Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, Gubernur Bali Wayan Koster, dalam Rapat Paripurna Ke-35 DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Jumat (24/4/2026). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua III Ida Gede Komang Kresna Budi, dan Wakil Ketua III Komang Nova Sewi Putra, serta dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta itu, DPRD menilai kinerja ekonomi Bali secara umum sudah berada pada tren positif.

Koordinator Pembahasan LKPJ, Gede Kusuma Putra menilai secara umum pengelolaan APBD Bali Tahun 2025 masih berada dalam koridor yang cukup terkendali, meskipun tetap diperlukan penguatan pada efektivitas belanja agar lebih berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dewan mendorong dengan sangat supaya adanya peningkatan investasi yang diarahkan pada sektor industri pengolahan hasil-hasil atau produk-produk sektor primer (pertanian dalam arti luas) dan juga sektor sekunder,” ujar Politsi Partai PDIP itu.

Dia mengharapkan peran OPD berkoordinasi sehingga bisa mewujudkan peningkatan investasi yang berpengaruh pada peningkatan nilai tambah barang atau produk yang dihasilkan pada sektor primer dan sekunder, guna bisa mendongkrak atau meningkatkan PDRB per kapita Provinsi Bali.

Kusuma menyebutkan DPRD mencermati secara umum kinerja ekonomi Bali tahun 2025 berada dalam tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,82 persen, meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 5,48 persen, sekaligus berada di atas rata-rata nasional 5,11 persen.

Sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 3,42 persen dari sebelumnya 3,80 persen, dan juga jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berada di angka 8,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut menurun dari 1,79 persen menjadi 1,45 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 4,85 persen.

Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita Bali naik dari Rp67,32 juta menjadi Rp72,66 juta per tahun, namun masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp83,74 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 78,63 menjadi 79,37, melampaui rata-rata nasional 75,90.

Ketimpangan pendapatan (gini ratio) membaik dari 0,348 menjadi 0,333, lebih baik dibanding nasional 0,363. Sementara inflasi tercatat naik dari 2,34 persen menjadi 2,91 persen, namun masih relatif sejalan dengan nasional yang sebesar 2,92 persen.

Dengan kondisi makroekonomi seperti itu, DPRD menilai seharusnya terjadi penguatan yang sejalan pada seluruh indikator, termasuk indikator sosial seperti stunting. Kusuma menjelaskan gambaran APBD Semesta Berencana (SB) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang secara umum menunjukkan kinerja keuangan daerah berada dalam kondisi cukup baik.

Pendapatan daerah tercatat berhasil dihimpun Rp7,048 triliun atau mencapai 105,82 persen dari target yang ditetapkan. Dari total tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penopang utama dengan capaian realisasi sebesar 109,77 persen, yang menunjukkan masih kuatnya kontribusi sektor pendapatan daerah dalam menopang fiskal Provinsi Bali.

Sementara belanja daerah terealisasi Rp6,554 triliun atau 88,42 persen, dengan dominasi pada belanja operasi yang diarahkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.

Dari sisi keseimbangan anggaran, realisasi tersebut menghasilkan surplus Rp493,66 miliar. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, APBD Bali Tahun 2025 mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp712,87 miliar.

Adapun penerimaan pembiayaan tercatat Rp620,67 miliar yang bersumber dari SILPA audited tahun 2024, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp401,46 miliar yang terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp158 miliar serta pembayaran cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp243,46 miliar. (bgn008)26042508

Gianyar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar pada Jumat (30/4).

Rapat dipimpin Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta dan dihadiri Bupati Made Mahayastra bersama Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab. Gianyar.

Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Anom Masta, menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya, dalam kondisi pandemik Covid-19 perlu upaya maksimal untuk dapat mengakses dana pusat. Baik berupa pinjaman maupun dana lainnya dengan melakukan dan mengajukan program-program inovatif sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Di samping itu, Anom Masta juga menekankan pengoptimalan berbagai potensi lokal sebagai wajib pajak. “Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai potensi lokal, meninjau kembali perjanjian retribusi dengan desa adat terhadap pasar, tempat wisata, mendata warung besar, tempat kos-kos an, villa dan hotel yang belum berizin, sehingga jumlah wajib pajak daerah dapat terkejar,” ujarnya.

