainya visi dan misi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan berbagai strategi. Seperti mengoptimalkan pemanfaatan sektor pertanian, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) maupun energi baru terbarukan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemkab Tabanan dan juga Pemkab Lombok Barat secara daring di lokasi kabupaten masing-masing, Rabu (22/09).

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra, menyampaikan meski dalam kondisi dan keterbatasan akibat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, namun tidak mengurangi makna dan semangat dalam membangun bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak lain termasuk di antaranya dengan pemerintah daerah lain,” katanya.

Bupati menyebutkan kerjasama itu dilakukan dalam semangat saling menguntungkan yang bertujuan untuk memenuhi 4K yaitu, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif serta meningkatkan potensi masing-masing daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat.

Sedana Arta menyebutkan Kabupaten Bangli memiliki beberapa komoditi unggulan di antaranya bawang merah, telor, kopi dan jeruk  yang kesemua produk tersebut selalu surplus setiap tahunnya. Di bidang energi baru terbarukan Kabupaten Bangli juga mempunyai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang telah mengembangkan program smart farming dan sebentar lagi akan mengembangkan PLTS roof top serta perakitan kendaraan listrik berbasis baterai.

Namun di sisi lain, kata dia, Kabupaten Bangli masih kekurangan komoditi beras, bahan pangan ternak ayam berupa jagung dan dedak. “Oleh karena itu, kolaborasi dan networking menjadi kunci keberhasilan pembangunan sebuah pemerintah daerah, sehingga keunggulan masing-masing daerah menjadi komitmen dan momen yang pas untuk saling berbagi,” tandasnya.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, sangat berbahagia karena dengan ditandatangani MoU ini akan menjadi langkah awal untuk berkomitmen, berkolaborasi dan bersama-sama saling mendukung demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. “Setelah ini harapnya ada tindak lanjut dari masing-masing dinas untuk lebih meriilkan lagi apa yang bisa dikolaborasikan ataupun apa yang dikerjasamakan, sehingga yang menjadi tujuan kita bisa cepat tercapai,” ujarnya.

Sementara Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, sehingga kerjasama di bidang distribusi dan pemasaran pangan serta pengembangan potensi daerah ini bisa terwujud. Sanjaya berharap dengan ditandatangani kesepakatan ini tentunya dapat saling mendukung guna menuju Kabupaten Tabanan Era Baru yang AUM (Aman, Unggul dan Madani).

MoU yang juga mendapat pendampingan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini meliputi antara lain memantapkan sinergi Kerjasama yang sejalan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana, memperkuat sistem yang telah terbangun melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memantapkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan  masyarakat dan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (bgn003)21092203

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I dan III DPRD Badung kunjungan kerja (kunja) ke DPRD Lombok Barat (Lobar) pada Jumat (13/11). Rombongan DPRD Badung itu dipimpin Wakil Ketua II, Made Sunarta.

Mereka diterima Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lobar, L Rudy Aryadi, beserta staf.

Made Sunarta menyatakan tujuan kunjungan kerja ke Lombok Barat untuk berkoordinasi mengenai masalah tata kelola pelayanan perizinan dalam menyongsong tata hidup baru dan produktif aman Covid-19.

Rudy Aryadi menjelaskan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu secara prima guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari izin.

Menurut Rudy, pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pelayanan terpadu satu pintu adalah penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan alamat Jl. Langko, no. 23 Mataram.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan perizinan mulai tahun 2012 ada beberapa perubahan. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, sebagian besar jenis izin usaha tidak dipungut retribusi, dan yang dipungut retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). (bgn122)20111422