Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi DPRD Kabupaten Tabanan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2020, dalam paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Jumat (12/3).

Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, didampingi para Wakil Ketua, yang dilaksanakan secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Ketua DPRD I Made Dirga menerangkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan akhir tahun anggaran 2020, telah dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD Kabupaten Tabanan, berikut saran, masukan dan kritik dalam rekomendasi LKPJ tersebut.

Berkenaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan akhir tahun anggaran 2020 yang disampaikan pada tanggal 15 pebruari 2021 yang lalu, dan juga telah dibahas secara seksama oleh para anggota DPRD Kabupaten Tabanan,  pada kesempatan yang baik ini, Bupati Sanjaya selaku Kepala Daerah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Dprd Kabupaten Tabanan.

“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembahasan yang telah dilakukan terhadap LKPJ yang telah kami sampaikan, sehingga pada hari ini telah menghasilkan rekomendasi atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan selama tahun 2020,” ujarnya.

Dia menyampaikan rekomendasi atas LPKJ Bupati Tabanan akhir tahun anggaran 2020 adalah tahap akhir proses pembahasan LKPJ yang dimulai dari  tahapan penyampaian,  pembahasan dan akhirnya sampai pada penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tabanan akhir tahun anggaran 2020.

“Kami selaku kepala daerah sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tabanan sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Tabanan, dalam rangka memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tabanan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, segala saran, masukan, atau kritik yang tertuang dalam poin-poin rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tabanan tahun 2020, merupakan bahan yang sangat berharga, yang akan ditindaklanjuti pihaknya demi optimalisasi kinerja pemerintahan Kabupaten Tabanan ke depan.

“Selanjutnya atas rekomendasi ini, kami beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan saran dan masukan yang telah tertuang di dalam rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tabanan, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Sanjaya.

Diakhir sambutannya, Bupati Sanjaya juga meminta semoga kerjasama dan sinergitas yang telah terbangun dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan, guna terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani.

Turut hadir saat itu, Wakil Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan, jajaran Forkopimda Tabanan, para anggota dewan terhormat, Sekda, para asisten, instansi vertikal dan BUMD serta para OPD di lingkungan Pemkab Tabanan. (bgn003)21031517

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, yang merupakan representasi masyarakat Tabanan dan pelaksanaan dari pasal 71 dan 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu diungkapkan Bupati Eka dalam Penyampaian Pidato Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 daring pada Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun sidang 2021 DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga, Senin (15/2).

Di samping itu, kata dia, LKPJ Bupati juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut dan mengingat penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2020 telah berakhir, selaku Kepala Daerah Saya berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Tabanan melalui rapat paripurna,” ujarnya.

Dia menjelaskan LKPJ telah disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, dilengkapi dengan dokumen RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020, KUA-PPA, serta ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tabanan Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya.

“RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 tetap pada visi terwujudnya Tabanan yang Serasi (Sejahtera, Aman dan Berprestasi Jilid II). Tema pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2020, yaitu Pemerataan Pembangunan berbasis potensi wilayah di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Bupati Eka juga menjelaskan tentang realisasi APBD dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020, yakni Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Rp 1.789.609.930.388 atau 96,23 persen dari target anggaran yang telah ditetapkan Rp 1.859.707.773.266,85.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 Rp 1.542.225.318.768,32 atau sekitar 93,98 persen dari total belanja Rp 1.640.994.573.164,25. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp 14.684.099.497,40 dari total Pembiayaan Tahun 2020 Rp 14.608.759.497,40.

“Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang dituangkan dalam kegiatan  pada APBD Tahun 2020 menunjukan hal yang positif. Hal ini tercermin dari berbagai penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Lembaga lainnya,” katanya.

Penghargaan tersebut di antaranya Penghargaan Indonesia Best of The Best Award 2020 kategori Best Regent & Perfomance 2020 dari seven media Asia, Penghargaan Plakat dan Piagam WTP 6 kali berturut-turut dari Pemerintah RI, Penghargaan dalam menggunakan ketenaga listrikan dari perusahaan listrik Negara (PLN), Penghargaan Instansi dengan Kualitas Data terbaik kategori data IMB dan SIUP Tahun 2020 dari BPD Bali dan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kemenkumham RI.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dan anggota Dewan, Forkopimda Tabanan, Sekda, para Asisten dan para OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Instansi Vertikal dan BUMD Kabupaten Tabanan, serta undangan lainnya. (bgn003)21021419