Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, langsung melakukan berbagai kegiatan kerja di pekan pertamanya sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Pada Minggu (27/12), Sandiaga kunjungan kerja ke Bali untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di berbagai destinasi saat momen libur Natal dan Tahun Baru 2020 ini.

”Kedatangan saya ke Bali kali ini guna memastikan penerapan protokol kesehatan telah dijalankan dengan disiplin di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, yaitu Bali,” kata Sandiaga.

Dalam peninjauan destinasi pertamanya, Sandiaga melihat kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE atau K4, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environmental Sustainability (Keberlangsungan Lingkungan) di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar. Sandiaga melihat langsung alur penumpang saat turun dari pesawat, validasi formulir deklarasi kesehatan (E-HAC), dan surat keterangan PCR.

Seperti diketahui, Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2021 Tahun 2020 mewajibkan pengunjung yang hendak memasuki Bali melalui transportasi udara untuk melakukan test PCR H-7 sebelum keberangkatan. Sandiaga juga memantau alur penumpang saat mengambil bagasi.

Sementara di area keberangkatan, Sandiaga meninjau calon penumpang yang tengah menjalani proses rapid. ”Saya ingin melaporkan, kebetulan kita lihat dengan mata kepala sendiri proses penerapan protokol kesehatan yang hanya bertambah 3 detik dari keseluruhan tahapan yang mengacu pada protokol yang sudah ditetapkan. Saya harapkan kepatuhan dari para wisatawan dan para pengunjung yang datang ke Bali dari seluruh daerah, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Kita patuhi dengan betul-betul ketat dan disiplin,” ujar Sandiaga.

Data dari Posko Nataru Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menunjukkan jumlah penumpang pesawat domestik terus bertambah. Pertumbuhan rata-rata harian penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru sebesar 14 persen. Data dari 18 Desember hingga 26 Desember 2020, jumlah penumpang yang tiba di Bali sebanyak 62.093 penumpang. Sementara untuk keberangkatan, sebanyak 54.317 penumpang. 

”Tentunya kita prihatin dengan pandemi COVID-19 ini. Arahan dari Presiden, bahwa kita harus berbenah kita harus menyiapkan destinasi-destinasi wisata kita karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini banyak sekali menyiapkan peluang kerja. Saya dengar di Bali begitu banyak yang terdampak kehilangan lapangan pekerjaan, kekurangan penghasilan dan situasi ekonomi yang sulit. Jadi ini situasi yang tentunya jadi perhatian dan prioritas kita ke depan,” katanya.

Kunjungan kerja Menparekraf Sandiaga Uno akan berlangsung dua hari hingga Senin (28/12). Rencananya Sandiaga akan meninjau penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (K4) di berbagai destinasi wisata lainnya di Bali.

Termasuk bertemu dengan jajaran pemerintah daerah di Bali serta industri dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berdiskusi dan mendapat masukan dan kendala-kendala yang dihadapi, agar mendapatkan strategi terbaik ke depan.

Sandiaga menyatakan optimistis tanda-tanda kebangkitan pariwisata Bali mulai terlihat. Di tengah pandemi, sejak Mei 2020 tercatat kedatangan pesawat ke Bali mulai naik 10 kali lipat.

”Wisnus jumlahnya lebih banyak bahkan naik lebih dari 30 kali lipat selama periode Mei sampai November 2020 baik melalui jalur darat maupun udara,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menambahkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya hingga akhir Desember 2020, rata-rata 6.000 wisatawan memasuki Bali.

Sandiaga mengatakan kedatangannya ke Bandara Ngurah Rai, Bali, untuk meninjau dan memastikan secara langsung layanan dan penerapan standar protokol kesehatan. ”Ini blusukan, kita bisa melihat langsung standar CHSE yang sudah diinisiasi yang memang harus di-chase dan cek implementasinya di lapangan. Bali menjadi semacam champion proses reaktivasi pariwisata nasional pascapandemi,” katanya.

Dia yakin bahwa Bali telah sepenuhnya siap menyambut kunjungan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus makin siap menyongsong kebangkitan pariwisata. (bgn003)20122724

Denpasar, Baliglobalnews

Penanganan Covid-19 pada libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru, net) 2021 menjadi acuan pemerintah dalam membuka penerimaan wisman ke Bali tahun 2021. Jika tidak terjadi peningkatkan kasus positif Covid-19 yang signifikan, Pemerintah Provinsi Bali dapat meyakinkan Pemerintah Pusat agar wisatawan mancanegara (wisman) bisa dibuka mulai tahun 2021, sebagaimana harapan para pelaku usaha jasa pariwisata.

”Sebaliknya, bilamana kita mengalami kegagalan, maka jangan berharap masyarakat luar akan percaya dan mau berkunjung ke Bali, Pemerintah Pusat juga tidak akan mengizinkan pembukaan wisatawan mancanegara ke Bali,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Gajah, Jayasabha, Selasa, Anggara Paing, Wuku Bala (12/22) saat memberikan penjelasan tentang Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Gubernur Koster menjelaskan situasi yang dihadapi saat ini berada di antara dua pilihan sangat ekstrem, yakni alternatif pertama, sepenuhnya memberlakukan pengendalian Covid-19 dengan sama sekali tidak membuka aktivitas pariwisata. Alternatif kedua, sepenuhnya membuka aktivitas pariwisata dengan mengabaikan penanganan Covid-19.

”Beberapa negara, seperti Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, dan Australia,  memilih alternatif pertama dengan membatasi perjalanan warganya, bahkan ada yang sampai menutup total (lockdown). Sementara ini belum ada satu pun negara yang memilih alternatif kedua,” ujar mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini di hadapan awak media.

Menurut Gubernur, dalam menghadapi situasi sulit dan sangat dilematis ini, Pemerintah Provinsi Bali tidak memilih alternatif pertama maupun alternatif kedua. Pemerintah Provinsi Bali memilih solusi kebijakan yang lebih arif dan bijaksana, sebagai jalan tengah di antara dua pilihan ekstrem tersebut, yaitu mengizinkan aktivitas pariwisata, dengan tetap mencegah terjadinya penularan dan munculnya klaster baru kasus Covid-19.

”Hanya ini dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), dengan memberlakukan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 yang telah direvisi dan diumumkan, yaitu bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selanjutnya bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;  bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.

”Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji Rapid Test Antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan. Kemudian selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku, dan bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR  atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali,” katanya.

Pada ketentuan tersebut, kata dia, dikecualikan bagi anak berumur di bawah 12 tahun. Ketentuan uji swab berbasis PCR juga tidak berlaku bagi pelaku perjalanan dari daerah yang tidak memiliki fasilitas uji swab berbasis PCR, namun wajib mengikuti Rapid Test Antigen di tempat kedatangan.

”Ketentuan ini juga dikuatkan oleh Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo,” sebutnya. (bgn003)20122221