Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Badung Tahun 2022 kepada Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jalan Panjaitan Denpasar, pada Jumat (10/3/2023).

Bupati Giri Prasta mengatakan penyerahan LKPD Unaudited kepada BPK Perwakilan Bali merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 ayat 4 menyatakan LKPD diserahkan oleh Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Penyerahan LKPD ini juga sebagai wujud komitmen, keseriusan dan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga semua program kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ucapnya.

Bupati Giri Prasta juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Bali, karena telah memberikan pendampingan sehingga LKPD Unaudited Pemkab Badung tahun anggaran 2022 dapat selesai tepat waktu

Sementara Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan apresiasi atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan pemerintah daerah atas penyampaian LKPD Unaudited tahun anggaran 2022 secara tepat waktu. “Rata-rata tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 di atas angka 90 persen, lebih tinggi dari standar nasional. Ini sebagai wujud sinergi komunikasi yang efektif antara BPK dengan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini kami juga melaksanakan kick of penyerahan surat tugas tim pemeriksa terperinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 yang dimulai dari tanggal 13 Maret dengan jumlah pemeriksa sebanyak 10 orang,” katanya.

Hadir mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Nyoman Sujendra, Inspektur Luh Suryaniti dan Kepala BPKAD IA Istri Yanti Agustini. (bgn003)23031112

Denpasar, Baliglobalnews
Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Daerah Bali, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jumat (26/3). 

Penyerahan LKPD ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sekaligus merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkab Badung untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih 7 kali secara beruntun (2012-2019).

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa dan Inspektur Kabupaten Badung, Ni Luh Suryaniti dan diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Badung sehingga dapat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 sesuai amanat Undang-Undang secara tepat waktu. “Ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Pihaknya berharap agar laporan keuangan yang telah diserahkan ini sesuai dengan sejumlah aspek, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Sementara Bupati Giri Prasta bersyukur atas ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung ini. “Pada hari ini kami menyerahkan LKPD tahun 2020, yang semua sudah  disiapkan dan mohon ini menjadi suatu bahan yang menjadi dasar untuk kita dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang baik,” katanya.

Menurut Giri Prasta, sesuai ketentuan dan peraturan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran harus menyampaikan Laporan Keuangan kepada pihak BPK dimana penyerahan LKPD tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Badung pada tahun 2020. Dikatakan penyerahan LKPD dilakukan sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 56 ayat (3).

“Sesuai regulasi, LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir alias hingga akhir Maret. Astungkara, sebelum deadline tersebut, kami sudah menyerahkan LKPD tahun 2020 kepada BPK,” ujarnya. ( bgn122)21032705

Denpasar, Baliglobalnews

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Demikian diungkap Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, ditemui di kantornya Senin (27/7). 

Sugiada menyebutkan hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik.

Menurut Sugiada, seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. 

Sebagai bentuk tanggung jawab guna melaksanakan bunyi PP tersebut, kata dia, di samping juga bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Bali dengan ini menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited).

Dia merinci LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; 

LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited), lanjutnya, merupakan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali.

Setelah melewati berbagai tahapan mekanisme pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Bali, LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) kembali berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian, di mana tahun-tahun sebelumnya juga berhasil meraih predikat serupa secara berturut-turut.

”Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali telah meraih predikat WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Ini sebuah prestasi yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Menurut pejabat asal Tabanan itu, penyelenggaraan pemeriksaan oleh BPK ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) disajikan secara faktual dan detail per jenis laporan. (bgn/humas)20072714