Denpasar, Baliglobalnews

Lima Fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum (PU) terkait penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, pada rapat paripurna ke-22 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, di gedung dewan setempat, pada Senin (26/6/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan segenap jajaran anggota dewan dan OPD Pemprov Bali tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, memberikan apresiasi dan mendorong terhadap inisiatif penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dibuat menjadi Produk Hukum Daerah yang berfungsi untuk mewujudkan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berdasarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

“Visi ini diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif Pembangunan Bali  yang seimbang, selaras, harmonis dan berkelanjutan dengan tiga dimensi utama menjaga kesucian Alam Bali, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan Krama Bali, serta memelihara dan melestarikan Kebudayaan Bali, yang berlandaskan pada falsafah Sad Kertih sebagai nilai-nilai kearifan-kearifan lokal,” katanya.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian Secara Kebudayaan melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

“Dalam konteks ini, Gubernur Bali telah melakukan terobosan yang lebih visioner, fundamental, dan holistik dengan pemikiran yang bernas, generik, dan inovatif, menuangkan dalam penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Hal ini telah diseminarkan pada hari Jumat, 5 Mei 2023 yang dibuka oleh Ibu Prof. Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri,” katanya.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Ni Putu Yuli Artini, berharap haluan pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan, lebih dilengkapi dengan tujuan hidup masyarakat yaitu Catur Purusartha. “Karena yang ingin dicapai di masa depan adalah tercapainya kualitas peradaban, kualitas hidup, intelektualitas, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri,” katanya.

Dari kajian masa lalu dan masa kini, apa yang disajikan cukup komprehensif, tetapi pada kajian di masa depan perlu kecermatan lebih jauh lagi. “Alat analisa yang digunakan untuk memprediksi adalah apa yang diyakini benar untuk saat ini, tetapi sebagaimana hakekat ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, belum tentu dipandang masih relevan untuk masa yang akan datang,” katanya.

Untuk hubungan manusia dengan alam, bagaimana kita bisa memprediksi lingkungan alam yang wajib dipertahankan, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dengan segala kompleksitas berbagai kebutuhannya, misalnya 100 tahun ke depan, relevansi mempertahankan 25 sampai dengan 30% hutan lindung bisa dilaksanakan.

“Begitu juga hubungan manusia dengan manusia, sejalan dengan arah dan tujuan haluan ini, seperti upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagian masyarakat, apakah kebijakan kondisi struktur ekonomi Bali yang didominasi sektor tersier masih layak dipertahankan, atau dibutuhkan arah keseimbangan baru struktur ekonomi Bali di masa depan,” katanya.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan I Komang Wirawan, memberikan apresiasi Gubernur Bali, karena memiliki wawasan yang sangat jauh ke depan dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar secara niskala-sakala, untuk mewujudkan  dan  menyusun Konsep Bali Masa Depan. Sehingga, kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman. “Konsep ini menjadi haluan pembangunan Bali yang bersifat ideologis, kultural, religius dan nasionalis. Dan, Fraksi Partai Demokrat bisa memahami dan menerima pendapat Gubernur bahwa Haluan Pembangunan Bali bertujuan untuk memastikan kesucian dan keharmonisan unteng alam, manusia, dan kebudayaan Bali terjaga dengan baik secara berkelanjutan,” katanya.

Dia mengatakan Pembangunan Bali dalam jangka waktu 100 tahun ke depan, tidak boleh dibangun secara parsial, ego sektoral, serta ego wilayah, melainkan harus dibangun secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah (satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola).

“Jadi, Fraksi Partai Demokrat sependapat dengan Saudara Gubernur bahwa Haluan Pembangunan Bali ini harus menjadi pedoman pembangunan Bali yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dengan konsisten dan berkelanjutan secara niskala-sakala, serta didukung masyarakat Bali,” katanya.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra dibacakan Ketut Juliarta mengapresiasi gagasan Gubernur Bali, karena Pembangunan Provinsi Bali memang harus terencana (planned), berkelanjutan (sustainable), dan bermanfaat bagi kelestarian, keajegan, dan kesejahteraan masyarakat Bali dalam jangka panjang.

“Bali tidak memiliki sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan minyak, gas bumi, emas, tembaga, dan SDA lainnya. Tetapi Bali dianugrahi kekhasan ekosistem sosio-budaya, dan system kebudayaan yang menjadi pondasi masyarakat Bali, sehingga mampu menempatkan Bali sebagai salah satu pusat peradaban yang unik yang tidak dimiliki oleh belahan dunia manapun yang menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang sangat terkenal di seluruh dunia,” katanya.

Dengan Haluan Pembangunan Bali Era Baru 2025-2125 ini, kata dia, Fraksi Gerindra Berharap dapat disusun pula pola perekonomian yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan sektor Pariwisata saja, namun dapat disusun pula pola perekonomian jasa perdagangan produk-produk Bali yang dapat diperdagangkan antar pulau di dalam negeri maupun eksport.

“Fraksi Partai Gerindra menyarankan Gubernur Bali, agar dalam Haluan Pembangunan Bali Era Baru 2025-2125 ini, dapat dilakukan administrasi, arsip, dan publikasi terhadap pembangunan dan pengalaman penting yang dihadapi masyarakat Bali termasuk bencana Pandemi Covid yang sangat mematikan perekonomian masyarakat Bali. Sehingga dapat dijadikan bahan refleksi oleh generasi penerus Bali,” katanya.

