Tabanan, Baliglobalnews

Dalam upaya mengoptimalisasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan menyampaikan poin penting saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Tabanan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2021, pada Selasa (12/4).

Rapat paripurna ke-2 Masa Persidangan 1 Tahun sidang 2022 tersebut, dilakukan secara offline di Ruang Rapat Pleno DPRD Kabupaten Tabanan. Dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan, dan I Made Dirga, selaku Ketua DPRD Tabanan, Jajaran Forkopimda, Sekda Tabanan dan Para Asisten Sekda, Inspektur dan para OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, serta Sektretaris DPRD dan para Camat se-Kabupaten Tabanan.

Sesuai dengan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Tabanan akhir Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan kepada DPRD Tabanan Pada Tanggal 18 Maret 2022 yang telah lalu, sesuai mekanisme dibahas oleh seluruh anggota dewan dan selanjutnya hari ini telah menghasilkan rekomendasi atas keseluruhan penyeleggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan selama tahun 2021.

Pada paripurna ini, Bupati Tabanan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan atas pembahasan yang telah dilakukan terhadap LKPJ yang telah disampaikan. “Tentunya hal ini dapat dimakna sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Tabanan dalam memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan Visi Kabupaten Tabanan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM),” katanya.

Sanjaya juga menyampaikan bahwa Pemkab Tabanan beserta jajaran akan berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Poin-poin rekomendasi yang dihasilkan terhadap LKPD Tahun 2021 merupakan bahan yang sangat berharga dan akan ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja pemerintahan kabupaten ke depan,” katanya.

Pada kesempatan yang baik tersebut, di mana Jajaran Pemerintahan Kabupaten Tabanan laksanakan paripurna kembali secara langsung, setelah melalui masa pandemi yang panjang, Bupati Sanjaya juga menyampaikan laporan terkait pencapaian kinerja Pemkab Tabanan termasuk Apresiasi Terhadap Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik nomor 3 se-Indonesia.

“Tentang penghargaan tersebut, kami diberikan oleh Kementerian Keuangan RI, dan menjadi nomor 3 terbaik se-Indonesia. Dan untuk terus memperbaiki kinerja di Pemkab Tabanan, kami siap di triwulan pertama, kedua dan ketiga selalu dimonitoring oleh KPK melalu MCP. Astungkara pemerintahan kita selalu diawasi dengan baik oleh KPK. Dan kami pun telah membuat perjanjian Pakta Integritas kepada semua OPD sehingga tanggung jawab kita di dalam menjalankan tugas di Pemerintahan kita yang diberikan amanah oleh masyarakat, betul-betul berjalan dengan baik, menuju Tabanan Era Baru,” katanya. (bgn003)22041211

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung menggelar rapat dengan tenaga ahli di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (5/4).

Ketua Komidi I DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, mengatakan pihaknya juga menggelar rapat-rapat kerja dengan masing-masing OPD untuk memberikan masukan, baik masukan formal maupun informal.  “Ada lima poin yang kita berikan masukan kepada pimpinan kita agar menjadi sebuah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2021,” katanya kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat.

Dia pun merinci kelima masukan tersebut, pertama masalah data kependudukan, terutama adanya perbedaan data selama ini antara Disdukcapil, KPU dan Kesbangpol.

“Nanti kita harus duduk bersama, bagaimana mensinkronkan agar informasi data tersebut ke masyarakat maupun di internal kita tidak berbeda-beda, perlu sebuah kebijakan. biar tidak hanya ada KTP-nya tetapi tidak ada orangnya. Kalau perlu dicoret saja, kita ajukan ke Mendagri. Kami Komisi I pasti akan mengawalnya,” katanya.

Kedua, kata Ponda, masalah pelaksanaan pemilihan perbekel pada Mei 2022 mendatang. Dinas Pemerintahan Desa diminta untuk mengawal agar semua pelaksanaan pemilihan perbekel bisa berjalan baik dan bagus, sehingga tidak terjadi permasalahan di bawah. “Jadi bagaimana kita membikin kenyamanan di Kabupaten Badung,” katanya.

Masalah perizinan, lanjutannya, harus mensinkronkan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dengan Dinas PUPR selaku pelaksana teknis daripada  PBG dan sertifikat laik fungsi dengan DLHK yang mengeluarkan izin amdal, UPL, UKL ataupun SUPL “Ini harus sinkron semua. Komisi I memiliki peran selaku leading sektor, memberikan kebijakan politis bagaimana mendorong mereka agar menjadi satu bahasa dalam pelaksanaan investasi yang terjadi di Kabupaten Badung,” katanya.

Keempat, Ponda menyatakan pihaknya mendorong Satpol PP ke depannya lebih maksimal m menjalankan tugasnya agar tidak terjadi permasalahan hukum terhadap perizinan di Kabupaten Badung. “Bagaimana mereka (Satpol PP-red) memberikan sosialisasi ke depan, apalagi dengan adanya ABT yang sekarang bukan menjadi ranah kabupaten tetapi menjadi ranah provinsi sehingga kita di Kabupaten perlu memberikan sosialisasi agar mereka paham bagaimana regulasi sekarang. Inilah tugas Satpol PP sebagai penegak perda,” katanya.

Kelima, pihaknya mendorong perekrutan tenaga P3K. Pasalnya, dengan pensiunnya ASN otomatis kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Badung semakin berkurang sehingga pihaknya mendorong adanya perekrutan tenaga P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (bgn003)22040514