Mengingat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 64,16% yang tidak sesuai target, agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan maka penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah dan merupakan syarat penting dalam mendukung recovery ekonomi.Dalam bidang ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran DPRD merekomendasikan agar pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk terus memotivasi generasi muda, untuk bangga menjadi pengusaha muda mengingat sebagai daerah pariwisata Gianyar tentu paling terpuruk dan rentan sebagai penyumbang kemiskinan baru dan pengangguran terbesar.

Membangun bidang pariwisata, pemerintah perlu merancang pariwisata yang memiliki diferensiasi tinggi. Dalam pemulihan pariwisata pemerintah harus mengawal pemanfaatan dan distribusi dana yang  disalurkan agar tepat sasaran, mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang terdampak PHK sektor pariwisata dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Gianyar.

Anom Masta juga mengapresiasi kinerja Bupati Gianyar atas keberanian, keseriusan dan ketegarannya dalam pembangunan Pasar Gianyar dimana sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian.

Usai Anom Masta membacakan rekomendasi DPRD, Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta langsung menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Bupati Made Mahayastra untuk selanjutnya rekomendasi yang telah dirumuskan  agar diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa datang.

Bupati Mahayastra dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa LKPJ merupakan aspek penting bagi Dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya chek dan balancing dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi sarana yang efektif, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Di samping itu LKPJ juga sebagai perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tuntutan reformasi yakni, terciptanya  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good government and clean government. 

Mahayastra juga menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya.”Rekomendasi yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, akan kami tindaklanjuti dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang. Kekurangan dan kendala yang ada di tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, akan diupayakan dapat terselesaikan di tahun mendatang, dan akan kami jadikan refleksi dan renungan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras, dalam  melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan, dan pelayanan,”tandas Mahayastra. (bgn003)21043016

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar VII masa persidangan I dengan agenda pembacaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020 digelar Jumat (9/4). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Walikota Jaya Negara dalam pidato pengantarnya mengatakan penyampaian Rancangan Awal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dan menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memperoleh masukan terkait dengan permasalahan pembangunan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program-program prioritas serta target-target pembangunan yang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

Jaya Negara mengatakan visi ini menunjukkan kesinambungan dari visi Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif, yang kami sinergikan dengan “Visi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dan Nawacita Presiden Jokowi “Menuju Indonesia Maju”. ”Maju adalah sasaran akhir dari visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Sebagai akronim MAJU berarti Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul,” ujarnya.

Visi ini nantinya akan direalisasikan lewat misi yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Selain itu, misi selanjutnya adalah unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana. Serta penguatan jati diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan kebudayaan Bali.

Selanjutnya, berkenaan dengan LKPJ Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 Jaya Negara menjelaskan bahwa  Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan dana untuk pencegahan  dan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 126.921.540.102,50 dan terealisasi sebesar Rp. 100.228.803.562,00. Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.947.478.202.444,12 realisasinya mencapai Rp.1.929.055.114.294,47.

Dikatakan Jaya Negara bahwa  pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial serta fasilitas umum.

Karena itu, alokasi anggaran belanja daerah pada setiap perangkat daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja yang direncanakan tahun anggaran 2020 Rp 2.180.779.275.573,13 dengan realisasi mencapai Rp 1.846.012.679.938,47 atau 84,65%.Sedangkan berkaitan dengan pembiayaan daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp 237.423.789.571,01 yang realisasinya mencapai Rp. 237.423.789.571,01. Demikian pula halnya dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 4.122.716.442,00 yang realisasinya sebesar 4.122.716.442,00.