Pandangan Umum Fraksi Gabungan (Nasdem, PSI dan Hanura) yang dibacakan Grace Anastasia Surya Widjaja, mendukung Raperda tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. “Namun kami mengingatkan, haluan pembangunan Bali harus mematuhi dan taat pada rambu-rambu peraturan perundangan di atasnya. Jangan sampai melanggar dan kemudian dianulir pemerintah pusat, sehingga komunikasi dengan pemerintah pusat harus intens dilakukan,” katanya.

Haluan Bali, kata dia, harus dijadikan sebagai bahan materi ajar pada satuan pendidikan di Provinsi Bali. Seperti di masa lalu GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) menjadi bahan ajar dan sosialisasi massif di masyarakat.

“Jadi, haluan Bali harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Siapapun pemimpinnya nanti, konsep dan visi harus tetap berpegang pada Haluan Bali. Karena, dalam 100 tahun ke depan, setidaknya kita akan memiliki 10 gubernur baru. Dapat dibayangkan jika setiap pergantian kepala daerah diberlakukan haluan yang berbeda-beda. Niscaya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai dengan optimal,” katanya.

Terkait Haluan Bali 100 tahun ke depan, lanjut Grace Anastasia, hendaknya memperhitungkan kejadian-kejadian di luar dugaan, antara lain wabah penyakit yang disebut selalu datang di rentang 100 tahun, lompatan teknologi, perubahan iklim, hingga risiko terjadinya Perang Dunia. “Hal ini harus benar-benar diantisipasi, karena pandemic Covid-19 lalu betul-betul mengajarkan kepada kita tentang kesiapan terhadap sebuah wabah penyakit. Soal Perang Dunia juga harus diperhitungkan. Contohnya sedang kita rasakan saat ini, dimana banyak warga Rusia dan Ukraina banyak yang meninggalkan negaranya, dan memilih tinggal di Bali dan negara Asia Tenggara lainnya karena perang berkepanjangan,” pungkasnya. (bgn008)23062607

Denpasar, Baliglobalnews

Lima Fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Senin (12/6/2023). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, dan anggota DPRD Bali.

PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Anak Agung Gede Agung Suyoga mengapresiasi capaian 10 kali dalam 10 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Kami berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pencapaian predikat WTP tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kami, Fraksi PDI Perjuangan menerima dan memberi apresiasi terhadap Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 yang menyajikan informasi posisi Keuangan Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali. Seperti yang dijelaskan Gubernur bahwa ringkasan Neraca Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2022,” pungkasnya.

Fraksi Partai Golkar melalui pembaca I Wayan Rawan Atmaja mengusulkan penambahan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, sehingga provinsi menjadi pemegang saham terbesar. Pasalnya, pada hakikatnya BPD adalah bank pembangunan daerah provinsi, sehingga sewajarnya saham provinsi adalah saham terbesar. “Selanjutnya, dilaksanakan perubahan akte BPD Bali yang mewajibkan pemilik saham terbesar adalah Provinsi Bali,” katanya.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar secara intensif diupayakan terobosan-terobosan yang memadai.  Sehingga, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, untuk menjaga tingkat gini rasio yang ideal.

“Mengingat, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Bali, masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Komang Nova Sewi Putra, juga mengapresiasi Gubernur Bali dan jajarannya atas capaian yang membanggakan dimana Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI.

“Capaian ini adalah yang ke-10 kalinya. Hal ini diperoleh berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan BPK dimana Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern yang efektif,” katanya.

Dia menjelaskan capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Provinsi Bali dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Fraksi Partai Demokrat sependapat dengan BPK RI, bahwa pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Provinsi Bali yang salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada diatas rerata nasional.

PU Fraksi Gerindra dibacakan Ketut Juliarta turut mengapresiasi usaha Gubernur Bali dan semua pihak yang berjuang secara maksimal, sehingga Undang-Undang Provinsi Bali disahkan pada tanggal 4 April 2023. “Dengan UU tersebut, kini Provinsi dapat mengatur wilayah Provinsi Bali lebih otonom yang bersifat progresif dan responsif terhadap khususnya pengaturan  perlindungan dan pengakuan eksistensi Desa Adat, Subak dan penguatan Pemajuan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali,” katanya.

Dia menyebutkan perda-perda yang berlaku saat ini perlu ditinjau kembali dan menyusun Perda baru sesuai dengan UU Provinsi Bali, terutama  untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. Dia mencontohkan pungutan bagi wisatawan asing, kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dana tanggung jawab sosial dari kegiatan usaha di Provinsi Bali.

“Namun, yang paling penting dari UU Provinsi Bali ini adalah secara substansi, agar masyarakat Bali lebih sejahtera, adil, dan makmur. Bali yang dieksploitasi secara adat dan budaya, dari Pembagian Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merasa tidak optimal, kini Provinsi Bali sudah bisa mengatur sendiri sumber-sumber pendapatan dari pariwisata, agar benar-benar bisa menjaga, melindungi adat dan budaya Bali,” katanya.

Yang terakhir Pandangan Umum Fraksi Gabungan (Nasdem, PSI dan Hanura) yang dibacakan Grace Anastasia Surya Widjaja juga memberikan apresiasi setingginya kepada Saudara Gubernur atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana 2022.

“Raperda pertanggungjawaban yang kami terima, sangat rinci dan distribusi anggarannya juga dilaporkan sesuai dengan pemanfaatannya. Karena itu, memang tidak salah jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2022. Kami pun turut merasa bangga Pemerintah Provinsi Bali meraih WTP ke-10 secara beruntun,” katanya. (bgn008)23061211