Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan adat sebagai pilar strategis pembangunan daerah berbasis nilai-nilai kultural Bali. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Pesamuan Agung Lokasabha XII Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, pada Minggu (21/12/2025).

Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menekankan bahwa keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, harmoni budaya, serta keberlanjutan pembangunan Bali. Menurut dia, pembangunan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penguatan nilai adat, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. “Lokasabha bukan sekadar agenda organisasi, tetapi merupakan forum strategis untuk memperkokoh pasemetonan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan pembangunan antara aspek sekala dan niskala dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, gotong-royong, dan kearifan lokal Bali,” ucapnya.

Bupati mengharapkan pelaksanaan Lokasabha XII di Kabupaten Badung menjadi momentum konsolidasi internal MGPSSR dalam merumuskan program kerja yang adaptif terhadap dinamika sosial, berdaya guna bagi masyarakat, serta berkelanjutan. Program-program tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia Bali secara berkesinambungan.

“Saya berharap lokasabha ini dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan bersama, memargi antar, labda karya, sida purna, sida sidaning don. Jadikan Lokasabha XII menjadi ruang dialog konstruktif dalam merumuskan arah kebijakan organisasi adat ke depan, sekaligus mempertegas posisi MGPSSR sebagai penjaga nilai-nilai tradisi, etika sosial, dan identitas budaya Bali di tengah arus modernisasi dan globalisasi,” katanya.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya persatuan krama Bali dalam menjaga keharmonisan sosial, adat, budaya, dan kehidupan beragama. Dia mengingatkan bahwa Bali sebagai daerah terbuka dan destinasi dunia menghadapi berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal.

Koster menekankan bahwa penguatan organisasi adat merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan sosial Bali. Dia menyebut MGPSSR memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk tetap berpegang pada nilai adat dan budaya Bali.

“Kita harus bersatu menjaga Bali. Harmonisasi adat, budaya, dan kehidupan beragama adalah fondasi utama Bali. Berbagai paham dan aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak serius bagi masa depan Bali. Organisasi adat seperti MGPSSR harus menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan jati diri Bali. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung peran tersebut melalui ruang partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dilanjutkan dengan memukul gong sebagai tanda dibukanya Lokasabha XII Provinsi Bali.

Kegiatan Lokasabha XII MGPSSR Provinsi Bali turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, anggota DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, I Nyoman Parta, dan I Wayan Sudirta beserta anggota DPRD Kabupaten Badung, para bupati dan wakil bupati se-Bali, Ketua Sabha Pandita MGPSSR Pusat dan Provinsi Bali beserta jajaran, Ketua Sabha Pandita dan Ketua MGPSSR Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Jaga Baya Pasek dan Dulang Mangap Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Ketua Dharma Patni MGPSSR Provinsi Bali dan Kabupaten Badung serta Ketua Maha Yowana Sapta Putra MGPSSR Kabupaten Badung. (*/bgn003)25122109

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster membuka Lokasabha XII MGPSSR (Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi) dengan memukul gong di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Minggu (21/12/2025).

Gubernur Koster didampingi Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta yang sekaligus Ketua MGPSSR menegaskan bahwa keberadaan MGPSSR memiliki dampak positif yang besar bagi Bali. Dia menyatakan selalu hadir dalam lokasabha, karena forum ini menjadi ruang diskusi penting antara pasemetonan dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan serta pelestarian adat budaya Bali.

Menurut dia, pasemetonan menunjukkan bakti kepada kawitan dan menjadi tanggung jawab moral generasi penerus (warih) untuk melanjutkan warisan para penglingsir, baik secara sekala maupun niskala.

Gubernur Koster juga menekankan pentingnya solidaritas dan kekompakan masyarakat Bali di tengah meningkatnya perhatian dan kepentingan terhadap Bali. “Bali menjadi rebutan karena keindahannya dan daya tariknya bagi dunia. Ada kepentingan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Ada yang bertujuan baik, ada pula yang berdampak buruk. Kita tidak boleh lengah,” tegasnya.

Dia secara tegas menolak keberadaan sampradaya asing yang dinilai merusak tatanan sosial dan spiritual Bali. Menurut dia, toleransi terhadap praktik yang menyimpang dapat memicu konflik horizontal dan perpecahan di masyarakat. “Saya sebagai Gubernur tegas, tidak bisa untuk sampradaya asing yang merusak tatanan Bali. Kritik dan bully silakan, tetapi saya ingin menjaga dan meneruskan budaya serta adat warisan Bali secara utuh,” ujarnya.

Dia menegaskan komitmennya membangun Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru serta Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun telah disiapkan dan direncanakan mulai diresmikan pada 22 Oktober 2025. “Tanpa haluan yang jelas, Bali bisa terombang-ambing. Karena itu saya ngrastiti bhakti sekala-niskala agar Bali tetap eksis, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya.

Dia juga menyinggung kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan pembatasan izin toko modern berjejaring. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi sumber pangan serta keberlangsungan warung lokal. “Satu toko modern bisa mematikan 30 warung. Kita batasi, bukan memberangus, dengan tidak memberikan izin baru,” jelasnya.

Lokasabha XII MGPSSR, kata dia, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga Bali ke depan. Dia mengajak seluruh semeton Pasek untuk berkontribusi aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan Bali yang berlandaskan adat, budaya, dan kearifan lokal.

Koster pun memohon doa agar dirinya bersama Wakil Gubernur Giri Prasta di periode kedua kepemimpinannya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Saya menyiapkan diri ngayah total, lascarya. Astungkara, semoga Lokasabha XII MGPSSR menghasilkan keputusan penting yang memargi antar rahayu bagi Bali,” pungkasnya.

Dalam laporan, tercatat 1.280 orang peserta hadir berasal dari kota dan 9 kabupaten di Bali, perwakilan MGPSSR pusat serta perwakilan pemerintah daerah yang akan mengikuti Lokasabha XII Utama MGPSSR dengan agenda utama, pertanggungjawaban pengurus sebelumnya dan pemilihan ketua baru. (*/bgn003)25122105