”Walaupun demikian IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 83,68 tahun 2019 menjadi 83,93 di tahun 2020. Besar harapan kami untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran dari para anggota dewan yang terhormat untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD serta LKPJ TA 2020 ini sebagai pijakan kita bersama dalam membangun Kota Denpasar selama lima tahun kedepan,” ujarnya. (bgn003)21040912

Denpasar, Baliglobalnews

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, 2020 menjadi tahun yang berat bagi hampir seluruh pemangku kebijakan mulai pusat hingga daerah. Namun berkat kerja keras dan sejumlah langkah revolusioner, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mampu melaksanakan berbagai program kerja yang diagendakan pada Tahun Anggaran 2020. Hal itu terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali yang dibacakan Gubernur Bali, Wayan Koster, pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3).

Mengawali paparan di hadapan dewan, Gubernur Koster menyampaikan gambaran umum situasi yang dihadapi pada tahun 2020. “Kita sadari bersama, tahun 2020 yang disertai munculnya pandemi Covid-19 merupakan situasi dan kondisi yang sama sekali tak terbayangkan. Ini menjadi tahun penuh tantangan dan ujian berat sehingga membutuhkan kesabaran revolusioner,” ucapnya. Ia bersyukur, atas paswecan Ida Bhatara, Sasuhunan, Lelangit dan Leluhur, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk maupun Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan se-Bali serta gotong-royong berbagai komponen masyarakat. Bahkan, Provinsi Bali menjadi percontohan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 dengan memberdayakan Desa Adat melalui pembentukan SATGAS Gotong-Royong. Lebih dari itu, pada akhir tahun 2020, Daerah Bali juga dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 kabupaten/kota dengan lancar, aman, damai dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib.

Selanjutnya, Gubernur yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini mengurai capaian makro ekonomi Bali tahun 2020. Secara kumulatif, perekonomian Bali selama tahun  2020 tercatat tumbuh negatif (terkontraksi) sedalam -9,31 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,63 persen. Capaian pertumbuhan Bali juga masih lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen. Tekanan terhadap perekonomian daerah Bali ini dipicu keterpurukan pada sektor pariwisata, dimana pada masa pandemi diberlakukan pembatasan-pembatasan yang melumpuhkan aktivitas wisata.

PDRB per kapita penduduk Bali di tahun 2020 mencapai Rp 51,18 juta, menurun   jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 58,14 juta dan masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar Rp 56,90  juta. Jumlah penduduk miskin di Bali kondisi September 2020 mencapai 196,92 ribu orang atau  sebesar 4,45 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Karena secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau sekitar 10,19 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 5,63 persen, meningkat 4,06 poin dibandingkan TPT Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,57 persen. Berikutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2020 mencapai 75,50, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38 persen.

Selanjutnya mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengurai pelaksanaan program pembangunan mengacu pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 6,092 triliun terealisasi sebesar Rp.5,718 triliun atau 93,36%. Sementara Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp 6,924 triliun terealisasi sebesar Rp 6,358 triliun atau 91,82%.

Sejalan dengan realisasi anggaran tersebut, Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini menyampaikan bahwa implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang memasuki tahun ke-2 telah membuahkan banyak capaian. Dalam bidang legislasi berhasil diselesaikan 40 peraturan yang sangat  penting dan strategis, terdiri dari 15 Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Gubernur. Menurut dia, keseluruhan peraturan ini merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia dan kebudayaan sesuai dengan filosofi Sad Kerthi. Salah satu Pergub terbaru mengatur tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bagi krama Bali. Pergub ini dikeluarkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang PMI krama Bali yang jumlahnya sangat banyak dan bekerja di berbagai negara.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan bahwa kita belum punya regulasi yang mengatur PMI. Padahal mereka memberi kontribusi yang sangat besar,” ujarnya.

Dengan Pergub itu nantinya pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian lebih optimal terhadap PMI krama Bali. “Kita harus tahu dimana asal mereka, tempat kerja mereka di luar negeri. Sehingga kalau suatu ketika terjadi apa-apa, cepat tertangani,” imbuh Gubernur sembari menyebut regulasi ini merupakan Pergub pertama di Indonesia yang mengatur tentang PMI.

