Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menghadiri secara daring kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (12/2/2026). Bertempat di Ruang Rapat Bupati, Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, acara ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK RI ini dilaksanakan secara hybrid. Sementara para Gubernur hadir secara luring di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar.

Entry meeting kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang memberikan sambutan serta arahan strategis terkait penguatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Bali dan sekitarnya.

sambutannya, Wamendagri menekankan beberapa kebijakan penting terkait tata kelola daerah, di antaranya transparansi & akuntabilitas, optimalisasi pendapatan, ketahanan pangan dan lingkungan, serta harmonisasi pusat-daerah.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Bangli menginstruksikan seluruh jajaran PD untuk bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Kehadiran Sekda dan pimpinan perangkat daerah dalam rapat ini menunjukkan keseriusan Kabupaten Bangli dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan yang akuntabel. “Melalui entry meeting ini, kita mendapatkan gambaran jelas mengenai fokus pemeriksaan BPK tahun ini. Saya minta seluruh jajaran segera menyiapkan data yang dibutuhkan, terutama terkait sinkronisasi program pusat dan daerah sebagaimana arahan Ibu Wamendagri,” tandasnya. (*/bgn003)26021302

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Provinsi Bali menghadiri entry meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI yang berlangsung di Auditorium Bima Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh bupati/wali kota yang menjadi lingkup kerja Ditjen PKN VI.

Entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK RI dan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan kesiapan kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam menyukseskan proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Entry meeting dihadiri 15 gubernur di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yaitu Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kegiatan juga dihadiri tujuh wakil gubernur, yaitu Wagub Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Acara entry meeting di Kantor BPK RI Perwakilan Bali juga diisi dialog Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan kepala daerah lingkup Ditjen PKN VI. (*/bgn003)26021301

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri secara daring atau online acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI di Jero Taman Bali, Dalung, Kuta Utara pada Kamis (12/2/2026).

Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta ditemui seusai acara menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali. Menurut dia, pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Mewakili Bupati Badung dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Bali yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk, serta arahan kepada perangkat daerah kami. Pemeriksaan ini bukan semata proses evaluasi, tetapi juga menjadi momentum pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.

Wabup menegaskan komitmen Pemkab Badung untuk terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). “Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu,” ujarnya.

Ketua BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan bahwa entry meeting merupakan tahapan awal yang wajib dilaksanakan sebelum pemeriksaan dimulai, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada tahap ini, BPK menyampaikan tujuan, lingkup, serta kriteria pemeriksaan kepada seluruh entitas yang akan diperiksa. “Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara transparan dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Untuk memberikan materi, BPK turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri yang diharapkan memberikan arahan terkait kebijakan Kemendagri dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, perlindungan lahan pertanian, pengawasan lingkungan hidup sektor pertambangan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui entry meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H. Fathan Suchi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusria, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud, dan diikuti oleh kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (*/bgn003)26021208

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI yang digelar serentak secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (12/2/2026). Entry meeting tersebut merupakan penanda awal dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI.

Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menyampaikan bahwa entry meeting tersebut bertujuan untuk memastikan bagaimana APBD memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan BPK yang bermartabat dan bermanfaat. Sehingga secara berkelanjutan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Entry meeting ini kita harapkan dapat menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyebutkan pemeriksaan LKPD oleh BPK merupakan kewajiban tahunan untuk menilai kinerja kuangan pemerintah daerah. Dimana, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hasil review SPI dan mendukung perencanaan audit yang bermuara pada pemberian opini. “Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan transparan,” ujarnya.

Sementara Wakil Walikota Arya Wibawa menekankan bahwa tantangan laporan keuangan dan akuntabilitas kedepan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat akan transparansi keuangan mewajibkan seluruh aparatur pemerintah bekerja baik dan benar.

Arya Wibawa mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar untuk senantiasa mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Hal ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. “Kami berharap dalam proses pemeriksaan ini, seluruh organisasi perangkat daerah agar memberikan dukungan, baik data maupun dokumen pendukung, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancar. Harapan kami Denpasar dapat kembali mempertahankan opini WTP, namun kualitasnya wajib terus meningkat dan memberikan kemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tampak hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (DJPKN VI) BPK RI Laode Nusriadi, serta gubernur dan bupati/walikota di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI. (*/bgn003)26021206