Mangupura, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi catatan konstruktif DPRD Kabupaten Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Rekomendasi tersebut dinilai sebagai pedoman krusial dalam menyusun APBD yang lebih akurat dan sehat di masa mendatang.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Wayan Adi Arnawa usai menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, pada Kamis (23/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung.

“Secara prinsip saya melihat catatan-catatan yang diberikan oleh DPRD Badung itu adalah merupakan catatan-catatan yang sifatnya konstruktif yang nantinya akan kami jadikan pedoman dalam rangka kita merancang untuk APBD Kabupaten Badung tahun-tahun yang akan datang. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja yang ditunjukkan oleh DPRD Badung, sehingga seluruh mekanisme pembahasan LKPJ Bupati Badung tahun 2025 ini dapat dilalui sesuai harapan kita bersama,” ujarnya. 

Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti capaian pendapatan daerah yang menjadi tumpuan implementasi APBD 2025. Berdasarkan data, realisasi belanja daerah mencapai 81 persen lebih, sementara pendapatan asli daerah (PAD) menyentuh angka 79,20 persen.

Bupati menegaskan masukan Dewan mengenai akurasi penentuan asumsi target anggaran akan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. “Secara prinsip memang kalau kita lihat dari rancangan belanja daerah yang dipasang pada APBD 2025 tercapai 81% lebih dan PAD tercapai 79,20%. Dan ini menunjukkan bahwa memang perlu untuk dinaikan lagi. Dan seperti saran Dewan bahwa dalam rangka menentukan asumsi-asumsi target-target yang dipasang ini, agar benar-benar lebih akurat sehingga ini akan bisa lebih mengamankan program-program yang kita rancang dalam APBD-APBD selanjutnya. Tentu ini menjadi satu bahan pertimbangan kami dalam merancang APBD ke depan yang lebih sehat lagi. Dan mudah-mudahan nanti seiring dengan rekomendasi Dewan ini akan menjadi satu langkah awal kami untuk penyusunan APBD-APBD selanjutnya yang lebih produktif dan yang lebih mengedepankan akurasi dan mungkin yang lebih bisa diimplementasikan,” pungkasnya.

Turut hadir Forkopimda Badung, Sekda IB Surya Suamba, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah serta tenaga ahli fraksi DPRD Badung. (*/bgn003)2042301

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Acara  berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli pada Senin (30/3/2026).

Fraksi-fraksi DPRD memberikan catatan strategis terhadap capaian kinerja tahun 2025 serta Mengapresiasi pelaksanaan APBD, namun menekankan pentingnya inovasi dalam menggali potensi daerah berbasis kearifan lokal agar program kerja lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menyoroti masih rendahnya kemandirian fiskal akibat dominasi dana transfer pusat, fraksi-fraksi mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta efektivitas belanja modal guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta penekanan khusus pada sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi. Fraksi fraksi ini mendorong adanya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui koordinasi antar-OPD yang lebih solid. Secara umum, seluruh fraksi mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli namun tetap mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta tindak lanjut rekomendasi BPK secara optimal.

Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan konstruktif dari legislatif. Beliau menegaskan bahwa Pemkab Bangli terus berkomitmen meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik. “Pemerintah Daerah mencatat bahwa PAD telah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Kami sependapat bahwa inovasi seperti digitalisasi pemungutan dan pengembangan potensi lokal menjadi kunci kemandirian daerah,” ujarnya.

Beberapa poin penting dalam jawaban Pemerintah Daerah adalah optimalisasi PAD dengan cara Percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Kualitas belanja dengan penerapan prinsip money follows program untuk memastikan anggaran tepat sasaran pada program prioritas, Sektor Pertanian dengan cara Penguatan konsep pertanian terintegrasi (integrated farming) dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani lokal.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Bangli agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Turut hadir Sekda, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, tenaga ahli fraksi, para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, serta jajaran kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. (*/bgn003)26033010

Singasana, Baliglobalnews

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. 

Rapat berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Tabanan pada Rabu (11/3/2026), dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa. Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda Tabanan, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, para asisten dan kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. “Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 telah dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik itu RKPD, KUA-PPAS maupun APBD tahun anggaran 2025, sehingga dapat dikatakan dari sisi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tabanan telah memenuhi kaidah-kaidah aturan yang ada,” ujarnya.

Sanjaya juga menegaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergitas berbagai pihak di Kabupaten Tabanan. “Hal ini terlaksana berkat sinergitas antara stakeholder yang ada di Kabupaten Tabanan, tidak terkecuali antara eksekutif dan legislatif. Harmoni inilah yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan di Kabupaten Tabanan dapat berjalan dengan baik, dengan dilandasi spirit sagilik saguluk untuk mewujudkan Tabanan Era Baru,” katanya.

Capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025, pendapatan daerah ditargetkan Rp2,283 triliun lebih dengan realisasi Rp2,196 triliun atau tercapai 96,18%. Belanja daerah ditetapkan Rp2,353 triliun lebih, terealisasi Rp2,159 triliun lebih atau sebesar 91,77%.

Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2025 Rp88,326 miliar, terealisasi Rp88,326 miliar lebih atau tercapai 100%. Pengeluaran pembiayaan Rp18,231 miliar lebih, terealisasi Rp17,981 miliar lebih atau 98,63%.

Dengan demikian terdapat pembiayaan netto tahun 2025 Rp70,095 miliar lebih dengan realisasi Rp 70,345 miliar atau 100,36%. Dari realisasi tersebut tercatat jumlah silpa tahun anggaran 2025 Rp 106,694 miliar lebih.

Sanjaya menjelaskan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat sementara per tanggal 24 Januari tahun 2026 sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan secara final akan dilaporkan pada kesempatan lain. Ia juga menyampaikan bahwa secara umum realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian target. (*/bgn020)26031214