Masih dalam uraian LKPD, Gubernur juga menyampaikan capaian sejumlah program prioritas di tahun 2020. Pada program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, terjadi peningkatan ekspor hasil pertanian, seperti manggis, kakao, buah naga, salak, kopi, dan jeruk nipis ke negara Tiongkok, Uni Emirat Arab, Eropa dan Maladewa. Selain itu, telah dilakukan penguatan industri sandang bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Bali melalui pelestarian dan promosi tenun songket, endek, dan produk cinderamata. Peningkatan ekspor didukung oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang membuka penerbangan langsung pesawat kargo dari Denpasar ke Hongkong setiap minggu sekali. “Saya meresmikan penerbangan langsung ini 7 November 2020. Pesawat tersebut mengangkut sekitar 40 ton hasil kelautan dan produk kerajinan Bali. Ini merupakan kemajuan di bidang ekspor dalam situasi pandemi Covid-19.

Program bidang pendidikan, pada tahun 2020 telah dibangun 4 unit sekolah baru yaitu SMAN 1 di Kecamatan Abang, SMKN 2 di Kecamatan Kubu, SMAN 9 dan SMAN 10 di Kota Denpasar dengan total anggaran sebesar Rp 48 miliar yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Masih di bidang pendidikan, dalam penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat, Pemprov mengucurkan bantuan sosial pendidikan sebesar Rp 24,8 milar kepada 19.882 siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan kepada 9.423 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Di bidang kesehatan, Pemprov fokus pada upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan semakin memperketat pemberlakuan protokol kesehatan, peningkatan kapasitas layanan uji swab berbasis PCR dan rapid test antigen. Selain itu dilakukan pula peningkatan kualitas layanan pasien Covid-19 dengan menyediakan fasilitas karantina dan rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan tenaga medis yang  memadai dan memberi insentif bagi tenaga medis dan non- medis.

Capaian lainnya yaitu di Bidang Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya. Gubernur Koster merealisasikan dana Desa Adat masing-masing sebesar Rp 350 juta dengan total anggaran sebesar Rp. 522,5 milyar untuk 1.493 desa adat yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat. Capaian lainnya adalah rampungnya pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta 6 gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Denpasar) dengan total anggaran sebesar Rp 31 miliar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, BPD Bali, dan perusahaan swasta nasional. Sedangkan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dibangun dengan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar. Tahun ini dilanjutkan pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung dengan total anggaran Rp 6,6 miliar bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN.

Pada bidang pariwisata, pihaknya telah melakukan terobosan dan berhasil memperjuangkan dana hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha pariwisata dengan total anggaran Rp 1,183 triliun bersumber dari APBN. Dari jumlah tersebut,  sebesar Rp 948 miliar lebih untuk Kabupaten Badung dan sisanya untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Di bidang infrastruktur, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental sekaligus monumental. Proyek tersebut yaitu kelanjutan program pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021. Total anggaran pembebasan lahan Rp 193,5 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Sedangkan pembangunan konstruksi titik 7 dan 8 dengan total anggaran Rp 95 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Selain itu, telah mulai dilaksanakan program pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai tahun 2022 dengan total anggaran Rp 555 miliar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.

Masih dalam bidang infrastruktur, pada tahun 2020 juga dilaksanakan penataan kawasan suci Besakih yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total anggaran Rp 174 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan fisik akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan anggaran Rp 784 miliar terdiri dari Rp 276 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan sebesar Rp 508 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.

Pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan anggaran sebesar Rp 270 miliar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan lahan (tahap 1) dengan anggaran Rp 52 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan anggaran Rp 2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN sudah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta.

Selain paparan umum LKPD Gubernur, Rapat Paripurna kali ini juga mendengarkan penyampaian Ranperda Inisiatif Dewan tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bali Ketut Tama Tenaya menyebut, usulan ini disampaikan karena sejumlah pasal sudah tidak relevan lagi. Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama  juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan anggota DPRD Bali yang mengikuti secara offline dan online. (bgn003)21033002